Pesisir Barat – Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, melakukan kunjungan resmi ke Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Senin (19/5/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti upaya pembukaan akses menuju wilayah Way Haru, yang selama ini masih terisolasi.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Dedi Irawan menyerahkan konsep rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terbaru antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan BBTNBBS, sebagai bagian dari langkah konkret pembangunan jalan dan jembatan menuju empat pekon di wilayah Way Haru.

Kedatangan Bupati disambut langsung oleh Kepala BBTNBBS, Hifzon Zawahiri, beserta jajaran pejabat terkait, seperti Kabid Teknis Konservasi Tegus Ismail, Kabid Pengelolaan TN Wilayah I Semaka Hermawan, dan Kasi Pengelolaan TN II Bangkunat Jimmy Fonda. Turut mendampingi Bupati, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Pesibar.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk membuka keterisoliran Way Haru. Ia menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi intensif antara Pemkab Pesibar dan BBTNBBS demi mewujudkan cita-cita tersebut.

“Pemkab Pesibar sangat berharap BBTNBBS dapat mendukung secara optimal agar upaya membuka akses menuju Way Haru segera terwujud,” ujar Dedi Irawan.

Lebih lanjut, Dedi Irawan memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh tahapan dan persyaratan administratif sesuai prosedur yang berlaku. “Pembangunan akses jalan dan jembatan tidak akan mungkin dilaksanakan tanpa izin dari pemerintah pusat. Maka, kami siap mengikuti seluruh proses yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BBTNBBS Hifzon Zawahiri menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Pemkab Pesibar. Ia juga menginformasikan bahwa perbaikan jembatan gantung di Way Pemerihan bisa dimulai tahun ini dengan mengacu pada PKS lama yang masih berlaku.

“TNBBS pada dasarnya mendukung penuh terkait pembukaan akses menuju Way Haru. Kita akan berupaya bersama dengan Pemkab Pesibar untuk mewujudkan hal ini,” kata Hifzon.

Sebagai tindak lanjut, BBTNBBS akan segera meneruskan rancangan PKS yang telah diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan harapan masyarakat Way Haru segera menikmati akses yang layak dan terbebas dari keterisolasian. (*) 

Pesisir Barat – Menindaklanjuti permohonan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terkait persetujuan pembangunan jembatan gantung dan penanganan ruas Jalan Way Heni–Way Haru di Kecamatan Bangkunat, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) bersama jajaran Pemkab Pesisir Barat melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menyampaikan bahwa peninjauan lokasi bersama BBTNBBS tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan izin yang diajukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Pesisir Barat kepada BBTNBBS, agar perbaikan Jembatan Gantung Way Pemerihan dapat segera dilaksanakan.

“Surat permohonan izin dari Pemda telah ditindaklanjuti oleh BBTNBBS dengan melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Setelah dilakukan pengecekan, Pemda diminta untuk menyampaikan desain perencanaan pembangunan Jembatan Way Pemerihan, yang selanjutnya akan ditelaah oleh BBTNBBS,” ujar Tedi di lokasi peninjauan, Senin (14/04).

Menurut Tedi, dalam waktu dekat pihaknya akan segera menyampaikan desain perencanaan pembangunan jembatan tersebut. Ia menyebut bahwa Pemkab Pesisir Barat, sesuai instruksi Bupati Dedi Irawan, diminta untuk fokus mempercepat proses pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan. Hal ini dilakukan karena kondisi yang mendesak guna mempercepat mobilitas masyarakat di daerah tersebut.

“Jika desain perencanaan pembangunan Jembatan Way Pemerihan telah ditelaah oleh BBTNBBS dan dinyatakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, maka BBTNBBS akan mengeluarkan izin, dan Pemda dapat langsung memulai pembangunan dengan pendampingan langsung dari pihak BBTNBBS,” jelas Tedi.

Selain fokus terhadap perbaikan Jembatan Gantung Way Pemerihan, Tedi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tengah berjuang untuk mendapatkan izin pembangunan ruas Jalan Way Heni–Way Haru. Pj. Sekda berharap agar izin pembangunan ruas jalan tersebut dapat segera diperoleh sehingga masyarakat Way Haru benar-benar dapat keluar dari keterisolasian, sesuai dengan komitmen Bupati Dedi Irawan untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat Way Haru.

“Jika nantinya izin pembangunan ruas Jalan Way Heni–Way Haru disetujui, Pemkab Pesisir Barat berkomitmen untuk membangun ruas jalan tersebut dengan mengacu pada peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh instansi terkait. Intinya, bagaimana masyarakat kita di Way Haru dan sekitarnya bisa merasakan pembangunan jalan yang layak, yang memang selama ini mereka dambakan,” tegas Tedi.

