BANDAR LAMPUNG — Di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan paradigma baru dalam pembangunan daerah yang menempatkan manusia sebagai infrastruktur terpenting. Pemprov Lampung melakukan lompatan besar dalam mengokohkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui dua program strategis di tingkat akar rumput: Satu Desa Satu Sarjana bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dan Satu Desa Satu Hafiz Qur’an.

Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari komitmen tegas Gubernur Mirza yang pada tahun 2025 lalu telah menghapus beban uang komite sekolah. Melalui langkah lanjutan ini, Pemprov Lampung hadir tidak hanya sekadar menggratiskan akses pendidikan dasar hingga menengah, tetapi juga menjamin kepastian masa depan pendidikan tinggi bagi anak-anak di pedesaan.

Strategi Rural Brain Gain dan Beasiswa STEM

Melalui Program Satu Desa Satu Sarjana, Pemprov Lampung menyediakan alokasi beasiswa bagi 2.500 putra-putri terbaik desa, khususnya anak-anak petani dan keluarga kurang mampu, untuk menempuh studi di perguruan tinggi pada rumpun ilmu STEM. Program ini dirancang sebagai strategi rural brain gain untuk mencetak aktor intelektual lokal yang mampu menjadi penggerak inovasi di wilayahnya masing-masing.

"Kita tidak ingin desa hanya menjadi penonton kemajuan. Kita ingin desa menjadi sumber inovasi itu sendiri. Jika satu desa memiliki satu sarjana STEM, maka desa itu akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dari teknologi pertanian presisi hingga efisiensi ekonomi kerakyatan," tegas Gubernur Mirza.

Ia menambahkan, pengembangan SDM berbasis teknologi, mesin, industri, pertanian modern, serta pendidikan vokasi sangat krusial untuk menjawab tantangan pembangunan Lampung ke depan.

Dukungan terhadap terobosan ini turut disampaikan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung (FKIP Unila), Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd. Ia menilai program ini akan berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung dalam jangka panjang.

"Pak Gubernur memiliki program satu desa satu sarjana yang merupakan sebuah terobosan dan inovasi yang perlu didukung semua pihak. Jangka panjangnya, IPM kita akan bisa tumbuh merangkak naik persentasenya melalui penguatan sektor pendidikan," ujar Albet.

Penyelarasan Iptek dan Imtaq Lewat Program Hafiz Qur'an

Guna menyelaraskan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual, Pemprov Lampung menjalin kolaborasi strategis bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung dengan meluncurkan Program Satu Desa Satu Hafiz Qur’an. Program ini memberikan beasiswa khusus bagi generasi muda desa untuk menjadi penghafal Al-Qur'an.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa pembangunan peradaban Lampung harus seimbang antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta keteguhan iman dan takwa (Imtaq).

"Di tangan para penghafal Al-Qur’an dan para sarjana STEM inilah masa depan Lampung dan Indonesia dipertaruhkan. Kita membangun manusia yang tidak hanya cerdas secara nalar, tetapi juga tangguh hatinya. Mereka akan kembali ke desanya untuk membawa keberkahan dan kemajuan," Pungkas Gubernur Mirza.

Langkah holistik ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif, sekaligus mencetak Generasi Emas yang siap membawa Provinsi Lampung menjadi daerah yang lebih maju dan berdaya saing.

 

 BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi dan memperkuat penanganan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2026. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menekankan pentingnya mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada—mulai dari kesiapan personel, armada pemadam, pemetaan sumber air, hingga pengoperasian bantuan armada udara water bombing.

Wagub Jihan menyoroti bahwa selama ini respons pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan dalam memadamkan api (fire suppression) sudah cukup baik dan cepat. Namun, pola penanggulangan harus digeser dengan menguatkan upaya pencegahan (fire prevention) sebelum titik panas (hotspot) muncul di permukaan.

"Respons pemadaman kita sebetulnya sudah cepat saat titik api muncul. Namun, bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan bersama-sama," tegas Wagub Jihan saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Ruang Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026).

