Jakarta, 20 Februari 2025 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik Dedi Irawan dan Irawan Topani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat untuk periode 2025-2030. Pelantikan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (20/2), bersama dengan sejumlah kepala daerah lainnya yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Dalam upacara pelantikan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ia meminta para kepala daerah yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh dedikasi, menjaga amanah rakyat, serta berkomitmen dalam membangun daerahnya masing-masing. Presiden juga mengingatkan agar para pemimpin daerah menjaga stabilitas dan kondusivitas demi kelancaran pembangunan.

Komitmen Dedi Irawan dan Irawan Topani untuk Pesisir Barat

Setelah dilantik, Dedi Irawan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Pesisir Barat. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama Irawan Topani akan bekerja keras untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dijanjikan selama masa kampanye. Fokus utama pemerintahan mereka adalah peningkatan infrastruktur, kesejahteraan nelayan, serta penguatan sektor pariwisata daerah yang menjadi andalan Kabupaten Pesisir Barat.

Sementara itu, Wakil Bupati Irawan Topani menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam menjalankan program kerja ke depan. Ia juga berharap dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat agar pembangunan di Pesisir Barat dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Harapan dan Sambutan Masyarakat Pesisir Barat

Pelantikan ini disambut baik oleh masyarakat Pesisir Barat. Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda menyampaikan harapan besar agar kepemimpinan Dedi Irawan dan Irawan Topani dapat membawa perubahan positif bagi daerah. Mereka berharap program-program yang telah dijanjikan selama kampanye dapat segera direalisasikan, terutama dalam peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga.

“Harapan kami, kepemimpinan yang baru ini benar-benar bisa membawa Pesisir Barat menjadi daerah yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih berkembang, terutama dalam sektor pariwisata dan perikanan,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat.

Di sisi lain, para pendukung yang turut hadir di Jakarta menggelar doa bersama sebagai bentuk dukungan kepada pemimpin baru mereka.

Serah Terima Jabatan dan Agenda Awal Pemerintahan

Setelah pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat langsung melakukan penandatanganan serah terima jabatan (Sertijab) yang berlangsung di Movenpick Hotel, Jakarta. Penandatanganan berita acara sertijab bupati/wali kota se-Lampung secara bersamaan itu disaksikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang juga baru saja dilantik.

Sebagai langkah awal kepemimpinan, Dedi Irawan dijadwalkan akan kembali ke Pesisir Barat setelah melaksanakan pembekalan di Akademi Militer (AKMIL) Magelang. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan kepemimpinan strategis untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pemerintahan daerah.

Setibanya di Pesisir Barat, Dedi Irawan dan Irawan Topani akan segera menggelar rapat koordinasi dengan jajaran pemerintahan daerah. Rapat ini akan menjadi titik awal dalam merumuskan langkah strategis guna merealisasikan program kerja yang telah mereka siapkan.

Dengan resmi mengemban amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan dan Irawan Topani diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta membawa daerah tersebut menuju kemajuan yang lebih pesat dalam lima tahun ke depan. (Andrean/Wawe)

Pesisir Barat, Lampung - Pasangan Dedi Irawan dan Irawan Topani kini hanya tinggal menunggu pelantikan resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pasangan yang mengusung jargon *Berani* ini akan memimpin Kabupaten Pesisir Barat untuk lima tahun mendatang.

Mat Zakiaman, seorang pemuda asal Pesisir Barat, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penuh program-program yang telah disusun oleh pasangan Dedi-Topani. Menurutnya, hal ini penting agar pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat bisa berjalan sesuai dengan harapan dan membawa kemajuan bagi daerah.

"Saya mengajak kepada kita semuanya untuk bahu-membahu mendukung program-program Dongah Dedi dan Udo Topani nantinya. Tentu, apa yang telah diprogramkan itu semua bertujuan untuk membangun daerah dan menyejahterakan masyarakat," ujar Mat Zakiaman, Jumat (07/02) 

Pasangan Dedi-Topani telah melewati berbagai tahapan dalam proses menuju pelantikan. Tahapan pertama adalah gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pada sidang dismissal yang berlangsung pada 4 Februari 2025 di Jakarta, majelis hakim MK memutuskan untuk menolak PHPU Pilkada Pesisir Barat dengan perkara nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Tahapan kedua, pada 6 Februari 2025, pasangan Dedi Irawan dan Irawan Topani resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesisir Barat. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang berlangsung di Hotel Sartika Krui, Pesisir Barat, yang dihadiri oleh jajaran penyelenggara Pemilukada, unsur Forkopimda, partai pengusung, serta elemen masyarakat terkait. Pasangan Dedi-Topani meraih 48.903 suara atau 51,89% dari total suara sah berdasarkan Surat Keputusan KPU Pesisir Barat Nomor 04 Tahun 2025.

