JAKARTA – Penegakan hukum terhadap sengketa lahan skala besar memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi memulai penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Sugar Group Companies (SGC) di Provinsi Lampung.

Penyelidikan ini menyasar proses pengalihan lahan seluas 85.244 hektare yang merupakan aset Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI cq. TNI Angkatan Udara (AU), namun dikuasai oleh pihak swasta selama puluhan tahun.

Kejagung Telusuri Jejak Sejak Era BLBI

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa fokus penyelidikan terletak pada kronologi peralihan hak yang dimulai sejak periode krisis ekonomi 1997-1998 (era BLBI).

"Kami sedang menyelidiki sisi pidananya. Karena proses pembuktian ini cukup panjang dan sudah terjadi sekian lama, kami membutuhkan waktu untuk mendalami setiap transaksi dan dokumen peralihannya guna menemukan unsur pidana korupsi," tegas Febrie di Gedung Utama Kejagung, Rabu (21/1/2026).

KPK Soroti Keabsahan Jual-Beli Aset Negara

Senada dengan Kejagung, KPK melalui Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, menekankan pentingnya transparansi mengenai bagaimana aset milik negara (Kemhan) bisa berakhir sebagai objek transaksi komersial.

"Pertanyaannya adalah mengapa tanah negara ini bisa diperjualbelikan? Apakah kepemilikannya sah atau tidak? Kami akan mendalami seluruh proses hingga terbitnya HGU, dengan tetap memperhatikan aspek tempus (waktu) dan masa daluwarsa penanganan perkara," ujar Asep.

Tindak Lanjut Pencabutan HGU oleh ATR/BPN

Langkah hukum dari Kejagung dan KPK ini merupakan penguatan atas keputusan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang sebelumnya telah mencabut secara administratif HGU enam anak perusahaan SGC (PT CPB, PT GPA, PT ILCM, PT ILM, PT MKS, dan PT SIL).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2015, 2019, dan 2022, total nilai aset yang kini tengah diusut tersebut mencapai Rp14,5 triliun. Penyelidikan pidana ini dipisahkan dari sanksi administratif pencabutan sertifikat, dengan tujuan utama mengembalikan kerugian negara jika ditemukan praktik rasuah dalam prosesnya.

Kasus ini menjadi salah satu prioritas penegakan hukum nasional untuk memastikan bahwa aset-aset strategis pertahanan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan korporasi secara ilegal.

KEDONDONG, PESAWARAN – Gelombang kekecewaan melanda Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong. Tokoh pemuda, tokoh agama, hingga sesepuh desa kini meradang dan mempertanyakan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) di bawah kepemimpinan Kepala Desa, Bagus Giarto. Gejolak ini mencuat ke permukaan menyusul adanya laporan indikasi mark-up dan kegiatan fiktif dalam penggunaan anggaran dua periode masa jabatan sang Kades.

Keresahan warga semakin memuncak setelah isu janji pembangunan stadion tak kunjung terealisasi, yang justru dijawab oleh Kades dengan tantangan kepada warga untuk menunjukkan bukti "hitam di atas putih".

Daftar Anggaran yang Dipertanyakan

Berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah sumber dan tokoh masyarakat, terdapat rangkaian anggaran fantastis dari tahun 2017 hingga 2020 yang diduga tidak dilaksanakan sesuai prosedur atau bahkan tidak dilaporkan wujud fisiknya. Beberapa poin krusial yang disorot meliputi:

Tahun 2017 - 2018:

• Penyertaan Modal BUMDes: Total akumulasi mencapai lebih dari Rp520 juta (2017 & 2018).

• Sarana Prasarana & Jalan: Anggaran drainase (Rp339 juta) dan pembuatan rambu jalan (Rp162 juta).

• Gedung Olahraga: Pembangunan GOR pada 2018 senilai Rp149,7 juta.

Tahun 2019 - 2020:

• Infrastruktur Pertanian: Peningkatan jalan usaha tani (Rp289 juta) dan alat penggilingan pangan (Rp75 juta).

• Penanganan COVID-19 & BLT: Anggaran BLT-DD tahun 2020 sebesar Rp423 juta serta dana penanggulangan bencana Rp67,1 juta.

Warga menduga sebagian dari dana yang bersumber dari APBN tersebut tidak sepenuhnya terserap untuk pembangunan desa, melainkan berpotensi merugikan keuangan negara.

Kades dan Sekdes Bungkam

Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh awak media dan perwakilan tokoh masyarakat untuk meminta klarifikasi terkait rincian laporan pertanggungjawaban tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Bagus Giarto maupun Sekretaris Desa Faizun Mustofa terkesan menutup diri. Sambungan telepon tidak diangkat dan pesan singkat melalui WhatsApp tidak mendapatkan respons.

