Lampung - Kepala Staf Korem 043/Gatam Kolonel Inf Enjang, S.I.P., M.Han., Jum'at (30/08/2024) menghadiri peresmian dan pengukuhan pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) Provinsi Lampung bertempat di Ballroom Hotel Grand Mercure Lampung Jl. Raden Intan Bandar Lampung.

Mewakili Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Enjang, S.I.P., M.Han., sangat mengapresiasi atas pengukuhan pengurus MEBI Provinsi Lampung Periode 2024-2028, MEBI memiliki peran penting dalam menginisiasi, mengkoordinasikan dan mendorong berbagai inisiatif di sektor pengembangan energi biomassa.

MEBI yang lahir dari keprihatinan melihat perkembangan energi listrik berbasis energi biomassa di Indonesia yang belum berkembang sesuai harapan, sementara pengembangan biomassa berpotensi menjadi lapangan pekerjaan baru buat masyarakat khususnya di sektor energi menjadi salah satu terobosan ekonomi yang sangat menjanjikan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Untuk itu saya berharap, organisasi ini dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan energi Biomassa di Provinsi Lampung dan Indonesia pada umumnya, teruslah berinovasi, berkomitmen dan bekerja keras untuk mewujudkan tujuan bersama dalam menyediakan energi yang bersih, efisien dan berkelanjutan," tuturnya.

Tampak hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Umum MEBI Pusat Dr. Ir. Milton Pakpahan, M.M., CERG., Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Provinsi Lampung, Dirkrimsus Polda Lampung, Ketua MEBI Provinsi Lampung, Asisten 3 Walikota Bandar Lampung, Direktur PLN Mega Proyek Dan Energi Baru Terbarukan, Para Kepala Dinas Provinsi Lampung, Para Pimpinan Cabang Bank Se-Provinsi Lampung dan tamu Undangan lainnya.

Lampung - Kepala Staf Korem 043/Gatam Kolonel Inf Enjang, S.I.P., M.Han., Kamis (29/08/2024) menghadiri peresmian Kantor Baru Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang berada di Jl. Endro Suratmin Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Kantor Baru Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, diresmikan oleh Pj. Gubernur Lampung Dr. Drs. Samsudin, S.H., M.H., M.Pd., dan dihadiri Sekda Provinsi Lampung, Kadishub Provinsi Lampung, Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Rektor Itera, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung dan tamu undangan lainnya.

Mewakili Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., di kesempatan tersebut sangat mengapresiasi atas diresmikannya Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang baru, dengan diresmikannya perkantoran ini merupakan langkah penting dalam upaya untuk memperlancar aksesibilitas dan mendukung perkembangan Kota Baru, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan baru di Provinsi Lampung.

"Dengan diresmikannya perkantoran ini, keluarga besar Korem 043/Gatam berharap Dinas Perhubungan dapat membawa perubahan yang signifikan bagi masa depan Provinsi Lampung, dengan keberadaan perkantoran disini kami juga berharap sekaligus memastikan bahwa aksesibilitas Kota Baru dapat terwujud dan berjalan dengan baik," terangnya. 

"Sekali lagi, mewakili Komandan Korem 043/Gatam mengucapkan selamat atas diresmikannya Perkantoran Dinas Perhubungan yang baru, semoga dengan hadirnya perkantoran ini dapat dirasakan oleh masyarakat Provinsi Lampung, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus mendorong pembangunan di Provinsi Lampung agar Provinsi Lampung menjadi Provinsi yang maju dan berjaya," pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang pencalonan kepala daerah.

untuk syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung ditetapkan 7,5 persen dari suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada Pemilu 2024 Provinsi Lampung.

KPU Provinsi Lampung sudah Terima surat keputusan KPU RI Nomor 1692./PL/.02.2-SD/05/2024 pada 23 Agustus 2024, yang ditandatangani langsung oleh Ketua KPU RI M. Affifudin yang menerangkan kepada KPU Provinsi, kabupaten dan kota untuk menindaklanjuti putusan MK, KPU Lampung ikuti yg telah di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). ujar Erwan Bustomi Ketua KPU Provinsi Lampung.minggu (25/8/24)

"misalnya di provinsi Lampung penduduk yang terdaftar di DPT masuk kisaran 6 juta sampai 12 juta, DPT kita 6,5 juta jadi persentasinya 7,5 persen suara sah pada pemilu 2024 atau gabungan partai politik," jelasnya.

Suara sah pemilu 2024 untuk tingkat Provinsi Lampung mencapai 4.661.364 suara. Sehingga kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung harus diusung partai politik dengan perolehan suara 349.613 suara. 

Hal tersebut juga berlaku ketika Cagub dan wakil diusung oleh partai parlemen dan non parlemen.

Akibat putusan tersebut, terdapat 7 partai politik peraih kursi parlemen tingkat provinsi di Lampung bisa sendirian mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pilkada 2024.

