BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak masyarakat memperkuat persaudaraan, menjaga kerukunan, dan menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan selawat. Persatuan dan karakter masyarakat yang kuat dinilai menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan Provinsi Lampung.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Mirza saat menghadiri kegiatan Bandar Lampung Berselawat bersama Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf di Lapangan Saburai, Sabtu (24/10/2026).

Mirza mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran kembali Habib Syech di Bandar Lampung setelah terakhir kali berkunjung pada 2017. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, serta memanjatkan doa bagi keselamatan dan kemajuan daerah.

Ia menyebut Bandar Lampung sebagai kota dengan masyarakat yang beragam dan menjunjung tinggi kerukunan. Karena itu, keharmonisan tersebut perlu terus dijaga agar kehidupan masyarakat tetap damai dan mendukung pembangunan daerah.

“Mari kita berselawat dan berdoa agar Allah SWT senantiasa menjaga Bandar Lampung dan seluruh masyarakatnya dari segala marabahaya. Semoga rahmat dan hidayah-Nya tercurah kepada kita semua, anak-anak muda kita tumbuh menjadi generasi yang saleh, serta segala bencana yang melanda negeri ini segera diangkat,” ujar Mirza.

Gubernur juga mengajak masyarakat mendoakan Presiden Republik Indonesia agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memimpin bangsa menuju kesejahteraan. Doa tersebut diharapkan menjadi bagian dari semangat bersama dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mirza Soroti Peran Santri dan Generasi Muda

Dalam kesempatan itu, Mirza menekankan pentingnya peran santri dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Ia berharap para santri tumbuh menjadi generasi berilmu, berakhlak, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan serta kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, generasi muda Lampung tidak cukup hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga perlu dibekali integritas, kepedulian sosial, dan landasan moral yang kuat.

Perpaduan antara kecakapan dan karakter tersebut dinilai penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan.

Ahmad Muzani: Lampung Miniatur Indonesia

Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengingatkan bahwa selawat mengajarkan umat untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Nilai tersebut antara lain diwujudkan melalui sikap saling menghormati, menyayangi sesama manusia, dan menjaga alam semesta.

Menurut Muzani, nilai-nilai itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Provinsi Lampung yang memiliki keberagaman suku dan budaya.

“Provinsi Lampung adalah miniatur Indonesia. Semua suku ada di sini dan hidup berdampingan. Kegiatan berselawat ini tidak mungkin terlaksana tanpa persaudaraan dan kedamaian,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut semakin memperkokoh persaudaraan masyarakat Lampung. Kebersamaan, katanya, menjadi kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama.

“Semoga melalui selawat ini, persaudaraan kita semakin kuat. Jika kita bersatu, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan,” tambahnya.

Pesan tersebut menekankan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk mencapai kemajuan apabila disertai persaudaraan dan toleransi. Dalam pembangunan daerah, kedua nilai itu menjadi bagian penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong kesejahteraan.

Tanpo Waton, Pesan tentang Akhlak dan Kerendahan Hati

Rangkaian kegiatan Bandar Lampung Berselawat diawali dengan pembacaan istigfar bersama, kemudian dilanjutkan dengan lantunan syair Tanpo Waton yang dikenal dalam tradisi keagamaan di Indonesia.

Syair yang lekat dengan KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden ke-4 Republik Indonesia, tersebut memuat pesan tentang pentingnya memahami agama secara mendalam, menjaga akhlak, menjauhi kesombongan, dan tidak mudah menghakimi orang lain.

Pesan yang terkandung di dalamnya mengingatkan bahwa kesalehan tidak hanya diwujudkan melalui ibadah dan ucapan, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, kerendahan hati, serta kepedulian terhadap sesama.

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan upaya membangun Lampung yang maju. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang berkarakter, menghormati perbedaan, menjunjung etika, dan memiliki kepedulian sosial.

Dengan demikian, semangat selawat diharapkan menjadi pengingat bahwa kemajuan daerah perlu berjalan beriringan dengan pembangunan manusia. Masyarakat yang rukun dan saling mendukung dapat menjadi kekuatan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Dihadiri Ribuan Jemaah dari Berbagai Daerah

Kegiatan Bandar Lampung Berselawat turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Ketua DPRD Provinsi Lampung, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, serta sejumlah undangan lainnya.

