PESAWARAN — Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan reorientasi strategis yang memposisikan kekayaan budaya lokal bukan sekadar sebagai warisan masa lalu, melainkan sebagai aset ekonomi kreatif yang produktif. Komitmen tersebut ditegaskan kembali dalam pembukaan Pesenggiri Festival 2026 yang berlangsung di kawasan pesisir Lampung Marriott Resort & Spa. Dengan merajut kolaborasi lintas kelembagaan bersama Kementerian Kebudayaan RI, pemerintah daerah berupaya merekonstruksi identitas sejarah daerah untuk menggerakkan roda pariwisata sekaligus merangsang investasi hijau yang berkelanjutan.

Festival edisi kedua yang mengusung tema "Spice, Heritage & Harmony" ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha, serta Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela. Kehadiran otoritas pusat ini mengonfirmasi adanya pengakuan terhadap posisi geopolitik kultural Lampung yang di masa lampau merupakan episentrum penting dalam jalur perdagangan rempah dunia. Melalui narasi kejayaan Lampung Black Pepper (lada hitam), festival ini diarsiteki untuk menghidupkan kembali rantai nilai pertanian lokal, meningkatkan posisi tawar petani, dan mempromosikan destinasi wisata berbasis lingkungan.

Pemerintah Provinsi Lampung menggarisbawahi bahwa investasi di sektor kebudayaan dan seni tradisi merupakan bagian dari strategi pertumbuhan makro yang terukur. Transformasi ini menuntut perubahan paradigma birokrasi, dari yang semula melihat kegiatan adat dan sanggar seni sebagai pos pengeluaran seremonial, menjadi sebuah generator pencipta lapangan kerja baru di sektor industri kreatif. Keseimbangan antara pembangunan infrastruktur modern, pelestarian ekosistem alam, dan pemeliharaan struktur adat (harmony) menjadi sasis utama dalam menjaga stabilitas sosial daerah.

Tantangan terbesar pasca-festival ini adalah konsistensi eksekusi dan perluasan jaringan pasar bagi para pelaku kreatif lokal. Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk memberikan pendampingan regulasi dan fasilitasi program agar agenda komunitarian seperti Pesenggiri Festival dapat naik kelas ke skala internasional. Melalui keterlibatan aktif kolektif anak muda dan konsistensi dari para perintisnya, rekonstruksi budaya ini diproyeksikan mampu memperkuat ketahanan identitas nasional sekaligus memberikan dampak kesejahteraan yang konkret bagi masyarakat di tingkat akar rumput.

 

BANDAR LAMPUNG – Cetak biru kepemimpinan daerah jangka panjang kini diarahkan pada penguatan sasis kompetensi teknokratis generasi muda. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, secara ofensif mengajak seluruh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk memperluas sasis gerakan dari sekadar dinamika aktivisme sirkular organisasi menuju kesiapan materiil mengisi sirkuit pos strategis di berbagai sektor birokrasi, profesional, dan pemerintahan di masa depan.

Draf instruksi dan motivasi struktural tersebut disampaikan secara verbal oleh Wagub Jihan saat membuka secara resmi Pelatihan Kader Lanjut (PKL) PC PMII Kota Bandar Lampung yang dipusatkan di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (1/7/2026). Kegiatan kaderisasi tingkat tinggi ini dihadiri langsung oleh jajaran Pengurus Besar (PB) PMII, senior pergerakan, unsur Forkopimda, serta perwakilan organisasi kemahasiswaan lintas cipayung.

“Kami di jajaran pemerintahan sangat membutuhkan pasokan draf kader PMII yang siap bertransformasi menjadi birokrat teknokrat, dokter spesialis, kepala daerah, legislator, hingga pimpinan korporasi yang tetap kokoh memegang sasis nilai ideologis perjuangan organisasi. Jangan pernah terjebak dalam zona nyaman sebagai aktivis menara gading, melainkan tempa diri menjadi pemimpin yang adaptif, berintegritas, dan kompetitif,” tegas Wagub Jihan Nurlela.

Membedah Tema Beyond Ordinary: Otomasi AI dan Restrukturisasi Kaderisasi

Wagub Jihan menguraikan bahwa draf tantangan zaman yang dihadapi generasi siber saat ini jauh lebih eksesif dibandingkan beberapa warsa lalu. Disrupsi masif teknologi digital, termasuk penetrasi kecerdasan buatan (artificial intelligence), secara sirkular telah merombak sasis lanskap sosial-ekonomi global. Konsekuensinya, draf pola sasis kaderisasi konvensional dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas kebutuhan pasar kerja dan tata kelola publik.

