Tampilkan postingan dengan label Video. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Video. Tampilkan semua postingan

Skandal SPAM Pesawaran Merembet ke Desa: Modus Biaya Blangko dan Matrai Terungkap, Pokmas Akui Adanya Pungutan

Januari 24, 2026

  


PESAWARAN – Di tengah intensnya pemeriksaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terhadap Bupati Nanda Indira Bastian terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), fakta baru mengenai sisi kelam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp8,2 miliar mulai terkuak di tingkat desa.

Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dengan modus biaya administrasi blangko dan meterai ditemukan di beberapa titik, termasuk Desa Pasar Baru, Kedondong, Way Kepayang, dan Kububatu.

Pengakuan Koordinator Pokmas: "Hanya Orang Suruhan"

Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas) berinisial BN memberikan pengakuan mengejutkan terkait operasional di lapangan. Ia membenarkan adanya penarikan uang dari warga yang masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

  • Modus Operandi: Warga diminta mengisi blangko berdasarkan kuota (sebanyak 229 KPM) dengan menyertakan tiga buah meterai.

  • Pungutan Liar: BN mengakui adanya penarikan dana sebesar Rp50.000 per warga, bahkan diduga lebih. Dana tersebut diklaim digunakan untuk biaya operasional seperti "uang bensin dan rokok" petugas lapangan.

  • Klaim Tekanan: BN mengaku hanya menjalankan perintah atasan dan saat ini tengah berada dalam posisi sulit akibat mencuatnya kasus ini ke ranah hukum.

"Kami orang suruhan, lurus-lurus saja. Saya tidak menyangka akan jadi seperti ini. Terkait uang Rp50 ribu itu, mungkin buat beli bensin kami. Saya juga sedang bernegosiasi dengan Pak Kades terkait masalah ini," ujar BN kepada awak media, Sabtu (24/1/2026).

Saling Tuding dan Upaya Pembungkaman Media

Dalam keterangannya, BN sempat meminta awak media untuk menghapus pemberitaan (take down) terkait temuan di lapangan dan berjanji akan membicarakan hal tersebut lebih lanjut. Ia juga mengeklaim telah berkoordinasi dengan Kepala Desa berinisial F, namun hingga kini belum ada solusi konkret terkait pertanggungjawaban dana yang telah ditarik dari warga.

Jeritan KPM dan Desakan kepada APH

Ratusan warga penerima manfaat kini terjepit di antara kegagalan fisik proyek dan beban pungutan ilegal. Tokoh masyarakat setempat mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejati Lampung, Dirkrimsus Polda Lampung, hingga Mabes Polri, tidak hanya berfokus pada elit politik, tetapi juga turun tangan mengusut tuntas "permainan" di tingkat desa.

"Ini masalah urgensi kebutuhan air bersih masyarakat. Kami minta APH tidak tutup mata. Tangkap semua yang terlibat, dari tingkat atas sampai bawah yang sudah merampas hak masyarakat kecil," tegas salah satu sesepuh perwakilan warga.

Kasus ini diprediksi akan terus berkembang seiring dengan pendalaman bukti TPPU oleh Kejati Lampung, di mana anggaran Rp8,2 miliar tersebut terindikasi tidak terserap sepenuhnya untuk pembangunan fisik SPAM, melainkan diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.








Skandal SPAM Pesawaran Merembet ke Desa: Modus Biaya Blangko dan Matrai Terungkap, Pokmas Akui Adanya Pungutan

Januari 24, 2026

  


PESAWARAN – Di tengah intensnya pemeriksaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terhadap Bupati Nanda Indira Bastian terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), fakta baru mengenai sisi kelam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp8,2 miliar mulai terkuak di tingkat desa.

Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dengan modus biaya administrasi blangko dan meterai ditemukan di beberapa titik, termasuk Desa Pasar Baru, Kedondong, Way Kepayang, dan Kububatu.

Pengakuan Koordinator Pokmas: "Hanya Orang Suruhan"

Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas) berinisial BN memberikan pengakuan mengejutkan terkait operasional di lapangan. Ia membenarkan adanya penarikan uang dari warga yang masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

  • Modus Operandi: Warga diminta mengisi blangko berdasarkan kuota (sebanyak 229 KPM) dengan menyertakan tiga buah meterai.

  • Pungutan Liar: BN mengakui adanya penarikan dana sebesar Rp50.000 per warga, bahkan diduga lebih. Dana tersebut diklaim digunakan untuk biaya operasional seperti "uang bensin dan rokok" petugas lapangan.

  • Klaim Tekanan: BN mengaku hanya menjalankan perintah atasan dan saat ini tengah berada dalam posisi sulit akibat mencuatnya kasus ini ke ranah hukum.

"Kami orang suruhan, lurus-lurus saja. Saya tidak menyangka akan jadi seperti ini. Terkait uang Rp50 ribu itu, mungkin buat beli bensin kami. Saya juga sedang bernegosiasi dengan Pak Kades terkait masalah ini," ujar BN kepada awak media, Sabtu (24/1/2026).

Saling Tuding dan Upaya Pembungkaman Media

Dalam keterangannya, BN sempat meminta awak media untuk menghapus pemberitaan (take down) terkait temuan di lapangan dan berjanji akan membicarakan hal tersebut lebih lanjut. Ia juga mengeklaim telah berkoordinasi dengan Kepala Desa berinisial F, namun hingga kini belum ada solusi konkret terkait pertanggungjawaban dana yang telah ditarik dari warga.