Jemaah yang hadir berasal dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung, antara lain Bandar Lampung, Lampung Selatan, Kota Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Kehadiran masyarakat dari berbagai daerah tersebut menunjukkan antusiasme dan semangat kebersamaan dalam kegiatan keagamaan.

Melalui Bandar Lampung Berselawat, Pemerintah Provinsi Lampung berharap nilai religius, persaudaraan, toleransi, dan kepedulian sosial semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Semangat tersebut diharapkan menjadi kekuatan bersama untuk mewujudkan Lampung yang maju, masyarakat yang sejahtera, serta kehidupan yang damai dan harmonis.

Sumber: Pemerintah Provinsi Lampung

  

BANDAR LAMPUNG — Bunda Literasi Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza atau yang akrab disapa Batin Wulan, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk semakin mengenal sejarah, mencintai, dan melestarikan kekayaan budaya Lampung melalui penguatan kegiatan literasi, seni, dan kreativitas.

 

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat percepatan pengembangan sejumlah kawasan industri strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor.

Salah satu fokus pengembangan tersebut adalah Kawasan Industri Katibung yang diproyeksikan mendukung hilirisasi industri, pengembangan infrastruktur energi, serta agenda kemandirian energi nasional.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Industri di Ruang Pepadun, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (16/10/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa percepatan pengembangan kawasan industri membutuhkan sinergi seluruh pihak yang tergabung dalam tim percepatan. Setiap anggota tim diminta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara terpadu agar proses pengembangan berjalan sesuai rencana.

Menurut Marindo, koordinasi diperlukan mulai dari pemenuhan persyaratan, komunikasi dengan pemerintah pusat, hingga penjajakan kerja sama dengan calon investor.

“Pada saatnya nanti, ini tidak bisa berjalan secara parsial. Kita harus bersama-sama mengawal proses ini sesuai dengan tugas masing-masing dan terus melaporkan perkembangannya kepada Pak Gubernur,” ujar Marindo.

Ia juga mendorong pemanfaatan Lampung Forum Investment (FOILA) sebagai sarana promosi potensi investasi daerah. Forum tersebut diharapkan mempertemukan pemilik proyek dan potensi investasi dengan calon investor yang dapat mendukung pengembangan kawasan industri.

Pemprov Lampung berharap forum itu dapat menarik anchor investor atau investor utama. Untuk mendukung upaya tersebut, persiapan materi informasi dan publikasi investasi akan dilakukan menjelang pelaksanaan FOILA mendatang.

Kawasan Industri Mayapada dan PISEL Ditargetkan Groundbreaking Desember

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, menjelaskan bahwa investasi menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Strategi tersebut melengkapi upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan industri hilir, serta penguatan sektor jasa, termasuk pariwisata.

Menurut Mulyadi, investasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekspor, dan memperkuat struktur ekonomi Lampung agar semakin produktif.

Dalam rapat koordinasi tersebut, ia memaparkan perkembangan sejumlah rencana pengembangan kawasan industri, termasuk kawasan industri Mayapada dan PISEL. Kedua kawasan itu ditargetkan memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking pada Desember 2026.

Selain itu, Pemprov Lampung membahas perkembangan Kawasan Industri Katibung yang telah ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Lampung dan PT Minamas.

Kawasan tersebut diharapkan menjadi salah satu penggerak industri hilir sekaligus mendukung agenda kemandirian energi nasional.

Kawasan Industri Katibung Disiapkan Dukung Hilirisasi dan Energi

Mulyadi menjelaskan bahwa penyelesaian studi kelayakan atau feasibility study (FS) menjadi tahapan penting untuk menilai kesiapan rencana pengembangan Kawasan Industri Katibung.

Kajian tersebut diharapkan mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.

“Kita berharap finalisasi feasibility study ini bisa diselesaikan sebelum Desember, sehingga menjadi bahan bagi Pemprov Lampung untuk melaporkan kesiapan daerah dalam mendukung cita-cita kemandirian energi nasional,” ujarnya.

