LAMPUNG - Seorang suami di Way Kanan Lampung, tega menghabisi nyawa tetangganya sendiri setelah memergoki istrinya berselingkuh.

Pelaku ditangkap hanya dalam waktu 4 jam pasca kejadian.

Peristiwa tragis ini terjadi pada Selasa (3/9/2024) sekitar pukul 23.30 WIB. Pelaku, BY (30), langsung ditangkap oleh pihak kepolisian.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah mengatakan, pelaku berinisial BY (30), merupakan warga Kampung Cugah, Kecamatan Baradatu.

"Peristiwa yang menewaskan korban, berinisial S, terjadi pada Selasa malam (3/9/2024) sekitar pukul 23.30 WIB," ujar Umi, Jumat (6/9/2024). 

Dari penyelidikan sementara, diketahui bahwa aksi pembunuhan ini dipicu oleh kemarahan pelaku yang mendapati korban memiliki hubungan gelap dengan istrinya.

Kapolres Way Kanan AKBP Adanan Mangopang merinci kronologi kejadian. Menurutnya, peristiwa ini bermula ketika pelaku pulang dari kerja sekitar pukul 22.00 WIB dan langsung beristirahat di kamar bersama istri serta anaknya.

Setengah jam kemudian, pelaku terbangun untuk mengambil air minum. Saat itu, dia mendapati bahwa istrinya tidak ada di dalam kamar.

"Saat menuju dapur, pelaku mendengar suara dari arah kamar belakang. Merasa curiga, ia lantas mengambil golok yang tergantung di dinding," jelasnya

Dengan golok di tangan, pelaku membuka pintu kamar belakang dan terkejut melihat istrinya sedang bersama korban. 

Korban kemudian mencoba melarikan diri melalui pintu belakang setelah mendorong pelaku. Namun, pelaku mengejar dan membacoknya tiga kali di bagian punggung.

Setelah itu, pelaku mencari istrinya yang bersembunyi dan mengunci diri di kamar karena ketakutan.

Adanan menambahkan, jasad korban ditemukan warga dalam keadaan bersimbah darah di kebun belakang rumah pelaku.

Way Kanan -  Sekretaris DPC Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Way Kanan, Warseno, angkat bicara terkait pernyataan anggota DPRD Way Kanan, Masda Yulita, yang diduga melecehkan profesi wartawan.

“Secara profesional, jelas tersinggung dengan perkataan anggota DPRD tersebut, karena ia menyatakan itu pada acara resmi saat penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) DPRD Dapil V dan didengar oleh pejabat lain,” kata Warseno, Rabu (6/07/2024).

Menurutnya, Ketua Partai Gerindra Way Kanan seharusnya menegur atau memberikan sanksi kepada anggotanya yang lancang berbicara di luar kewenangannya, mengurusi kinerja lembaga lain yang tidak ada hubungan dengan dirinya sebagai anggota dewan, tegas Warseno.

Warseno meminta agar anggota DPRD Way Kanan, Masda Yulita, meminta maaf kepada awak media, bukan hanya yang bertugas di Way Kanan tetapi juga secara nasional.

“Di sini, kualitas dewan dipertaruhkan. Makanya, Masda itu harus berani meminta maaf kepada wartawan melalui media. Bukan malah melakukan pembenaran diri. Kalau saya baca di salah satu media hari ini, jawaban Masda itu mencari pembenaran diri,” ujarnya.

Warseno menegaskan, jika anggota dewan tersebut tidak mau meminta maaf, maka jangan salahkan jika seluruh awak media menggeruduk Gedung Wakil Rakyat.

“Kalau tidak mau minta maaf, kami sudah kompak akan melakukan unjuk rasa ke Gedung DPRD Way Kanan, karena kapasitas dia (Masda Yulita, RED) saat bicara itu sebagai wakil rakyat. Seharusnya bukan itu yang dibahas, tapi pembangunan,” kata Warseno.

Di Way Kanan, kata Seno, sapaan akrab Warseno, banyak wartawan yang sudah senior, bahkan sebelum oknum tersebut menjadi anggota dewan.

“Apakah Masda itu selama ini selalu membaca berita, tahu perkembangan dunia dengan membaca berita? Banyak proyek miliaran yang menyimpang ditulis oleh kawan media. Tahu tidak dia?” katanya.

Warseno menambahkan, wartawan bekerja sesuai dengan Undang-undang dan dilindungi oleh UU No 40 tahun 1999.

“Kami bekerja ada undang-undangnya, semua sudah diatur dengan aturan, sama seperti DPRD, mereka juga bekerja sesuai aturan. Kami juga kontrol sosial, kalau dewan kok mengkritik kami, lalu kerja mereka ngapain? Apa jadi pemain juga?” kata Seno.Rep.(.Cikwan.warnas.).

Didaulat sebagai ketua DPD Jangkar Lampung Wahyudi dan Sekretaris Muzzamil. Penyerahan SK disaksikan pengurus inti Jangkar Merah Putih Lampung.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP Relawan Jangkar Merah Putih Hubertus Herminus mengatakan telah memberikan SK kepada pengurus Provinsi Lampung untuk segera melaksanakan tugasnya di Lampung dalam rangka memenangkan Ganjar sebagai presiden RI 2024.

“Pada siang hari ini tepat 5 Oktober 2023 bertepatan HUT TNI ke-78, kami menerima Ketua dan Sekretaris pengurus Relawan Jangkar Merah Putih Provinsi Lampung sekaligus menyerahkan SK buat mereka supaya mereka bisa langsung beraktivitas, semoga dengan SK ini keluar kepengurusan DPD I Jangkar Merah Putih Lampung bisa memenangkan Ganjar di Provinsi Lampung,” terangnya.