Mereka adalah :

PKB meraih 11,42 persen, 

Gerindra 18,56 persen

PDIP 16,89 persen

Golkar 13,33 persen 

Nasdem 9,76 persen

PAN 8,6 persen  

PKS 7,84 persen

Demokrat satu-satunya partai parlemen yang tidak bisa mengusung calon karena hanya 7,34 persen, sedangkan yg di tetapkan 7,5 persen.

Partai non parlemen memperoleh, 

Buruh 0,46 persen

Gelora 0,66 persen

PKB 0,11 persen

Hanura 0,31 persen

Garuda 0,17 persen 

PBB 0,10 persen

PSI 1,31 persen

Perindo 1,25 persen

PPP 1,59 persen 

Ummat 0,29 persen.

Jika seluruh partai non parlemen ini bergabung, total suara mereka baru 6,25 persen. Belum mencukupi batas minimal pencalonan, kecuali jika mereka bergabung dengan partai di parlemen.

Lampung – Mewakili Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Enjang, S.I.P., M.Han., Minggu (25/08/2024) mengikuti Sepeda Santai (Gowes Bareng) dan Festival Nyeruit Bersama Forkopimda Provinsi Lampung.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka rangkaian HUT Ke-79 RI Tahun 2024 dipimpin Pj. Gubernur Lampung Dr. Drs. Samsudin, S.H., M.H., M.Pd., dan diikuti 2200 orang peserta, dilaksanakan di Agropark Sabah Balau Jl. Akses Tol Trans Sumatra, Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

Di kesempatan tersebut Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Enjang, S.I.P., M.Han., menyampaikan, “Mewakili Komandan Korem 043/Gatam, saya sangat mengapresiasi kegiatan Gowes Bareng dan Festival Nyeruit yang di gelar oleh Pemerintah Provinsi Lampung, selain tubuh menjadi sehat, Gowes Bareng merupakan ajang untuk menjalin silaturahmi dan memperkuat rasa kebersamaan, dengan harapan segala beban yang mengganjal bisa terlepas,“ tuturnya.

Selanjutnya Kolonel Inf Enjang, S.I.P., M.Han., sangat mendukung dilaksanakannya Festival Nyeruit, Nyeruit merupakan tradisi menarik yang dimiliki masyarakat Lampung, yang harus dilestarikan, “Nyeruit, merupakan tradisi unik yang tidak dimiliki oleh daerah lain, hanya masyarakat Lampung yang punya, untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat Lampung terutama para generasi muda bersama-sama melestarikan dan jadikan budaya senang berkumpul dan bersilaturahmi, dengan memanfaatkan seruit sebagai makanan yang disantap saat berkumpul bersama-sama,“ pungkasnya.

Tampak hadir pada kegiatan tersebut, Sekda Provinsi Lampung Ir. Fahrizal Darminto, M.A., Ketua Harian KONI Provinsi Lampung Brigjen TNI (Purn) Amalsyah Tarmizi, S.I.P., Dandenpomal Lanal Lampung, Ka Ajenrem 043/Gatam, Perwakilan Forkopimda Provinsi Lampung, Para Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Para Direktur/Pimpinan BUMN dan BUMD Se-Provinsi Lampung, Pj. Ketua TP PKK Provinsi Lampung dan Wakil Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 043 PD II/Swj.

Bandar Lampung, KONSUMSIPUBLIK - Ketua DPD GRIB Jaya Provinsi Lampung, Dendi Albar, mengimbau pengurus DPC di 15 Kabupaten/Kota tetap tenang dan tetap menjaga situasi kondusif pasca keluarnya pernyataan Sekretaris Jenderal DPP GRIB Jaya yang membekukan pengurus GRIB Lampung kepemimpinan Dendi.

Dendi memastikan, sejauh ini pengurus DPC GRIB di 15 Kabupaten/Kota di Lampung masih tetap solid terhadap kepengurusan DPD GRIB Jaya pimpinan Dendi.

Dendi mengungkapkan pihaknya percaya jika Ketua Umum GRIB Jaya Rosario Hercules dan pengurus DPP akan bijak dalam mengambil sikap terhadap kepengurusan DPD GRIB Jaya Lampung pimpinan Dendi Albar.

"Kawan-kawan pengurus DPC GRIB di 15 Kabupaten/Kota tetap tenang. Kita tetap solid jaga situasi kondusif. Tetap satu komando," ungkap Dendi Albar, Selasa (20/8/2024).

Dendi mengutarakan, pihaknya saat ini masih terus menyusun rencana pengukuhan dan pelantikan pengurus DPD GRIB Jaya Lampung dan pengurus DPC se-Lampung oleh Ketua Umun GRIB Jaya Rosario Hercules pada 25 Agustus mendatang.

Menurut Dendi, sejauh ini persiapan pelantikan dan pengukuhan DPD dan DPC GRIB Jaya Lampung di bawah kepemimpinannya sudah 90 persen.

Mulai dari kesiapan lokasi acara, armada, akomodasi, penyebaran undangan, dan pasukan Satgas dan pengurus DPD dan DPC.

"Ibarat pesta pernikahan, ini sudah tinggal menunggu hari H. Segala persiapan sudah fix. Rundown acara pun sudah tersusun," kata Dendi.