Tahapan ketiga, pada 7 Februari 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat menggelar paripurna pengumuman hasil penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2024 dan usul perhentian Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada 2020. Usulan ini akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Lampung untuk proses pelantikan pada 20 Februari 2025 di Jakarta.

Mat Zakiaman mengingatkan, seluruh lapisan masyarakat memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran aktif dan partisipasi dari semua elemen masyarakat.

"Saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semuanya untuk mari meningkatkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Pesisir Barat yang sesuai dengan visi dari Dongah Dedi dan Udo Topani, yaitu terwujudnya Kabupaten Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani, dan Religius," tutupnya. (*) 

Pesisir Barat - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat akhirnya menetapkan pasangan calon bupati Pesisir Barat nomor urut 01 Dedi Irawan-Irawan Topani sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 setelah menjalani proses panjang menghadapi gugatan Paslon nomor urut 02 Septi-Ade di Mahkamah Konstitusi. 

Penetapan ini dilaksanakan pada Kamis 06 Februari di Hotel Sartika Krui Pesisir Barat dan disaksikan langsung oleh jajaran pelaksa Pemilukada, Forkopimda, Partai pengusung, serta elemen masyarakat terkait. 

Dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat nomor 04 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 Paslon nomor urut 01 Dedi Irawan-Irawan Topani memperoleh suara sebanyak 48.903 suara atau 51,89 % dari total suara sah. 

Atas perolehan suara tersebut Dedi-Topani menduduki posisi pertama perolehan suara dari total suara sah dan membawa pasangan tersebut memenangkan kontestasi Pemilukada dan berhasil melengserkan partai Nasdem yang berkuasa selama dua periode berturut-turut. 

Setelah melaksanakan pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih, KPU Pesisir Barat rencananya pada Kamis siang akan segera menyerahkan hasil pleno kepada DPRD Pesisir Barat untuk merencanakan proses selanjutnya dan menentukan kapan waktu pelantikan akan dilaksanakan. (*)

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh pasangan Calon Bupati Kabupaten Pesisir Barat nomor urut 02 Septi Heri Agusnaeni dan Ade Abdul Rochim terhadap proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2024 yang berakhir dengan kemenangan Paslon Cabup nomor urut 01 Dedi Irawan-Irawan Topani pada Selasa (04/01) dalam agenda sidang putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi di gedung MK Jakarta. 

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Suhartoyo ini menyatakan bahwa permohonan pemohon yang menggugat KPU atas kemenangan Dedi Irawan-Irawan Topani tidak dapat diterima, Hakim Konstitusi menilai bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh pasangan Septi-Ade tidak memenuhi syarat formal dalam sengketa hasil Pilkada. Oleh karena itu, MK tidak melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok perkara ini. 

"UUD RI 1945 dan seterusnya menetapkan menyatakan bahwa MK tidak berwenang mengadili permohonan pemohon nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025.... Demikian diputuskan rapat keputusan hakim oleh 9 Hakim Konstitusi selesai diucapkan pada pukul 15:31 WIB," kata Suharyoto saat dipantau dalam YouTube Streaming MK 4 Februari 2025.

Putusan MK ini sekaligus menutup sengketa Pilkada Kabupaten Pesisir Barat di Mahkamah Konstitusi dan mengukuhkan hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Pesisir Barat yaitu kemenangan Paslon Cabup Kabupaten Pesisir Barat nomor urut 01 Dedi Irawan-Irawan Topani dalam Pemilukada Pesisir Barat tahun 2024.

Bupati terpilih Dedi Irawan sangat bersyukur atas keputusan tersebut, Dedi menyebut amanah rakyat Pesisir Barat akan dipikul bersama untuk memajukan Kabupaten termuda di Lampung ini.Ia juga meminta masyarakat Pesisir Barat bersatu dan bergerak bersama demi masa depan Pesisir Barat yang lebih baik. 

