Pesisir Barat, 22 Oktober 2025 — Harapan besar disampaikan warga Pekon Bandar Dalam, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, agar pemerintah segera memperhatikan kondisi jalan utama di wilayah mereka. Hingga kini, jalan yang menjadi akses vital bagi ribuan warga tersebut masih dalam keadaan rusak parah dan berlumpur.

Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi jalan yang memprihatinkan. Sejak berdirinya pekon ini pada tahun 1980-an, ruas jalan utama belum pernah mendapatkan pembangunan berarti. Saat musim hujan, jalan menjadi licin dan berlumpur hingga sulit dilalui kendaraan. Tak jarang, warga terpaksa memodifikasi sepeda motor mereka agar bisa menembus lumpur, meski dengan risiko terjebak atau tergelincir di tengah perjalanan.

Kondisi tersebut tak hanya menghambat aktivitas ekonomi warga, tetapi juga menyulitkan akses pendidikan dan kesehatan. Anak-anak sekolah sering kali harus berjalan kaki melewati jalan becek, sementara warga yang sakit kesulitan mendapatkan pertolongan cepat karena sulitnya transportasi masuk ke pekon.

Aparatur Pemerintahan Pekon Bandar Dalam, Dadang Suganda, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali mengajukan permohonan pembangunan jalan kepada pemerintah daerah maupun provinsi. Namun hingga kini, belum ada realisasi yang dirasakan masyarakat.

“Kami sudah beberapa kali mengusulkan pembangunan jalan ini melalui berbagai program, tapi belum pernah terealisasi. Sementara dana desa yang kami miliki sangat terbatas, tidak cukup untuk membangun jalan sepanjang akses utama ini,” ujar Dadang.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 2.500 jiwa, Pekon Bandar Dalam termasuk salah satu wilayah yang tergolong terisolir di Kecamatan Bangkunat. Karena itu, warga berharap agar pemerintah daerah hingga pusat dapat memberi perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah mereka.

“Jalan adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Kalau aksesnya bagus, ekonomi bisa tumbuh dan warga bisa lebih sejahtera,” tambah Dadang.

Warga berharap pembangunan jalan di Pekon Bandar Dalam dapat segera direalisasikan agar mereka bisa menikmati kenyamanan dan kemudahan transportasi seperti masyarakat di wilayah lain. Mereka percaya, pemerataan pembangunan infrastruktur adalah wujud nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*) 

Pesisir Barat, 21 Oktober 2025 – Akses jembatan yang sering rusak dan menghambat perekonomian warga menjadi keluhan utama masyarakat Pekon Siring Gading, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Warga berharap pemerintah dapat membangun jembatan permanen yang lebih layak dan kokoh.

Jembatan gantung sepanjang 25 meter di Pekon Siring Gading menjadi akses vital bagi lebih dari 1.500 warga, termasuk tiga desa sekitar yang menggunakannya untuk menuju kebun maupun aktivitas antarpekon. Sejak awal dibangun secara swadaya, warga rutin melakukan gotong royong setiap tahun untuk melakukan perawatan, meski hanya menggunakan bahan seadanya seperti bambu dan kayu.

Karena hanya mengandalkan dana swadaya, jembatan ini kerap mengalami kerusakan, terutama saat musim hujan dan banjir datang. Aliran air yang deras sering menghancurkan konstruksi jembatan yang terbuat dari kayu, sehingga setiap kali rusak, warga harus kembali bergotong royong membangun ulang agar akses tidak terputus total.

Keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa belum mampu membangun jembatan secara permanen. Dana desa yang diterima setiap tahun memiliki alokasi dan peruntukan tersendiri, sehingga belum cukup untuk proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jembatan.

Peratin Pekon Siring Gading, Rohman Al Fakir, mengatakan bahwa pembangunan jembatan gantung menjadi harapan besar bagi seluruh warga mengingat perannya yang sangat penting bagi aktivitas masyarakat. Pemerintah desa, kata dia, selama ini hanya dapat memberikan dukungan terbatas dalam bentuk tenaga dan bahan seadanya, namun belum mampu mewujudkan jembatan yang kokoh dan tahan lama.

"Kami berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat menyalurkan bantuan melalui program infrastruktur desa terisolir, mengingat kondisi Pekon Siring Gading masih termasuk wilayah 3T yang sulit diakses dan jarang mendapat perhatian," ucap Rohman. 

Sementara itu, warga setempat Suhendra mengatakan dirinya melewati jembatan tersebut setiap hari untuk beraktivitas ke kebun maupun ke desa tetangga. Saat jembatan mengalami kerusakan, akses warga terputus total sehingga menghambat aktivitas ekonomi.

"Saya bersama warga lainnya berharap pemerintah dapat segera membangun jembatan permanen agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman, terutama saat musim hujan tiba," harap Suhendra. (*)

Pesisir Barat, 19 Oktober 2025 – Dalam rangka menyukseskan surat edaran Bupati Pesisir Barat tentang pelaksanaan Jumat Bersih, Pemerintah Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, secara rutin menggelar kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar.

