Pesisir Barat, 22 Oktober 2025 — Harapan besar disampaikan warga Pekon Bandar Dalam, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, agar pemerintah segera memperhatikan kondisi jalan utama di wilayah mereka. Hingga kini, jalan yang menjadi akses vital bagi ribuan warga tersebut masih dalam keadaan rusak parah dan berlumpur.

Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi jalan yang memprihatinkan. Sejak berdirinya pekon ini pada tahun 1980-an, ruas jalan utama belum pernah mendapatkan pembangunan berarti. Saat musim hujan, jalan menjadi licin dan berlumpur hingga sulit dilalui kendaraan. Tak jarang, warga terpaksa memodifikasi sepeda motor mereka agar bisa menembus lumpur, meski dengan risiko terjebak atau tergelincir di tengah perjalanan.

Kondisi tersebut tak hanya menghambat aktivitas ekonomi warga, tetapi juga menyulitkan akses pendidikan dan kesehatan. Anak-anak sekolah sering kali harus berjalan kaki melewati jalan becek, sementara warga yang sakit kesulitan mendapatkan pertolongan cepat karena sulitnya transportasi masuk ke pekon.

Aparatur Pemerintahan Pekon Bandar Dalam, Dadang Suganda, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali mengajukan permohonan pembangunan jalan kepada pemerintah daerah maupun provinsi. Namun hingga kini, belum ada realisasi yang dirasakan masyarakat.

“Kami sudah beberapa kali mengusulkan pembangunan jalan ini melalui berbagai program, tapi belum pernah terealisasi. Sementara dana desa yang kami miliki sangat terbatas, tidak cukup untuk membangun jalan sepanjang akses utama ini,” ujar Dadang.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 2.500 jiwa, Pekon Bandar Dalam termasuk salah satu wilayah yang tergolong terisolir di Kecamatan Bangkunat. Karena itu, warga berharap agar pemerintah daerah hingga pusat dapat memberi perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah mereka.

“Jalan adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Kalau aksesnya bagus, ekonomi bisa tumbuh dan warga bisa lebih sejahtera,” tambah Dadang.

Warga berharap pembangunan jalan di Pekon Bandar Dalam dapat segera direalisasikan agar mereka bisa menikmati kenyamanan dan kemudahan transportasi seperti masyarakat di wilayah lain. Mereka percaya, pemerataan pembangunan infrastruktur adalah wujud nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*) 

Pesisir Barat, 21 Oktober 2025 – Akses jembatan yang sering rusak dan menghambat perekonomian warga menjadi keluhan utama masyarakat Pekon Siring Gading, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Warga berharap pemerintah dapat membangun jembatan permanen yang lebih layak dan kokoh.

Jembatan gantung sepanjang 25 meter di Pekon Siring Gading menjadi akses vital bagi lebih dari 1.500 warga, termasuk tiga desa sekitar yang menggunakannya untuk menuju kebun maupun aktivitas antarpekon. Sejak awal dibangun secara swadaya, warga rutin melakukan gotong royong setiap tahun untuk melakukan perawatan, meski hanya menggunakan bahan seadanya seperti bambu dan kayu.

Karena hanya mengandalkan dana swadaya, jembatan ini kerap mengalami kerusakan, terutama saat musim hujan dan banjir datang. Aliran air yang deras sering menghancurkan konstruksi jembatan yang terbuat dari kayu, sehingga setiap kali rusak, warga harus kembali bergotong royong membangun ulang agar akses tidak terputus total.

Keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa belum mampu membangun jembatan secara permanen. Dana desa yang diterima setiap tahun memiliki alokasi dan peruntukan tersendiri, sehingga belum cukup untuk proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jembatan.

Peratin Pekon Siring Gading, Rohman Al Fakir, mengatakan bahwa pembangunan jembatan gantung menjadi harapan besar bagi seluruh warga mengingat perannya yang sangat penting bagi aktivitas masyarakat. Pemerintah desa, kata dia, selama ini hanya dapat memberikan dukungan terbatas dalam bentuk tenaga dan bahan seadanya, namun belum mampu mewujudkan jembatan yang kokoh dan tahan lama.

"Kami berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat menyalurkan bantuan melalui program infrastruktur desa terisolir, mengingat kondisi Pekon Siring Gading masih termasuk wilayah 3T yang sulit diakses dan jarang mendapat perhatian," ucap Rohman. 

Sementara itu, warga setempat Suhendra mengatakan dirinya melewati jembatan tersebut setiap hari untuk beraktivitas ke kebun maupun ke desa tetangga. Saat jembatan mengalami kerusakan, akses warga terputus total sehingga menghambat aktivitas ekonomi.

"Saya bersama warga lainnya berharap pemerintah dapat segera membangun jembatan permanen agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman, terutama saat musim hujan tiba," harap Suhendra. (*)

Pesisir Barat, 19 Oktober 2025 – Dalam rangka menyukseskan surat edaran Bupati Pesisir Barat tentang pelaksanaan Jumat Bersih, Pemerintah Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, secara rutin menggelar kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar.

