Pesisir Barat – Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, melakukan kunjungan lapangan ke Pekon Way Suluh, Kecamatan Krui Selatan, pada Minggu (8/6/2025). Kunjungan ini bertujuan meninjau secara langsung lahan yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Dalam kegiatan tersebut, Tedi didampingi sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Dinas Sosial Agustriyadi, Kepala BPKAD Mizar Diyanto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Unzir, serta Camat Krui Selatan A. Firsada Indah dan Peratin Way Suluh, Alkhodri.

Tedi menjelaskan bahwa tinjauan ini dilakukan menjelang survei resmi yang akan dilakukan oleh tim dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Lampung, Kementerian PUPR. Survei tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (10/6/2025) mendatang.

"Kami meninjau langsung untuk memastikan kejelasan batas tanah seluas 6,8 hektare yang diusulkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Hal ini penting agar tidak ada keraguan atau persoalan administrasi saat tim pusat melakukan verifikasi," ujar Tedi.

Ia juga menyampaikan harapannya agar lahan tersebut layak dan memenuhi seluruh syarat teknis maupun administratif untuk dibangun fasilitas pendidikan tersebut. "Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat siap melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan dalam proses ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Tedi menegaskan pentingnya kerja sama dari seluruh elemen, mulai dari OPD, camat, peratin, hingga masyarakat. Ia menilai kekompakan dan gotong royong adalah fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

"Jika kita ingin pembangunan Sekolah Rakyat ini benar-benar terealisasi, maka kita harus bersatu. Semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat adalah bukti komitmen bahwa kita serius memperjuangkan pendidikan di Pesibar," tutupnya. (*)

Pesisir Barat – Kabupaten Pesisir Barat berhasil memenuhi seluruh persyaratan awal untuk mendapatkan program Sekolah Rakyat yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia, khususnya di daerah tertinggal dan terpencil.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menyampaikan dalam wawancara pada Rabu (23/4/2025) bahwa pihaknya telah mengajukan proposal lengkap sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Proposal yang kami ajukan sudah dilengkapi dengan surat dukungan dari Bupati, termasuk penyediaan lahan yang telah memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat. Akses jalan menuju lokasi juga sudah tersedia, dan surat peminjaman lahan untuk keperluan program ini telah kami serahkan untuk selanjutnya diproses melalui Kementerian Sosial,” jelas Tedi Zadmiko.

Verifikasi dokumen kelengkapan dilakukan oleh tim gabungan lintas kementerian, yang terdiri dari Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Kemendagri, dan Kementerian Pendidikan.

Program Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama (boarding school) yang dirancang untuk menjadi pusat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Di Kabupaten Pesisir Barat, diajukan pembangunan sebanyak 36 ruang kelas yang terdiri dari 18 kelas Sekolah Dasar, 9 kelas Sekolah Menengah Pertama, dan 9 kelas Sekolah Menengah Atas.

“Sekolah ini akan menyasar hampir 1000 siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, program ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, termasuk tenaga pendidik, staf administrasi, keamanan, hingga petugas kebersihan,” ungkap Tedi.

Tedi juga menegaskan bahwa seluruh biaya pembangunan dan operasional sekolah, termasuk kehidupan siswa dan gaji para pekerja, akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan besar agar Kabupaten Pesisir Barat bisa menjadi salah satu daerah prioritas yang akan memulai pembangunan pada gelombang pertama tahun ini.

“Jika seluruh verifikasi dokumen selesai dan dinyatakan lolos, maka kita akan masuk ke tahap lanjutan, seperti penyediaan analisis dampak lingkungan (AMDAL), kelengkapan sarana jalan, serta jaminan ketersediaan tenaga pengajar khususnya dari lulusan PPG yang belum terserap akibat regulasi ASN terbaru,” tambahnya.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan tidak hanya mengentaskan buta huruf dan kemiskinan, tapi juga melahirkan generasi unggul yang cerdas dan berakhlak mulia dari daerah-daerah tertinggal seperti Pesisir Barat. (*)