Kegiatan ini dilaksanakan secara bergantian di lima pemangku wilayah yang ada di Pekon Biha, dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat setempat. Seperti halnya pada Jumat (17/10), warga bersama aparatur pekon bergotong royong membersihkan area balai desa. Suasana kekompakan dan antusiasme warga tampak mewarnai kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Peratin Pekon Biha, Rizkon Al-Huda, menjelaskan bahwa kegiatan gotong royong ini tidak hanya dalam rangka menjalankan instruksi bupati, tetapi juga bagian dari upaya rutin pemerintah pekon dalam menjaga kekompakan masyarakat dan kebersihan lingkungan.

Menurutnya, menjaga lingkungan yang bersih dapat mencegah berbagai penyakit akibat lingkungan kotor dan kumuh, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut.

“Gotong royong yang kami lakukan juga merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Dengan lingkungan yang bersih, anak-anak dan ibu hamil bisa terhindar dari penyakit seperti diare dan cacingan,” ujar Rizkon Al-Huda, Peratin Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan.

Rizkon menambahkan, melalui kegiatan rutin Jumat Bersih ini diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan, sehingga kesehatan warga dapat terjaga dan risiko penyebaran penyakit dapat ditekan. (*)

Pesisir Barat, 17 Oktober 2025 – Dalam upaya mendukung Asta Cita Presiden terkait pemenuhan ketahanan pangan lokal, Pemerintah Pekon Lemong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, melaksanakan program pengembangan usaha ayam petelur bekerja sama dengan BUMDes Muloh Tungga.

Program ini menjadi langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan telur bagi 3.700 warga Pekon Lemong sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sebanyak seribu ekor ayam petelur telah disiapkan dalam program tersebut dengan menggunakan 20 persen alokasi Dana Desa tahun anggaran 2025. Hingga kini, progres pembangunan mencapai 80 persen dan tinggal menunggu penyerahan ayam dari pihak perusahaan. Usaha ini ditargetkan mulai beroperasi pada November mendatang.

Peratin Pekon Lemong, Sumar Winata, menjelaskan bahwa usaha ayam petelur dipilih karena selama ini kebutuhan telur masyarakat masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ia optimistis program ini akan berhasil karena telah direncanakan secara matang oleh pemerintah pekon bersama BUMDes serta memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat.

“Usaha ayam petelur ini kami pilih karena kebutuhan telur di tengah masyarakat cukup tinggi, sementara pasokannya selama ini masih bergantung dari luar daerah. Kami yakin program ini akan sukses karena sudah kami persiapkan dengan matang bersama pihak BUMDes,” kata Sumar. 

Sementara itu, Ketua BUMDes Muloh Tungga, Muzannur, menuturkan bahwa pihaknya siap mengelola unit usaha tersebut secara profesional agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi warga.

“BUMDes Muloh Tungga akan mengelola usaha ini dengan penuh tanggung jawab. Kami berharap usaha ayam petelur ini dapat menjadi sumber pendapatan baru dan memperkuat ekonomi masyarakat Pekon Lemong,” ujar Muzzannur

Lebih lanjut, Sumar menambahkan bahwa untuk mendukung keberhasilan program ini, pihaknya berharap Pemerintah Daerah turut membantu pembangunan akses jalan di Pemangku Lima dan Enam—lokasi unit usaha ayam petelur tersebut berada. Saat ini, kondisi jalan di wilayah itu masih berupa tanah liat dan sering menyulitkan aktivitas warga, terutama pada musim hujan.

Jalan tersebut juga menjadi akses utama bagi lebih dari 700 penduduk serta digunakan oleh anak-anak menuju sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Pekon Lemong berharap adanya perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah agar pembangunan jalan segera direalisasikan demi memperlancar mobilitas dan aktivitas masyarakat. (*)

Jakarta, 16 September 2025 – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan audiensi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) di Jakarta, dalam rangka membahas upaya peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Pesisir Barat. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenkes RI tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, hadir langsung Bupati Pesisir Barat, didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pesisir Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta perhatian Kementerian Kesehatan terhadap kemajuan sektor kesehatan di daerahnya. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan pesisir.

“Kabupaten Pesisir Barat masih menghadapi tantangan dalam pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan. Kami berharap adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk penguatan infrastruktur kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta percepatan pembangunan rumah sakit daerah yang representatif bagi masyarakat kami,” ujar Bupati.

Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan berbasis primer.

“Kami berharap adanya kebijakan afirmatif bagi daerah dengan karakter geografis seperti Pesisir Barat agar distribusi tenaga kesehatan lebih merata dan masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan dasar,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin menyambut baik aspirasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan menyatakan kesiapan Kemenkes untuk memberikan dukungan sesuai kebutuhan daerah. Ia menegaskan bahwa peningkatan fasilitas kesehatan dan penguatan layanan berbasis masyarakat akan menjadi fokus dalam kerja sama ke depan.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam mempererat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sekaligus wujud komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Pesisir Barat. (*)

Pesisir Barat, 16 Oktober 2025 — Lebih dari sepuluh ribu jiwa yang tinggal di wilayah Way Haru, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, hingga kini masih hidup dalam keterisolasian. Tidak adanya akses jalan yang layak dan belum tersambungnya aliran listrik membuat potret kehidupan warga di kawasan ini seperti Indonesia sebelum menikmati manisnya kemerdekaan.