"Alhamdulillah, insyaallah amanah rakyat ini akan kami pikul bersama untuk memajukan Pesisir Barat, mari bersatu dan bergerak bersama untuk masa depan Pesisir Barat yang lebih baik, " ucap Dedi. (*) 

Pesisir Barat, 5 Desember 2024 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 melalui Keputusan Nomor 1312 Tahun 2024. Keputusan ini diambil setelah proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung di KPU Pesisir Barat dari tanggal 04-05 Desember 2024.

Pasangan calon terpilih dan perolehan suara

berdasarkan keputusan tersebut, berikut adalah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon:

Pasangan Calon Nomor Urut 1: Dedi Irawan dan Irawan Topani, SH., M.Kn, berhasil meraih suara sah sebanyak 48.903 suara.

Pasangan Calon Nomor Urut 2: Septi Heri Agusnaeni, SE., MH, dan Ade Abdul Rochim memperoleh 41.008 suara sah.

Pasangan Calon Nomor Urut 3: Ir. N Lingga Kusuma, MP, dan Erlina meraih 4.324 suara sah.

Keputusan ini menetapkan hasil pemilihan secara resmi sesuai dengan Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA yang tercantum dalam lampiran keputusan.

Penetapan ini merupakan langkah penting dalam proses demokrasi di Kabupaten Pesisir Barat, menandai puncak dari serangkaian tahapan pemilihan yang telah berjalan dengan lancar dan transparan.

Dengan ditetapkannya hasil ini, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan proses pengesahan dan pelantikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber: kab-pesisirbarat.kpu.go.id

Bandar Lampung-- NGO (Non Government Organization) KMPL (Koalisi Masyarakat Peduli Lampung) Kota Metro memberikan piagam penghargaan serta ucapan selamat kepada Gubernur Lampung terpilih Rahmat Mirzani Djausal S.T.MM sebagai simbolis wujud rasa syukur atas terpilihnya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal S.T.,MM bertempat di jln Nusa Indah No. 31. B RT/RW: 002/003 Rawa Laut Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, Minggu (01-12-2024).

Dalam rangka meringankan beban warga korban bencana alam angin rebut di Pekon Mulyorejo dan Pekon Waya Krui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, Tim Relawan Gass (Gerakan Sahabat Sejati) wilayah Kabupaten Pringsewu menyerahkan bantuan tali asih kepada warga yang terdampak musibah tersebut, Minggu (17/11).

Pesisir Barat - Debat publik Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat telan anggaran setengah miliar lebih. Pengelolaan dana debat yang diselenggarakan oleh KPU Pesisir Barat itu perlu dimonitoring langsung oleh aparat penegak hukum (APH). Sabtu, 16 November 2024.

Tanggamus, 14 November 2024 – Calon Gubernur Lampung nomor urut 2, Rahmat Mirzani Djausal, menggelar dialog terbuka bersama warga di Pekon Datarajan, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Acara yang digagas oleh Relawan GAS dan kelompok tani setempat ini dihadiri dengan antusias oleh para petani dan warga sekitar.

Lampung Barat, 14 November 2024 – Dalam pertemuan akbar bersama masyarakat dan para tokoh masyarakat Suoh dan Bandar Negeri Suoh di Lampung Barat, Calon Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan visi pembangunannya untuk Lampung yang lebih maju, khususnya di bidang infrastruktur dan pertanian. Kegiatan yang dihadiri oleh anggota DPRD Lampung Barat pimpinan DPC Partai Gerindra Lampung Barat ini turut dihadiri masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk tokoh adat dan kelompok tani.

Pesisir Barat – Polemik KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam membatasi media melakukan peliputan debat Pilkada pertama pasangan calon kepala daerah menuai banyak sorotan, salah satunya Ketua Aliansi Kajian Jurnalis Independen Indonesia (AKJII) Samsirwan Buyung. Ia menyebut aturan KPU Pesisir Barat dalam membatasi wartawan melakukan kegiatan jurnalisme dalam pelaksanaan debat menciderai proses demokrasi yang harusnya transparan dan akuntabel.

Buyung menyebut KPU sebagai jantung demokrasi di Indonesia seharusnya paham mana yang harus dibatasi dan mana yang harus diprioritaskan dalam melaksanakan proses demokrasi, terlebih jurnalis merupakan pilar keempat demokrasi yang mempunyai peranan penting dalam menyampaikan visi misi dan gagasan Paslon kepala daerah dalam merebut hati masyarakat.