Dalam rencana pengembangannya, Kawasan Industri Katibung diarahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan minyak mentah atau refinery, industri hilir oleokimia, serta industri kimia lainnya. Kawasan tersebut juga direncanakan memiliki terminal khusus untuk mendukung kegiatan logistik dan distribusi.

Pengembangan kawasan ini turut dikaitkan dengan kebutuhan energi nasional serta dinamika geopolitik global yang dapat memengaruhi pasokan dan distribusi bahan bakar.

Karena itu, kajian kelayakan diharapkan dapat membantu memastikan kesiapan pengembangan infrastruktur energi dan industri hilir, dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pemprov Lampung Sinkronkan Kebijakan Pengembangan Industri

Selain Katibung, rapat koordinasi juga membahas perkembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) serta rencana pengembangan pada tahap berikutnya.

Pemprov Lampung menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Langkah tersebut diperlukan agar pengembangan kawasan industri berjalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).

Koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra usaha juga diarahkan untuk memastikan setiap tahapan pengembangan berjalan terencana, mulai dari penyelesaian kajian, kesiapan lahan dan infrastruktur, hingga promosi kepada calon investor.

Melalui percepatan pengembangan kawasan industri, Pemprov Lampung berharap realisasi investasi semakin meningkat, hilirisasi sumber daya alam semakin kuat, dan lapangan kerja baru dapat tercipta.

Upaya tersebut sekaligus diharapkan memperkuat peran Lampung dalam pengembangan industri nasional dan mendukung ketahanan energi Indonesia.

Sumber: Pemerintah Provinsi Lampung

 

 BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul kenaikan status aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga).

Kenaikan status tersebut berlaku sejak Jumat (9/10/2026) pukul 21.00 WIB, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis aktivitas vulkanik terkini.

Kepala BPBD Provinsi Lampung, Aswarodi, menyampaikan informasi tersebut pada Sabtu (10/10/2026). Ia menjelaskan bahwa peningkatan status ditetapkan setelah dilakukan analisis menyeluruh terhadap aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.

“Tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau resmi meningkat dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga), terhitung sejak 9 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB. Kenaikan status ini ditetapkan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau,” ujar Aswarodi.

Tercatat Sembilan Kali Erupsi

Aswarodi memaparkan, pada 9 Oktober 2026 hingga pukul 19.20 WIB, Gunung Anak Krakatau tercatat mengalami sembilan kali erupsi. Aktivitas tersebut memiliki amplitudo maksimum 55 milimeter dengan durasi hingga 32 detik. Sementara itu, tinggi kolom erupsi tidak teramati.

Pengukuran menggunakan Real-time Seismic Amplitude Measurement (RSAM) menunjukkan fluktuasi aktivitas dengan energi relatif rendah. Data tiltmeter Stasiun Tanjung selama periode 21 September hingga 9 Oktober 2026 juga memperlihatkan pola fluktuatif dengan kecenderungan mendatar pada komponen Y.

Berdasarkan pemantauan citra satelit Terminal BMKG Lampung hingga Sabtu (10/10/2026) pukul 07.00 WIB, belum terdeteksi dampak langsung abu vulkanik di wilayah daratan Provinsi Lampung. Meski demikian, kesiapsiagaan tetap perlu menjadi perhatian.

Aktivitas dalam Radius 5 Kilometer Dilarang

Seiring dengan penetapan status Siaga, masyarakat dan wisatawan dilarang memasuki atau melakukan aktivitas dalam radius 5 kilometer dari pusat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi bahaya berupa lontaran batu pijar, hujan abu lebat, aliran lava, serta erupsi sekunder yang dapat terjadi akibat kontak material lava bersuhu tinggi dengan air laut maupun air hujan.

“Apabila terjadi erupsi berkepanjangan, terutama saat aktivitas erupsi masih berlangsung, masyarakat diimbau menyiapkan dan menggunakan masker sesuai kondisi paparan abu vulkanik,” tegas Aswarodi.

Warga Diminta Mengikuti Informasi Resmi

Kepala BPBD Provinsi Lampung itu juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Informasi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau diharapkan merujuk pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) serta pembaruan dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Lampung.