Empat pekon di wilayah Way Haru seakan menjadi titik yang terlupakan dari peta pembangunan. Untuk mencapai daerah ini, warga harus menempuh perjalanan sejauh 16 kilometer melewati jalan tanah liat, medan terjal, lima muara sungai, hingga laut yang ganas. Saat musim hujan, perjalanan ekstrem ini bahkan bisa memakan waktu hingga enam jam.

Kendaraan standar pun tak lagi bisa digunakan. Satu-satunya pilihan hanyalah gerobak sapi dan motor modifikasi yang menjadi alat transportasi utama untuk membawa barang maupun hasil pertanian.

Menurut Rudiansyah, aparatur Pekon Way Haru, sejak pembukaan badan jalan pada tahun 2018, tidak ada kelanjutan pembangunan hingga saat ini. Akibatnya, harga kebutuhan pokok menjadi sangat mahal.

“Harga gas elpiji bisa mencapai Rp75 ribu per kilogram saat musim hujan. Bahkan untuk satu buah kelapa yang dijual Rp4 ribu, ongkos angkutnya bisa lebih dari setengah harga jualnya,” ungkap Rudiansyah.

Kondisi warga semakin memprihatinkan karena hingga kini belum ada jaringan listrik yang masuk ke wilayah tersebut. Warga hidup dalam gelap, tanpa penerangan, di tengah keterbatasan yang seolah tak berujung.

Sementara itu, Ketut Arte, warga Way Haru yang telah tinggal lebih dari 20 tahun, mengaku belum pernah merasakan fasilitas infrastruktur yang layak.

“Tinggal di sini sangat sulit. Untuk bertahan saja sudah susah, apalagi untuk hidup sejahtera. Tapi kami tidak punya pilihan lain, hanya bisa berharap ada perhatian dari pemerintah,” ujarnya dengan nada penuh harap.

Warga Way Haru kini menanti perhatian nyata dari pemerintah agar bisa merasakan kehidupan yang layak seperti masyarakat lain di penjuru negeri. (*)

Pesisir Barat, 15 Oktober 2025 – Antusiasme masyarakat di wilayah terisolir Marga Belimbing, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, tak terbendung saat Pemerintahan Pekon Way Tias melaksanakan pengukuran lahan calon lokasi pembangunan dapur umum untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto di wilayah ini dan disambut penuh harapan oleh warga setempat.

Dari tokoh adat hingga tokoh masyarakat turun langsung menyaksikan proses pengukuran lokasi dapur umum yang berada di Pekon Way Tias—salah satu dari empat pekon di wilayah Marga Belimbing yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Lampung. Empat pekon tersebut meliputi Way Haru, Way Tias, Siring Gading, dan Bandar Dalam, yang selama ini dikenal sulit dijangkau karena kondisi geografisnya yang berat dan akses jalan yang terbatas.

Penjabat Peratin Pekon Way Tias, Muhari Suhendra, menjelaskan bahwa program MBG menjadi angin segar bagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Menurutnya, masyarakat di empat pekon tersebut selama ini menghadapi banyak kendala, mulai dari akses jalan yang sulit, minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga terbatasnya lapangan pekerjaan.

“Program MBG ini benar-benar sangat dinantikan masyarakat kami. Di wilayah Marga Belimbing, ada empat pekon yang selama ini terisolir: Way Haru, Way Tias, Siring Gading, dan Bandar Dalam. Jalan menuju ke sana sebagian besar masih berupa tanah liat, sangat sulit dilalui terutama saat musim hujan. Fasilitas umum seperti listrik dan layanan kesehatan juga masih terbatas. Karena itu, program MBG diharapkan dapat menjadi langkah awal perbaikan kualitas hidup masyarakat kami,” ujar Muhari Suhendra, Pj. Peratin Way Tias.

Muhari menambahkan, selain berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, program MBG juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Dengan begitu, program ini tidak hanya memperkuat kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

“Kami berharap pembangunan dapur umum ini segera terealisasi. Setidaknya ada seribu siswa dari wilayah kami yang akan menerima manfaat langsung dari program ini. Dengan asupan gizi yang baik, mereka bisa tumbuh sehat dan siap bersaing untuk masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Bathoni Raup, menyampaikan rasa syukur dan kegembiraannya atas rencana pelaksanaan program tersebut. Ia menilai, empat pekon di Marga Belimbing yang selama ini menghadapi banyak keterbatasan kini mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah.

“Kami sangat bersyukur dengan hadirnya program MBG. Ini bukan hanya tentang makan bergizi, tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat kami. Dapur umum yang akan dibangun di Way Tias diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga secara langsung,” ungkap Bathoni Raup, tokoh masyarakat setempat.