Buyung juga menilai KPU Pesisir Barat melanggar Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang dapat berujung pidana, hal itu tercantum dalam Pasal 18(1) yang berbunyi ; Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

“Dalam hal ini yang dilakukan oleh KPU Pesisir Barat jelas menghambat dan menghalangi pelaksanaan kegiatan jurnalis oleh wartawan, dan ini menjadi peringatan bagi wartawan di Pesibar bahwa kebebasan pers telah terkekang oleh perilaku KPU Pesibar,” ucap Buyung di halaman depan kantor DPRD Pesibar saat pelaksanaan debat (03/11).

Buyung melanjutkan bahwa perilaku KPU Pesisir Barat menghalang-halangi kinerja pers mencerminkan ketidakpahaman jajaran KPU Pesibar dalam mengimplementasikan asas pemilihan yang umum dan bebas, padahal KPU RI sendiri menyebutkan bahwa KPU tidak dapat terlepas dari keterbukaan informasi publik yang harus dilaksanakan dalam setiap proses demokrasi dengan menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pilkada kepada masyarakat.

“Hal ini harus menjadi perhatian khusus semua pekerja jurnalis untuk mendesak KPU Pesisir Barat mengimplementasikan kemerdekaan pers dengan tidak menghalangi kinerja pers di setiap proses demokrasi, karena menghalangi kinerja pers dapat menjadi contoh bahwa implementasi demokrasi di Pesisir Barat ternyata seburuk itu,” tegas Buyung.

Sementara Ketua KPU Pesisir Barat, Marlini, dilansir dari Radar Lambar menjawab santai keluhan wartawan, ia menyebut pihaknya membatasi wartawan dalam acara debat kandidat untuk kelancaran acara. "Kami melakukan pengaturan untuk kelancaran acara. Mungkin ke depan, bisa ada pengaturan yang lebih baik," katanya. (*)

Pesisir Barat - DPC PKB Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan rapat koordinasi pemantapan tim pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung nomor urut 02, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela di kediaman Ketua DPC PKB Pesisir Barat, Ali Yudiem, S.H., Pekon Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa, Rabu sore (23/10). 

Ratusan masyarakat antusias memadati lokasi pembentukan tim pemenangan dalam menghimpun suara untuk memenangkan pasangan Mirza-Jihan di Kabupaten termuda Provinsi Lampung ini. 

Sorak-sorai warga bergemuruh meneriaki Mirza-Jihan harus menang dalam pemilihan Cagub dan Cawagub tahun ini. 

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPC PKB Pesibar Ali Yudiem mengatakan, bahwa dirinya yakin pasangan Cagub-Cawagub Lampung nomor urut 02 itu bisa mendapatkan suara mayoritas masyarakat Pesisir Barat dalam Pilkada November mendatang. 

Hal itu, menurut Ali dilandasi dengan ide dan gagasan Mirza-Jihan yang mengutamakan kepentingan masyarakat jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nantinya. 

"Mirza dan Jihan merupakan tokoh muda yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat, serta pemikiran yang hebat dan cerdas, yang akan membawa Lampung menuju provinsi yang maju dan sejahtera," tandas Ali. 

Hal itu juga diperkuat dengan telah dilantik nya Presiden ke-8 Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, sedangkan Mirza sendiri merupakan Ketua Partai Gerindra Provinsi Lampung. 

Dengan demikian, menurut Ali, komunikasi antara pemerintah pusat dengan Calon Gubernur Lampung nomor urut 02 ini akan sangat instens, sehingga Mirza dapat menjembatani kucuran dana pemerintahan pusat untuk pembangunan di berbagai sektor untuk masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. 

"Sehingga hal itulah yang membuat masyarakat Kabupaten Pesisir Barat sangat antusias mendukung Paslon Cagub dan Cawagub Lampung nomor urut 02, Iyay Mirza dan Mbak Jihan. Dan hal ini tentunya menjadi sebuah harapan besar kita semua dalam mensukseskan pemilihan Gubernur Lampung dengan memilih nomor urut 02," tegas Ali. 