Karenanya, Dendi berharap agar Ketua Umum GRIB Jaya Rosario Hercules bisa mengambil keputusan bijak.

Apalagi, kata Dendi, pada tanggal 12 dan 13 Agustus lalu Sekjen GRIB Jaya Zulfikar sudah datang ke Lampung meninjau langsung segala persiapan pelantikan pengurus GRIB Jaya pimpinan Dendi yang terjadwal dilaksanakan 25 Agustus mendatang.

Bahkan dalam kedatangan itu, Sekjen Zulfikar telah bertemu dan beramah tamah dengan pengurus DPD dan DPC GRIB Jaya Lampung.

Bahkan saat itu, Sekjen Zulfikar juga telah memimpin dan melihat langsung penandatanganan pakta integritas pengurus DPC GRIB Jaya 15 Kabupaten/Kota di Lampung yang menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Dendi Albar sebagai ketua DPD GRIB Lampung lima tahun ke depan.

"Kawan-kawan tetap tenang, kita percaya Ketum dan pengurus DPP akan bijak dalam menentukan sikap. Apalagi pelantikan ini tinggal hitungan hari," tandas Dendi, tuturnya.(Rin)

Lampung - Pj.Gubernur Lampung Samsudin, membuka Seminar Pembangunan Kota Baru Lampung, di hotel Golden Tulip, kamis (15/08/24).

Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin mengatakan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung dengan kembali melanjutkan pembangunan kawasan Kota Baru di Kabupaten Lampung Selatan dapat menjadi solusi dari beragam permasalahan yang terjadi di Kota Bandar Lampung.

"Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya agar pembangunan kawasan Kota Baru ini dapat terealisasi serta berjalan dengan baik,” ujar Samsudin di Bandar Lampung, Kamis, 15 Agustus 2024.

Dia mengatakan Kota Baru memiliki potensi besar untuk menjadi kawasan yang nyaman untuk hunian, perkantoran, pusat bisnis dan ekonomi serta bisa menjawab permasalahan tahunan yang terjadi di perkotaan.

“Khususnya di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi tentu sudah jenuh dengan beragam permasalahan spasial. Antara lain seperti banjir, kekeringan, makin meluasnya kawasan kumuh dan ilegal, serta kemacetan,” katanya.

Pembangunan Kembali Kota Baru Pacu Geliat Sektor Properti Menurut dia, dengan adanya pembangunan kembali Kota Baru, maka kenyamanan serta permasalahan di perkotaan akan bisa teratasi secara bertahap. Karena ada perluasan daerah pengembangan ibu kota provinsi.

“Kota Baru ini juga bisa kita kembangkan menjadi smart city. Di mana semua pengelolaannya berbasis energi hijau ramah lingkungan dan digital. Sehingga polusi tidak banyak dan kesehatan terjamin. Ditambah fasilitas ekonomi, industri, perkantoran, pendidikan terintegrasi menjadi satu maka aksesibilitas semakin mudah,” ucap dia.

Mesin Penggerak Dia melanjutkan pengembangan kawasan Kota Baru bukan hanya proses memindahkan ibu kota provinsi, melainkan harapannya dapat menjadi mesin penggerak tumbuhnya ekonomi baru di Lampung.

“Oleh karena itu perlu dukungan dari pemerintah pusat agar bisa memasukkan ini ke program strategis nasional. Memang proses pembangunan ini selama 14 tahun tidak selesai. Sedangkan asetnya sudah ratusan miliar dari APBD. Kemudian tidak ada persoalan hukum atas lahan ini semua bisa asalkan ada kemauan,” tambahnya.

Ia pun mengharapkan nantinya kawasan Kota Baru bisa menyediakan wilayah yang bisa meningkatkan produktivitas serta kenyamanan masyarakat. Hingga akhirnya mendatangkan investor baru untuk menopang pertumbuhan ekonomi Lampung.

Bandar Lampung - Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Tenaga Pembangunan (TP) Sriwijaya Provinsi Lampung, Hj. Nurhasanah, SH., MH. yang diwakili Dewan Pakar Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung Ir. H. Irfan Nuranda Dejafar, CES. menghadiri peringatan Dirgahayu PO Polri Ke-XXV Tahun 2024 di Gedung Presisi Mapolda Lampung, Selasa (23/7).

Hadir acara Kapolda Lampung yang juga pembina PP Polri Lampung Irjen Pol Helmy Santika S.H., S.I.K., M.Si didampingi Wakapolda Lampung Brigjen Pol Dr Ahmad Ramadhan S.H., M.Si, Danlanud Lampung, Danlanal Lampung, serta organisasi kemasyarakatan di Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan pengurus PP Polri Lampung masa bakti 2023-2028 yang diketuai oleh Brigjen Pol (Purn) Drs. Muhamad Ikhsan MH. 

Dalam kesempatan itu, Irfan Nuranda Djafar yang mewakili Ketua Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung mengucapkan selamat ulang tahun ke-XXV PP Polri Lampung. 

