ARUS UTAMA: Politic

Tampilkan postingan dengan label Politic. Tampilkan semua postingan

KPU: Riwayat Hidup hingga Visi-Misi Capres-Cawapres Tetap Dibuka ke Publik

September 15, 2025

Jakarta, 15 September 2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa informasi penting terkait pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tetap dapat diakses oleh publik. Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menjelaskan bahwa yang dirahasiakan hanya sebagian data yang tergolong sensitif dan diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Kalau riwayat hidup tidak (dikecualikan), begitu juga dengan visi-misi. Dalam pencalonan Presiden sebelumnya, dua dokumen ini langsung kami buka untuk publik,” ujar Afif saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).

Afif menegaskan, publik tetap bisa mengetahui daftar riwayat hidup, rekam jejak, dan visi-misi setiap pasangan calon. Hal ini menjadi bagian dari transparansi yang tetap dijaga dalam setiap tahapan pemilu.

Dokumen Tertentu Tetap Dirahasiakan Sesuai UU KIP

Menurut Afif, keputusan KPU untuk mengecualikan beberapa dokumen calon dalam Keputusan KPU 731 Tahun 2025 dilakukan berdasarkan uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dokumen yang bersifat pribadi dan sensitif—seperti rekam medis, dokumen sekolah/ijazah, serta data yang mengandung Nomor Induk Kependudukan (NIK)—hanya dapat dibuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau berdasarkan putusan pengadilan.

“Kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang secara hukum memang harus dijaga kerahasiaannya,” ujar Afif.

Komitmen KPU: Transparansi Tetap Diutamakan

Penegasan ini disampaikan KPU sebagai respons terhadap munculnya kekhawatiran sebagian pihak, termasuk dari kalangan DPR dan masyarakat sipil, terkait potensi tertutupnya informasi penting dari calon presiden dan wakil presiden.

“Pada intinya, KPU tetap menjamin keterbukaan informasi yang relevan dan dibutuhkan publik untuk mengenal calon pemimpin mereka. Namun, di saat yang sama, kami juga mematuhi aturan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi,” tegas Afif.

Kesimpulan

KPU menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara hak publik untuk tahu dan perlindungan terhadap data pribadi calon. Informasi yang dapat digunakan untuk mengenal kompetensi, integritas, dan visi seorang calon tetap akan dibuka, sementara data yang masuk kategori dikecualikan akan dikelola secara hati-hati dan sesuai regulasi yang berlaku.

Partai Golkar: Tidak Ada yang Rahasia, Data Capres-Cawapres Harus Diketahui Publik

September 15, 2025

Politic

Jakarta, 16 September 2025

Partai Golkar menyoroti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 731 Tahun 2025 yang menetapkan 16 dokumen persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai informasi yang dikecualikan dari publik. Kebijakan ini menuai respons kritis dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang menegaskan bahwa transparansi adalah bagian penting dalam menjaga demokrasi dan kepercayaan publik.

“Seharusnya dari 16 data-data itu, tidak ada yang tergolong rahasia atau classified. Terlebih untuk calon Presiden, makin banyak yang diketahui publik, justru makin baik,” ujar Doli dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Menurut Doli, keterbukaan informasi mengenai latar belakang dan kelayakan seorang calon pemimpin sangat penting agar masyarakat dapat menentukan pilihan secara cerdas dan bertanggung jawab.

“Presiden itu dipilih oleh rakyat. Maka, rakyat berhak tahu secara menyeluruh siapa calon yang akan mereka pilih. Dokumen seperti ijazah, riwayat hidup, hingga laporan harta kekayaan semestinya bisa diakses publik,” tegasnya.

Doli, yang juga merupakan anggota Komisi II DPR RI, mengingatkan bahwa setiap rancangan PKPU semestinya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR dan pemerintah, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

“Kami akan menelusuri proses penyusunan PKPU ini bersama pimpinan Komisi II DPR. Jika belum dikonsultasikan secara resmi, maka ini menjadi catatan penting bagi KPU,” tambahnya.

Penjelasan KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya menjelaskan bahwa keputusan mengecualikan 16 poin data Capres-Cawapres dari akses publik mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta telah melalui proses uji konsekuensi.

Menurut Ketua KPU RI, Afifuddin, informasi tersebut dikecualikan selama lima tahun, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau bila dibutuhkan untuk kepentingan jabatan publik.