Pj Sekda membeberkan bahwa Pemkab Pesibar telah mengirimkan surat resmi kepada BBTNBBS sebagai tindak lanjut rencana pembangunan ruas Jalan Way Heni–Way Haru. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat bersama BBTNBBS untuk membahas perizinan serta penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembangunan. Ia berharap seluruh proses dapat berjalan dengan lancar agar pembangunan jalan tersebut segera dapat direalisasikan. 

Sementara itu, Kepala Bidang Wilayah I Semaka BBTNBBS, Hermawan, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh rencana pembangunan oleh Pemkab Pesisir Barat. Namun demikian, ia menekankan pentingnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar hukum yang harus disepakati terlebih dahulu agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan konservasi yang berlaku. (*)

Pesisir Barat - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Tedi Zadmiko, bersama jajaran Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS), melakukan peninjauan langsung ke lokasi Jembatan Way Pemerihan, Kecamatan Bangkunat, yang mengalami kerusakan parah dan kini tidak lagi laik fungsi, Senin (14/10/2025). Peninjauan ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menanggapi kondisi infrastruktur vital yang kini memutus akses utama masyarakat.

Jembatan Way Pemerihan merupakan penghubung strategis antara wilayah Way Haru dan Pekon Sumber Rejo. Namun, akibat kerusakan parah yang belum tertangani, masyarakat sekitar kini terpaksa menggunakan rakit sebagai alat penyeberangan satu-satunya. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, mengingat jembatan ini menjadi akses utama aktivitas ekonomi dan sosial warga. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan yang meresahkan masyarakat.

Tedi Zadmiko menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pesibar terus berupaya melakukan penanganan cepat terhadap kondisi jembatan tersebut. Menurutnya, berbagai upaya koordinasi dan komunikasi telah dilakukan sebelumnya sebagai bentuk tindak lanjut dari instruksi langsung Bupati Pesisir Barat agar persoalan Jembatan Way Pemerihan segera mendapatkan solusi yang konkret.

“Ini bagian dari langkah lanjutan yang sebelumnya telah kami lakukan. Komitmen pimpinan daerah sangat jelas, agar masalah Jembatan Way Pemerihan dapat ditangani secara maksimal. Kami tidak ingin persoalan ini terus berlarut,” ujar Tedi Zadmiko di lokasi peninjauan.

Ia juga menjelaskan bahwa posisi jembatan yang berada dalam kawasan konservasi menjadikan proses perbaikan memerlukan koordinasi khusus dengan pihak BBTNBBS. Karena itu, Pemkab Pesibar melalui OPD teknis akan segera mengirimkan desain pembangunan jembatan kepada pihak BBTNBBS untuk ditindaklanjuti guna mempercepat penerbitan izin pembangunan.

Sementara itu, Kepala Bidang Wilayah I Semaka BBTNBBS, Hermawan, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh rencana pembangunan jembatan oleh Pemkab Pesibar. Namun demikian, Hermawan menekankan pentingnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar hukum yang harus disepakati terlebih dahulu agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan peraturan konservasi yang berlaku. (*) 

Pesisir Barat, 13 Februari 2025 – Tim Wildlife Response Unit (WRU) , Wildlife Conservation Society–Indonesia Program (WCS-IP), melakukan verifikasi atas informasi temuan jejak harimau yang diterima dari Yusuf, warga setempat, pada Rabu (12/02/2025). 

Menurut informasi yang diterima, jejak harimau ditemukan di ladang padi milik Mista Yasmita, mantan Kepala Dusun Teba Langgar. Jejak tersebut terletak di bekas bakaran di ladang padi yang berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), sekitar 50 meter dari batas Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Pada Kamis (13/02/2025), tim WRU, WCS-IP, yang dipimpin oleh Mista Yasmita dan didampingi oleh Rendy Gustam Pratama, langsung menuju lokasi untuk melakukan verifikasi lapangan. Setelah melakukan pengecekan, tim menemukan jejak harimau dengan ukuran panjang 14 cm dan lebar 12 cm, yang terdeteksi jelas di area ladang padi tersebut. Lokasi kejadian berada di Pemangku 2, Dusun Teba Langgar, Desa Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat.

Selain melakukan verifikasi, tim juga melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat setempat, seperti Rosidi dan Suhadi yang sedang beraktivitas di kebun, mengenai potensi bahaya keberadaan harimau di wilayah tersebut. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dan selalu waspada saat berada di sekitar ladang dan kebun, serta diminta untuk segera melaporkan ke Aparatur Pekon dan WCS jika menemukan atau melihat langsung satwa liar harimau.

Penemuan ini semakin menegaskan bahwa satwa liar seperti harimau masih aktif berada di kawasan tersebut, dan mengingatkan pentingnya kerjasama antara masyarakat dan pihak terkait dalam upaya pelestarian satwa liar serta mencegah terjadinya potensi konflik antara manusia dan satwa.

Tim WRU dan WCS-IP akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memberikan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat untuk menjaga keselamatan dan kelestarian satwa di kawasan TNBBS dan sekitarnya. (*)