"Semoga PP Polri selalu solid dan jaya serta bisa mengayomi masyarakat, khususnya masyarakat Lampung. Meskipun mereka sudah purna tugas. Tapi semangat mereka tetap ada untuk menjaga kedaulatan negara. Dirgahayu PP Polri Ke-26, Jaya Polri selalu," ujarnya.

Bupati Pertama Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) juga mengucapkan selamat atas pelantikan kepengurusan PP Polri Daerah Lampung masa bakti 2023 - 2028 dibawah kepemimpinan Brigjen Pol (Purn) H. Muhammad Ikhsan, MH.

"Semoga dibawah kepemimpinan beliau (Brigjen Pol (Purn) H. Muhammad Ikhsan, MH, red) dan dibawah binaan Kapolda Lampung, PP Polri Lampung tetap solid dan terus memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Lampung," tukasnya. 

Untuk diketahui, berdasarkan laporan ketua panitia AKBP (Purn) Ketut, beragam kegiatan telah dilakukan dalam rangka memperingati Dirgahayu PP Polri Ke-XXV. Diantaranya bakti sosial serta memberikan bantuan kepada purnawirawan Polri dan Warakuri di Lampung. 

Kemudian, puncak kegiatan dilaksanakan kegiatan tabur bunga di Makam Pahlawan Kedaton Bandarlampung dan acara seremonial potong tumpeng di Mapolda Lampung, Selasa (23/8). 

Bandar Lampung - Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ( DPD HNSI) Provinsi Lampung melaksanakan Musyawarah Daerah ke VIII, di gedung Rimbawan Bandar Lampung, pada hari Rabu (17/7/2024).

Acara musda HNSI di hadiri PJ Gubernur yang diwakilkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, Ir. Liza Derni, MM. Kadis DKP mengatakan Bapak PJ. Gubernur Lampung tak bisa hadir di karenakan Bapak PJ. Gubernur sedang tugas di luar kota.

" Pak PJ. Gubernur Lampung gak bisa hadir karena lagi ada kegiatan di luar kota, beliau menitip salam, beliau sangat mendukung kegiatan HNSI ". Ucapnya 

Menurut Ketua Organaizing Committee (OC) Johan Alamsyah, SE, menyampaikan selain perwakilan PJ. Gubernur Lampung acara musda juga di hadiri Basarnas, BPBD Lampung, Polda Lampung diwakili Dan POLAIRUD, Polresta Bandar Lampung, Danrem 043 Garuda Hitam, Dandim 0410 Bandar Lampung, Kejati Lampung, Kejari Bandar Lampung, Lanal Lampung, KSOP, PT. BA BMKG, Dispora Provinsi Lampung, Dinas PMD Provinsi Lampung, Biro Umum Pemprov Lampung dan BPJS Ketenagakerjaan Lampung.

Tema HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Provinsi Lampung, dalam kegiatan ini adalah " Nelayan Sejahtera, Negara Kuat, Indonesia Maju".

Selain itu dengan Musyawarah Daerah ini HNSI bertujuan turut serta menambah kepedulian terhadap nelayan.

Kepedulian yang dimaksud adalah tanggap terhadap bencana alam, atau resiko kecelakaan di laut, dikarenakan nelayan tidak punya rambu-rambu  pada saat di laut, dan khawatir bencana yang tiba-tiba datang. Timbul resiko atau kecelakaan siapa yang menanggung biaya kalau nelayan tidak ada perlindungan dasar.

Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung, Bayu Witara, S. IP, dalam sambutannya mengatakan, "Nelayan mempunyai resiko yang cukup besar, karena berlawanan dengan arus ombak,"ungkapnya.

"Saya minta kita selaku pengurus organisasi nelayan, harus bermitra dengan penegak hukum, dan instansi lainnya karena kurang nya edukasi hukum terhadap nelayan," harapnya.

Sedangkan Sekjend DPP HNSI Lidya Assegaf, SE menyampaikan, " Ketua Umum DPP HNSI Herman Hery seyogyanya akan hadir ke Provinsi Lampung, tetapi karena beliau sebagai anggota DPR RI ada kunjungan kerja, maka tertunda untuk hadir ke Provinsi Lampung".

Bandar Lampung— DPW PKS Provinsi Lampung bakal memutuskan sosok Calon Wali Kota Pilkada Bandar Lampung yang diusung sebelum 27 Juli 2024. Jumat (5/7/2024)

Diketahui, sejumlah nama telah mendaftar dan mengikuti penjaringan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setempat.

Yakni petahana Eva Dwiana, Pengacara Putri Maya Rumanti, Mantan Kadiskes Lampung Reihana, dan ketua KNPI Lampung Iqbal Ardiansyah.

Saat ini, PKS Provinsi Lampung sedang melakukan pendalaman kepada para kandidat untuk menentukan siapa yang bakal diusung.

"Di Bandar Lampung sudah ada beberapa nama yang masuk, ada Eva Dwiana, Putri Maya, Reihana, Iqbal Ardiansyah, semua masuk penjaringan," ujar Ketua DPW PKS Lampung, Ahmad Mufti Salim.

"Sekarang kita lagi penajaman, pendalaman, insyaallah sebelum 27 Juli sudah masuk DPP untuk di SK kan," jelasnya.