16 Dokumen Capres-Cawapres yang Dirahasiakan (PKPU 731/2025):

Fotokopi KTP dan akta kelahiran

SKCK dari Mabes Polri

Surat keterangan kesehatan dari RS pemerintah

Bukti penyampaian LHKPN ke KPK

Surat tidak pailit dan tidak memiliki utang dari pengadilan

Pernyataan tidak sedang mencalonkan diri di DPR/DPD/DPRD

Fotokopi NPWP dan bukti SPT 5 tahun terakhir

Daftar riwayat hidup dan rekam jejak

Pernyataan belum pernah menjabat 2 periode

Pernyataan setia pada Pancasila dan UUD 1945

Surat dari pengadilan bahwa tidak pernah dipidana 5 tahun+

Ijazah atau dokumen kelulusan

Keterangan tidak terlibat organisasi terlarang atau G30S/PKI

Pernyataan kesediaan dicalonkan

Surat pengunduran diri dari TNI/Polri/PNS

Surat pengunduran diri dari BUMN/BUMD

Penutup

Partai Golkar menegaskan pentingnya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses demokrasi, terutama dalam pemilihan presiden. Rakyat berhak mendapatkan informasi lengkap terkait calon pemimpin mereka. Golkar juga akan memastikan agar proses legislasi dan pengawasan terhadap penyusunan peraturan seperti PKPU dilakukan secara tepat dan sesuai konstitusi.

Bahlil Soal Pengganti Adies Kadir: Lagi Dibahas, Nanti Kita Lihat

September 09, 2025

Politic

Jakarta, 9 September 2025 –

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa proses penentuan pengganti Adies Kadir di DPR RI masih dalam tahap pembahasan internal partai. Hal ini ia sampaikan usai menghadiri agenda kenegaraan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/9).

“Nanti kita lihat ya,” ujar Bahlil ketika ditanya mengenai pergantian antar waktu (PAW) atas posisi yang ditinggalkan Adies Kadir.

Ia menambahkan bahwa belum ada keputusan final terkait nama pengganti Adies di Fraksi Golkar DPR RI. “Belum, belum, lagi dibahas ya,” lanjutnya.

Sebelumnya, Adies Kadir telah resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI dan anggota DPR dari Fraksi Golkar. Pencopotan tersebut diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyusul situasi kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Ahmad Sarmuji, disebutkan bahwa pemberhentian Adies Kadir berlaku sejak Senin, 1 September 2025.

“Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar,” bunyi pernyataan resmi partai.

Partai Golkar juga menegaskan kembali komitmennya untuk berpihak pada aspirasi rakyat. Dalam pernyataannya, DPP Partai Golkar menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam unjuk rasa yang terjadi akhir-akhir ini.

“Golkar menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi,” lanjut pernyataan tersebut.

Proses PAW untuk pengganti Adies Kadir kini menjadi perhatian publik, mengingat posisi tersebut strategis dalam dinamika politik nasional menjelang sidang-sidang penting di parlemen.

Sekjen PSI Sebut Ada Upaya Adu Domba Prabowo, Jokowi, dan Gibran

September 01, 2025

Politic

Jakarta, 1 September 2025 — Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, menyatakan ada pihak yang menyebarkan hoaks untuk mengadu domba Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini disampaikan Raja Juli Antoni saat menghadiri pertemuan ketua umum partai politik di Istana Negara, mewakili Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang berhalangan hadir karena sakit.

"Ada banyak pihak yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI," kata Raja Juli.

Raja Juli menjelaskan bahwa hoaks tersebut, yang beredar di media sosial, memuat narasi keliru tentang pertemuan antara Jokowi dan Gibran. Ia menyebut video tersebut menampilkan pertemuan biasa, namun dibumbui narasi provokatif seolah-olah pertemuan itu bertujuan untuk menggerakkan demonstrasi yang terjadi saat ini.

"Mas Kaesang sudah sampaikan bahwa itu adalah hoaks," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Raja Juli memastikan bahwa PSI, yang mengusung slogan "Partai Gajah" sebagai simbol kesetiaan, akan terus mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menegaskan komitmen PSI untuk mengawal program-program kerakyatan dan antikorupsi yang dicanangkan oleh Presiden.