Pemetaan Terpadu Personel, Logistik, dan Akses Air

Berdasarkan analisis BMKG, periode Agustus hingga Oktober menjadi puncak masa kering di Lampung yang memicu lonjakan titik panas. Data BPBD mencatat setidaknya ada 194 titik panas yang tersebar di 11 kabupaten, dengan luasan lahan terbakar di Provinsi Lampung telah mencapai sekitar 4.800 hektar menurut catatan Kementerian Kehutanan.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Jihan menginstruksikan BPBD, Dinas PSDA, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta jajaran instansi terkait untuk menyusun peta terpadu. Pemetaan ini wajib mengombinasikan zona merah rawan kebakaran dengan posisi personel terdekat, ketersediaan alat utama, serta alokasi sumber air seperti embung dan kanal.

"Mulai dari hari ini untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, titik kumpulnya, hingga kendaraan yang bisa melintas. Jangan ketika api muncul kita baru bingung mencari air," ujar Wagub Jihan.

Kondisi Darurat Karhutla di Taman Nasional Way Kambas

Kebutuhan akan pemetaan dan bantuan armada penanganan karhutla semakin mendesak mengingat kondisi di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Kepala Balai TNWK, MHD. Zaidi, melaporkan bahwa pada 21–24 Agustus 2026 telah terjadi kebakaran di beberapa titik seperti Desa Braja Harjosari (673,4 hektar), Desa Braja Luhur (123 hektar), dan Resort Rantau Jaya (6,2 hektar).

Meski vegetasi yang terbakar mayoritas merupakan padang alang-alang dan belum menyentuh hutan primer, proses pemadaman darat mengalami kendala berat akibat mengeringnya sungai serta keterbatasan sarana. Dari tujuh mesin pompa air yang dimiliki TNWK, hanya dua unit yang berfungsi baik, didampingi 44 personel Polhut yang harus menjaga luasan kawasan mencapai 125.000 hektar.

Selain kondisi cuaca dan angin kencang, Zaidi membeberkan adanya dorongan faktor sosial seperti aktivitas perburuan liar dan pembakaran lahan oleh oknum warga yang memicu kebakaran menyebar ke dalam kawasan TNWK.

Dukungan Operasi Udara dan Modifikasi Cuaca

Guna mempercepat pemadaman di area rawan yang sulit dijangkau kendaraan darat, BNPB menyalurkan bantuan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang berlangsung pada 25–30 Agustus 2026, serta menyiagakan dua helikopter water bombing di Bandara Radin Inten II.

Wagub Jihan menyambut baik dukungan pusat tersebut dan mendorong agar helikopter water bombing dapat ditempatkan secara permanen di Lampung selama musim kemarau. Ia juga meminta seluruh unsur gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD bekerja penuh di bawah satu sistem komando Pusdalops BPBD Provinsi Lampung guna memastikan setiap penanganan titik panas berjalan terukur, cepat, dan efektif.

 

 BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan komitmennya dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendekatan investasi intelektual dan spiritual. Pemprov menegaskan paradigma bahwa manusia merupakan infrastruktur paling krusial dalam pembangunan daerah.

Sebagai langkah nyata usai membebaskan beban uang komite sekolah pada 2025, Pemprov Lampung kini memperluas jangkauan akses pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi melalui dua program unggulan: Program Satu Desa Satu Sarjana berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) serta Program Satu Desa Satu Hafiz Qur’an.

Melalui Program Satu Desa Satu Sarjana, Pemprov Lampung menyediakan alokasi beasiswa bagi 2.500 putra-putri terbaik desa, khususnya anak-anak petani dan keluarga kurang mampu. Langkah ini dirancang sebagai strategi rural brain gain untuk mencetak aktor intelektual lokal yang mampu menggerakkan inovasi dari tingkat akar rumput.

"Kita tidak ingin desa hanya menjadi penonton kemajuan. Kita ingin desa menjadi sumber inovasi itu sendiri. Jika satu desa memiliki satu sarjana STEM, maka desa itu memiliki kemampuan menyelesaikan masalahnya sendiri, mulai dari teknologi pertanian presisi hingga efisiensi ekonomi kerakyatan," ujar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam keterangannya.

Gubernur Mirza menambahkan bahwa tantangan pembangunan Lampung membutuhkan pemuda yang menguasai teknologi, mesin, industri, dan pertanian modern. Oleh karena itu, kolaborasi antara pembuat kebijakan dan perguruan tinggi yang memegang peranan riset serta inovasi menjadi kunci utama untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dukungan Akademisi dan Sinergi Keagamaan

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari dunia akademisi. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung (FKIP Unila), Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd., menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh penyiapan lulusan SMA di desa agar dapat melanjutkan studi ke jenjang sarjana.