Masyarakat berharap, pembangunan dapur umum dan pelaksanaan program MBG dapat segera dilaksanakan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga di empat pekon terisolir Marga Belimbing, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat. (*)

Pesisir Barat, 14 Oktober 2025– Pemerintah Pekon Lok, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur desa. Pada tahun 2025 ini, pemerintah setempat melaksanakan pembangunan dua ruas jalan latasir dengan panjang masing-masing 115 meter dan 114 meter serta lebar lebih dari dua meter.

Sebelumnya, jalan di lokasi tersebut masih berupa rabat beton yang kerap rusak dan licin akibat lumut, sehingga menyulitkan warga dalam beraktivitas, terutama saat menuju lahan pertanian. Kondisi ini sempat berdampak pada menurunnya produktivitas sektor pertanian di wilayah setempat.

Peratin Pekon Lok, Andika Prasatia, menjelaskan bahwa pembangunan jalan latasir ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa untuk mempermudah akses warga serta mendukung program nasional di bidang pertanian.

“Dengan adanya pembangunan jalan latasir ini, masyarakat kini lebih mudah menuju lahan pertanian dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, jalan ini juga menjadi penghubung antar dua desa di luar Pekon Lok,” ujar Andika Prasatia.

Sementara itu, salah satu warga, Heri Siswanto, mengaku bersyukur atas pembangunan tersebut. Ia menyebut, sebelum diperbaiki, jalan di wilayah itu sering licin dan kerap menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan.

“Sekarang kami tidak lagi kesulitan menuju kebun maupun ke desa sekitar. Semoga pembangunan seperti ini terus dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat,” harap Heri.

Dengan adanya infrastruktur jalan yang lebih baik, warga Pekon Lok kini memiliki akses yang lebih lancar untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pertanian, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pesisir barat Lampung. (*) 

Pesisir Barat, 13 Oktober 2025 – Pemerintah Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat terus menunjukkan komitmennya dalam membangun dan memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Sejumlah program prioritas telah direalisasikan secara merata di berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga ketahanan pangan.

Di bidang infrastruktur, pemerintah pekon telah melaksanakan rehabilitasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pembuatan taman pekon, pembangunan gapura desa, pembangunan lapangan badminton, serta pemasangan penerangan jalan umum (PJU) sebanyak lima unit. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. 

Sementara di bidang pemberdayaan masyarakat, Pekon Tanjung Jati rutin menggelar Posyandu bayi, balita, dan lansia setiap bulan sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan warga. Selain itu, pemerintah pekon juga membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pekon, menyediakan perahu bagi nelayan, serta mendirikan Koperasi Merah Putih yang berfungsi sebagai wadah ekonomi kerakyatan guna memperkuat kemandirian finansial masyarakat.

Program ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama tahun ini. Melalui program ini, pemerintah pekon mengembangkan budidaya ikan nila sebanyak 20.500 ekor yang dikelola dengan delapan unit kolam bioflok. Upaya tersebut tidak hanya mendukung ketersediaan pangan lokal, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar, sehingga mampu mendorong peningkatan pendapatan warga.

Tak hanya itu, untuk menjaga kesejahteraan sosial masyarakat, pemerintah pekon juga telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada 19 keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya beli warga desa.

Dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia, Pekon Tanjung Jati turut menjalin kerja sama dengan Universitas Lampung di bidang pemberdayaan, pendidikan, dan pelatihan masyarakat. Selain itu, kerja sama dengan Kantor Wilayah Hukum juga terus dijalankan untuk memperkuat fungsi Posbakum Pekon sebagai lembaga pendampingan hukum dan penyelesaian permasalahan warga secara bijak dan berkeadilan.

Peratin Pekon Tanjung Jati, Hartoni, menyampaikan bahwa seluruh program yang dijalankan merupakan wujud nyata komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap seluruh program ini dapat memperkuat pembangunan desa secara berkelanjutan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Pekon Tanjung Jati ke arah yang lebih maju,” ujar Hartoni.

Dengan realisasi dana desa yang tepat sasaran dan berkelanjutan, Pekon Tanjung Jati optimistis mampu menjadi contoh desa mandiri yang tumbuh dari semangat gotong royong dan kemandirian masyarakatnya. (*)

Pesisir Barat, 09 Oktober 2025 – Pemerintah Pekon Suka Negara, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, meresmikan pembangunan jalan rabat beton jalan usaha tani di Dusun Simpang Tanjar. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Peratin Suka Negara, Matsum.

Pembangunan jalan sepanjang 342 meter dengan lebar tiga meter ini dibiayai melalui Dana Desa Tahun 2025. Program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pekon dalam meningkatkan kesejahteraan para petani.

Jalan usaha tani ini dibangun untuk mempermudah akses pertanian dan memperlancar pengangkutan hasil panen seperti kelapa, kelapa sawit, jagung, pepaya, dan semangka. Selain itu, jalan tersebut juga berfungsi sebagai penghubung antarpermukiman warga di Dusun Simpang Tanjar.