Tanggapi Sorotan Publik, PDIP Minta Maaf Atas Pernyataan dan Aksi Kadernya

September 01, 2025

Politic

JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan dan aksi yang dilakukan oleh dua kadernya, Deddy Sitorus dan Sadarestuwati. Keduanya menjadi sorotan di tengah kericuhan demo mahasiswa dan buruh yang terjadi beberapa waktu lalu.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. "Saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan atas nama Pak Deddy Sitorus, Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan," kata Said di Gedung DPR, Senin (1/9).

Ucapan dan Aksi yang Disoroti

Deddy Sitorus mendapat kritik setelah pernyataannya yang dianggap merendahkan rakyat jelata. Sementara itu, Sadarestuwati menjadi sorotan karena terlihat berjoget usai sidang tahunan DPR, yang dinilai tidak etis di tengah suasana politik yang memanas.

Said Abdullah menyatakan bahwa meskipun setiap partai memiliki aturan internal, insiden ini akan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kader PDIP. Ia menekankan pentingnya menggunakan diksi dan frasa yang bisa menumbuhkan empati dan simpati kepada rakyat.

Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari DPP PDIP mengenai sanksi untuk kedua kader tersebut. Said juga menambahkan, aksi berjoget yang dilakukan Sadarestuwati terjadi setelah acara resmi selesai, sebagai bentuk kebhinekaan.

Terkait kericuhan demo, sejumlah anggota DPR dari fraksi lain telah dinonaktifkan. Nama-nama yang disebutkan antara lain Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), Eko Patrio dan Uya Kuya (PAN), serta Adies Kadir (Golkar).

PRESIDEN PRABOWO: DEMONSTRASI RICUH INDIKASI UPAYA MAKAR DAN TERORISME

Agustus 31, 2025

Politic

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pernyataan tegas terkait situasi keamanan nasional. Dalam pidatonya di Istana Negara, Minggu (31/8/2025), Presiden menyoroti demonstrasi yang diwarnai kericuhan dan mengarah pada tindakan melawan hukum, bahkan dinilai memiliki indikasi makar dan terorisme.

"Namun kita tak dapat pungkiri, sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan adanya mengarah terhadap makar dan terorisme," kata Presiden Prabowo.

Menanggapi hal tersebut, Presiden menginstruksikan aparat TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku perusakan fasilitas umum. Penjarahan yang menyasar rumah, tempat umum, dan sentra-sentra ekonomi juga menjadi perhatian utama. Penindakan akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Kepada pihak Polisi-TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusakan fasilitas umum, penjarah rumah individu atau tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh politik nasional, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edy Baskoro Yudhoyono, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Pesan redaksi: Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.

PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari Anggota DPR

Agustus 31, 2025

Politic

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari keanggotaan DPR RI. Keputusan ini berlaku efektif mulai 1 September 2025.

Penonaktifan ini diambil sebagai respons atas situasi kericuhan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu, ada dua alasan utama yang menjadi pemicu keputusan ini:

Video Viral: Kedua artis tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik karena video mereka yang berjoget saat Sidang Tahunan DPR/MPR pada 15 Agustus.

Penjarahan Rumah: Rumah Eko Patrio dan Uya Kuya juga menjadi target penjarahan oleh massa pada Sabtu malam, 30 Agustus.

Sebagai penutup, PAN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan penyelesaian masalah yang terjadi kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

DPR Cabut Kebijakan Tunjangan dan Hentikan Kunker ke Luar Negeri

Agustus 31, 2025

Politic

Prabowo Tegaskan Negara Wajib Hadir Lindungi Rakyat

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan hasil rapat tertutup bersama pimpinan partai politik, Ketua DPR, MPR, dan DPD di Istana Negara, Minggu (31/8). Rapat ini digelar untuk merespons gelombang kerusuhan yang melanda sejumlah daerah sejak Kamis hingga Sabtu (30/8).

Dalam konferensi pers didampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, serta jajaran ketua umum parpol, Prabowo menyampaikan bahwa DPR sepakat mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai menimbulkan kegaduhan publik.

“Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.

Sikap Tegas Partai Politik

Prabowo juga mengungkapkan bahwa partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang pernyataannya memicu kemarahan rakyat. Beberapa nama yang resmi dicabut keanggotaannya dari DPR RI antara lain Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional (PAN).

“Para ketua umum partai politik sudah menyampaikan langkah tegas, bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Jaminan Kebebasan Berpendapat

Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 19 serta UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Namun, ia menekankan bahwa kebebasan tersebut harus dilakukan secara damai tanpa menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa.

“Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun jika pelaksanaannya berujung anarkis, merusak fasilitas umum, menjarah, hingga mengancam keselamatan jiwa, maka hal itu pelanggaran hukum dan negara wajib hadir melindungi rakyat,” tegas Prabowo.

Hadirnya Pimpinan Parpol dan Lembaga Tinggi Negara

Dalam kesempatan ini, hadir pula sejumlah tokoh politik nasional, di antaranya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, serta perwakilan dari Demokrat dan PKS. Dari unsur legislatif tampak Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Najamuddin.

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak hadir karena masih dalam perjalanan dinas dan baru tiba sore hari, sementara Presiden PKS Muzammil juga absen karena berada di luar kota.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak tampak hadir dalam pertemuan tersebut dan hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana mengenai ketidakhadirannya.

Gelombang Demonstrasi, Golkar Copot Adies Kadir dari DPR

Agustus 31, 2025

Politic

Jakarta — Partai Golkar akhirnya mengambil langkah tegas dengan mencopot Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, dari jabatannya sebagai anggota DPR Fraksi Golkar. Keputusan ini diumumkan secara resmi melalui surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan Sekjen Ahmad Sarmuji, Minggu (31/8). Pencopotan berlaku mulai Senin, 1 September 2025.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan sosial dan gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah setelah pernyataan Adies terkait tunjangan DPR menjadi sorotan publik. Pernyataan soal tunjangan rumah sebesar Rp52 juta dan tunjangan bensin Rp7 juta memicu kemarahan masyarakat. Meski Adies telah melakukan klarifikasi dan menyatakan tidak ada tunjangan sebesar itu, ucapannya telanjur memperkeruh suasana dan dianggap melukai rasa keadilan publik.

“DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan partai. Seluruh kiprah Partai Golkar merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” tulis pernyataan resmi Golkar.

Selain mencopot Adies, Golkar juga menyampaikan rasa duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam rangkaian demonstrasi yang terjadi sejak 25 Agustus 2025. Gelombang aksi yang semula menuntut penghentian tunjangan DPR, dalam beberapa kesempatan, berubah menjadi kericuhan hingga aksi penjarahan.

Bagian dari Tren Pencopotan Politisi

Keputusan Golkar ini menambah daftar partai politik yang mengambil langkah tegas terhadap kadernya pasca demonstrasi besar-besaran menolak tunjangan DPR. Sebelumnya, Partai NasDem juga resmi mencopot Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR karena dinilai melukai hati rakyat melalui pernyataan publik mereka.

Pengamat menilai langkah pencopotan ini menunjukkan tekanan besar dari publik terhadap partai politik agar lebih sensitif terhadap keresahan rakyat. Gelombang protes yang dipicu isu tunjangan DPR dianggap sebagai titik balik hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat.

Upaya Pemulihan Kepercayaan Publik

DPP Partai Golkar menegaskan bahwa pencopotan Adies bukan hanya langkah disiplin, tetapi juga bentuk komitmen partai dalam memperbaiki hubungan dengan rakyat.

“Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi Anggota DPR RI dari Partai Golkar,” tutup pernyataan tersebut.

Dengan pencopotan ini, Partai Golkar berharap dapat meredam kekecewaan publik sekaligus memulihkan kepercayaan terhadap partai di tengah krisis legitimasi yang sedang dihadapi lembaga legislatif.

NasDem Copot Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR

Agustus 31, 2025

Politic

Jakarta — Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, secara resmi mencopot Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI Fraksi Partai NasDem. Keputusan itu diumumkan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Hermawi F. Taslim, dalam keterangan pers pada Minggu (31/8).

Hermawi menegaskan, Partai NasDem senantiasa menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan utama dalam perjuangannya. Namun, menurutnya, sejumlah pernyataan dari dua anggota DPR tersebut dinilai telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Hal itu dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari garis perjuangan partai.

“Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari wakil rakyat, khususnya Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” ujar Hermawi.

Atas dasar pertimbangan itu, DPP Partai NasDem resmi mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan keduanya. “Dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” tegas Hermawi.

Zulhas Ungkap Strategi Pemenangan Pilkada 2024: Beriringan dengan Gerindra

Mei 09, 2024

Politic

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan strategi untuk pemenangan Pilkada 2024. Ia menjelaskan, akan terus beriringan dengan Partai Gerindra.