Jeritan KPM dan Desakan kepada APH

Ratusan warga penerima manfaat kini terjepit di antara kegagalan fisik proyek dan beban pungutan ilegal. Tokoh masyarakat setempat mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejati Lampung, Dirkrimsus Polda Lampung, hingga Mabes Polri, tidak hanya berfokus pada elit politik, tetapi juga turun tangan mengusut tuntas "permainan" di tingkat desa.

"Ini masalah urgensi kebutuhan air bersih masyarakat. Kami minta APH tidak tutup mata. Tangkap semua yang terlibat, dari tingkat atas sampai bawah yang sudah merampas hak masyarakat kecil," tegas salah satu sesepuh perwakilan warga.

Kasus ini diprediksi akan terus berkembang seiring dengan pendalaman bukti TPPU oleh Kejati Lampung, di mana anggaran Rp8,2 miliar tersebut terindikasi tidak terserap sepenuhnya untuk pembangunan fisik SPAM, melainkan diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.








Janji Pembangunan Stadion Tak Kunjung Terealisasi, Kades Sinar Harapan Tantang Warga Tunjukkan Bukti "Hitam di Atas Putih"

Januari 14, 2026

  



KEDONDONG, 15 Januari 2026 – Gelombang kekecewaan melanda tokoh masyarakat, agama, dan pemuda di Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Memasuki tahun kelima di periode keduanya, Kepala Desa (Kades) Bagus Sugiarto dituding mengumbar janji politik yang tak kunjung ditepati, mulai dari pelebaran lapangan sepak bola hingga pembangunan stadion mini.

Berdasarkan data Sistem Informasi Desa (SID), pada anggaran tahun 2018 tercatat adanya alokasi pagu sebesar Rp149.710.000 untuk kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga. Namun, hingga saat ini realisasi fisik bangunan tersebut dipertanyakan oleh warga.


Sengketa Lahan: Swadaya vs Rencana Pemerintah Desa

Ketegangan memuncak saat Kades berencana mendirikan gedung Gerai Koperasi Merah Putih di lokasi lapangan sepak bola Dusun Kaliduren. Rencana tersebut mendapat penolakan keras dari pengurus Karang Taruna.

  • Status Tanah: Edi Mustofa, pengurus Karang Taruna, menegaskan bahwa lapangan tersebut bukan Tanah Bengkok (aset desa), melainkan hasil swadaya (iuran) masyarakat 9 dusun pada masa kepemimpinan mantan Kades Sangit Suwito.

  • Adu Argumen: Sempat terjadi keributan di balai desa saat pemuda menolak tawaran "tukar guling" atau skema penebusan lahan yang diajukan pihak Kades.

Respons Kades: Menepis Janji Politik

Menanggapi tuntutan warga, Kades Bagus Sugiarto bersikap defensif. Ia mengklaim rencana pembangunan gerai koperasi gagal karena ketiadaan lahan, yang berakibat pada pemangkasan Dana Desa (DD) dan kerugian administratif bagi Pemdes.

Saat dikonfirmasi mengenai kontrak politik dengan tokoh pemuda, Kades justru menantang balik warga.

"Kata siapa, sama siapa? Jika memang benar, pastilah mereka bisa menunjukkan bukti oret-oretan (Hitam di Atas Putih). Itu pastilah ulah oknum-oknum yang tidak suka dengan saya," ujar Kades Bagus dengan nada sinis, Kamis (15/1).

Klarifikasi Pengurus Koperasi

Ketua Koperasi Merah Putih, Eko Sugiarto, membenarkan sejarah kepemilikan lahan tersebut merupakan hasil urunan warga dari 9 dusun yang dibeli dari mantan Kades Kedondong. Namun, ia mengaku kurang mengetahui detail janji politik spesifik terkait Pilkades yang ditagih oleh masyarakat saat ini.


Analisis Singkat: Transparansi Anggaran & Akuntabilitas

Kasus ini menunjukkan adanya sumbatan komunikasi dan krisis kepercayaan (distrust) antara pimpinan desa dan konstituennya. Kehadiran data di SID tahun 2018 sebesar Rp149 juta seharusnya menjadi dasar bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melakukan audit kinerja. Jika anggaran telah keluar namun fisik bangunan stadion mini atau GOR tidak ada, hal ini berpotensi masuk ke ranah maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang.

Di sisi lain, tantangan Kades mengenai "bukti hitam di atas putih" mencerminkan masih lemahnya formalisasi kesepakatan politik di tingkat desa, yang seringkali hanya berdasarkan janji lisan saat kampanye.




Warga Pesawaran Keluhkan Pungutan Ilegal Proyek SPAM Rp8,2 Miliar: Kades Mengaku Pusing Bolak-Balik Diperiksa Kejati

Januari 14, 2026

  



PESAWARAN, 15 Januari 2026 – Di tengah bergulirnya kasus hukum yang menjerat mantan Bupati dan pemeriksaan intensif Bupati aktif, temuan baru mengungkap sisi gelap pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di tingkat desa. Ratusan warga di empat desa (Kedondong, Pasar Baru, Way Kepayang, dan Kubu Batu) yang seharusnya menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melaporkan adanya praktik dugaan pungutan liar (pungli) dan pengabaian prosedur teknis.