"Program satu desa satu sarjana ini merupakan terobosan dan inovasi yang perlu didukung oleh semua pihak. Jangka panjangnya, IPM kita akan merangkak naik persentasenya karena unsur pendidikan memegang peranan yang sangat penting," kata Albet.

Selain penguatan kapasitas intelektual, Pemprov Lampung bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung dalam menggolongkan beasiswa bagi para generasi muda desa untuk menjadi penghafal Al-Qur'an. Program ini bertujuan untuk membentuk keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan kekuatan moral.

"Di tangan para penghafal Al-Qur’an dan sarjana STEM inilah masa depan Lampung dan Indonesia dipertaruhkan. Kita membangun manusia yang tidak hanya cerdas secara nalar, tetapi juga tangguh hatinya untuk membawa keberkahan di desa," jelas Gubernur Mirza.

Pemprov Lampung mengajak seluruh komponen masyarakat, mulai dari jajaran akademisi, tokoh agama, hingga orang tua, untuk bersama-sama mengawal implementasi program strategis ini guna mewujudkan Lampung yang maju dan berdaya saing.

 

 BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerja sama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan TNI terus meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap pergerakan komoditas pangan daerah. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk mengamankan ketersediaan stok serta menjaga stabilitas harga pangan, khususnya gabah dan beras di wilayah Provinsi Lampung.

Upaya pengetatan pengawasan tersebut dibuktikan melalui operasi pemantauan langsung yang digelar oleh tim gabungan di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, pada Senin (24/8/2026).

Dalam kegiatan pengawasan di pintu keluar utama Pulau Sumatra tersebut, petugas mendapati satu unit kendaraan truk sedang yang mengangkut komoditas gabah dengan tonase muatan diperkirakan mencapai 10 ton. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan, muatan gabah tersebut rencananya akan dikirim keluar daerah menuju wilayah Jawa Barat.

Petugas gabungan segera melakukan prosedur pemeriksaan dokumen kendaraan, surat jalan, serta menginterogasi pengemudi mengenai asal-usul dan tujuan akhir pengangkutan barang. Dari koordinasi tersebut, diketahui bahwa pemilik barang tidak ikut berada di dalam kendaraan selama proses pengiriman.

Prosedur Penanganan dan Pemutaran Balik Muatan

Sebagai tindakan pencegahan dan penanganan di lapangan, petugas Satpol PP dan Satgas TNI memberikan pemahaman secara persuasif serta mengarahkan pengemudi untuk membawa kendaraan beserta seluruh muatan gabah menuju ke gudang penyimpanan terdekat.

Setelah dilakukan koordinasi teknis antarinstansi terkait mengenai regulasi dan pengamanan pasokan pangan daerah, kendaraan truk bermuatan 10 ton gabah tersebut akhirnya diarahkan untuk berputar balik dan kembali ke lokasi daerah asal pengiriman di wilayah Lampung.

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, M. Firsada, menegaskan bahwa langkah pengawasan yang dilakukan petugas di pintu penyeberangan Bakauheni merupakan bentuk tindakan preventif agar stabilitas pasokan dan harga bahan pokok masyarakat Lampung tetap terkendali.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan jaminan ketersediaan pangan, khususnya komoditas gabah. Dalam pelaksanaan di lapangan, kami selalu mengedepankan koordinasi interaktif serta pendekatan yang humanis," ujar M. Firsada saat memberikan keterangan di Bandar Lampung.

Komitmen Pengawasan Pangan Lintas Sektor

M. Firsada menjelaskan bahwa komoditas gabah merupakan bahan baku vital bagi ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, mobilitas pengiriman gabah keluar dari wilayah Lampung perlu terpantau secara tertib dan transparan agar kebutuhan penggilingan padi serta konsumsi masyarakat lokal tidak terganggu.

Pemprov Lampung memastikan kegiatan pemantauan di jalur-jalur logistik strategis seperti Pelabuhan Bakauheni akan terus ditingkatkan secara berkala. Sinergi antara Satpol PP, institusi TNI, dinas pertanian, serta instansi penegak hukum lainnya menjadi kunci dalam mengawal kebijakan ketahanan pangan daerah.

"Kami akan terus berkoordinasi secara terukur dengan seluruh pihak terkait. Pada prinsipnya, seluruh pengawasan ini dilakukan demi mendukung keberlanjutan ketersediaan pangan dan menjaga kepentingan seluruh masyarakat Provinsi Lampung," pungkasnya.