Kegiatan ini dilaksanakan secara bergantian di lima pemangku wilayah yang ada di Pekon Biha, dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat setempat. Seperti halnya pada Jumat (17/10), warga bersama aparatur pekon bergotong royong membersihkan area balai desa. Suasana kekompakan dan antusiasme warga tampak mewarnai kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Peratin Pekon Biha, Rizkon Al-Huda, menjelaskan bahwa kegiatan gotong royong ini tidak hanya dalam rangka menjalankan instruksi bupati, tetapi juga bagian dari upaya rutin pemerintah pekon dalam menjaga kekompakan masyarakat dan kebersihan lingkungan.

Menurutnya, menjaga lingkungan yang bersih dapat mencegah berbagai penyakit akibat lingkungan kotor dan kumuh, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut.

“Gotong royong yang kami lakukan juga merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Dengan lingkungan yang bersih, anak-anak dan ibu hamil bisa terhindar dari penyakit seperti diare dan cacingan,” ujar Rizkon Al-Huda, Peratin Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan.

Rizkon menambahkan, melalui kegiatan rutin Jumat Bersih ini diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan, sehingga kesehatan warga dapat terjaga dan risiko penyebaran penyakit dapat ditekan. (*)

Pesisir Barat, 17 Oktober 2025 – Dalam upaya mendukung Asta Cita Presiden terkait pemenuhan ketahanan pangan lokal, Pemerintah Pekon Lemong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, melaksanakan program pengembangan usaha ayam petelur bekerja sama dengan BUMDes Muloh Tungga.

Program ini menjadi langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan telur bagi 3.700 warga Pekon Lemong sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sebanyak seribu ekor ayam petelur telah disiapkan dalam program tersebut dengan menggunakan 20 persen alokasi Dana Desa tahun anggaran 2025. Hingga kini, progres pembangunan mencapai 80 persen dan tinggal menunggu penyerahan ayam dari pihak perusahaan. Usaha ini ditargetkan mulai beroperasi pada November mendatang.

Peratin Pekon Lemong, Sumar Winata, menjelaskan bahwa usaha ayam petelur dipilih karena selama ini kebutuhan telur masyarakat masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ia optimistis program ini akan berhasil karena telah direncanakan secara matang oleh pemerintah pekon bersama BUMDes serta memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat.

“Usaha ayam petelur ini kami pilih karena kebutuhan telur di tengah masyarakat cukup tinggi, sementara pasokannya selama ini masih bergantung dari luar daerah. Kami yakin program ini akan sukses karena sudah kami persiapkan dengan matang bersama pihak BUMDes,” kata Sumar. 

Sementara itu, Ketua BUMDes Muloh Tungga, Muzannur, menuturkan bahwa pihaknya siap mengelola unit usaha tersebut secara profesional agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi warga.

“BUMDes Muloh Tungga akan mengelola usaha ini dengan penuh tanggung jawab. Kami berharap usaha ayam petelur ini dapat menjadi sumber pendapatan baru dan memperkuat ekonomi masyarakat Pekon Lemong,” ujar Muzzannur

Lebih lanjut, Sumar menambahkan bahwa untuk mendukung keberhasilan program ini, pihaknya berharap Pemerintah Daerah turut membantu pembangunan akses jalan di Pemangku Lima dan Enam—lokasi unit usaha ayam petelur tersebut berada. Saat ini, kondisi jalan di wilayah itu masih berupa tanah liat dan sering menyulitkan aktivitas warga, terutama pada musim hujan.

Jalan tersebut juga menjadi akses utama bagi lebih dari 700 penduduk serta digunakan oleh anak-anak menuju sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Pekon Lemong berharap adanya perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah agar pembangunan jalan segera direalisasikan demi memperlancar mobilitas dan aktivitas masyarakat. (*)

Jakarta, 16 September 2025 – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan audiensi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) di Jakarta, dalam rangka membahas upaya peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Pesisir Barat. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenkes RI tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, hadir langsung Bupati Pesisir Barat, didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pesisir Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta perhatian Kementerian Kesehatan terhadap kemajuan sektor kesehatan di daerahnya. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan pesisir.

“Kabupaten Pesisir Barat masih menghadapi tantangan dalam pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan. Kami berharap adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk penguatan infrastruktur kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta percepatan pembangunan rumah sakit daerah yang representatif bagi masyarakat kami,” ujar Bupati.

Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan berbasis primer.

“Kami berharap adanya kebijakan afirmatif bagi daerah dengan karakter geografis seperti Pesisir Barat agar distribusi tenaga kesehatan lebih merata dan masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan dasar,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin menyambut baik aspirasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan menyatakan kesiapan Kemenkes untuk memberikan dukungan sesuai kebutuhan daerah. Ia menegaskan bahwa peningkatan fasilitas kesehatan dan penguatan layanan berbasis masyarakat akan menjadi fokus dalam kerja sama ke depan.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam mempererat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sekaligus wujud komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Pesisir Barat. (*)

Pesisir Barat, 16 Oktober 2025 — Lebih dari sepuluh ribu jiwa yang tinggal di wilayah Way Haru, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, hingga kini masih hidup dalam keterisolasian. Tidak adanya akses jalan yang layak dan belum tersambungnya aliran listrik membuat potret kehidupan warga di kawasan ini seperti Indonesia sebelum menikmati manisnya kemerdekaan.