Disinggung terkait peluang kader PKS maju sebagai calon wakil walikota, Mufti menyebut itu merupakan hak dari kader. 

"Kader jadi pertimbangan juga, tapi tidak masuk penjaringan, untuk PKS kami tergantung yang bersangkutan (kader)," kata dia.

Mufti pun menyebut pihaknya akan tetap menawarkan sosok kadernya kepada empat kandidat calon walikota Bandar Lampung.

"Nanti dari empat nama yang muncul, kita tawarkan mana yang lebih cocok,"

"Tapi kita tidak memaksa, karena kawin paksa itu enggak bagus," jelasnya.

Disinggung soal peluang mengusung Eva Dwiana, Mufti menyebut sosok walikota petahana itu memiliki peluang besar untuk di usung PKS.

Namun, Mufti menyebut pihaknya masih akan melakukan komunikasi politik sebelum diputuskan pada 27 Juli 2024.

"Bunda Eva sudah, karena bunda eva di antara yang sangat potensial diusung PKS,"

"Kita ngobrolnya limit sampai 27 juli, masih ada waktu untuk menuntaskan obrolan," jelasnya.

Lebih lanjut, Mufti menyebut bahwa calon kepala daerah yang telah diputuskan di tingkat provinsi nantinya akan diusulkan ke DPP untuk kemudian diterbitkan B1KWK pada 10 Agustus 2024.

"B1KWK 10 agustus, tapi penetapannya 27 juki sudah kita ajukan ke DPP, insyaallah sebelum 27 Juli sudah ada orangnya," pungkasnya.

Bandar Lampung, KONSUMSIPUBLIK—Dalam rangka meningkatkan daya saing dan pemasaran produk perkebunan di Provinsi Lampung, Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, membuka acara Temu Bisnis Produk Perkebunan, di Ballroom Hotel Swissbell, Bandar Lampung, pada Selasa (2/7/2024).

Acara ini bertujuan memperkuat kemitraan antara pekebun dan pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing produk kakao, kopi, dan rempah

Pj Gubernur Lampung, Samsudin menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi antara pekebun dan pelaku usaha untuk mendongkrak pertumbuhan sektor perkebunan.

"Business Matching ini menjadi platform penting untuk menyelaraskan visi dan tujuan dalam memperkuat sektor perkebunan di Provinsi Lampung, terutama untuk komoditas unggulan seperti kakao, kopi, dan rempah," ujarnya.

Dia menyebutkan, bahwa acara ini menjadi ajang bagi para pelaku usaha untuk memperluas jaringan pasar dan meningkatkan daya saing produk perkebunan Lampung di tingkat nasional maupun internasional.

Samsudin berharap, kegiatan ini mampu menghasilkan perjanjian kerja sama yang menguntungkan antara pekebun dan trader, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah.

Dia juga menggarisbawahi peran signifikan sub sektor perkebunan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

"Berdasarkan data BPS tahun 2023, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 27,29% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung, dengan sub sektor perkebunan berkontribusi sebesar 6,39%," ujarnya.

Selain itu, dalam kegiatan ini juga diadakan Pelantikan Pengurus Dewan Rempah Kejayaan Indonesia (DRKI) Wilayah Lampung masa bakti 2024-2029 dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perkumpulan Dewan Rempah Kejayaan Indonesia, Nuning S. Barua.

Dengan kepengurusan yang baru, diharapkan DRKI dapat lebih efektif dalam mengatasi berbagai tantangan di sektor rempah, seperti penurunan kualitas dan kuantitas produksi, serta fluktuasi harga yang tidak stabil.

Nuning S. Barua, menegaskan pentingnya peningkatan infrastruktur, pelatihan, pemberdayaan petani, serta investasi dalam riset dan pengembangan untuk memajukan sektor rempah di Indonesia.

"Dengan adanya pelantikan ini, kita berharap bisa meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kolaborasi dalam sektor rempah di Provinsi Lampung," pungkasnya.(Rin)

Bandar Lampung, KONSUMSI PUBLIK – Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Hasan Fawzi, telah mengukuhkan Otto Fitriandy sebagai Kepala OJK Provinsi Lampung menggantikan Bambang Hermanto yang selanjutnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah, bertempat di Balai Keratun Pemprov Lampung.

Dalam sambutannya, Hasan Fawzi menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Bambang Hermanto atas pengabdian dan kontribusinya selama hampir 4 tahun menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Lampung. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Hermanto yang telah menjalankan tugas dengan baik dan selamat bertugas kepada Bapak Otto Fitriandy yang pada hari ini mengemban tugas baru sebagai Kepala OJK Provinsi Lampung. Harapan dan ekspektasi stakeholder untuk kinerja OJK dalam menjawab tantangan dan permasalahan di masyarakat harus mampu kita jawab dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah hadir dan mendukung keberadaan OJK khususnya di Provinsi Lampung dalam penguatan sektor jasa keuangan.” ucap Hasan Fawzi dalam sambutannya.