Peratin Pekon Suka Negara, Matsum, menyampaikan bahwa pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani sekaligus mengurangi biaya angkut hasil pertanian. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan selama proses pembangunan berlangsung.

“Kini manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Akses ke lahan pertanian jauh lebih mudah, dan hasil panen bisa dibawa dengan cepat,” ujar Matsum.

Sementara itu, salah satu warga Dusun Simpang Tanjar, Selamet Ariyanto, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian pemerintah pekon terhadap kebutuhan warga.

“Sebelum dibangun, jalan ini rusak parah dan sulit dilalui. Sekarang sudah bagus dan biaya angkut hasil pertanian jadi lebih ringan,” tuturnya.

Dengan selesainya pembangunan jalan rabat beton ini, warga berharap kegiatan pertanian di wilayah tersebut semakin lancar dan ekonomi masyarakat kian meningkat. (*)

Pesisir Barat, 10 Oktober 2025 – Kondisi talud di Pekon Labuhan, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, saat ini semakin memprihatinkan. Talud sepanjang satu kilometer mengalami kerusakan parah akibat terus dihantam abrasi dan gelombang pasang yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Sedikitnya 75 rumah warga terdampak, termasuk fasilitas umum seperti Puskesmas, masjid, dan dua tempat pemakaman umum yang ikut rusak diterjang air laut. Abrasi juga menyebabkan lahan perkebunan warga tergerus, pohon kelapa tumbang, bahkan sebagian makam hilang terbawa ombak.

Peratin Pekon Labuhan, Arzak, mengungkapkan bahwa kondisi ini telah berlangsung selama tiga tahun terakhir. Namun hingga kini, belum ada perbaikan maupun pembangunan tambahan talud karena keterbatasan anggaran desa. Menurutnya, pembangunan talud membutuhkan biaya besar yang tidak dapat ditanggung oleh dana desa.

“Kami sangat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat untuk segera melakukan pembangunan talud, agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar, termasuk kerusakan pada fasilitas kesehatan satu-satunya di pulau ini,” ujar Arzak.

Sementara itu, salah satu warga setempat, Ade Yosa, mengaku semakin khawatir dengan kondisi abrasi yang kian mendekati pemukiman, terutama saat cuaca buruk dan air laut pasang.

“Kami berharap pemerintah segera turun tangan sebelum abrasi ini menimbulkan kerusakan yang lebih parah,” tutur Ade Yosa.

Kondisi ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar segera mengambil langkah konkret dalam penanganan abrasi di wilayah pesisir, demi melindungi keselamatan warga dan keberlangsungan fasilitas umum di Pulau Pisang. (*) 

Pesisir Barat – Pemerintah Pekon Bandar Dalam, Kecamatan Pulau Pisang, terus berupaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan aktivitas warga di malam hari. Melalui program pembangunan tahun 2025, pemerintah pekon merealisasikan pemasangan tiga unit lampu jalan yang dijadwalkan rampung pada bulan November mendatang.

Pembangunan ini merupakan lanjutan dari pemasangan lima titik lampu jalan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Sebelum adanya penerangan, kondisi jalan di wilayah Pekon Bandar Dalam terbilang gelap karena dikelilingi area perkebunan, sehingga kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas saat malam hari.

Sekretaris Desa Pekon Bandar Dalam, Mefi Jadmiko, mengatakan pembangunan ini merupakan bentuk tanggapan pemerintah desa terhadap keluhan masyarakat sekaligus upaya mendukung kawasan Pulau Pisang sebagai destinasi wisata.

“Pembangunan fasilitas publik seperti lampu jalan diharapkan dapat meningkatkan keselamatan warga serta memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang melintas di malam hari,” ujar Mefi Jadmiko, Sekretaris Desa Pekon Bandar Dalam.

Sementara itu, warga setempat mengaku telah merasakan manfaat dari pembangunan lampu jalan tersebut. Dengan adanya penerangan, masyarakat tidak lagi takut melintasi jalan desa pada malam hari, dan angka kecelakaan pun menurun.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pekon yang telah mewujudkan harapan warga melalui pemanfaatan dana desa secara tepat sasaran,” ungkap Sukri Ahkab, salah satu warga setempat.

Pembangunan lampu jalan ini diharapkan menjadi langkah nyata pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung aktivitas masyarakat di malam hari. (*) 

Pesisir Barat, 09 Oktober 2025 - Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Pekon Sukadana, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat terus berinovasi dengan mendorong warga memanfaatkan lahan di sekitar rumah mereka. Sejak dua tahun terakhir, pemerintah pekon gencar memberikan edukasi kepada warga untuk menanam cabai jawa atau cabai jamu di pekarangan rumah, lahan tidur, hingga di sela-sela tanaman cengkeh.