Pemerintah daerah mengapresiasi draf kurikulum PKL bertajuk Beyond Ordinary Cadres yang diusung oleh panitia pelaksana. Sasis tema ini diposisikan sebagai draf manifesto penting bahwa kader PMII wajib memiliki kualifikasi di atas rata-rata melalui draf penguatan tiga pilar utama: militansi prinsip, kapasitas intelektual, dan sasis pembaruan revolusioner yang membumi.

“Pada era kelimpahan data seperti sekarang, sasis tantangannya bukan lagi cara mencari informasi hulu, melainkan bagaimana draf mengolah data mentah tersebut menjadi draf draf pengetahuan, riset empiris, hingga draf rekomendasi kebijakan strategis (policy recommendation) yang konkret untuk mengawal dan mengoreksi sasis jalannya roda pemerintahan daerah,” urai Wagub Jihan.

Sinergi Horizontal: Menuntut Kritik Konstruktif Berbasis Data dan Riset

Langkah pembaruan sasis gerakan ini mendapat draf legitimasi kuat dari para elite pergerakan. Ketua Majelis Pembina Daerah (Mabinda) PMII Lampung, Fajrun Najah Ahmad, menegaskan bahwa kader muda wajib menjaga independensi sasis berpikir kritis terhadap setiap draf kebijakan publik yang dinilai mendistorsi hak rakyat. Namun, ia mengingatkan agar draf penyampaian aspirasi parlemen jalanan harus dievolusikan menggunakan sasis dialog etis yang berbasis data kajian hukum yang kuat dan konstruktif.

Linear dengan hal tersebut, perwakilan PB PMII, Dedi Indra Prayoga, menguraikan bahwa sirkuit perubahan global yang dipicu dinamika geopolitik, transisi energi, dan perubahan iklim mewajibkan organisasi mahasiswa melakukan draf restrukturisasi kurikulum internal agar tetap relevan melahirkan draf pemimpin masa depan.

Ketua PC PMII Kota Bandar Lampung, Topik Sanjaya, memastikan bahwa draf luaran (output) dari PKL ini ditargetkan mampu mencetak draf kader penggerak yang memiliki kedalaman wawasan kebangsaan serta kemampuan taktis memecahkan kebuntuan pembangunan di tingkat tapak. Pemprov Lampung mematok sinergi kelembagaan ini sebagai modal sosiologis krusial untuk mendongkrak indeks kualitas SDM menuju kemandirian daerah yang inklusif. (***)

 

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah taktis untuk menyelamatkan mutu pelayanan kesehatan daerah melalui rencana perbaikan menyeluruh pada RS Bandar Negara Husada (RSBNH). Eksekutif memandang bahwa pembenahan tata kelola dan pemeliharaan fisik rumah sakit milik daerah ini bukan lagi sekadar urusan pemenuhan aspek administrasi kelayakan, melainkan sebuah instrumen vital yang menguji kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat. Intervensi anggaran dan manajemen secara agresif dipersiapkan guna mengurai sumbatan operasional serta mendongkrak utilitas fasilitas medis tersebut.

Dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, disoroti adanya urgensi perbaikan infrastruktur gedung, terutama instalasi air dan kelistrikan yang masuk dalam zona merah evaluasi inspektorat daerah. Kerusakan pada elemen vital ini dinilai sangat berisiko karena dapat melumpuhkan fungsi ruang operasi dan menghentikan operasional layanan prioritas seperti unit hemodialisa (cuci darah). Dari perspektif tata kelola keuangan, hambatan medis pada unit-unit premium tersebut tidak hanya merugikan pasien kelompok rentan, tetapi juga memangkas potensi pendapatan asli daerah secara signifikan.

Secara kelembagaan, manajemen RSBNH yang saat ini memegang status Tipe C dengan kapasitas sepuluh tempat tidur sedang berkejaran dengan tenggat waktu akreditasi ulang yang jatuh pada pertengahan Desember. Pemprov Lampung menginstruksikan direksi rumah sakit untuk melakukan lompatan kinerja agar status akreditasi utama yang disandang saat ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Investasi kapital dan fasilitas yang digelontorkan oleh pemerintah daerah dituntut berbanding lurus dengan lonjakan angka kunjungan pasien, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran negara pada fasilitas yang sepi peminat.

Langkah sinkronisasi ini selanjutnya akan diintegrasikan dengan target indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memastikan seluruh kebutuhan logistik, pemeliharaan fisik, dan pemenuhan standar prosedur operasional terpenuhi sebelum audit akreditasi berjalan. Melalui reformasi radikal pada RSBNH ini, pemprov ingin merekonstruksi wajah pelayanan publik bidang kesehatan agar menjadi lebih adaptif, aman, dan berdaya saing dalam melayani masyarakat Lampung.