Proyek yang bersumber dari anggaran tahun 2022 senilai Rp8,2 Miliar ini diduga dikelola secara tertutup dan tidak transparan, melanggar PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.


Modus Operandi Pungutan "Kebijakan"

Hasil investigasi di Dusun Nabang Sari dan wilayah sekitarnya mengungkap variasi tarif yang dipatok oleh oknum aparatur desa dan kelompok masyarakat (Pokmas):

  • Tarif Bervariasi: Warga diminta membayar mulai dari Rp50.000 hingga Rp350.000 dengan dalih biaya administrasi, materai, map, hingga uang lelah penggalian lubang dan rokok tukang.

  • Distribusi Tertutup: Informasi kuota penerima manfaat sengaja tidak diumumkan secara terbuka (hanya dari mulut ke mulut) untuk menghindari lonjakan peminat, yang mengindikasikan adanya tebang pilih dalam distribusi bantuan.

  • Janji Palsu: Meski telah membayar, sejumlah warga (termasuk tokoh adat setempat) mengeluhkan bahwa air bersih yang dijanjikan tetap tidak mengalir hingga saat ini.

Intimidasi Wartawan dan Keluhan Kepala Desa

Ketua Pokmas berinisial B, yang disebut-sebut sebagai koordinator lapangan, terpantau enggan memberikan klarifikasi dan justru melakukan tindakan intimidasi terhadap awak media yang mencoba melakukan konfirmasi di lapangan.

Di sisi lain, Kepala Desa Kedondong, F, mengklaim tidak mengetahui detail pungutan tersebut dan melemparkannya sebagai tanggung jawab Pokmas. Namun, ia secara terbuka mengakui beban mental yang dialami oleh empat kepala desa terdampak akibat penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

"Kami empat kepala desa sudah pusing bolak-balik dipanggil Kejati Lampung terkait kasus SPAM. Mantan Bupati, pemborong, dan Kadis PUPR sudah ditahan, bahkan sekarang melibatkan Ibu Nanda. Kami baru mau rileks, malah mau diberitakan," keluh Kades Fadli kepada media, Kamis (15/1).

[Image: A dry water tap with a 'Government Project' sticker, symbolizing the failure of the SPAM infrastructure despite large budget allocations]

Konstruksi Masalah Administrasi

Terdapat kejanggalan administratif yang ditemukan dalam proyek ini:

  1. Pergeseran Pelaksana: Usulan awal dilakukan oleh Dinas Perkim, namun pada faktanya proyek dilaksanakan oleh Dinas PUPR.

  2. Anggaran: Nilai usulan awal Rp10 Miliar disetujui sebesar Rp8,2 Miliar pada tahun 2022, namun pemanfaatannya di lapangan diduga mengalami mark-up dan KKN.


Analisis Konteks & Hubungan dengan Kasus Utama:

Laporan lapangan ini memberikan bukti tambahan bahwa kasus SPAM Pesawaran bukan hanya masalah di level kebijakan atas (Tersangka Dendi Ramadhona atau saksi Nanda Indira), melainkan terjadi kebocoran hingga ke tingkat teknis pedesaan. Jika di level atas terjadi korupsi Rp8 miliar, di level bawah warga masih dibebani pungli untuk fasilitas yang tidak berfungsi. Hal ini memperkuat dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sedang didalami Kejati, di mana dana proyek diduga tidak tersalurkan secara penuh untuk pembangunan fisik, melainkan dialihkan untuk kepentingan lain.







Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Dijarah Massa

Agustus 30, 2025

 

Foto: Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO

Ratusan orang geruduk kediaman di Bintaro, barang elektronik hingga lukisan raib, rumah kini dalam pembersihan.



BINTARO — Kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sasaran penjarahan oleh massa anarkis pada Sabtu (30/8) malam hingga Minggu (31/8) dini hari. Ratusan orang yang datang dari luar Bintaro menyerbu rumah pribadi sang Menkeu.

Situasi sempat chaos, di mana massa merusak pintu serta mengambil berbagai barang berharga mulai dari peralatan elektronik, perabot rumah, hingga lukisan.

Pantauan di lokasi, truk-truk besar mulai berdatangan ke kediaman Sri Mulyani pada Minggu pagi. Truk tersebut membawa sejumlah petugas serta peralatan kebersihan seperti sapu dan pengki.

Menurut keterangan beberapa personel Arhanud TNI AD, kedatangan mereka ditugaskan untuk membersihkan puing dan sisa-sisa penjarahan di rumah Sri Mulyani.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sri Mulyani maupun aparat kepolisian terkait insiden penjarahan ini.

📌 Pesan redaksi: Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Namun, untuk kepentingan bersama, sebaiknya dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.




Rumah Nafa Urbach Dijarah, Terpampang Tulisan ‘Rumah Ini Sudah Dijarah’

Agustus 30, 2025

 

Ribuan orang geruduk rumah di Bintaro. Plang bertuliskan “Rumah Ini Sudah Dijarah” terpasang di depan rumah.



Tangerang Selatan – Rumah artis sekaligus politisi Partai NasDem, Nafa Urbach, di kawasan Pondok Aren, Bintaro, Tangerang Selatan, dijarah massa pada Minggu (31/8) dini hari.