Empat pekon di wilayah Way Haru seakan menjadi titik yang terlupakan dari peta pembangunan. Untuk mencapai daerah ini, warga harus menempuh perjalanan sejauh 16 kilometer melewati jalan tanah liat, medan terjal, lima muara sungai, hingga laut yang ganas. Saat musim hujan, perjalanan ekstrem ini bahkan bisa memakan waktu hingga enam jam.

Kendaraan standar pun tak lagi bisa digunakan. Satu-satunya pilihan hanyalah gerobak sapi dan motor modifikasi yang menjadi alat transportasi utama untuk membawa barang maupun hasil pertanian.

Menurut Rudiansyah, aparatur Pekon Way Haru, sejak pembukaan badan jalan pada tahun 2018, tidak ada kelanjutan pembangunan hingga saat ini. Akibatnya, harga kebutuhan pokok menjadi sangat mahal.

“Harga gas elpiji bisa mencapai Rp75 ribu per kilogram saat musim hujan. Bahkan untuk satu buah kelapa yang dijual Rp4 ribu, ongkos angkutnya bisa lebih dari setengah harga jualnya,” ungkap Rudiansyah.

Kondisi warga semakin memprihatinkan karena hingga kini belum ada jaringan listrik yang masuk ke wilayah tersebut. Warga hidup dalam gelap, tanpa penerangan, di tengah keterbatasan yang seolah tak berujung.

Sementara itu, Ketut Arte, warga Way Haru yang telah tinggal lebih dari 20 tahun, mengaku belum pernah merasakan fasilitas infrastruktur yang layak.

“Tinggal di sini sangat sulit. Untuk bertahan saja sudah susah, apalagi untuk hidup sejahtera. Tapi kami tidak punya pilihan lain, hanya bisa berharap ada perhatian dari pemerintah,” ujarnya dengan nada penuh harap.

Warga Way Haru kini menanti perhatian nyata dari pemerintah agar bisa merasakan kehidupan yang layak seperti masyarakat lain di penjuru negeri. (*)

Pesisir Barat, 15 Oktober 2025 – Antusiasme masyarakat di wilayah terisolir Marga Belimbing, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, tak terbendung saat Pemerintahan Pekon Way Tias melaksanakan pengukuran lahan calon lokasi pembangunan dapur umum untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto di wilayah ini dan disambut penuh harapan oleh warga setempat.

Dari tokoh adat hingga tokoh masyarakat turun langsung menyaksikan proses pengukuran lokasi dapur umum yang berada di Pekon Way Tias—salah satu dari empat pekon di wilayah Marga Belimbing yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Lampung. Empat pekon tersebut meliputi Way Haru, Way Tias, Siring Gading, dan Bandar Dalam, yang selama ini dikenal sulit dijangkau karena kondisi geografisnya yang berat dan akses jalan yang terbatas.

Penjabat Peratin Pekon Way Tias, Muhari Suhendra, menjelaskan bahwa program MBG menjadi angin segar bagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Menurutnya, masyarakat di empat pekon tersebut selama ini menghadapi banyak kendala, mulai dari akses jalan yang sulit, minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga terbatasnya lapangan pekerjaan.

“Program MBG ini benar-benar sangat dinantikan masyarakat kami. Di wilayah Marga Belimbing, ada empat pekon yang selama ini terisolir: Way Haru, Way Tias, Siring Gading, dan Bandar Dalam. Jalan menuju ke sana sebagian besar masih berupa tanah liat, sangat sulit dilalui terutama saat musim hujan. Fasilitas umum seperti listrik dan layanan kesehatan juga masih terbatas. Karena itu, program MBG diharapkan dapat menjadi langkah awal perbaikan kualitas hidup masyarakat kami,” ujar Muhari Suhendra, Pj. Peratin Way Tias.

Muhari menambahkan, selain berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, program MBG juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Dengan begitu, program ini tidak hanya memperkuat kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

“Kami berharap pembangunan dapur umum ini segera terealisasi. Setidaknya ada seribu siswa dari wilayah kami yang akan menerima manfaat langsung dari program ini. Dengan asupan gizi yang baik, mereka bisa tumbuh sehat dan siap bersaing untuk masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Bathoni Raup, menyampaikan rasa syukur dan kegembiraannya atas rencana pelaksanaan program tersebut. Ia menilai, empat pekon di Marga Belimbing yang selama ini menghadapi banyak keterbatasan kini mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah.

“Kami sangat bersyukur dengan hadirnya program MBG. Ini bukan hanya tentang makan bergizi, tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat kami. Dapur umum yang akan dibangun di Way Tias diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga secara langsung,” ungkap Bathoni Raup, tokoh masyarakat setempat.

Masyarakat berharap, pembangunan dapur umum dan pelaksanaan program MBG dapat segera dilaksanakan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga di empat pekon terisolir Marga Belimbing, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat. (*)