"Pilkada terus kita akan beriringan dengan Gerindra. Misalnya nanti di Jakarta, Jabar, Sumbar, Lampung, Jambi, Bengkulu, Jabar," kata Zulhas kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5) malam.

Dia pun membeberkan calon-calon yang akan diusung dalam kontestasi Pilkada di berbagai daerah.

"Jabar itu ada Teh Dessy [Ratnasari] ada Bima Arya. Kalsel, terus Jateng, Jatim, Lampung, Sumsel. Kami pokoknya terus beriringan dengan Gerindra," ujar dia.

Saat ditanyai dengan adanya sosok Ridwan Kamil (RK) yang akan maju di Pilgub Jawa Barat, Zulhas optimistis RK akan maju di Pilkada DKI Jakarta.

"RK? RK insyaAllah di Jakarta," tandas dia.

Nobar Pertandingan Semifinal AFC U23 Bareng RMD Diwarnai Lomba Pantun dan Pembagian Doorprize

April 30, 2024

Politic

BANDAR LAMPUNG — Semarak nonton bareng (nobar) mewarnai di PKOR Wayhalim, Bandar Lampung, saat pertandingan semifinal AFC U23 antara Indonesia dan Uzbekistan digelar. Ribuan warga berkumpul untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia.

Tidak hanya di Bandar Lampung, acara nonton bareng (nobar) Rahmat Mirzani Djausal (RMD) juga diadakan di berbagai wilayah seperti Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang.

Acara ini turut diramaikan oleh dukungan kepada RMD, anggota DPRD Lampung. Para warga menyampaikan dukungan mereka melalui lomba pantun, salah satunya berbunyi:

“Indonesia memang belum masuk final, Tapi kita masih ada harapan juara tiga

Terima kasih kepada Rahmat Mirzani Djausal, Semoga menjadi gubernur kita”

Pantun lainnya menambahkan dukungan dan harapan bagi RMD untuk pemilihan gubernur Lampung 2024:

“Bila kita kecebur pakai pelampung, Rahmat Mirzani calon gubernur Lampung”

RMD, yang menyapa masyarakat saat waktu istirahat pergantian babak, menyatakan permintaan maaf karena tidak bisa hadir langsung di tengah-tengah warga.Namun, melalui tayangan video, ia menyampaikan pesan inspiratif kepada para penggemar sepak bola dan anak-anak muda yang hadir.

“Saya memohon maaf hari ini tidak bisa hadir bersama teman-teman sekalian dalam menyaksikan pertandingan semifinal antara Indonesia melawan Uzbekistan. Pertandingan ini adalah pertandingan sejarah. Bagaimana anak-anak muda bangkit memberikan perubahan, memberikan inspirasi dan memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia di seluruh penjuru dunia. Mari kita sama-sama berdoa agar anak-anak muda kita menjadi pencetak sejarah, menjadi inspirasi dan memberi semangat untuk kita semua. Untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan,” ucap ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung ini.

Yoga Swara, selaku penyelenggara nobar, menyatakan bahwa inisiatif nobar ini adalah hasil inspirasi RMD dari program Pak Prabowo, yang ingin mengangkat kembali citra Indonesia di kancah internasional melalui sepak bola. Ia menambahkan bahwa antusiasme masyarakat untuk acara nobar ini luar biasa.

“Antusiasme masyarakat yang datang luar biasa. Efek dari momentum kebangkitan timnas U23 ini sangat terlihat. Beberapa tahun lalu, saat timnas bermain, orang-orang mungkin hanya menonton dari rumah atau di mal. Namun kini, semua berbondong-bondong datang ke nobar. Setelah saya keliling ke toko olahraga, hampir semua baju timnas habis terjual. Ini menunjukkan bahwa antusiasme olahraga dapat berdampak positif pada ekonomi. Kita berharap momentum ini dapat mendorong perkembangan olahraga lain di Indonesia,” ucap Wakil Ketua Asprov PSSI Lampung ini.

Ia juga menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian timnas Indonesia yang berhasil mencapai semifinal, melampaui target awal Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menginginkan timnas hanya sampai delapan besar.

“Ini momentum awal yang sangat baik. Meski kita kalah dari Uzbekistan, kita masih punya kesempatan untuk merebut posisi ketiga yang bisa meloloskan kita ke Olimpiade Paris. Saya yakin, dengan dukungan masyarakat Indonesia, kita bisa mencapai target tersebut,” harap Yoga.