Melalui pengawasan ketat dan terintegrasi di pintu-pintu keluar wilayah, Pemprov Lampung optimistis dapat mengendalikan laju inflasi daerah dari sektor pangan serta menjaga kedaulatan pangan bagi seluruh warga.

 

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan ketersediaan dan keandalan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di seluruh wilayah kabupaten/kota berada dalam kondisi aman serta terkendali. Langkah strategis ini menjadi fondasi utama pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran pasokan energi di tengah meningkatnya aktivitas perekonomian dan mobilitas harian masyarakat.

Kepastian jaminan pasokan energi tersebut disampaikan Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, saat bertindak sebagai pembina apel mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang digelar di Lapangan Korpri, Bandar Lampung, pada Senin (24/8/2026).

Dalam pengarahannya, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk memantau secara berkala realisasi penyaluran komoditas energi bersubsidi di lapangan. Evaluasi ketat dilakukan agar kuota yang teralokasi benar-benar tepat sasaran serta mampu mencukupi kebutuhan sektor rumah tangga, transportasi publik, hingga pelaku usaha mikro.

Tingginya Realisasi Konsumsi Energi Bersubsidi

Berdasarkan data rincian pemantauan energi daerah hingga per 31 Juli 2026, tingkat realisasi penyaluran komoditas energi bersubsidi di Provinsi Lampung mencatatkan tren kenaikan yang signifikan, bahkan melampaui perhitungan alokasi proporsional periode berjalan.

Untuk komoditas LPG 3 kilogram, dari total kuota tahunan yang tersedia sebanyak 219.740 metrik ton, realisasi penyalurannya telah menembus angka 145.765 metrik ton atau mencapai 66 persen. Jika dikalkulasikan terhadap estimasi alokasi proporsional bulanan, angka realisasi tersebut sudah menyentuh 115,99 persen.

Kondisi serupa terjadi pada sektor Bahan Bakar Minyak. Kuota komoditas Pertalite yang dialokasikan sebesar 695.210 kiloliter telah terealisasi sebanyak 418.296 kiloliter atau setara 60,2 persen, yang berarti mencapai 103,59 persen dari alokasi proporsionalnya. Sementara itu, untuk komoditas Biosolar, dari total kuota 790.961 kiloliter, penyerapan di lapangan telah mencapai 490.544 kiloliter atau 62 persen, yang setara dengan 106,78 persen dari alokasi proporsional.

Antisipasi Lonjakan Konsumsi dan Imbauan Publik

Menanggapi tingginya angka penyerapan energi tersebut, Pemprov Lampung tidak sekadar mengandalkan sisa alokasi kuota yang ada. Mengingat tren konsumsi masyarakat diproyeksikan terus meningkat hingga memasuki triwulan IV tahun 2026, pemerintah daerah telah mengagendakan langkah antisipasi berupa pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada pemerintah pusat.

Gubernur Lampung melalui Staf Ahli Yanyan Ruchyansah menegaskan bahwa pengusulan kran penambahan kuota ini sangat krusial guna menjamin ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi tetap aman hingga penghujung tahun anggaran. Pihaknya juga meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan aksi pembelian berlebihan (panic buying) yang berpotensi memicu kelangkaan buatan di tingkat pangkalan maupun SPBU.

Akselerasi Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT)

Selain mengamankan pasokan energi fosil jangka pendek, Pemprov Lampung secara beriringan terus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi daerah jangka panjang. Kebijakan ini diselaraskan dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada energi nasional serta pengembangan ekonomi hijau.

Provinsi Lampung dinilai memiliki karunia potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang sangat melimpah dengan total kapasitas mencapai 124.486 Megawatt (MW). Potensi raksasa tersebut didominasi oleh energi surya sebesar 121.480 MW, energi panas bumi (geothermal) sebesar 1.758 MW, serta energi angin sebesar 1.137 MW.

Meski demikian, pemanfaatan EBT terpasang saat ini baru menyentuh angka 501,8 MW, yang menandakan besarnya peluang investasi bagi pengembangan energi bersih di Lampung. Pada aspek bauran energi daerah, Lampung mencatatkan capaian positif pada tahun 2025 dengan persentase bauran EBT mencapai 36,89 persen—melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 36 persen, dan ditargetkan terus melesat hingga 47 persen pada tahun 2050.