Inisiatif ini kini mulai membuahkan hasil yang signifikan. Sebagian warga berhasil mengoptimalkan lahan mereka dengan menanam cabai jawa, komoditas yang dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan harga jual berkisar antara 70 ribu hingga 150 ribu rupiah per kilogram, warga bisa memperoleh tambahan penghasilan hingga empat ratus ribu rupiah setiap kali panen dalam sepekan.

Peratin Pekon Sukadana, Markoni, menjelaskan bahwa budidaya cabai jawa dipilih sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap hasil panen cengkeh yang dinilai kurang maksimal. Ia berharap, upaya tersebut dapat menjadi alternatif baru bagi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

“Budidaya cabai jawa ini kami dorong agar warga tidak hanya bergantung pada cengkeh. Hasilnya lumayan menjanjikan dan bisa membantu perekonomian keluarga,” ujar Markoni, Peratin Pekon Sukadana.

Sementara itu, salah seorang warga yang juga berprofesi sebagai nelayan, Aditya, mengaku memperoleh penghasilan tambahan dari budidaya cabai jawa. Ia menanam cabai tersebut di pekarangan rumah dengan memanfaatkan tanaman lain sebagai media perambat, tanpa memerlukan lahan khusus.

Menurut Aditya, cabai jawa tergolong mudah dibudidayakan dan mampu memberikan keuntungan dalam waktu singkat. Namun, ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan lebih lanjut berupa bantuan pupuk, pestisida, serta pelatihan bagi para petani lokal agar produksi cabai jawa dapat meningkat.

“Cabai jawa ini mudah ditanam dan cepat menghasilkan, tapi kami berharap ada bantuan pupuk dan pelatihan supaya hasilnya bisa lebih baik lagi,” ujar Aditya, petani cabai jawa sekaligus nelayan setempat. (*) 

Pesisir Barat, 08 Oktober 2025 – Pemerintah Pekon Pasar Pulau, Kecamatan Pulau Pisang, terus berupaya melindungi warganya dari ancaman abrasi dan luapan air laut. Melalui pemanfaatan Dana Desa tahun 2025, pemerintah pekon setempat membangun pagar penahan luapan air laut di sepanjang kawasan pesisir yang kerap terdampak ombak besar.

Pembangunan yang ditargetkan rampung pada November mendatang ini diharapkan dapat menahan gelombang pasang saat cuaca ekstrem yang selama ini sering menggenangi permukiman warga dan menyebabkan kerugian materiel.

Peratin Pekon Pasar Pulau, Herdi Arwansyah, mengatakan bahwa inisiatif pembangunan tersebut merupakan bentuk tanggapan atas keluhan masyarakat yang selama ini terdampak langsung luapan air laut. Menurutnya, jarak antara pemukiman dan bibir pantai kini hanya tersisa sekitar 20 meter, sehingga upaya perlindungan sangat mendesak dilakukan.

“Pembangunan pagar penahan ini kami lakukan di titik paling rawan abrasi. Ke depan, jika dana desa memadai dan kembali ada usulan masyarakat, pemerintah pekon berencana melanjutkan pembangunan di sepanjang pesisir,” ujar Herdi.

Sedikitnya 50 rumah warga yang berada di kawasan pesisir Pekon Pasar Pulau disebut terancam abrasi akibat gelombang tinggi Samudra Hindia. Dengan adanya pagar penahan ini, diharapkan dampak kerusakan dapat diminimalisir dan warga merasa lebih aman.

Salah satu warga, Edi Purna, menyambut baik langkah pemerintah pekon tersebut. Ia menuturkan bahwa sebelum pembangunan dilakukan, setiap kali gelombang pasang datang, air laut sering meluap hingga ke rumah warga dan merusak peralatan rumah tangga.

“Sekarang kami lebih tenang. Saat angin laut datang, sudah tidak takut lagi air masuk ke rumah,” kata Edi.

Masyarakat pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pekon atas perhatian dan kepeduliannya terhadap keselamatan serta kenyamanan warga di wilayah pesisir. (*) 

Pesisir Barat, 05 Oktober 2025 - Upaya Pemerintah Pekon Sukamarga Kecamatan Pulau Pisang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur desa. Tahun 2025 ini, pemerintah pekon memanfaatkan Dana Desa untuk membangun jalan latasir yang kini menjadi akses penting bagi para petani dan warga setempat.

Jalan yang sebelumnya rusak berat dan sulit dilalui, kini telah berubah menjadi jalur yang mulus dan mudah diakses. Pembangunan ini memberikan dampak nyata bagi aktivitas masyarakat, terutama bagi petani yang selama ini bergantung pada hasil perkebunan seperti cengkeh, kelapa, pisang, dan pinang.

Peratin Pekon Sukamarga, Rico Wilianwar, menjelaskan bahwa pembangunan jalan latasir tersebut merupakan salah satu prioritas utama pemerintah pekon dalam mendukung sektor pertanian.

“Dulu kondisi jalan ini sangat memprihatinkan, rusak parah dan susah dilalui, apalagi saat musim hujan. Sekarang akses ke kebun jadi lebih mudah, kendaraan bisa masuk, dan hasil panen bisa diangkut lebih cepat. Dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Rico.