Pj Gubernur Lampung, Samsudin, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Bapak Otto Fitriyandi dan berharap dengan pengalaman dan dedikasi yang dimiliki, mampu memimpin dan membawa semangat baru untuk kemajuan industri jasa Keuangan dan masyarakat lampung. Tidak lupa Samsudin juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bambang Hermanto yang telah memimpin OJK Provinsi Lampung dan berkontribusi positif bagi perkembangan perekonomian Provinsi Lampung.

Kegiatan turut dihadiri Anggota Komisi XI DPR-RI, Junaidi Auly dan Pj. Gubernur Provinsi Lampung, Samsudin serta para pejabat yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, Walikota dan Bupati dan pimpinan Asosiasi, Pimpinan Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Provinsi Lampung.

“Saya selaku Kepala OJK Provinsi Lampung, semoga dapat mengemban tugas dan amanah dengan baik dan dapat bekerja sama serta bersinergi dengan semua stage holder yang ada di Provinsi Lampung, untuk kita secara bersama memberikan kontribusi yang positif bagi penguatan industri jasa Keuangan dan untuk perkembangan Provinsi Lampung di masa yang akan datang” ungkap Otto.

Bandar Lampung - Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai sukses menyelenggarakan Pekan Seni Mahasiswa Daerah Provinsi Lampung " Tangkai Lomba Baca Puisi" untuk kategori putra dan putri di Gedung Graha Saburai Lantai 3, Selasa (25/6/2024).

Kegiatan Peksimida Tangkai Lomba baca puisi ini diikuti oleh mahasiswa/i dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se- Provinsi Lampung.

Acara dibuka oleh Dr. Raja Agung Kusuma, S.H., MH., yang menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Saburai.

Dalam sambutannya, Dr. Raja Agung Kusuma menyampaikan apresiasi terhadap para peserta yang telah menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti lomba ini. Beliau juga menekankan pentingnya kegiatan seni sastra sebagai bagian dari pengembangan karakter dan kreativitas mahasiswa.

Dewan juri dalam lomba ini terdiri dari tiga tokoh yang berkompeten di bidangnya, yaitu Yinda Dwi Gustiara, S.Pd., M.Pd., Iin Mutmainah, dan Isbedy Setiawan. 

Ketiga dewan juri bertugas menilai penampilan para peserta yang berlomba dalam menyampaikan puisi dengan penuh ekspresi dan penghayatan.

Setelah melalui proses penjurian yang ketat, berikut adalah para pemenang lomba baca puisi untuk kategori putri:

Juara 1: Syifa Mauriana Putri dari Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Juara 2: Aisyara Zulaika Anteng Santika dari Universitas Teknokrat Indonesia

Juara 3: Tantri Dwi Lestari dari Universitas Malahayati.

Sedangkan untuk kategori putra, para pemenangnya adalah:

Juara 1: Dimas Andrianto dari Politeknik Negeri Lampung

Juara 2: Lentera Dzulgarnain dari Universitas Lampung

Juara 3: Khoirul Sidik dari UIN Lampung

" Selamat kepada para pemenang yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membaca puisi. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berkarya dan mengembangkan bakat mereka di bidang seni sastra, ungkap agung."

Bandar Lampung— Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, membuka kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung Triwulan I 2024 di Grand Mercure Lampung, Bandar Lampung, Kamis, 20 Juni 2024.

Fahrizal mengatakan kegiatan ini diharapkan memberikan gambaran terkait perkembangan terkini dan prospek perekonomian Lampung ke depan, serta bersama didalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Provinsi Lampung.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif ini untuk menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dan mengurangi kesenjangan.

“Kita semua sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus menjadi pertumbuhan yang inklusif. Melalui kegiatan ini mari bersama memberikan kontribusi pemikiran untuk pembangunan Lampung yang lebih baik ke depan,” ujar Fahrizal.

Ia beranggapan pertumbuhan ini juga harus dibarengi dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kalau masih banyak orang putus sekolah karena persoalan ekonomi, berarti pertumbuhannya hanya untuk sebagian saja. Kita ingin pertumbuhan ekonomi itu betul-betul sampai ketingkat bawah sehingga mensejahterakan,” katanya.

Fahrizal menjelaskan pertumbuhan yang inklusif ini nantinya diharapkan membawa kesejahteraan sampai ke tingkat masyarakat bawah.

Seperti pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya bisa menurunkan tingkat kemiskinan, peningkatan UMKM dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga bisa menurunkan tingkat pengangguran.

Ia beranggapan pertumbuhan ini juga harus dibarengi dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kalau masih banyak orang putus sekolah karena persoalan ekonomi, berarti pertumbuhannya hanya untuk sebagian saja. Kita ingin pertumbuhan ekonomi itu betul-betul sampai ketingkat bawah sehingga mensejahterakan,” katanya.

Fahrizal menyebutkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif termasuk salah satunya diwujudkan melalui sektor pariwisata.

Ia pun meminta agar bersama didalam optimalisasi sektor pariwisata daerah sebagai salah satu potensi luar biasa yang dimiliki Lampung.