Dorong Eksplorasi Migas dan Panas Bumi Masa Depan

Guna memperkokoh struktur ketahanan energi tersebut, Pemprov Lampung aktif mendorong eksplorasi sumber-sumber energi baru di berbagai wilayah kerja. Pada sektor minyak dan gas bumi, penguatan diarahkan melalui Wilayah Kerja (WK) Air Komering di Kabupaten Way Kanan serta kegiatan Survei Sistemik Sumatera Selatan Area 1 yang melintasi wilayah Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan.

Sementara pada sektor panas bumi, pengembangan diakselerasi di lima Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), meliputi Danau Ranau, Sekincau Selatan, Way Panas, Way Ratai, dan Rajabasa. Khusus di kawasan WKP Way Panas, pengembangan difokuskan sebagai lokasi percontohan (pilot plan) Green Hydrogen sebagai fondasi penyediaan energi masa depan yang ramah lingkungan.

Melalui sinergi penjagaan pasokan BBM harian dan pengembangan infrastruktur EBT berkelanjutan, Pemprov Lampung optimistis mampu menciptakan ketahanan daerah yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi dinamika geopolitik energi global.

 

 BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi swasta untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan industri dan transformasi ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima jajaran Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dalam acara ramah tamah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APTISI I Tahun 2026 di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu (22/8/2026).

Dalam arahannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak akan berdampak maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat jika tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang mumpuni dalam mengelola potensi daerah.

"Kesuburan tanah dan melimpahnya hasil tani tidak otomatis meningkatkan kualitas SDM. Kita harus menghubungkan potensi sumber daya alam dengan kemampuan SDM melalui peningkatkan nilai tambah komoditas serta penerapan teknologi tepat guna di desa," ujar Gubernur Mirza.

Sebagai bentuk aksi nyata, Pemprov Lampung mendorong gagasan kerja sama strategis seperti penataan KKN tematik berbasis solutif, penguatan pendidikan vokasi, hingga program "Satu Desa Satu Sarjana" guna mempercepat penciptaan lapangan kerja dan industri skala kecil di tingkat desa.

Sementara itu, Ketua Umum APTISI Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I., mengapresiasi sambutan Pemprov Lampung dan mengingatkan seluruh civitas akademika untuk terus beradaptasi menghadapi gempuran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) serta mengutamakan pendidikan karakter.

"Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan AI, paradigma kampus harus bergeser ke outcome-based education. Selain teknologi, kampus yang akan tetap diminati adalah kampus yang kuat dalam mengajarkan akhlak dan nilai karakter," pungkas Budi.

  

BANDAR LAMPUNG — Kepengurusan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Wilayah Lampung resmi dilantik untuk bertransformasi menjadi mitra strategis pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Ketua Terpilih, Anang Risgiyanto.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum ILUNI UI Pusat, Pramudya Azhar, di Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Sabtu (22/8/2026).

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengajak seluruh keluarga besar alumni UI untuk terus berkontribusi aktif merespon dinamika sosial serta menjaga integritas moral di tengah masyarakat.

"Negara kita tidak kekurangan orang pintar, tetapi kita membutuhkan sosok yang bertanggung jawab, berintegritas, dan memiliki sentuhan kemanusiaan. Kehadiran alumni UI harus bisa memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan masa depan Lampung," ujar Wagub Jihan Nurlela.

Menjawab tantangan tersebut, Ketua ILUNI UI Lampung Anang Risgiyanto meluncurkan lima agenda strategis. Program tersebut memosisikan organisasi sebagai pusat kolaborasi (hub) dan wadah pemikir (think tank) dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketahanan pangan, hingga pembentukan ILUNI Business Network untuk pengembangan UMKM lokal.

"Mari kita ubah network menjadi teamwork, ubah knowledge menjadi solution, dan wujudkan persaudaraan ini menjadi aksi nyata yang berdampak besar bagi Provinsi Lampung," tegas Anang.

Sementara itu, Ketua Umum ILUNI UI Pramudya Azhar mengapresiasi pengukuhan pengurus daerah tersebut dan menargetkan sedikitnya 100 ribu alumni UI terkoneksi secara resmi dalam pangkalan data nasional pada Agustus 2028 mendatang guna memperkuat sinergi alumni di seluruh Indonesia.