 

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung secara taktis merancang transformasi arsitektur pembangunan sumber daya manusia (SDM) lewat perluasan koridor kemitraan internasional. Menindaklanjuti program Kelas Migran Vokasi yang telah dirintis sebelumnya, pemerintah daerah kini mematangkan uji penjajakan skema Study and Work (Belajar dan Bekerja) ke Korea Selatan bagi para lulusan SMA, SMK, dan MA sederajat asal Lampung. Intervensi kebijakan ini dikonsolidasikan sebagai langkah konkret eksekutif untuk mengurai dua persoalan struktural menahun di daerah, yakni tingginya angka pengangguran terbuka dan stagnasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rencana strategis ini digodok dalam rapat evaluasi dan sinkronisasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, bersama Asparindo Institute dan KOLA Korea Eduwork di kompleks kegubernuran. Langkah diplomasi sasis pendidikan-vokasi ini memanfaatkan momentum kebijakan imigrasi dan pendidikan di Korea Selatan yang tengah melonggarkan ruang bagi mahasiswa internasional akibat krisis penyusutan populasi usia produktif di dalam negerinya. Celah pasar ini dibidik Pemprov Lampung untuk mengirimkan tenaga terampil daerah agar bisa mengakses pendidikan tinggi sekaligus ruang kerja formal secara legal di luar negeri.

Bagi eksekutif, program ini menjadi katup penyelamat bagi puluhan ribu lulusan menengah atas di Lampung yang setiap tahunnya tidak terserap oleh daya tampung perguruan tinggi lokal maupun pasar kerja domestik. Melalui cetak biru yang disiapkan, para peserta program tidak sekadar diproyeksikan menjadi pekerja migran biasa, melainkan disiapkan sebagai aktor penggerak ekonomi yang memiliki kompetensi global, sertifikasi internasional, dan kemampuan adaptasi teknologi tinggi. Sinergi ini ditargetkan mampu memotong rantai kemiskinan struktural keluarga di akar rumput melalui remitansi dan peningkatan strata pendidikan.

Secara visioner, parlemen dan eksekutif Lampung sepakat bahwa jalinan kemitraan dengan Seoul ini tidak boleh berhenti pada sektor pemagangan dan pendidikan vokasi semata. Pemprov Lampung membidik sasaran jangka panjang berupa transfer teknologi dan perluasan kerja sama pada sektor industri produktif daerah. Keberhasilan program Study and Work ini nantinya diharapkan memicu efek domino, di mana para alumni Korea Selatan dapat kembali ke daerah sebagai generator penggerak industrialisasi lokal yang mandiri, kompetitif, dan berdaya saing global.

  

Pemerintah Provinsi Lampung menolak standardisasi pembangunan konvensional yang hanya bertumpu pada indikator makro ekonomi dan kemajuan fisik infrastruktur. Dalam lanskap kebijakan sosial kontemporer, kesuksesan sebuah rezim pemerintahan daerah diukur dari sejauh mana pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta kesetaraan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan terpenuhi. Modal sosial kebudayaan lokal seperti sambayan dan gotong royong dijadikan fondasi ideologis untuk merawat kohesi sosial di tengah keberagaman etnisitas di Lampung.

Secara taktis, reformasi ini menyasar kapasitas ASN sebagai representasi visual atau wajah langsung dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Karakter pelayanan birokrasi di lapangan menjadi indikator utama penilaian publik terhadap kredibilitas pemerintah daerah. Melalui sinkronisasi kebijakan ini, setiap aparatur dituntut memiliki perspektif HAM yang kuat agar mampu mengeliminasi prosedur pelayanan yang diskriminatif dan berbelit-belit, yang selama ini kerap menjadi pemicu ketidakpuasan publik.

Tantangan pemenuhan HAM di Lampung tidak dipungkiri masih dihadapkan pada sejumlah persoalan struktural yang kompleks di tingkat akar rumput. Otoritas pusat dan daerah secara terbuka mengidentifikasi isu agraria, tata kelola kehutanan, pertanian, hingga jaminan perlindungan perempuan dan anak sebagai klaster krusial yang memerlukan penyelesaian lintas kelembagaan. Komitmen mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam dokumen kebijakan daerah ini diproyeksikan menjadi bantalan regulasi yang kuat guna menyelesaikan konflik sosial secara humanis sekaligus menjadi koridor utama menuju target Indonesia Emas 2045.

  

PESISIR BARAT – Sirkuit pemerataan pembangunan infrastruktur strategis nasional di koridor barat Pulau Sumatera menorehkan tonggak sejarah baru. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan secara langsung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Rabu (10/6/2026).

Langkah taktis hulu ini mempertegas manifesto politik kesehatan pemerintah dalam memotong sirkuit ketimpangan layanan medis antara kota besar dan wilayah pesisir terpencil.