“Pariwisata itu menjadi marketnya dan untuk hulu nya ada pertanian, peternakan dan lainnya yang harus kita tangani semua sehingga bisa betul-betul tumbuh dan menjadi pendapatan masyarakat. Turut pula bagaimana kita menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, marketingnya, kerja sama antar daerah termasuk infrastrukturnya,” ujarnya.

Terakhir, Fahrizal mengajak peran anak muda untuk bisa ikut berperan melalui ide-ide kreatif dalam peningkatan perekonomian Lampung.

“Anak muda harus berfikir sebagai entrepreneur, membuka usaha dan ikut dalam mengembangkan UMKM,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan mengatakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, disini peran muda yang diharapkan menjadi pendorong ekonomi Lampung di masa depan.

Apalagi menurutnya, Lampung memiliki potensi yang luar biasa seperti meliputi sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata yang bisa dikembangkan oleh para anak-anak muda.

“Anak-anak muda bisa melihat ketiga sektor ini dan pentingnya entrepreneurship untuk coba pikirkan ide-ide dan inovasi serta membuka lapangan kerja disektor-sektor itu,” ujar Junanto.

Hadir pada kesempatan itu sebagai pemateri, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Ekonom Senior Bank Indonesia Provinsi Lampung Fiskara Indrawan dan CEO MarkPlus Institute Jacky Mussry.

Bandar Lampung - Keputusan Gubernur Lampung memberikan kegiatan Program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dinilai sebagai suatu kebijakan 'amburadul' dan tidak tepat sasaran dalam memberikan suatu kewenangan.

Terungkap diakhir jabatan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada Rabu 12 Juni 2024, Program unggulan yang dapat menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama terkesan tidak tepat sasaran jika ditangani Diskominfo Provinsi Lampung.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Hanif Zikri yang juga menyampaikan apresiasinya program tersebut.

"Sampai saat ini kita masih sangat mengapresiasi Program dari Gubernur Arinal e-KPB yang menjadi Program unggulan Pemprov Lampung dimana tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui aplikasi digital untuk memenuhi kebutuhan petani itu sangat baik, tapi jika pelaksananya tidak tepat maka hasilnya dapat tidak optimal dan hanya buang-buang uang negara saja" ujar Waka DPD PWRI Hanif pada rabu (12/6/24)

Disampaikannya juga, secara garis besar e-KPB itu seharusnya ditangani Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung karena  objek utamanya adalah para petani di Provinsi Lampung.

"Karena, salah satu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi, harusnya yang lebih paham Dinas terkait sesuai Tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsinya)"sambung Hanif.

Diterangkannya juga, Diskominfo Provinsi Lampung telah melampaui Tupoksi yang seharusnya bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika namun kini turut andil menangani para Petani di Lampung.

"Anggaran kegiatan e-KPB yang kini dipegang Diskominfo Provinsi Lampung gak main-main diduga mencapai miliaran rupiah, dalam hal ini juga tentunya sangat tidak efisien dan tidak efektif, kenapa tidak Dinas KPTH Provinsi Lampung yang menangani langsung karena lebih paham mengenai pertanian di Lampung, tentunya lebih tepat sasaran"terangnya.

Dijelaskanya juga mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

"Hal itu tertuang dalam Paragraf 2 yang menjelaskan Tugas Pokok dan Fungsi pada butir pertamanya (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan"terangnya.

Kebijakan Gubernur Arinal yang telah menuangkan tugas tersebut dalam bentuk Surat Keputusan pada Dinas Kominfotik Provinsi Lampung tentunya terkesan bukan kebijakan yang tepat.

"SK mengenai kegiatan E-KPB yang diberikan Gubernur pada Diskominfotik Provinsi Lampung tentunya patut diduga sebagai bentuk penyalahgunaan dan mencampuradukan wewenang"

Menurutnya, itu sesuai Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 menjamin bahwa keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan  terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka warga masyarakat  tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara

"Bunyinya ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang, itu jelas"sambungnya.

Waka DPD PWRI Lampung Hanif juga mengatakan kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. 

"Pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang"tandasnya.

Disisi lain, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung mengatakan semua itu dilakukan pihaknya berdasarkan perintah langsung dari Gubernur Arinal Djunaidi yang telah dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan. (10/06/24).

"Tapikan ini ada surat perintah Gubernur bahwa e-KPB itu dikelola Kominfo, kita perintah, tapi saya atensi yang terbaik dan saya minta siapa dinas yang keberatan, pada saat evaluasi nanti ini SKnya, silahkan" jelasnya singkat.

Bandarlampung — Forum Relawan Tegak Lurus Jokowi Provinsi Lampung, melalui Panitia Orkestra Desk Pilkada, mengadakan dialog dengan Herman HN, calon gubernur Lampung dari Partai Nasdem. 

Pertemuan berlangsung di ruang aula Kantor DPW Partai Nasdem Lampung pada Rabu, 12 Juni 2024, pukul 13.30 hingga 16.00. Acara ini dihadiri oleh 12 organisasi relawan Jokowi, termasuk Bara JP, JPKP, Posraya Indonesia, Solmet, Gibran Fans, GRN, We Love Jokowi, Santri Milenial, Join, Gerindo, Tim7, dan AJOI.