Pantauan di lokasi pukul 09.45 WIB, terlihat sebuah plang bertuliskan “Rumah Ini Sudah Dijarah” terpasang di depan rumah. Bagian teras dan garasi tampak berantakan dengan barang-barang berserakan. Sementara di dalam rumah, sejumlah perabotan seperti sofa, kursi pijat, dan kasur masih tersisa, namun kondisi ruangannya acak-acakan. Pintu kamar mandi pun terlihat hancur.

Seorang satpam kompleks bernama Abdul (bukan nama asli) menyebut penjarahan terjadi dua kali gelombang.
“Jam 4.50 tadi subuh. Lalu kloter kedua setengah 6, dua kali (penjarahan),” ujar Abdul.

Menurutnya, ada ratusan orang datang dengan sepeda motor, bahkan sebuah mobil Mercy ikut terlihat bergabung.
“Motor, mobil 1 kalau tidak salah. Mercy. Tapi mobil itu menunggu di luar,” jelas Abdul.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penjarahan rumah pribadi Nafa Urbach tersebut.

Mengecam Tindakan Anarkis di Kediaman Anggota DPR Ahmad Sahroni

Agustus 30, 2025


Keluarga Mengimbau Warga untuk Tidak Melakukan Tindakan Perusakan dan Penjarahan

JAKARTA, 31 Agustus 2025 — Menanggapi insiden perusakan dan penjarahan yang terjadi di kediaman Bapak Ahmad Sahroni di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, pada Sabtu (30/08), pihak keluarga dan tim mengecam keras tindakan anarkis tersebut. Peristiwa ini telah menimbulkan kerugian material yang signifikan dan melukai rasa keadilan.

Pada peristiwa yang terjadi kemarin sore, sekelompok massa merangsek masuk dan merusak bagian dalam rumah, termasuk merusak sebuah mobil yang terparkir di dalamnya. Aksi ini berujung pada penjarahan, di mana sejumlah barang pribadi milik keluarga, termasuk furnitur, peralatan rumah tangga, hingga koleksi pribadi, diambil paksa.

Kami sepenuhnya memahami dan menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi yang damai, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Namun, tindakan perusakan, penjarahan, dan anarkisme seperti ini adalah tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak tegas.

Pihak keluarga menyampaikan rasa sedih dan prihatin yang mendalam atas kejadian ini. Beruntung, saat kejadian berlangsung, Bapak Ahmad Sahroni maupun anggota keluarga lainnya tidak berada di lokasi, sehingga mereka dalam keadaan aman. Kami mengimbau agar seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan di luar batas hukum.

Saat ini, pihak keluarga telah berkoordinasi dengan aparat berwajib untuk menindaklanjuti kasus perusakan dan penjarahan ini. Kami berharap aparat dapat segera mengusut tuntas dan membawa para pelaku ke ranah hukum.

Kami mengajak seluruh masyarakat untuk kembali pada semangat persaudaraan dan dialog, serta menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat merugikan semua pihak. Mari kita jaga kedamaian dan ketertiban.

Gedung DPRD Sulsel Dibakar Massa di Makassar

Agustus 29, 2025


Ribuan Orang Menerobos Pagar, Api Cepat Membesar

Makassar – Aksi demonstrasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (29/8) malam semakin memanas. Setelah sebelumnya membakar Gedung DPRD Makassar, massa kini mengalihkan amarahnya ke Gedung DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumohardjo.

Ribuan massa mendatangi gedung dewan sejak sore hari. Meski sempat dihalau prajurit TNI, jumlah massa yang jauh lebih besar membuat pagar gedung berhasil diterobos.

Massa merusak sejumlah pintu kaca dan membakar bagian depan gedung. Api kemudian cepat menjalar hingga ke atap, membesar tanpa adanya upaya pemadaman di lokasi. Hingga malam, tidak terlihat kehadiran polisi maupun pemadam kebakaran di sekitar gedung.

Kondisi kian tak terkendali. Ribuan massa masih bertahan di depan gedung, sementara kobaran api terus membesar. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait absennya pengamanan di lokasi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau masyarakat tetap tenang dan menaruh kepercayaan pada pemerintah.
“Dalam situasi seperti ini saya mengimbau semua masyarakat untuk tenang. Pemerintah akan berbuat yang terbaik untuk rakyat,” ujar Prabowo melalui video resmi, Jumat (29/8).


Dukung Kemajuan Petani, Pemkab Salurkan Ribuan Kilogram Benih dan Pestisida

Mei 23, 2025

 



Dekranasda Pesibar 2025–2030 Resmi Dilantik, Siap Majukan Kerajinan Lokal

Mei 10, 2025

 



4 Bulan Umur Rabat Beton Siluman, Ngelotok, Gantung Utang Sewa Molen Rp.700.000

April 16, 2025

WAY LIMA (UNDERCOVER) - Proyek Pembangunan Rabat Beton Volume 60m diduga siluman didusun kebon pisang, Desa Banjar Negeri, kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung yang baru seumur jagung,dikerjakan pertengahan bulan Desember-2024, tepatnya 4 bulan yang lalu, diduga bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2024, terindikasi siluman, Mar-Up Volume 20m dan tidak sesuai spek, kini menuai keritikan. Rabu, 16/04/2025.



Berawal dari laporan Umaidi penjual jasa sewa mesin molen cor terduga korban penipuan oleh terduga pelaku oknum kaur pembangunan didesa Banjar Negeri. Awak media mencoba menelisik kronologis pristiwa yang dimaksud. Jum'at, 10/04/2025. Dengan didampingi Umaidi terduga korban mencoba mendatangi rumah pribadi kepala Desa Banjar Negeri Zel Gusrial guna melaporkan dugaan kasus penipuan yang dialaminya, diduga dilakukan oleh Oknum kaur pembangunan Joni, sayangnya kades Zel Gusrial tidak berada ditempat.