Selain mempermudah mobilitas petani, jalan latasir di Pekon Sukamarga juga dimanfaatkan oleh warga umum serta pelajar yang melintasi kawasan tersebut setiap hari. Bahkan, jalan ini kini menjadi penghubung antara Pekon Sukamarga dengan dua pekon tetangga, sehingga memperlancar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Salah satu petani setempat, Friadi Agusnardi, mengaku sangat merasakan manfaat dari pembangunan ini.

“Kalau dulu kami ke kebun jarak tempuhnya jauh dan licin, apalagi pas hujan. Sekarang kendaraan sudah bisa masuk sampai ke kebun. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintahan Pekon Sukamarga atas inisiatifnya memperbaiki infrastruktur jalan untuk masyarakat, semoga jalan ini bisa jadi langkah awal petani menjemput kesejahteraan,” ungkapnya.

Dengan adanya pembangunan jalan latasir ini, masyarakat berharap perekonomian Pekon Sukamarga dapat semakin berkembang. Di tengah keterbatasan infrastruktur di wilayah Pulau Pisang, langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Dana Desa mampu memberikan perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan warga. (*)

Pesisir Barat, 03 Oktober 2025 – Pemerintah Pekon Pajar Bulan, Kecamatan Way Krui, terus berupaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik melalui pembangunan infrastruktur yang layak. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah pembangunan balai desa baru yang telah dimulai sejak tahun 2023 dan dikerjakan secara bertahap hingga tahun 2025.

Sekretaris Pekon Pajar Bulan, Aan Tono, menjelaskan bahwa pembangunan balai desa baru ini dilatarbelakangi kondisi balai desa lama yang sudah tidak layak digunakan. Melalui anggaran dana desa, pemerintah pekon bersama masyarakat sepakat untuk melanjutkan pembangunan hingga tuntas.

“Pembangunan balai desa ini merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelayanan publik yang aman dan berkualitas. Saat ini progresnya sudah mencapai 80 persen, dan diharapkan rampung pada tahun depan,” ungkap Aan.

Selain pembangunan infrastruktur pelayanan publik, pemerintah Pekon Pajar Bulan juga berkolaborasi dengan BUMDes Maju Jaya dalam mengembangkan program ketahanan pangan lokal. Sebanyak 7.000 bibit ikan lele akan dibudidayakan sebagai upaya memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat.

Ketua BUMDes Maju Jaya, Samsir Rahman, menyebut program tersebut masih dalam tahap pengerjaan. Ia berharap budidaya ikan lele ini bisa menjadi langkah awal dalam mendorong kemandirian desa.

Dengan adanya pembangunan balai desa serta program ketahanan pangan berbasis budidaya lele, pemerintah Pekon Pajar Bulan optimis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. (*) 

Pesisir Barat – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Pesisir Barat pada Selasa sore, 30 September 2025, menyebabkan banjir dan longsor di Pekon Labuhan Mandi, Kecamatan Way Krui. Banjir yang melanda Pemangku Satu terjadi begitu cepat, hingga barang berharga di sejumlah rumah dan fasilitas pendidikan Taman Kanak-kanak tidak sempat diselamatkan.

Akibat peristiwa tersebut, sedikitnya 13 rumah yang dihuni 55 warga terdampak sedangkan lima warga terpaksa mengungsi sementara meninggalkan rumah mereka yang terendam banjir cukup dalam. Menurut Yanuar, salah seorang warga terdampak, banjir terjadi sekitar pukul 14.30 WIB setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Luapan Sungai Way Gunung menggenangi permukiman dengan ketinggian air mencapai hingga dua meter. 

“Saya baru pulang dari ladang, rumah sudah terendam, tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah,” ungkapnya. Banjir mulai surut sekitar pukul 16.00 WIB, namun warga mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah.

Peratin Pekon Labuhan Mandi, Yudi Saputra, menjelaskan bahwa banjir di wilayahnya memang kerap terjadi terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Ia menyebut sebelumnya telah dibangun talud di beberapa titik aliran sungai, namun pembangunan tersebut belum mencakup seluruh tebing sungai yang rawan meluap ke pemukiman. Yudi berharap ada pembangunan lanjutan talud serta normalisasi Sungai Way Gunung agar banjir tidak kembali mengancam warga.

Selain banjir, Pekon Labuhan Mandi juga dilanda bencana longsor di enam titik sekaligus di sepanjang Jalan Lintas Liwa–Krui. Longsor dan pohon tumbang sempat menutup akses jalan sehingga menimbulkan kemacetan total hingga pukul 19.30 WIB. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Yudi menambahkan, dengan seringnya bencana melanda daerahnya, pemerintah diharapkan benar-benar memberikan perhatian khusus melalui langkah mitigasi dan pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana. Menurutnya keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. (*)

Pesisir Barat – Dalam mendukung program pemerintah menciptakan kemandirian pangan lokal, Pekon Bambang, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, mengalokasikan 20 persen Dana Desa tahun 2025 untuk program ketahanan pangan. Dana tersebut diwujudkan dalam bentuk usaha pemeliharaan kambing etawa melalui kerja sama dengan BUMDes Mulya Abadi.