“BPBD Provinsi Lampung mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi atau hoaks. Informasi resmi mengenai aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau agar merujuk pada PVMBG serta pembaruan informasi dari Pusdalops BPBD Provinsi Lampung. Masyarakat diharapkan tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti arahan dari instansi berwenang,” pungkasnya.

 

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung melantik satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dua Pejabat Fungsional di lingkungan Pemprov Lampung. Dalam pelantikan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menekankan pentingnya penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi peluang dan tantangan bonus demografi.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (9/10/2026). Kegiatan tersebut dilakukan oleh Marindo yang mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Pejabat yang dilantik sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung adalah Imam Ghozali.

Sementara itu, dua pejabat fungsional yang dilantik yakni Wulan Suci Mokobombang sebagai Psikolog Klinis Ahli Pertama pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dan Jefri Sofian Leksana sebagai Dokter Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.

Pejabat Diminta Hadirkan Kebijakan Solutif

Dalam sambutannya, Marindo mengatakan rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama setiap aparatur pemerintah.

“Pengabdian kita kepada masyarakat Lampung adalah tugas utama. Di tengah dinamika permasalahan masyarakat yang kompleks, diperlukan pejabat yang mampu merumuskan kebijakan-kebijakan solutif dan peka terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran strategis Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam memberikan masukan serta telaahan kepada pimpinan, khususnya terkait pembangunan manusia dan pengelolaan bonus demografi.

Menurut Marindo, besarnya jumlah penduduk usia produktif perlu dikelola secara optimal agar menjadi kekuatan dalam mendorong pembangunan daerah.

Karena itu, diperlukan kebijakan yang strategis, objektif, dan konstruktif, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas tenaga kerja, perlindungan sosial, serta penguatan karakter generasi muda.

“Ke depan, kita akan menghadapi bonus demografi yang merupakan peluang sekaligus tantangan besar bagi pembangunan daerah. Besarnya jumlah SDM usia produktif harus mampu kita kelola menjadi kekuatan pembangunan,” katanya.

Tekankan Kolaborasi dan Integritas

Marindo turut mengingatkan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat diperlukan untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

“Kita harus bersama-sama mempersiapkan generasi yang unggul, produktif, dan berdaya saing dalam mewujudkan masyarakat Lampung yang lebih maju,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Marindo menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keikhlasan.

“Jabatan, pangkat, dan kekuasaan adalah amanah yang memiliki batas waktu. Yang akan menjadi legacy adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai karya, keteladanan, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Melalui pelantikan tersebut, para pejabat diharapkan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing serta mendukung upaya pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.

(Sumber: Pemprov Lampung)

  

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar nonton bareng (nobar) final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Tim Nasional Indonesia dan Thailand di Pelataran Kantor Gubernur Lampung, Senin (5/10/2026) malam.

Kegiatan tersebut menjadi momentum kebersamaan Pemprov Lampung bersama masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang berlaga di partai puncak turnamen.

Nobar dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama jajaran aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Lampung serta masyarakat umum.

Sejak pertandingan dimulai, masyarakat tampak antusias mengikuti setiap jalannya laga. Dukungan dan sorakan terdengar sepanjang pertandingan saat Indonesia berupaya menaklukkan Thailand.

Indonesia dan Thailand Bermain Ketat

Pertandingan berlangsung sengit hingga waktu normal dan tambahan waktu. Kedua tim bermain imbang 2-2 selama 120 menit, sehingga pemenang harus ditentukan melalui drama adu penalti.

Dalam babak tos-tosan tersebut, Indonesia tampil sebagai pemenang setelah mengalahkan Thailand dengan skor 4-2.

Hasil tersebut langsung disambut meriah masyarakat yang menyaksikan pertandingan dari Pelataran Kantor Gubernur Lampung.

Kemenangan tersebut sekaligus menjadi penutup manis bagi kebersamaan masyarakat Lampung dan jajaran Pemprov Lampung dalam memberikan dukungan kepada perjuangan Timnas Indonesia di partai final.

Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Dengan kemenangan melalui adu penalti, Indonesia resmi menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Gelar tersebut menjadi catatan bersejarah karena Indonesia berhasil menjadi juara pada edisi perdana FIFA ASEAN Cup.

Kemenangan Timnas Indonesia turut dirayakan bersama masyarakat Lampung yang mengikuti nobar. Euforia kemenangan menjadi gambaran antusiasme masyarakat terhadap sepak bola nasional sekaligus memperkuat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Nobar final FIFA ASEAN Cup 2026 di Pelataran Kantor Gubernur Lampung pun menjadi momentum bersama untuk merayakan keberhasilan Timnas Indonesia mengangkat trofi juara.

  

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah pusat menyiapkan anggaran untuk membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah melalui APBN 2027. Namun, Pemerintah Provinsi Lampung masih menunggu regulasi teknis sebelum menyesuaikan mekanisme penganggaran di daerah.

Anggaran sekitar Rp23 triliun untuk gaji PPPK disebut telah dialokasikan dalam APBN 2027. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian pembiayaan bagi PPPK, terutama tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan Pemprov Lampung telah mengetahui kebijakan tersebut. Namun, pemerintah daerah belum menerima petunjuk teknis yang menjadi dasar pelaksanaannya.

“Baik, kami memang sudah mendengar dari media bahwa DPR RI telah memutuskan bahwa PPPK secara anggarannya pun akan dibiayai oleh pemerintah pusat. Kita berharap proses ini dapat segera ada regulasinya, karena memang belum ada regulasi teknisnya,” kata Marindo.

Pemprov Lampung Tunggu Regulasi

Menurut Marindo, regulasi teknis diperlukan untuk memperjelas mekanisme pengalihan pembiayaan gaji PPPK dari APBD ke APBN.

Kepastian tersebut tidak hanya menyangkut sumber anggaran, tetapi juga mekanisme pembayaran serta ketentuan kepegawaian PPPK yang selama ini bertugas di lingkungan pemerintah daerah.

Pemprov Lampung, kata Marindo, masih menunggu ketentuan dari kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

Untuk aspek kepegawaian, pemerintah daerah menunggu aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sementara PPPK yang bertugas sebagai guru dan tenaga kesehatan juga berkaitan dengan kementerian teknis.

“Sebagian besar PPPK kita adalah tenaga pendidik dan guru serta tenaga kesehatan. Maka kita juga akan mendapatkan regulasi teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kesehatan kaitan dengan status pegawainya,” ujarnya.

Belum Ubah Mekanisme APBD

Selain status kepegawaian, Pemprov Lampung masih menunggu kepastian mengenai mekanisme penganggaran dalam APBD.

Marindo mengatakan pemerintah daerah perlu memperoleh penjelasan dari Kementerian Keuangan mengenai apakah daerah masih harus menyediakan anggaran gaji PPPK dalam APBD setelah pembiayaan dialihkan ke pemerintah pusat.

“Juga dari Kementerian Keuangan, apakah pemerintah daerah tidak lagi menganggarkan itu. Ini yang masih kita tunggu semua,” kata Marindo.

Karena petunjuk teknis belum diterbitkan, Pemprov Lampung belum melakukan perubahan terhadap mekanisme penganggaran yang selama ini berjalan.

Penyesuaian APBD maupun mekanisme pembayaran akan dilakukan setelah pemerintah pusat menerbitkan ketentuan resmi.

“Ketika sudah ada keputusannya untuk teknisnya yang mengatur hal tersebut, kita akan menindaklanjutinya,” tegas Marindo.

APBN 2027 Telah Disahkan

Kebijakan pembiayaan gaji PPPK melalui APBN 2027 sebelumnya menjadi bagian dari pembahasan antara DPR RI dan pemerintah. Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menyebut alokasi sekitar Rp23 triliun disiapkan untuk gaji PPPK melalui APBN 2027.

Sementara itu, RUU APBN Tahun Anggaran 2027 telah resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2026.

Bagi Pemprov Lampung, aturan teknis dari pemerintah pusat menjadi dasar untuk menentukan penyesuaian APBD sekaligus memperjelas mekanisme pembayaran gaji dan ketentuan kepegawaian PPPK mulai 2027.