Selanjutnya awak media bersama Umaidi mencoba menelisik lokasi realisasi pembangunan Rabat Beton yang dimaksud, amat miris, bangunannya nampak mulai ngelotok dan berdebu, diduga pengerjaannya tidak sesuai Spek dan Mar-Up Volume 20m. Menurut warga setempat meminta Identitasnya untuk dirahasiakan menuturkan, padahal pembangunan ini menurut kata para pekerja Volume nya 80m X 2m, dan ini baru seumur jagung, tepatnya dikerjakan pertengahan bulan Desember-2024 Tahun kemarin sudah pada ngelotok, dan berdebu, namun jika soal Anggarannya berapa...???

Bersumber dari Dana mana kami semua yang ada didusun kebon pisang tidak tahu, sebab memang tidak pernah dipasang/terpasang bener papan informasi publik, hingga kini pun tidak ada prasastinya tandasnya.

Berbeda Statement kaur pembangunan Joni terduga pelaku penipuan ketika dikonfirmasi dirumah pribadinya terkesan menginterpensi serta mengancam sekaligus menantang awak media dan Umaidi terduga korban penipuan. Joni menuturkan, saya ini paling benci urusan kecil pakek-pakek algojo segala, terang aja kalau gak ayo kita berantem aja sekalian sekarang, pusing mana gajih kami aparatur 3 bulan dipangkas habis oleh pihak Bank ini kalian datang-datang nagih hutang, ini saya dari kemarin WA pak kades mau minjem Rp2,5 jt, dijawab kades nanti saya kabarin saya masih ada tamu ujar joni menunjukan hp nya. Pokoknya tunggu dulu sehari dua ini kalau saya dah dapat pinjaman dari pak kades pasti langsung saya bayar tandasnya.



Setelah limit waktu yang dijanjikan Senin, 14/04/2025 Joni terduga pelaku ketika dihubungi melalui Fia telfon tidak diangkat, sms melalui Wats-Ap kembali hanya mengumbar janji.

Berbeda lagi Statement kades Zel Gusrial ketika dikonfirmasi melalui pesan Wats-Ap terkesan membela diri, tidak ambil perduli. Joni dirumah sakit anaknya sakit, tagih langsung sama joni aku gak paham, dari desa sudah dibayar lunas melalui joni.

Mf, jika memang kaur pembangunan (terduga pelaku penipuan red) dan Pemdes Banjar Negeri memang tidak ada etikat baik guna penyelesaian maka, salam dari pak Umaidi (selaku terduga korban) akan melaporkan terkait dugaan penipuan ini ke polsek kedondong selaku Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak instansi inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pak kades.

Mau apa ke Inspektorat bg...??

Itukan urusan pribadi mereka, jika ke inspektorat sama artinya melaporkan desaku yang bermasalah, terkecuali jika desa yang belum membayar laporin gak apa-apa bg, sekarang yang saya tanya yang punya hutang ini desa apa joni tandasnya.

Diduga, karena merasa ditipu dan dilecehkan melalui bualan modus janji terduga pelaku oknum kaur pembangunan (red) terduga korban penipuan Umaidi dalam waktu dekat ini akan segera melaporkan pristiwa yang dialaminya ke pihak Polsek kedondong tembusan Polres Pesawaran, sekaligus ke instansi Inspektorat, dengan meminta pendampingan awak media selaku sosial kontrol, agar tetap terjaga ketransparansian publik.

Diketahui menghalang-halangi tugas wartawan/jurnalis pada saat menjalankan tugasnya dapat dijerat pidana sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 

Setiap orang yang secara dengan sengaja melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat menghambat, serta menghalang-halangi pelaksanaan Pers/Jurnalis, ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) serta dalam Peraturan Undang-undang pengancaman melalui media Elektronik dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan diatas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik ( UU 19/2016*) yaitu Pasal 45 B UU 19/2016 jo Pasal 29 UU ITE

Gubernur Lampung Membuka Grand Opening Saung Bude, Menu Andalan Sop Simba

Maret 17, 2025

 Bandarlampung, - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di dampingi Owner Saung Bude Budi Santoso menghadiri dan melakukan grand opening rumah makan Saung Bude di jalan Airan arah Jatimulyo, Senin (17/03/2025).



Grand Opening rumah makan Saung Bude secara resmi ditandai dengan pemotongan Pita yang dilakukan oleh Gubernur Lampung, didampingi Owner Saung Bude Budi Santoso.

Gubernur, mengapresiasi atas inovasi dan kreatifitas pengusaha muda Provinsi Lampung.

“Ini suatu keberkahan tersendiri, dibulan puasa penuh berkah ini, alhamdulillah masih muncul pengusaha-pengusaha muda kita yang membuka usaha baru, Ini sungguh luar biasa dan harus kita suport dan dukung, baik dari pemerintah nya maupun masyarakat”, jelasnya.

Gubernur juga berharap, para pengusaha maupun para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Lampung, untuk dapat lebih kreatif dan berinovasi dalam melihat peluang, sehingga usaha yang dilakukan akan lebih berkembang dan maju dan dapat membuka cabang-cabang baru tidak hanya di kota bandar lampung saja, tetapi dapat membuka usaha tersebut di Kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Lampung.