Ali juga yakin dengan terpilihnya Mirza dan Jihan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Kabupaten Pesisir Barat akan lebih mudah mendapatkan pembangunan dari Provinsi Lampung melalui komunikasi pemerintah maupun komunikasi partai, sehingga berdampak signifikan terhadap kemajuan kabupaten termuda di Lampung ini. (*) 

Pesisir Barat - Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pesisir Barat, dari tingkat kabupaten hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan ranting, solid bersatu untuk memenangkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 02, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela. 

Semangat perjuangan ini disambut antusias oleh masyarakat Pesisir Barat, khususnya di Kecamatan Pesisir Selatan, yang memberikan dukungan penuh kepada pasangan tersebut.

Legislator DPRD Pesisir Barat dari Fraksi PKB, Riza Fahlepi, S.T.,dalam orasinya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendukung dan simpatisan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 02 Iyay Mirza dan Mba Jihan.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan. Insya Allah, pada tanggal 27 November mendatang, dukungan ini akan diwujudkan dengan kemenangan pasangan nomor urut 02," ujar Riza kepada wartawan Selasa (22/10). 

Ia juga optimis jika Yai Mirzani dan Mbak Jihan terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Provinsi Lampung akan lebih maju, khususnya dalam bidang infrastruktur.

"Ini sejalan dengan pelantikan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober yang lalu. Yai Mirzani, sebagai Ketua Partai Gerindra Provinsi Lampung yang sudah dua periode menjadi legislator DPRD Provinsi Lampung, akan membawa perubahan yang signifikan," tambah Riza.

Di sisi lain, Mbak Jihan merupakan kader terbaik PKB yang telah dua kali menjabat sebagai anggota DPR RI utusan Lampung. Kombinasi keduanya diyakini mampu membawa kemajuan bagi Lampung, terutama karena mereka berasal dari partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo, serta didukung oleh partai-partai besar lainnya.

"Kami yakin, Pesisir Barat akan memberikan kemenangan maksimal untuk pasangan ini," pungkas Riza Fahlepi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PKB Pesisir Barat. (*)

 Calon wakil gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela mengajak seluruh organ relawan yang tergabung dalam Tim Pemenangan Terpadu (TPT) Mirza-Jihan untuk mengedepankan kampanye damai dan menghindari keributan selama turun ke lapangan.

Bandar Lampung - Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana dan Deddy Amarullah, menjanjikan akan membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Kota Tapis Berseri.

Janji tersebut disampaikan Eva-Deddy dalam kampanye tatap muka di Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Sabtu (28/9).

Eva Dwiana mengatakan setiap lima kecamatan di Kota Tapis Berseri akan dibangun SMK dan SMA swasta milik pemerintah. Sekolah tersebut diperuntukkan bagi calon siswa yang tidak lolos seleksi di SMK dan SMA negeri.

“Saat ini kami sedang mengurusnya. Insyaallah segera kami bangun. Nanti sekolah akan dikelola oleh Yayasan Kota Bandar Lampung,” ujarnya.

Tak hanya itu, Bunda Eva, sapaan akrabnya, juga menjanjikan akan melanjutkan program pinjaman tanpa bunga kepada UMKM yang membutuhkan modal usaha.

“Semua program yang gratis-gratis akan kami lanjutkan. Kalau yang lain masih janji, kalau ini sudah terbukti,” tutupnya.

Lampung Selatan - Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin menggelar kegiatan dialog keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) hingga doa bersama dengan elemen masyarakat di kabupaten setempat. 

Kegiatan dalam rangka cooling system di tengah tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 ini melibatkan tokoh masyarakat, agama, adat, organisasi atau komunitas masyarakat setempat. 

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astutik mengatakan, kegiatan ini bagian upaya menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, khususnya di masa tahapan kampanye Pilkada 2024.

"Kami sadar betul, bahwa para tokoh di Kabupaten Lampung Selatan memiliki peran penting dalam menjaga kondusifitas wilayah. Kami berharap kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan, terutama di masa tahapan Pilkada di tahun ini," ujarnya, Sabtu (28/9/2024). 

Selain itu, Polres Lampung Selatan turut menyalurkan bantuan sosial (Bansos) cooling system kepada masyarakat di Lampung Selatan. 

Harapan, kegiatan silaturahmi Kamtibmas ini dapat mengajak masyarakat dan tokoh pemerintahan berperan aktif dalam menjaga situasi Kamtibmas. 