Pertandingan yang penuh semangat dan dukungan dari para penggemar ini diharapkan dapat membawa semangat baru bagi perkembangan sepak bola dan olahraga lainnya di Indonesia. Semoga perjuangan timnas Indonesia di AFC U23 ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dan seluruh masyarakat Indonesia.

Di akhir acara dibagikan juga ratusan doorprize mulai dari elektronik seperti setrika, magicom kipas angin, hingga sepeda untuk penonton yang hadir.

Janji Hanan: Jika Jadi Gubernur Lampung akan Teruskan Kota Baru

April 28, 2024

Politic

Bandar Lampung - Di hadapan para jurnalis yang tergabung dalam Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung, Hanan A Rozak berjanji jika menjadi Gubernur Lampung akan meneruskan pembangunan Kota Baru.

Hal itu disampaikan mantan Bupati Tulang Bawang, Hanan A Rozak, yang siap maju Pilgub Lampung pada Halal Bi Halal “Lampung Fitri 2024” digelar JMSI di Sparks Lite Hotel, Bandar Lampung, Sabtu 27 April 2024.

Anggota DPR RI itu tahu bahwa Kota Baru yang dimulai masa Sjachroedin ZP sebagai Gubernur Lampung kini mangkrak.

Karena di era Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dan Arinal Djunaidi-Chusnunia tidak dilanjutkan pembangunannya. Kota Baru menjadi “kota mati”.

Karena itu, Hanan A Rozak menegaskan, jika terpilih menjadi Gubernur Lampung, dia akan meneruskan pembangunan Kota Baru di Lampung Selatan agar daerah itu tidak mati.

Dikatakannya, Kota Baru dulunya dibangun untuk kantor pusat pemerintahan Lampung. Penggagasnya Sjahroedin ZP.

Saya akan selamatkan aset Kota Baru yang mangkrak, padahal anggaran hampir Rp600 miliar," kata Wakil Bendahara Umum DPP Golkar ini.

Pada kesempatan itu, Bakal Calon Gubernur Lampung (Bacagub) ini meminta dukungan dan doa pada masyarakat Lampung untuk maju di Pilgub 2024 mendatang dan menang demi melanjutkan pembangunan Kota Baru.

“Ini janji saya, Kota Baru kembali dibangun kalau saya jadi Gubernur Lampung,” ujar dia.

Selain itu, politisi Golkar ini mengaku siap membawa Lampung lebih baik lagi. "Mohon doa, mohon perhatian untuk Lampung Maju terwujud. Kasih kesempatan saya memimpin Lampung," kata Hanan lagi.

Lebih jauh mantan Bupati Tulang Bawang ini mengatakan, pasca mendapatkan surat tugas dari DPP Golkar untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Lampung langsung 'tancap gas'. Dia juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan banyak pihak.

Ternyata banyak yang mendukung, dan siap kerja untuk dirinya. "Insya Allah nama saya yang keluar rekomendasi calon Gubernur Lampung dari Golkar, saya maju calon Gubernur Lampung,” katanya.

Optimistis Hanan A Rozak mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk maju Pilgub Lampung, dibuktikan sosialisasi dan safari kampanye di berbagai wilayah dan beragam organisasi.

Gebyar Lampung Maju dengan mendatangkan pedangdut Pantura di Lampung Tengah dan Lampung Timur, salah satu keseriusan Hanan A Rozak di laga Pilgub Lampung yang dihelat 27 November 2024.

PDIP Bandar Lampung All-out Dukung Umar Ahmad Maju di Pilgub Lampung

April 05, 2024

Politic

Bandarlampung — DPC PDIP Bandar Lampung memastikan akan all out mendukung Umar Ahmad dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 mendatang.

Dukungan tersebut, disampaikan langsung oleh Ketua DPC PDIP Bandar Lampung Wiyadi sembari menunjukan banner yang terpasang dikantor DPC.

Pada banner tersebut bertuliskan "Saatnya Kader Banteng Memimpin Lampung,".

Wiyadi mengatakan, soal dukungan PDIP Bandar Lampung dari awal sudah menyatakan dukungan sepenuhnya full power terhadap kader potensial yang dimiliki PDIP.

Wiyadi mengungkapkan, harapannya kedepan Lampung akan dipimoin oleh kader PDIP, salah satunya adalah Umar Ahmad.