Dalam dialog tersebut, Herman HN memaparkan visi dan misinya yang mencakup pendidikan dan kesehatan gratis, pemerataan infrastruktur serta mempermudah izin investasi untuk penciptaan lapangan kerja. 

Faisal Sanjaya, Koordinator Forum Relawan Jokowi Tegak Lurus, sekaligus Ketua DPD Bara JP Lampung, mengajukan beberapa pertanyaan pertama, terkait konektivitas infrastruktur yang telah dibangun Presiden Jokowi. Ia menanyakan bagaimana pemerintah provinsi dapat memaksimalkan infrastruktur tersebut untuk kesejahteraan rakyat Lampung. Kedua, intervensi harga pertanian dan perkebunan pasca panen. Ketiga, distribusi tanah untuk penyelesaian konflik agraria, dan Keempat, penataan kampung-kampung miskin di perkotaan.

Herman HN menjawab bahwa ia akan fokus pada stabilisasi harga hasil pertanian seperti singkong, jagung, dan padi sesuai dengan HPP pemerintah dan mendorong panen tiga kali setahun. Ia juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan pupuk. Untuk sektor perkebunan, Herman menyatakan keterbatasan karena kebijakan ini berada di tingkat pusat. Terkait infrastruktur, ia berencana memaksimalkan pembangunan pusat-pusat industri baru dengan mempermudah perizinan dan memanfaatkan bendungan yang telah dibangun secara optimal.

Menanggapi pertanyaan tentang penyerapan tenaga kerja muda dan dukungan terhadap pelaku UMKM yang disoroti oleh Kahfi dari Gibran Fans. Herman HN berjanji akan memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku industri dengan syarat mempekerjakan tenaga kerja lokal yang dibuktikan dengan dokumen resmi kependudukan. Ia juga berjanji membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan permodalan dari bank.

We Love Jokowi menanyakan peran pemerintah dalam merawat dan mengembangkan kesenian tradisional Lampung. Herman menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kesenian tradisional, mengingat dirinya pernah mendapatkan rekor MURI dalam bidang tersebut.

Terkait kebijakan komite sekolah yang dianggap membebani orang tua siswa. Herman HN mengungkapkan perlunya pengkajian ulang kebijakan tersebut untuk memastikan tidak memberatkan masyarakat.

Dialog ini bentuk komitmen bersama antara relawan Jokowi dan kandidat calon gubernur dalam membangun Provinsi Lampung yang lebih baik, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Bandar Lampung - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Puji Raharjo, menegaskan pentingnya istithaah kesehatan bagi calon jemaah haji dalam acara sosialisasi Nota Kesepahaman (MOU) tentang Kolaborasi Deteksi Dini Menuju Istithaah Kesehatan Jemaah Haji. Acara ini berlangsung di Ruang Pepadun Kanwil Kemenag Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan kesehatan calon jemaah sebelum pelunasan biaya haji.

Dalam sambutannya, Puji Raharjo menyampaikan bahwa istithaah kesehatan merupakan syarat wajib bagi setiap calon jemaah haji. "Istithaah kesehatan bukan hanya prosedur administratif, tetapi langkah penting untuk memastikan setiap calon jemaah dalam kondisi fisik yang prima dan siap menjalankan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk," ujar Puji Raharjo.

Ia juga mengingatkan bahwa pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, angka kematian jemaah haji Indonesia cukup tinggi. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa penerapan syarat istithaah kesehatan sangat diperlukan. "Dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang ketat sebelum pelunasan biaya haji, diharapkan dapat menekan angka kematian dan menjaga kesehatan jemaah selama menjalankan ibadah haji," tambahnya.

Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para peserta mengenai pentingnya kesehatan jemaah haji. Dalam kesempatan tersebut, Puji Raharjo juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Balai Karantina Kesehatan Kelas II Panjang atas kerjasama yang terjalin. "Sinergi ini sangat penting dalam upaya memastikan kesehatan jemaah haji. Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi calon jemaah haji," katanya.

Puji Raharjo menutup sambutannya dengan mengajak seluruh peserta untuk terus mensosialisasikan pentingnya istithaah kesehatan kepada calon jemaah haji di wilayah masing-masing. 

"Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon jemaah haji, sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan aman dan nyaman," pungkasnya.

Acara ini merupakan bagian dari aksi perubahan Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Lampung Ansori dan dihadiri oleh Pimpinan BPJS Provinsi Lampung, Kasi PHU Kantor Kemenag Kota Bandar Lampung, Kasi PHU Kantor Kemenag Kab.

 Lampung Tengah, Koordinator MCU Calon Jemaah Haji RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo, Kepala KUA Kecamatan Gedung Air, Kepala KUA Kecamatan Kedaton, Kepala Puskesmas Kecamatan Gedong Air, Kepala Puskesmas Kecamatan Kedaton, Ketua Forum KBIHU, Ketua AKHI Provinsi Lampung, Katim Bidang PHU Kanwil, Tim Efektif, dan para undangan. Diharapkan, sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan calon jemaah haji dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.