"Kami ingin menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, agar kita semua dapat berkontribusi menjaga keamanan menjelang Pilkada," kata Umi. 

Lebih lanjut Umi menyebut kegiatan serupa juga berfungsi sebagai sarana, untuk bertukar informasi dan memperkuat kerja sama antara Polri dan masyarakat.

"Dalam menghadapi momentum Pilkada ini, kami kembali mengingatkan kepada seluruh warga untuk tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoaks yang sering beredar di media sosial," tandas mantan Kapolres Metro tersebut.

PESISIR BARAT – Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Polres Pesisir Barat menggelar deklarasi damai pada Jumat (27/09/24). Kapolres Pesisir Barat, AKBP Alsyahendra, menegaskan komitmen Polri untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.

“Polri berfokus pada tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Kami mengajak semua pihak untuk menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada,” ujar Kapolres.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, juga menekankan pentingnya netralitas Polri.

“Kami tidak akan terlibat dalam politik praktis. Tugas kami adalah menjamin keamanan dan kelancaran pemilihan. Masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan suasana yang kondusif,” ungkap Kapolda.

Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting.

“Mari kita jaga demokrasi kita. Dengan bersama-sama menjaga keamanan, kita bisa memastikan Pilkada berjalan aman, damai, dan lancar. Setiap suara warga adalah bagian dari perjalanan demokrasi kita,” tambahnya.

Deklarasi damai ini melibatkan 16 tokoh Saibatin Marga sebagai simbol dukungan untuk menciptakan suasana Pilkada yang kondusif di Kabupaten Pesisir Barat. Kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan.

Bandar Lampung — Tahapan Pilkada 2024 sudah masuk tahapan kampanye. Di 10 hari pertama sejumlah calon kada, baik Gubernur, Wali Kota dan Bupati mulai bergerak.

Salah satunya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung nomor urut 2 Eva Dwiana dan Deddy Amarullah.

Di Minggu pertama tahapan kampanye, pasangan petahana ini, menjadwalkan kegiatan pengajian dan doa bersama di tiga kecamatan sekaligus di tiga hari.

Di hari pertama Rabu (25/9/2024), Eva-Deddy melakukan kampanye di zona 1 yakni, di Kecamatan Teluk Betung Timur (TBT).

Yakni di kelurahan Way Tataan, Sukamaju, dan Keteguhan, dengan jumlah masa sebanyak 450 orang.

Kemudian di kecamatan Teluk Betung Barat (TBB), Kelurahan Bakung, Negeri Olok Gading, dan Kuripan.

Kemudian di hari ketiga, Eva-Deddy gelar pengajian dan doa bersama Teluk Betung Selatan (TBS), di kelurahan Gunung Mas dan Teluk Betung.

Lampung - Masa kampanye Pilkada Lampung 2024 di mulai hari ini. Polda Lampung membentuk tim patroli cyber untuk mengawasi informasi hoax selama pelaksanaan kampanye yang dimulai tanggal 25 September 2024 - 23 November 2024.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan tim patroli dari Subdit IV Cybercrime Ditreskrimsus Polda Lampung akan bergerak setiap harinya melakukan patroli pengawasan hate speech dan hoax. 

"Polda Lampung akan terus melakukan pengawasan terhadap akun-akun media sosial di dunia maya. Akan dilakukan patroli siber setiap hari terkait informasi hoax atau hate speech yang sengaja disebar," katanya, Rabu (25/9/2024).

Umi mengungkapkan tim patroli siber yang dibentuk ini bertujuan untuk meminimalisir disinformasi yang beredar di masyarakat yang dapat berakibat perpecahan atau mendegradasi persatuan dan kesatuan bangsa.

"Patroli siber ini merupakan langkah strategis untuk meminimalisir diinformasikan di masyarakat yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga Pilkada dapat berjalan dengan aman, damai, dan bermarwah," ucap Umi.

Dirinya juga mengingatkan masyarakat, terutama para pendukung dan simpatisan Paslon, agar bijak dalam menggunakan media sosial selama masa kampanye dan pemilihan. 

"Masyarakat diingatkan untuk tidak menyebarkan berita hoax atau ujaran kebencian. Jika terbukti melakukan hal tersebut, pelaku dapat dikenai hukuman sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pasal 28 ayat 1 dengan ancaman pidana enam tahun dan atau denda 1 miliar rupiah" tegasnya.