"Kalau Pak Umar Ahmad nggak diragukan lagi hasil kerjanya. Buktinya meski dia berasal dari wilayah paling ujung, tapi namanya didengar se-Lampung, meski dengan APBD yang kecil," katanya.

Sementara itu, Umar Ahmad menyatakan bahwa dirinya akan maju dalam Pilgub 2024 mendatang.

"Bismillah, niat baik," ujarnya.

Perihal calon wakil, Umar mengaku pihaknya sudah berkomunikasi dengan partai-partai lainnya, baik NasDem, kemudian Ketua PKB Lampung Chusnunia Chalim (Nunik), dengan Ketua Demokrat Lampung Edy Irawan Arief juga sering becanda.

Akademisi Berharap Iqbal Ardiansyah Maju Pilkada Bandarlampung

April 01, 2024

Politic

Bandar Lampung - Akademisi Universitas Mitra Indonesia (UMITRA) Dr. H. Andi Surya menilai Iqbal Ardiansyah sudah saatnya terlibat dalam kontestasi Pilkada Bandarlampung.

Andi Surya memberikan pandangan yang menarik tentang masa depan Kota Bandarlampung, menyatakan bahwa kota ini membutuhkan kepemimpinan yang segar dan inovatif dari seorang pemimpin muda.

Dia juga mengapresiasi munculnya beberapa tokoh muda yang berpotensi memimpin Bandarlampung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) periode 2024/2029.

Menurutnya, para milenial perlu berperan aktif dalam pembangunan Lampung, khususnya Kota Bandarlampung.

"Secara demografis, sosiologis, dan psikologis, kita butuh tokoh-tokoh muda yang berwawasan dan berkomitmen untuk membangun daerah," katanya, pada Minggu, 31 Maret 2024.

Dia juga menyoroti pentingnya ide dan gagasan dari milenial untuk menyelaraskan model pembangunan kota dengan perkembangan kekinian yang dipersepsikan oleh kalangan muda.

"Tak lain untuk pembangunan progresif demi menghadapi masa depan yang lebih baik," ujar Andi Surya.

Lebih lanjut, Andi Surya menekankan potensi kepemimpinan dari tokoh muda seperti Iqbal Ardiansyah, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung.

Dia melihat bahwa Iqbal Ardiansyah telah menunjukkan komitmen dalam membangun daerah serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan permasalahan pembangunan di Kota Bandarlampung.

Namun, dia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai tokoh muda lainnya yang memiliki potensi untuk memimpin.

"Yang terpenting adalah kemampuan mereka membawa daerah menuju kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyatnya," jelasnya.

Andi Surya juga berharap agar partai politik dapat mendukung aspirasi para tokoh muda yang ingin memimpin daerah.

"Harapannya adalah partai politik dapat menghasilkan kader-kader pemimpin masa depan dari kalangan muda," tambahnya.

Pandangan ini menunjukkan semangat untuk melibatkan generasi muda dalam proses pembangunan dan kepemimpinan, dengan harapan membawa Kota Bandarlampung ke arah yang lebih baik.

Ardito Wijaya Hadiri Buka Bersama Internal Gerindra Lampung, Koalisi Menuju Pilgub?

Maret 30, 2024

Politic

Bandar Lampung, KONSUMSI PUBLIK - Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Ardito Wijaya terlihat hadir dalam agenda buka bersama internal Partai Gerindra Lampung di Kantor DPD Gerindra, Jumat (29/3) malam.

Ardito Wijaya merupakan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung Tengah itu datang mengenakan baju koko putih seperti seluruh kader Gerindra yang hadir.

Selain Ardito Wijaya, tidak tampak politisi dari partai politik lain yang hadir dalam agenda internal Gerindra ini.

Ketua Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, acara buka bersama ini adalah momen silaturahmi pertama pasca Pemilu 2024.

"Semuanya hadir mulai dari DPD, DPC, saya partai, termasuk caleg yang terpilih maupun yang belum terpilih," kata Mirza.

Saat ditanya maksud kehadiran Ardito Wijaya, Mirza malah mengaku belum bertemu Wakil Bupati Lampung Tengah itu.

"Ada ardito ya? Saya baru tahu, di mana dia? mungkin kantornya dekat jadi mampir ke sini," kelakar Mirza kepada awak media.

Sementara itu, Ardito mengatakan, kehadirannya bukan membahas atau menjembatani koalisi Gerindra dan PKB pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 27 November mendatang.

