Pesisir Barat – Harapan ratusan kepala keluarga yang berprofesi sebagai petani di Pekon Tanjung Kemala, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, untuk meraih kesejahteraan dari hasil pertanian perlahan memudar. Satu-satunya bendungan yang menjadi sumber pengairan utama bagi lahan pertanian warga sudah hampir sembilan tahun tak lagi berfungsi.

Akibat kerusakan bendungan tersebut, sawah-sawah yang dulunya subur kini berubah menjadi lahan kering kerontang dan ditumbuhi semak belukar. Para petani terpaksa beralih menanam komoditas yang lebih tahan kekeringan, seperti jagung dan kelapa, meski hasilnya jauh dari harapan.

Tak sedikit dari mereka kini terlilit utang dan kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Menurut Peratin (Kepala Desa) Tanjung Kemala, Alvian, pihaknya telah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan bendungan kepada pemerintah, namun hingga kini belum ada realisasi.

“Kami hanya terus dijanjikan. Tapi janji itu tak pernah menjadi kenyataan. Sementara nasib petani kami terus terpuruk,” ujar Alvian.

Bendungan Way Bambang, yang terletak di wilayah Pekon Tanjung Kemala, dulunya mampu mengairi sekitar 120 hektare lahan pertanian. Kontribusinya terhadap perekonomian warga sangat besar, bahkan mencakup hingga 70 persen pendapatan masyarakat desa.

"Dulu ketika lahan masih berupa sawah pendapatan petani dari hasil gabah dapat mencapai 36 juta rupiah per hektare dalam sekali panen, sekarang semenjak petani beralih menanam jagung akibat suplai air tak ada, pendapatan petani hanya berkisar antara 10 hingga 13 juta rupiah per hektare dalam sekali panen, kerugian petani berkisar hingga 20 juta rupiah per sekali panen" ujar Alvian. 

Kini, Alvian dan para petani hanya bisa berharap agar pemerintah membuka mata dan segera mengambil tindakan nyata. Mereka menantikan hadirnya solusi di tengah gemuruh semangat “Tani Merdeka” yang digaungkan pemerintah, namun belum dirasakan manfaatnya oleh para petani di ujung barat Provinsi Lampung ini. (*) 

Pesisir Barat, 03 Februari 2025 – Darwin Suhendra resmi dilantik sebagai Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pesisir Barat dalam acara Musyawarah Daerah dan Pelantikan Pengurus yang berlangsung di Gedung KONI, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Pelantikan ini dihadiri oleh Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Lampung, Jamaludin Wijaya, yang secara langsung menyerahkan SK dan Bendera Pataka kepada Darwin Suhendra sebagai simbolisasi kepemimpinannya.

Acara yang mengusung tema "Mewujudkan Petani yang Madani, Mandiri dan Sejahtera" ini juga menjadi ajang untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi petani di Pesisir Barat, terutama terkait dengan kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Dalam sambutannya, Darwin Suhendra menyampaikan bahwa banyak petani di Pesisir Barat kesulitan memperoleh pupuk subsidi, yang merupakan kebutuhan pokok mereka, terutama untuk lahan sawah. Akibatnya, mereka terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang sangat mahal.

"Untuk lahan sawah 1 hektare, idealnya petani membutuhkan 4 kuintal atau 8 sak pupuk subsidi, tetapi yang sering didapatkan hanya 1,5 hingga 2 kuintal. Ini membuat petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi yang jauh lebih mahal," ujar Darwin.

Selain itu, petani juga menghadapi kendala dalam hal kebutuhan air, mengingat sebagian besar lahan pertanian di Pesisir Barat bergantung pada air hujan. Pada musim kemarau, mereka kesulitan untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, Darwin berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan permasalahan ini dan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Pesisir Barat serta pihak-pihak terkait untuk mencari solusi bagi kekurangan pupuk dan ketersediaan air.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Lampung, Jamaludin Wijaya, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Tani Merdeka Indonesia merupakan organisasi yang didirikan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, dengan tujuan untuk mendukung petani dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Organisasi ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani melalui akses pasar yang lebih baik, pelatihan pertanian modern, serta mendukung praktik pertanian yang ramah lingkungan.

"Tani Merdeka Indonesia juga aktif memperjuangkan hak-hak petani, termasuk hak atas tanah dan perlindungan terhadap pemerasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," terang Jamaludin Wijaya.

Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal, yang diwakili oleh Sekretaris DKPP, Yunirizal Efendi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa visi Presiden Prabowo Subianto adalah menjadikan petani Indonesia sebagai produsen dan konsumen yang mandiri. Oleh karena itu, Tani Merdeka Indonesia diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan di Indonesia.

"DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pesisir Barat harus mampu bergerak cepat bersama petani dan tidak hanya menjadi organisasi formal tanpa tindakan nyata. Kita harus memberikan solusi dan memastikan keberhasilan program-program yang dijalankan," tegas Yunirizal Efendi.

Dengan semangat kebersamaan, diharapkan Tani Merdeka Indonesia Pesisir Barat dapat terus mendampingi petani, menyampaikan aspirasi mereka, dan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk kesejahteraan petani di Kabupaten Pesisir Barat. (*)