Sebanyak 23 ekor kambing etawa dipelihara dengan sistem pembesaran. Program ini ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan daging warga, menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus meningkatkan perekonomian desa.

 Untuk menjamin ketersediaan pakan, masyarakat juga menanam rumput hijau secara mandiri. Upaya ini tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga menjaga kualitas nutrisi ternak agar tumbuh sehat dan produktif.

Sekretaris Pekon Bambang, Darwin B., menyebutkan usaha peternakan kambing etawa diharapkan bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi desa sekaligus menjamin kemandirian pangan masyarakat.

“Kami yakin program ini dapat menjamin ketersediaan protein hewani bagi warga dengan menyediakan daging berkualitas untuk dikonsumsi,” ujar Darwin B.

Sementara itu, Bendahara BUMDes Mulya Abadi, Zenni, menilai pemilihan kambing etawa sebagai program ketahanan pangan sangat tepat. Menurutnya, selain memiliki nilai jual tinggi, pemeliharaan ternak jenis ini juga cukup mudah sehingga peluang keberhasilannya signifikan.

“Kami bertekad menjadikan usaha pembesaran kambing etawa ini berkelanjutan agar dapat mendukung ketahanan pangan desa sekaligus menambah pendapatan warga,” jelas Zenni.

Program ketahanan pangan berbasis ternak ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemandirian desa di bidang pangan. (*)

Pesisir Barat, 29 September – Pemerintah Pekon Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat, mulai merealisasikan program ketahanan pangan melalui usaha ternak sapi dengan skema penggemukan. Program ini dijalankan bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Jaya sebagai langkah strategis untuk menciptakan ketersediaan daging yang memadai bagi masyarakat sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan nasional.

Melalui program ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan langsung dalam pengelolaan dan pemeliharaan sapi. Dengan begitu, terbuka peluang kerja baru yang diharapkan mampu memberikan pendapatan tambahan serta meningkatkan perekonomian warga.

Peratin Pekon Gedung Cahya Kuningan, Paizal Hakim, menjelaskan bahwa program ternak sapi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan kemandirian pangan lokal, sehingga desa tidak lagi bergantung pada pasokan sapi impor. Ia menambahkan, pihaknya juga telah menyediakan lahan khusus yang ditanami rumput bombaka sebagai pakan ternak. Langkah ini dilakukan agar unit usaha BUMDes dapat berjalan berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Ketua BUMDes Harapan Jaya, Reza Armada, juga menegaskan bahwa pengelolaan program ini akan dijalankan secara profesional dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah desa dan warga menjadi kunci utama keberhasilan usaha peternakan tersebut.

Tidak hanya fokus pada sektor pangan, pada tahun ini Pemerintah Pekon Gedung Cahya Kuningan juga merealisasikan pembangunan infrastruktur desa melalui rabat beton di kawasan pemukiman warga Pemangku Suka Jadi. Jalan dengan panjang 341 meter dan lebar 2 meter tersebut dibangun untuk memudahkan akses mobilitas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

Pembangunan jalan itu diharapkan dapat memperlancar pergerakan perekonomian masyarakat, sekaligus menyediakan infrastruktur desa yang lebih layak dan bermanfaat dalam jangka panjang. (*)

Pesisir Barat, 25 September– Dalam upaya menjamin ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sai Betik Pekon Kuripan, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, mendirikan unit usaha ternak domba. Program ini merupakan bagian dari realisasi ketahanan pangan tahun 2025 yang bersumber dari 20 persen Dana Desa.

Melalui program tersebut, Bumdes berhasil mengadakan sebanyak 40 ekor domba yang akan dibesarkan hingga siap dikonsumsi. Peratin Pekon Kuripan, Winidar, menjelaskan bahwa domba yang diternakkan nantinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daging bagi lebih dari 1.100 jiwa yang tinggal di desa tersebut.

“Setelah ketahanan pangan lokal terpenuhi, kami berencana melakukan ekspansi ke pasar yang lebih luas untuk mengembangkan usaha ini,” kata Winidar.

Ia menambahkan, keberadaan usaha ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Pengelolaan yang langsung diserahkan kepada warga membuat mereka yang memiliki keahlian di bidang peternakan dapat diberdayakan secara maksimal.

Ketua Bumdes Sai Betik, Akbari, juga optimistis usaha ternak domba ini bisa sukses. Menurutnya, beternak domba relatif mudah dijalankan, ditambah keseriusan pihak Bumdes dalam pengelolaannya akan berdampak signifikan terhadap keberhasilan program.

“Kami berharap usaha ini bisa terus dilanjutkan dan dikembangkan lebih besar lagi ke depan,” ujar Akbari.

Dengan adanya unit usaha ternak domba ini, pemerintah desa berharap ketahanan pangan masyarakat dapat terjamin sekaligus meningkatkan perekonomian warga di Pekon Kuripan. (*)