“Supaya penyebaran pertumbuhan umkm ini bisa muncul juga didaerah lainnya, yang pastinya akan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat kita “, ungkap, Yai Mirza sapaan akrabnya.

Sementara itu Owner Saung Bude, Budi Santoso, menyampaikan rasa Terima kasihnya kepada Gubernur Lampung, Rahmat amirzani Djausal, yang telah menghadiri dan meresmikan grand opening Saung Bude Di Kota Bandar Lampung .

Adapun menu-menu andalan yang kami sajikan salah satunya Sop Simba dan menu andalan lainnya juga tersedia.

Silakan buat masyarakat Lampung yang ingin menikmati makan bersama keluarga silakan mampir di Saung Bude yang terletak di Jl Airan Raya Jatimulyo, arah pintu tol masuk itera, kami menanti kunjungan anda. 







Gubernur Lampung Membuka Grand Opening Saung Bude, Menu Andalan Sop Simba

Maret 17, 2025

 Bandarlampung, - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di dampingi Owner Saung Bude Budi Santoso menghadiri dan melakukan grand opening rumah makan Saung Bude di jalan Airan arah Jatimulyo, Senin (17/03/2025).



Grand Opening rumah makan Saung Bude secara resmi ditandai dengan pemotongan Pita yang dilakukan oleh Gubernur Lampung, didampingi Owner Saung Bude Budi Santoso.

Gubernur, mengapresiasi atas inovasi dan kreatifitas pengusaha muda Provinsi Lampung.

“Ini suatu keberkahan tersendiri, dibulan puasa penuh berkah ini, alhamdulillah masih muncul pengusaha-pengusaha muda kita yang membuka usaha baru, Ini sungguh luar biasa dan harus kita suport dan dukung, baik dari pemerintah nya maupun masyarakat”, jelasnya.

Gubernur juga berharap, para pengusaha maupun para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Lampung, untuk dapat lebih kreatif dan berinovasi dalam melihat peluang, sehingga usaha yang dilakukan akan lebih berkembang dan maju dan dapat membuka cabang-cabang baru tidak hanya di kota bandar lampung saja, tetapi dapat membuka usaha tersebut di Kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Lampung.

“Supaya penyebaran pertumbuhan umkm ini bisa muncul juga didaerah lainnya, yang pastinya akan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat kita “, ungkap, Yai Mirza sapaan akrabnya.

Sementara itu Owner Saung Bude, Budi Santoso, menyampaikan rasa Terima kasihnya kepada Gubernur Lampung, Rahmat amirzani Djausal, yang telah menghadiri dan meresmikan grand opening Saung Bude Di Kota Bandar Lampung .

Adapun menu-menu andalan yang kami sajikan salah satunya Sop Simba dan menu andalan lainnya juga tersedia.

Silakan buat masyarakat Lampung yang ingin menikmati makan bersama keluarga silakan mampir di Saung Bude yang terletak di Jl Airan Raya Jatimulyo, arah pintu tol masuk itera, kami menanti kunjungan anda. 







Momentum Ramadan, Bupati Dedi Irawan Ajak Masyarakat Bersatu dan Mempererat Ukhuwah Islamiyah

Maret 05, 2025
Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Dedi Irawan, menegaskan komitmennya untuk meneruskan kepemimpinan dan pembangunan di daerah tersebut. Dalam acara ramah tamah dan buka puasa bersama yang digelar di Lobby Gedung A Sekretariat Pemkab Selasa (04/03), ia menyampaikan bahwa kepemimpinan yang baru bukan hanya menjadi momen penting bagi dirinya dan Wakil Bupati, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Pesisir Barat.



Menurut Dedi, mereka hadir untuk meneruskan amanah kepemimpinan dan melanjutkan pembangunan daerah kearah yang lebih baik. Ia juga mengungkapkan rasa hormat kepada seluruh elemen masyarakat, ASN, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pemerintahan.

Dedi menyebut program-program baik yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan, dengan tambahan inovasi demi kemajuan daerah. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga harmoni dan membangun daerah tercinta dengan semangat gotong royong dan kebersamaan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyinggung pentingnya momentum bulan suci Ramadan sebagai ajang introspeksi dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Acara buka puasa bersama ini, menurutnya, bukan sekadar seremonial, tetapi juga sebagai wadah memperkuat tali silaturahmi, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Dedi melanjutkan bahwa Bulan suci harus menjadi sarana introspeksi, meningkatkan kinerja, serta memperkokoh komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bupati Pesisir Barat yang baru ini juga menekankan pentingnya menjalani nilai-nilai Ramadan seperti kejujuran, disiplin, dan kepedulian sosial agar tercermin dalam tugas dan tanggung jawab setiap individu.

Di akhir sambutannya, Dedi Irawan berharap kebersamaan dalam acara ini membawa berkah bagi semua pihak. Ia juga berdoa agar Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas pemerintahan di Pesisir Barat.

Melanjutkan sambutan kepemimpinan, Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat atas dukungan yang telah diberikan kepada Bupati Dedi Irawan.

Irawan Topani yakin didalam kepemimpinan Bupati Dedi Irawan, Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat dapat berjalan dengan baik. Namun dalam mencapai hal itu, Wakil Bupati menyebut harus ada dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat.