Desakan Audit Menyeluruh

Melihat kebuntuan komunikasi dan besarnya potensi kerugian, para tokoh masyarakat dan sesepuh Desa Sinar Harapan secara resmi mengimbau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) serta Inspektorat Kabupaten Pesawaran untuk segera turun ke lapangan.

"Kami butuh transparansi. Dana Desa itu uang rakyat dari APBN untuk menyejahterakan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kami minta Inspektorat melakukan audit investigasi agar semuanya terang benderang," tegas salah satu sumber tokoh pemuda setempat, Rabu (21/1/2026).

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat bertindak objektif dan adil demi mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Pesawaran.

LIWA, LAMPUNG BARAT – Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus, memberikan instruksi tegas kepada seluruh kader partai untuk terus aktif turun ke lapangan dan berbuat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya pada pembukaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) ke-6 PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Barat yang digelar di GOR Ajisaka, Sekuting Terpadu, Kamis (15/1/2026).

Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Dr. Hj. Winarti, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Drs. Mad Hasnurin, Ketua DPRD Edi Novial, S.Kom, serta jajaran pengurus partai se-Kabupaten Lampung Barat.

Sinergi Politik dan Pembangunan Daerah Dalam arahannya, Parosil Mabsus menegaskan bahwa PDI Perjuangan bukan sekadar organisasi politik, melainkan mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Lampung Barat yang maju dan berkeadilan. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus berlandaskan nilai Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

"Pembangunan daerah tidak boleh menjauh dari nilai Pancasila. Semangat gotong royong dan kearifan lokal adalah modal sosial berharga kita. Saya berpesan kepada kader agar menjadikan jabatan sebagai alat pengabdian, karena perjuangan sejati adalah saat kehadiran kita dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujar Parosil.

Ia berharap Musancab ke-6 ini melahirkan kepengurusan di tingkat kecamatan yang kokoh secara ideologi dan disiplin dalam organisasi, sehingga mampu menjadi pemersatu di tengah masyarakat.

Regenerasi dan Kematangan Organisasi Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Winarti, mengapresiasi proses regenerasi kepemimpinan yang berjalan di Lampung Barat. Menurutnya, kelancaran Musancab ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang matang dan demokratis.

"Regenerasi ini adalah bukti partai terus berkembang. Kami menitipkan marwah partai kepada Pak Bupati dan berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat serta partai politik lain yang telah menjaga iklim demokrasi yang kondusif di Lampung Barat," ungkap Winarti.

Harapan Pasca Musancab Melalui Musancab ini, PDI Perjuangan Lampung Barat menargetkan penguatan struktur hingga tingkat akar rumput untuk mengawal program-program pemerintah yang pro-rakyat, sekaligus memastikan kehadiran partai sebagai garda terdepan dalam membantu persoalan warga di 15 kecamatan di Lampung Barat.

TEHERAN, IRAN – Republik Islam Iran tengah menghadapi gelombang kerusuhan domestik terdahsyat dalam beberapa dekade terakhir. Setidaknya 5.000 orang dilaporkan tewas, termasuk sekitar 500 personel keamanan, dalam demonstrasi berskala nasional yang dipicu oleh krisis ekonomi hebat sejak akhir Desember 2025 hingga pertengahan Januari 2026.

Pejabat pemerintah Iran menuding "teroris dan perusuh bersenjata" yang didukung pihak asing sebagai dalang di balik kematian warga sipil. Namun, kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) internasional memberikan data yang berbeda, menyebutkan penindakan keras aparat sebagai penyebab utama jatuhnya korban jiwa.

Eskalasi Konflik dan Wilayah Kurdi

Bentrokan paling berdarah dilaporkan terjadi di wilayah barat laut Iran, khususnya di area pemukiman warga Kurdi. Wilayah ini menjadi titik pusat kekerasan dengan jumlah korban jiwa tertinggi. Pihak Teheran menengarai adanya keterlibatan kelompok separatis dan entitas asing yang mencoba memanfaatkan ketidakstabilan di sepanjang perbatasan Iran-Irak.

Ancaman Eksekusi dan Hukum "Mohareb"

Di tengah redanya aksi protes akibat penindakan brutal, pihak kehakiman Iran mengindikasikan akan melanjutkan proses eksekusi mati. Juru Bicara Kehakiman, Ashgar Jahangir, menyatakan bahwa sejumlah demonstran telah diidentifikasi sebagai "Mohareb" (Berperang Melawan Tuhan). Berdasarkan hukum Iran, Mohareb adalah kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati.

Respons Pemimpin Tertinggi dan Tekanan Internasional

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyeret negara ke dalam perang, namun bersumpah tidak akan membiarkan "penjahat domestik maupun internasional" lolos dari hukuman. Ia menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai pengorganisir kekerasan tersebut.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan peringatan keras. Dalam wawancaranya dengan Politico, Trump menegaskan:

"Sudah saatnya mencari kepemimpinan baru di Iran."