Ia juga berharap pengurus Jangkar Merah Putih Lampung, bekerja dengan tetap semangat menjaga persatuan, rukun dan damai dalam rangka menghadapi Pilpres 2024 nantinya.

Diakhir wawancaranya, Ketua Umum Jangkar Merah Putih Hubertus Herminus memberi semangat kepada semua pengurus di Lampung untuk semangat bekerja satukan hati pikiran membangun Lampung membangun Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPD I Jangkar Merah Putih Lampung, Wahyudi menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum dan seluruh jajarannya atas kepercayaan yang diberikan kepada pengurus Provinsi Lampung untuk melaksanakan tugas-tugas di Lampung.

"Sesuai SK yang telah ada dan arahan dari Ketua Umum Jangkar Merah Putih, akan merapatkan barisan relawan hingga membentuk kepengurusan DPD Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung,” pungkasnya.

Sementara itu ketua Relawan Sobat Ganjar Kabupaten Way Kanan Darlin Cek menyampaikan siap bersinergi untuk mendukung apapun kegiatan Sobat Ganjar baik tingkat Provinsi sampai kebawah. (*)

Way Kanan - Salah satu jalan Provinsi Lampung yang ada di Kabupaten Way Kanan ditutup oleh pelaksana pekerjaan, sehingga membuat pengguna jalan protes atas penutupan jalan poros Provinsi Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk - Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas, (3/10/2023).

Penutupan jalan sepanjang 12 Kilometer ini jelas merugikan pengguna jalan, seharusnya jalan hanya ditutup sebelah atau satu jalur jalan saja yang dilakukan pengerjaan.

Pekerjaan ini dilakukan oleh PT Tirta Wandhira Utama dengan plafon Rp 36.592.929.000 bersumber dari Dana Inpres, waktu pelaksanaan 330 hari kalender. Dengan masa 165 hari kalender.

Keluhan ini disampaikan oleh salah satu tokoh Masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, mengeluhkan pengerjaan jalan ruas Provinsi, Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk - Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas.

"Kami masyarakat tentu saja tidak setuju dengan adanya penutupan jalan sepihak, setau saya setiap pekerjaan pembuatan jalan atau cor beton seperti ini dilakukan pengerjaannya sebelah - sebelah, bukan dengan cara dikerjakan sekaligus, sehingga pengguna jalan masih bisa melewatinya jika dilakukan jalur buka tutup, tapi ini nggak malah dilakukan penutupan dan pengerjaannya dilakukan serentak, apa tidak mungkin dengan cara seperti ini ada permainan dari pihak terkait, ini dugaan saya tapi," ujarnya diakhir pembicaraan.

Untuk trasnportasi angkutan dan transportasi barang sangat dirugikan, karena jalur ini di pakai oleh masyarakat sehari-hari oleh karenanya kami minta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi, Dirjen Bina Marga untuk mengevaluasi dan mengawasi pekerjaan ini.

Way Kanan - ASN yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan diduga tidak masuk kerja dan melanggar peraturan disiplin kerja sebagai ASN.

Cek Darlin menjelaskan kepada awak media bahwa Edwin Bavur, S.SOS., Kepala Dinas PUPR tidak masuk kerja hingga berbulan-bulan. 

"Setiap Saya mendatangi kantor untuk menjumpai Kepala Dinas PUPR tidak pernah ada diruang kerjanya dan Saya bertanya kepada pegawai yang ada di Kantor PUPR tersebut jawabannya selalu sama dengan sebelum-sebelumnya," unggap Cek Darlin.

"Bapak tidak masuk kerja dan lagi Dinas luar kota," ucap ASN yang j yang tidak mau disebutkan namanya.

"Maka saya sebagai Sekretaris Bara JP dan Ketua Tim Investigasi Media Siber Indoasia (SMSI) Kabupaten Way Kanan, meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau yang setara, dan Pejabat Pengawas memberikan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 31 Agustus 2021. Aturan ini di antaranya mengatur hukuman atau sanksi disiplin jika PNS melanggar kewajiban," tegasnya.

Sanksi Disiplin Bagi ASN, hukuman disiplin berat diberlakukan bagi pelanggar dapat dikenakan:

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.

Pemberhentian sebagai PNS jika tidak masuk kerja secara terus-menerus selama 10 hari kerja. 

Pemberhentian dilakukan dengan hormat Penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan jika bolos selama 21-24 hari setahun.

Tidak masuk selama 25-27 hari setahun, ASN dibebaskan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan untuk sanksi sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin).

PNS yang tidak masuk kerja 11-13 hari dalam satu tahun, akan dikenakan pemotongan tukin 25 persen selama 6 bulan.

Sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 9 bulan untuk PNS yang bolos 14-16 hari setahun.

Bagi abdi negara yang bolos 17-20 hari, pemerintah akan memberi sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 12 bulan, Sementara sanksi ringan berupa teguran baik lisan maupun tertulis.

PNS yang tidak masuk selama 3 hari dalam setahun diberi teguran lisan danTeguran tertulis dilayangkan kepada PNS yang bolos 4-7 hari setahun.

PNS yang tidak masuk 7-10 hari diberi surat pernyataan tidak puas

Terakhir, Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak masuk tanpa alasan sah dan melanggar aturan jam kerja selama 10 hari kerja diberi sanksi tambahan. Pemerintah akan menyetop pemberian gaji sejak bulan berikutnya.