Ia menyadari bahwa tidak semua keinginan masyarakat dapat terpenuhi, namun Irawan Topani yakin bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Bupati adalah yang terbaik bagi Pesisir Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendoakan dan memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan. Menyambut bulan suci Ramadan, ia berharap tidak ada lagi sekat-sekat perbedaan di antara masyarakat dan pemerintah.

Wakil Bupati juga meminta seluruh jajaran pemerintah kabupaten untuk bersatu dalam mencapai Kabupaten Pesisir Barat yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pejabat daerah, ASN, serta tokoh masyarakat yang turut menyambut baik komitmen kepemimpinan baru di Kabupaten Pesisir Barat.

Para pihak yang hadir juga meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat yang baru agar dapat berlaku adil, mengemban amanah dengan baik, dan berpihak kepada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.




Dialog Petani Bersama RMD Di Ulubelu

November 15, 2024

 

Tanggamus, 14 November 2024 – Calon Gubernur Lampung nomor urut 2, Rahmat Mirzani Djausal, menggelar dialog terbuka bersama warga di Pekon Datarajan, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Acara yang digagas oleh Relawan GAS dan kelompok tani setempat ini dihadiri dengan antusias oleh para petani dan warga sekitar.



Muhlis Basri, tokoh masyarakat Ulu Belu, membuka acara dengan ajakan kepada warga untuk mendukung pasangan nomor urut 2, Rahmat Mirzani Djausal dan dr. Jihan Nurlela. “Mari kita dukung calon yang mau memperjuangkan kebutuhan petani dan memajukan desa kita,” ucap Muhlis penuh semangat.

Dalam dialog tersebut, Rahmat Mirzani Djausal, yang akrab disapa Mirza, membuka pembicaraan dengan pantun:

“Daun salam daun nanas, yang jawab salam saya, hutangnya lunas.

Jalan-jalan ke Ulu Belu, ingin sekali berlama-lama.

Kalau ingin Lampung maju, Mirza-Jihan kita dukung bersama.”

Selama dialog, Mirza menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur di Lampung, khususnya di desa-desa. “Saya menerima pesan dari bapak ibu semua di Ulu Belu. Banyak yang bilang, ‘Pak Mirza, Ulu Belu ini tolong diperhatikan kalau jadi gubernur.’ Infrastruktur harus jadi prioritas, agar petani kopi dan lada di sini bisa lebih makmur. Keinginan bapak ibu adalah keinginan saya. Saya hadir untuk melihat langsung, mendengar langsung, dan memastikan program kami sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, Mirza menyampaikan bahwa dukungan dari Presiden Prabowo Subianto akan menjadi kunci dalam membangun Lampung. “Februari lalu, bapak ibu memilih Pak Prabowo, dan sekarang beliau sudah jadi presiden. Prabowo memprioritaskan pembangunan di Lampung. Kalau saya terpilih, kita akan manfaatkan dukungan ini untuk membangun desa-desa, menambah kuota pupuk subsidi, serta mendirikan pabrik pupuk organik di Lampung,” jelasnya.

Mirza juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung program gizi nasional dengan memastikan ketersediaan susu, telur, ikan, dan ayam bagi masyarakat. “Pak Prabowo ingin semua bahan pangan ini dibeli langsung dari petani dan peternak lokal, agar ekonomi masyarakat desa semakin kuat. Kalau susu kita tidak ada, perlu ada peternakan sapi perah, dan saya kira di Ulu Belu ini cocok,” tambahnya.

Mirza menutup dialog dengan mengingatkan warga akan pentingnya partisipasi dalam Pilkada 27 November mendatang. “Pulang dari sini, saya titip pesan, ajak tetangga dan keluarga untuk memilih nomor 2. Tapi ingat, kita harus menjaga kerukunan. Siapapun yang terpilih, itu adalah kehendak Allah SWT,” ujarnya.

Acara berlangsung penuh antusias, mencerminkan harapan besar warga Ulu Belu terhadap pasangan Mirza-Jihan. Sebelum meninggalkan lokasi, Mirza secara simbolis memberikan contoh pupuk cair organik yang akan dibagikan kepada masyarakat. Ia juga menyerahkan hadiah undian berupa sepeda kepada salah satu peserta yang berhasil menjawab pertanyaannya.

“Ini pertanyaan sulit,” candanya, “siapa calon wakil gubernur yang bersama saya maju di Pilgub Lampung 2024?” Salah satu peserta menjawab dengan benar dan berhak membawa pulang sepeda.



Mirazani Djausal Siap Maju Di Pilgub Lampung

Maret 30, 2024

 

Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) siap maju pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Pilgub November 2024 mendatang.

Rahmat Mirzani Djausal mengatakan semua kader partai harus siap untuk menjalankan tugas apabila sudah diperintahkan oleh DPP Partai Gerindra.

"Pada intinya siap, tetapi saat ini DPP masih sibuk dengan urusan di mahkamah konstitusi, mungkin setelah lebaran akan diumumkan untuk pencalonan gubernur di Lampung," katanya, seusai acara buka bersama dengan kader, Jumat (29/3).

Anggota DPRD Provinsi Lampung itu mengatakan saat ini juga pihaknya tengah menjajaki kader di 15 kabupaten dan kota di Lampung yang layak dimajukan sebagai kepala daerah.

"Kami sedang memperhatikan mana kira-kira kabupaten-kabupaten yang memang kader-kader layak untuk dijadikan sebagai kepala daerah," kata dia.

