JAKARTA – Pemerintah Provinsi Lampung menorehkan sejarah baru dalam dunia birokrasi Indonesia. Provinsi Lampung berhasil menjadi satu-satunya pemerintah provinsi dari 38 provinsi di tanah air yang meraih kategori Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, dalam acara Penyampaian Opini Ombudsman RI di Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2026).

Transformasi Pengawasan Pelayanan Publik

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menjelaskan bahwa tahun 2025 menjadi era baru pengawasan birokrasi. Ombudsman melakukan transformasi dari sekadar penilaian zona kepatuhan menjadi Penilaian Maladministrasi.

"Fokus opini kini lebih tajam pada aspek kepuasan masyarakat serta kepatuhan instansi terhadap tindakan korektif dan rekomendasi Ombudsman. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara," jelas Najih.

Dari total 310 instansi (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) yang dinilai di seluruh Indonesia, Provinsi Lampung muncul sebagai pemimpin di tingkat provinsi dengan standar kualitas yang melampaui daerah lainnya.

Legitimasi Negara Melalui Birokrasi Berkualitas

Hadir dalam acara tersebut, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, menekankan bahwa kualitas pelayanan publik adalah cerminan dari kepercayaan rakyat kepada negara.

"Ketika birokrasi berkualitas dan bebas dari praktik maladministrasi, kepercayaan rakyat akan meningkat. Legitimasi negara akan melemah jika pelayanan publik masih dipenuhi praktik yang merugikan warga," tegas Yusril.

Hasil Kerja Kolektif dan Komitmen Inovasi

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto (Marindo), menyatakan bahwa capaian luar biasa ini adalah buah dari kerja keras seluruh perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif. Kami berkomitmen menjadikan predikat ini sebagai motivasi untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan yang berdampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan visi Lampung yang transparan dan akuntabel," ucap Sekdaprov.

Prestasi ini mengukuhkan Provinsi Lampung sebagai barometer nasional dalam upaya pencegahan maladministrasi dan pembangunan birokrasi yang benar-benar mendengar serta melayani warganya.

BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung mencatatkan rekor gemilang di sektor pariwisata sepanjang tahun 2025. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengungkapkan bahwa kunjungan wisatawan ke "Bumi Ruwa Jurai" menembus angka 24,7 juta orang, yang berdampak pada perputaran ekonomi daerah senilai Rp53,11 triliun.

Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 53,50 persen dibandingkan tahun 2024, sekaligus mengukuhkan pariwisata sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi di Lampung.

Dampak Riil bagi Masyarakat dan Lapangan Kerja

Gubernur Mirza menegaskan bahwa lonjakan kunjungan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

• Sektor UMKM: Lebih dari 3.000 UMKM di bidang kuliner, kerajinan, dan transportasi mengalami peningkatan omzet.

• Tenaga Kerja: Sektor pariwisata berhasil menyerap 254.298 tenaga kerja baru, baik di sektor formal maupun informal.

• Belanja Wisatawan: Rata-rata pengeluaran wisatawan mencapai Rp2,15 juta per orang, yang mengalir langsung ke penyedia jasa akomodasi dan jasa lokal lainnya.

“Data ini menunjukkan pariwisata Lampung telah menjadi penggerak ekonomi daerah yang inklusif. Kehadiran wisatawan memberi dampak nyata bagi pelaku usaha kecil di seluruh pelosok Lampung,” ujar Gubernur Mirza, Rabu (21/1/2026).

Masuk 10 Besar Destinasi Nasional

Keberhasilan ini juga diakui di level nasional. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, Lampung resmi masuk dalam 10 besar destinasi wisata favorit nasional pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, bersaing ketat dengan destinasi mapan lainnya seperti Bali dan Nusa Tenggara Timur.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Bobby Irawan, menjelaskan bahwa destinasi pantai masih menjadi magnet utama bagi wisatawan domestik. “Target kunjungan dari pemerintah pusat sebesar 19,5 juta telah berhasil kita lampaui. Bahkan hingga Oktober 2025 saja, angka kunjungan sudah menyentuh 20,5 juta,” jelas Bobby.

Dukungan Infrastruktur dan Akomodasi

Pertumbuhan ini didukung oleh kesiapan infrastruktur akomodasi yang memadai. Saat ini, Lampung memiliki 544 hotel (berbintang dan non-bintang) dengan kapasitas lebih dari 16.000 kamar. Tingkat hunian kamar (occupancy rate) juga menunjukkan tren positif di angka 48,93 persen.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, dan aksesibilitas menuju titik-titik wisata unggulan guna mempertahankan tren pertumbuhan di tahun 2026.

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung tengah mematangkan rencana strategis untuk mentransformasi kawasan Way Pisang, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi sentra produksi kedelai nasional. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menekan angka ketergantungan terhadap kedelai impor yang hingga kini masih mendominasi pasar nasional.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, menyatakan bahwa pengembangan ini merupakan bentuk akselerasi kebijakan nasional di sektor pertanian yang berbasis pada produksi lokal.

Pemanfaatan Lahan dan Pelibatan Masyarakat Rencana pengembangan ini akan difokuskan pada kawasan Register 1 Way Pisang dengan pola ekstensifikasi lahan. Mulyadi menegaskan bahwa dalam prosesnya, masyarakat akan ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan.

“Pengembangan pertanian diarahkan pada komoditas strategis seperti jagung dan kedelai. Fokus kami bukan semata-mata keuntungan ekonomi jangka pendek, melainkan kedaulatan pangan jangka panjang bagi masyarakat Lampung,” ujar Mulyadi Irsan, Sabtu (17/1/2026).

Pihak Pemprov saat ini sedang melakukan koordinasi intensif dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, guna menyelaraskan status kawasan dengan rencana pengembangan pertanian tersebut.

Potensi 3.000 Hektare dan Tantangan Teknis Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengungkapkan bahwa Way Pisang memiliki potensi lahan hingga 3.000 hektare. Namun, ia mengakui bahwa budidaya kedelai memerlukan perlakuan khusus agar mencapai hasil maksimal.

“Penanaman kedelai membutuhkan persiapan matang, mulai dari kepastian lokasi, benih unggul, sarana produksi, hingga pendampingan teknis. Kami berencana mengadopsi pola pendampingan ahli yang telah sukses diterapkan di Lampung Utara,” jelas Elvira.

Jaminan Perlindungan Ekonomi Petani Guna memastikan keberlanjutan program, Pemprov Lampung tengah menyiapkan skema perlindungan ekonomi yang komprehensif bagi para petani, yang meliputi:

1. Akses Permodalan: Mempermudah petani mendapatkan dukungan finansial.

2. Kepastian Harga: Melindungi petani dari fluktuasi harga saat panen raya.

3. Jaminan Pasar: Menyiapkan rantai serapan hasil panen agar petani mendapatkan kepastian keuntungan.

Dengan adanya sentra kedelai di Way Pisang, Lampung diharapkan dapat menjadi pilar utama penyangga stok kedelai nasional, sehingga pasokan pangan lokal menjadi lebih stabil dan mandiri.