Trump mengancam akan melakukan campur tangan jika eksekusi massal terhadap demonstran terus dilanjutkan. Meski sempat mengapresiasi pembatalan beberapa eksekusi pekan lalu, ketegangan antara Washington dan Teheran kini kembali mencapai titik didih.

Data Penangkapan dan Korban Versi Kelompok HAM

Kelompok HAM HRANA yang berbasis di AS melaporkan data yang masih dalam tahap verifikasi:

• Korban Tewas Terkonfirmasi: 3.308 jiwa (4.382 lainnya dalam peninjauan).

• Jumlah Penangkapan: Lebih dari 24.000 orang ditahan sejak protes dimulai.

Situasi di Teheran dan kota-kota besar lainnya saat ini dilaporkan relatif terkendali oleh aparat, namun bara ketidakpuasan masyarakat akibat krisis ekonomi dan tuntutan reformasi politik diprediksi tetap menjadi ancaman stabilitas di masa depan.

PANGKEP, SULAWESI SELATAN – Memasuki hari kedua pencarian (18/1/2026), Tim SAR Gabungan berhasil menemukan lokasi titik jatuhnya pesawat ATR 42-500 rute Yogyakarta–Makassar di lereng Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep. Operasi evakuasi kini difokuskan pada pengangkatan korban dan pencarian kotak hitam (black box).

Data Penemuan dan Korban

Hingga Minggu (18/1) sore, data resmi terkait korban dan serpihan adalah sebagai berikut:

• Penemuan Korban: Satu jenazah laki-laki ditemukan di jurang sebelah utara puncak Gunung Bulusaraung pada pukul 14.20 WITA. Identitas korban masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI.

• Serpihan Pesawat: Tim SAR telah menemukan bagian pintu, potongan badan pesawat berukuran besar, hingga bagian ekor pesawat yang hancur.

• Total Personel di Pesawat: Terdapat 10 orang di dalam pesawat, yang terdiri dari 3 pegawai PSDKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) termasuk operator foto udara Yoga Nauval, serta 7 orang kru pesawat.

Analisis Penyebab dan Investigasi KNKT

Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono, menyampaikan dugaan awal penyebab kecelakaan:

• Controlled Flight Into Terrain (CFIT): Diduga kuat pesawat menabrak lereng bukit dalam kondisi pilot masih mencoba melakukan kontrol, namun tidak dalam kendali penuh akibat faktor cuaca buruk.

• Data Ketinggian: Pesawat hilang kontak di ketinggian 4.000 kaki (sekitar 1.300 meter), yang sejajar dengan ketinggian puncak Gunung Bulusaraung (1.300 - 1.500 mdpl).

• Fokus Kotak Hitam: KNKT meminta tim lapangan fokus mencari black box yang berada di bagian ekor untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan.

Kesaksian Mata Terakhir

Dua pendaki, Reski (20) dan Muslimin (18), menyaksikan detik-detik kejadian dari jarak sekitar 100 meter. Mereka melaporkan melihat pesawat terbang sangat rendah pada pukul 13.00 WITA (17/1), menabrak lereng gunung, lalu meledak dan terbakar.

Respons Pemerintah dan Identifikasi

• Kemenhub: Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi telah berada di Makassar untuk memastikan dukungan penuh bagi keluarga korban.

• Kemenko Infrastruktur: Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan investigasi akan mencakup aspek cuaca hingga kendala teknis.

• Tim DVI: Proses pengambilan sampel DNA antemortem keluarga korban (termasuk keluarga pramugari Esther Aprilita) sedang berlangsung di beberapa titik, termasuk di Jawa Barat dan Jakarta.

BARCELONA, SPANYOL – Menjelang musim balap yang kompetitif, Dorna Sports dan IRTA resmi merilis jadwal tes resmi MotoGP 2026 yang tergolong unik. Tahun ini menjadi masa transisi krusial dari mesin 1000cc menuju regulasi baru 850cc yang akan berlaku penuh pada musim 2027. Berbeda dari dua musim sebelumnya, jumlah tes resmi musim ini ditambah menjadi empat sesi guna memfasilitasi pengembangan prototipe masa depan.

Jerez dan Barcelona: Akhir Era 1000cc

Dua tes resmi pertama di sirkuit Jerez (27 April) dan Barcelona (18 Mei) akan menjadi kesempatan terakhir bagi tim untuk menyempurnakan performa motor 1000cc musim ini menggunakan ban Michelin. Tes di Barcelona (Montmelo) akan menjadi "garis batas" teknis, di mana tim akan mengalihkan fokus sepenuhnya dari pengembangan motor 2026 ke prototipe 2027.