Di sisi lain untuk koalisi partai di Provinsi Lampung pihaknya akan terus melaksanakan silaturahmi antar partai.

"Silaturahmi ini pun akan dilakukan dengan partai yang berkoalisi di pilpres dan juga yang tidak berkoalisi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu RMD mengatakan bahwa acara buka bersama yang dilakukan adalah bentuk silaturahmi pertama dengan seluruh kader pascapemilu, pilpres beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan ini semua kader yang ada di kabupaten dan kota di Lampung berkumpul.

"Jadi, semua caleg yang jadi ataupun yang belum terpilih wakil rakyat, semuanya harus menyatukan kembali kekompakan, menyatukan visi," tegasnya.



Mirazani Djausal Siap Maju Di Pilgub Lampung

Maret 30, 2024

Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) siap maju pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Pilgub November 2024 mendatang.

Rahmat Mirzani Djausal mengatakan semua kader partai harus siap untuk menjalankan tugas apabila sudah diperintahkan oleh DPP Partai Gerindra.

"Pada intinya siap, tetapi saat ini DPP masih sibuk dengan urusan di mahkamah konstitusi, mungkin setelah lebaran akan diumumkan untuk pencalonan gubernur di Lampung," katanya, seusai acara buka bersama dengan kader, Jumat (29/3).

Anggota DPRD Provinsi Lampung itu mengatakan saat ini juga pihaknya tengah menjajaki kader di 15 kabupaten dan kota di Lampung yang layak dimajukan sebagai kepala daerah.

"Kami sedang memperhatikan mana kira-kira kabupaten-kabupaten yang memang kader-kader layak untuk dijadikan sebagai kepala daerah," kata dia.

Di sisi lain untuk koalisi partai di Provinsi Lampung pihaknya akan terus melaksanakan silaturahmi antar partai.

"Silaturahmi ini pun akan dilakukan dengan partai yang berkoalisi di pilpres dan juga yang tidak berkoalisi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu RMD mengatakan bahwa acara buka bersama yang dilakukan adalah bentuk silaturahmi pertama dengan seluruh kader pascapemilu, pilpres beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan ini semua kader yang ada di kabupaten dan kota di Lampung berkumpul.

"Jadi, semua caleg yang jadi ataupun yang belum terpilih wakil rakyat, semuanya harus menyatukan kembali kekompakan, menyatukan visi," tegasnya.



Diduga Melakukan Pungli Kepala Cabang Kantor Pos Pangeran Antasari Tidak Takut Dihukum Atas Tindakannya

Maret 27, 2024
Bandarlampung, KONSUMSI PUBLIK - menindak lanjuti berita yang beredar terkait diduga oknum pegawai kantor pos melakukan pungutan liar (PUNGLI) kepada pedagang yang berjualan di luar pagar kantor pos pangeran Antasari beberapa awak media mendatangi TKP kantor pos pangeran Antasari pada selasa 26/03/2024 untuk komfirmasi atas kebenaran masalah pungli tersebut



Saat di komfirmasi oleh awak media darma selaku kepala cabang menjelaskan bahwasanya memang benar para pedagang kaki lima yang berdagang di luar halaman kantor pos pinggir jalan raya ia mintakan iyuran sebesar 300 ribu perbulan untuk setiap pedagangnya.

"Lanjut ia memungut iyuran kepada pedagang tersebut atas dasar perintah pimpinan kantor pusat jadi saya tidak takut kalo saya mau di proses secara hukum karna apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang telah di perintahkan oleh pimpinan saya.

Dengan nada tinggi darma kepala cabang kantor pos pangeran Antasari melontarkan kata-kata silakan aja laporin saya ke kepolisian terkait adanya pungli tersebut saya siap kok, "ungkapnya.








Pekan Raya Lampung Akan di Buka Pada Tanggal 22 Mei -10 Juni 2024

Maret 15, 2024

Bandarlampung, - Project Manager sukaryadi menjelaskan bahwasanya Pekan Raya Lampung di Provinsi Lampung akan dibuka pada tanggal 22 Mei -10 Juni 2024 mendatang


Dalam hal ini sukaryadi menerangkan terkait acara pekan Raya lampung yang akan di adakan di lapangan PKOR way halim bandar lampung yang mana ini merupakan event yang ketiga kalinya ia di beri kepercayaan oleh pemerintah provinsi lampung yang mana terakhir di tahun 2011 dan di tahun 2017 yang lalu.

"Lanjut alhamdulillah di tahun 2024 ini saya di beri kepercayaan kembali oleh pemerintah provinsi lampung untuk menggelar event pekan Raya lampung yang mana saya akan berusaha meningkatkan dari event yang sudah terlaksana di tahun sebelumnya

Dalam acara event nanti kita akan berusaha untuk para pengunjung khususnya masyarakat lampung merasa nyaman dan aman saat berkunjung di pekan Raya lampung dan kami akan bedankan antara prngunjung, pedagang kaki lima, OPD, BUMN, BUMD serta dari pihak swasta yang dalam area pekan Raya lampung nantinya.

Project Manager sukaryadi berharap dalam event pekan Raya lampung seluruh element dapat bersinergi sehingganya acara pekan Raya lampung kali ini berjalan dengan lancar sesuai yang di harapkan.



Tekan Inflasi, Pemkab Pesibar Gelar Gerakan Pangan Murah 2024

Maret 08, 2024