"Ceritanya gini, saya tadi di Lamteng ditelpon sam Ajo Ilyas diajak makan bareng, ternyata di sini," kilahnya.

"Saya ke sini karena mau foto sama adek Ruby, gak ada maksud lain," kata Ardito sembari berlalu dan berfoto dengan caleg DPR RI terpilih Dapil Lampung 1 Ruby Chairani Syiffadia.

Putri Maya Rumanti Penantang Baru Pilkada Bandar Lampung

Maret 18, 2024

Politic

Setelah Pemilu 2024, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Tidak hanya di kota-kota besar lainnya, di Bandar Lampung pun mulai ramai calon yang akan maju sebagai Walikota.

Saat ini sudah ramai diperbincangkan tokoh-tokoh yang akan maju dalam Pilkada 2024 di Bandar Lampung seperti Eva Dwiana yang merupakan incumbent yang pada Pilkada 2020 lalu diusung oleh PDIP.

Namun, dalam Pilkada 2024 ini terdapat nama Kostiana yang juga merupakan kader PDIP sekaligus menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung.

Kemudian muncul dua kader Partai Golkar yakni Yuhadi yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan Rycko Menoza mantan Bupati Lampung Selatan dan juga menjadi pesaing Eva Dwiana pada Pilkada 2020 yang lalu.

Bursa Calon Walikota Bandar Lampung pada Pilkada 2024 ini juga memunculkan nama Rahmat Mirzani Djausal yang merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung dan juga Anggota DPRD Provinsi Lampung.

Untuk diketahui Partai Gerindra pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 ini telah mengantarkan 10 orang kader terbaiknya untuk duduk sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung periode 2024-2029.

Hal tersebut tentu menjadi perhitungan tersendiri bagi Partai Gerindra untuk merebut kursi Walikota Bandar Lampung periode 2024-2029, namun siapa yang akan maju dari Partai Gerindra masih belum banyak diketahui publik mengingat Rahmat Mirzani Djausal banyak yang mendukung untuk maju sebagai Gubernur Provinsi Lampung.

Selanjutnya muncul sosok Putri Maya Rumanti yang pada Pemilu 2019 lalu maju sebagai Caleg dari Partai Amanat Nasional untuk Dapil 7 Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi Gedung Aji, Penawar Aji, Merksa Aji dan Rawa Pitu.Saat ini dirinya aktif sebagai Pengacara yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Hotman 911 untuk Provinsi Lampung.

Saat dikonfirmasi kebenarannya oleh stuffnews.id Putri menyebutkan dirinya hanya akan maju saat adanya dukungan dari masyarakat, bukan murni keinginan pribadi.

“Kalau ada dukungan dari masyarakat Bandar Lampung kenapa tidak, saya saat ini memang hanya fokus untuk membantu masyarakat melalui profesi yang saya jalani” kata Putri, Minggu (17/3).

Putri juga menambahkan bahwa saat ini Bandar Lampung memang butuh perhatian khusus terutama mengenai permasalahan banjir yang sejak ditetapkannya Walikota terpilih saat ini memang berjanji kepada masyarakat akan menangani permasalahan banjir.

“Bandar Lampung ini krisis masalah penanganan banjir, ini sudah dari tiga tahun yang lalu dijanjikan oleh pemimpin kota ini untuk menuntaskan masalah banjir, tapi ya kita lihat sendiri, sekarang kita masih dikepung oleh banjir” sambung Putri.

“Memang tidak akan cukup waktu tiga tahun itu untuk menuntaskan masalah banjir yang sudah lama terjadi ini, tapi setidaknya ada penanganan, bukan hanya membangun infrastruktur seperti jembatan saja yang dijalankan” tegasnya.

Putri menjelaskan bahwa bantuan bencana banjir bukan terletak pada membagikan sembako kepada masyarakat terdampak, tapi bagaimana setidaknya mengurangi dampak banjir dikemudian hari.

Putri juga menyinggung bagaimana memberikan lapangan pekerjaan dan bantuan hukum yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang adil bagi masyarakat tidak mampu.

“Tapi bukan soal banjir saja, lapangan pekerjaan, hukum yang adil bagi masyarakat juga kebersihan lingkungan dan lainnya menjadi hal yang memang harus dijalankan kedepannya” tutup Putri.

Putri Maya Rumanti Penantang Baru Pilkada Bandar Lampung

Maret 18, 2024

Politic