Brno dan Spielberg: Debut Prototipe 850cc & Ban Pirelli

Perubahan besar terjadi pada paruh kedua jadwal tes resmi. Sesi di Brno (22 Juni) dan Spielberg (21 September) akan menjadi panggung bagi para pembalap utama untuk pertama kalinya menguji motor 850cc terbaru yang dilengkapi dengan ban Pirelli—pemasok ban baru yang akan menggantikan Michelin di musim 2027.

Pabrikan Mulai Bergerak di Balik Layar

Beberapa pabrikan dilaporkan telah memulai pengujian privat prototipe 2027 dengan pembalap penguji mereka:

• KTM, Honda, dan Yamaha: Sudah melakukan pengujian awal di Jerez, Sepang, dan Iwata pada akhir 2025.

• Ducati dan Aprilia: Dijadwalkan melakukan uji coba privat 850cc dengan Nicolò Bulega dan Lorenzo Savadori di Jerez pada 11-12 Mei mendatang.

Jadwal Lengkap Tes Resmi MotoGP 2026:

Musim transisi ini diprediksi akan menjadi salah satu tahun tersibuk bagi tim penguji dan pembalap utama. Kombinasi antara pengembangan mesin 850cc yang lebih ringkas dan adaptasi terhadap karakteristik ban Pirelli akan menjadi penentu peta kekuatan baru MotoGP di masa depan.

MAROS, SULAWESI SELATAN – Memasuki hari kedua sejak dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1/2026), tim SAR gabungan terus berupaya maksimal melakukan pencarian terhadap pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan nomor registrasi PK-THT. Pesawat rute Yogyakarta (Adisutjipto) menuju Makassar (Sultan Hasanuddin) tersebut membawa misi pengawasan udara (air surveillance) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berikut adalah rangkuman fakta terbaru hingga Minggu (18/1/2026) dini hari:

1. Kronologi dan Titik Terakhir Kontak

Pesawat dilaporkan hilang kontak pada Sabtu pukul 13.17 WITA. Berdasarkan data radar dan laporan AirNav, pesawat sempat keluar dari jalur pendaratan standar saat melakukan pendekatan ke Runway 21 Bandara Sultan Hasanuddin. Petugas Air Traffic Control (ATC) telah memberikan instruksi koreksi jalur pada pukul 12.23 WITA sebelum akhirnya komunikasi terputus total. Titik koordinat terakhir terpantau di sekitar wilayah Leang-Leang, Maros (04°57’08” LS - 119°42’54” BT).

2. Identitas Penumpang dan Klarifikasi Kru

Direktur Utama PT IAT, Tri Adi Wibowo, mengklarifikasi bahwa terdapat 7 orang kru (sebelumnya diberitakan 8) dan 3 orang penumpang di dalam pesawat. Ketiga penumpang tersebut merupakan tim air surveillance Ditjen PSDKP KKP, yaitu:

• Ferry Irrawan (Analis Kapal Pengawas)

• Deden Mulyana (Pengelola BMN)

• Yoga Nauval (Operator Foto Udara) Salah satu kru pesawat, Kopilot Farhan Gunawan, merupakan putra daerah asal Luwu Timur.

3. Laporan Masyarakat dan Temuan Barang

Warga di kawasan Gunung Lapihau dan Puncak Bulusaraung melaporkan mendengar dentuman keras dan melihat kepulan asap serta titik api sesaat setelah pesawat hilang kontak. Selain itu, masyarakat menemukan sejumlah barang di lapangan yang diduga kuat berkaitan dengan pesawat, di antaranya:

• Serpihan puing pesawat.

• Dokumen operasional/SOP milik Indonesia Air Transport.

• Manifes penerbangan serta salinan KTP atas nama salah satu penumpang (Yoga).

4. Operasi SAR dan Kendala Lapangan

Basarnas Makassar telah mendirikan posko utama di Leang-Leang, Maros, melibatkan sekitar 60 personel gabungan dari TNI, Polri, dan relawan. Namun, operasi terhambat oleh:

• Cuaca Ekstrem: Kabut tebal yang menyelimuti area pegunungan.

• Medan Berat: Kontur pegunungan kapur yang terjal dan berbatu.

• Visibilitas: Operasi udara menggunakan helikopter terpaksa dihentikan sementara pada malam hari dan akan dilanjutkan saat kondisi cuaca memungkinkan.

5. Respons Pemerintah dan Maskapai

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan keprihatinan mendalam dan meminta doa dari masyarakat untuk keselamatan seluruh awak dan penumpang. Sementara itu, pihak PT IAT menyatakan telah mengirimkan tim ke Makassar untuk mendampingi proses pencarian dan pihak keluarga korban.