Setibanya di kompleks rumah sakit, Kepala Negara yang didampingi oleh menteri teknis langsung melakukan inspeksi vertikal ke sejumlah lini pelayanan guna memastikan kesiapan operasional fungsional. Presiden menyisir ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), poli anak, poli gigi, poli umum, poli THT, poli kandungan dan kebidanan, hingga poli penyakit dalam.

Di sela-sela peninjauan fisik, atmosfer hangat tercipta saat Presiden Prabowo melayani fluktuasi antusiasme swafoto dari para tenaga kesehatan (nakes) serta warga lokal yang tengah mengantre layanan pengobatan.

Bagian dari Proyek Raksasa 66 Rumah Sakit Rujukan Nasional

Dalam sasis laporan resminya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membongkar bahwa revitalisasi masif RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui merupakan satu dari 66 paket pembangunan rumah sakit daerah yang diintervensi langsung oleh pusat. Proyek ini diproyeksikan bertindak sebagai barikade benteng rujukan medis guna menekan angka fatalitas dari lima penyakit pembunuh utama di Indonesia.

“Atas instruksi langsung Bapak Presiden, 66 rumah sakit termasuk di Krui ini dibangun dengan sasis modern agar mampu menangani secara tuntas kasus stroke, jantung, kanker, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak. Kita ingin penanganan medis bagi lima penyebab kematian utama ini selesai di tingkat daerah, tanpa memaksa pasien melakukan mobilisasi jauh ke kota besar,” urai Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Menkes menambahkan, progres konstruksi fisik bangunan telah terkunci 100 persen aman. Saat ini, rupa-rupa instrumen peralatan medis canggih senilai puluhan miliar rupiah tengah berada dalam sirkuit pengiriman menuju lokasi.

Dari sasis kesiapan sumber daya manusia, jajaran dokter spesialis dilaporkan hampir lengkap terpenuhi. Khusus untuk pemenuhan dokter spesialis jantung, Kemenkes menerapkan sasis kolaborasi regional dengan mendatangkan tenaga ahli dari pusat medis di Kota Bandar Lampung.

Presiden Instruksikan Manajemen Profesional dan Bebas Korupsi

Merespons laporan eksekutif tersebut, Presiden Prabowo Subianto melempar rasa syukur dan kebanggaan makro karena fluktuasi kesulitan akses medis yang puluhan tahun membayangi masyarakat Pesisir Barat kini berhasil diputus. Namun, Kepala Negara memberikan catatan tebal hitam di atas putih terkait tata kelola pasca-peresmian.

“Saya gembira Kabupaten Pesisir Barat di Kota Krui ini sekarang mengunci akses layanan kesehatan yang memadai. Pesan saya, kelola rumah sakit ini dengan manajemen yang profesional, transparan, bersih, dan berorientasi murni pada pelayanan rakyat. Rakyat harus merasakan manfaat nyata dan instan dari kehadiran fasilitas ini. Jaga kebersihannya dan rawat aset ini dengan baik,” tegas Presiden Prabowo.

Investasi APBN Melalui Skema Hasil Terbaik Cepat

Secara administratif, proyek peningkatan status RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui ini digarap melalui skema Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan menguras bantalan dana APBN senilai Rp152,99 miliar. Anggaran makro tersebut fungsional mendongkrak kapasitas tampung tempat tidur rumah sakit secara agresif dari sasis lama 98 unit menjadi 137 unit tempat tidur siap pakai.

Selain perluasan sasis bangsal, rumah sakit kebanggaan warga Krui ini kini telah dipersenjatai dengan fasilitas penunjang medis modern yang setara dengan rumah sakit perkotaan. Di antaranya ruang intensif ICU dan ICVCU (jantung), unit layanan cuci darah (hemodialisa), kamar operasi modern, instalasi radiologi digital, laboratorium mutakhir, hingga penerapan ruang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai amanat regulasi jaminan kesehatan nasional terbaru. (***)

  

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dibahas intensif dalam audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Soetriningsih, di Ruang Kerja Sekda, Kamis (23/04/2026).

Pertemuan tersebut difokuskan pada persiapan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026 yang dijadwalkan menjadi motor penggerak visi Lampung Maju dan Indonesia Emas 2045.

Fokus Evaluasi dan Inovasi Lapangan

Kepala Perwakilan BKKBN Lampung, Soetriningsih, mengungkapkan bahwa Rakorda yang akan digelar pada 28-29 April mendatang bakal melibatkan 120 mitra kerja strategis. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan meliputi:

• Integrasi Program Siklus Hidup: Memastikan layanan bagi ibu hamil, balita, hingga lansia selaras dengan program pembangunan daerah.

• Capaian MBG 3B: Keberhasilan implementasi layanan bagi 520.000 sasaran di seluruh Lampung.

• Inovasi Sosial: Pengembangan gerakan "Ayah Teladan Indonesia" serta optimalisasi "Sekolah Lansia" bagi warga usia di atas 60 tahun.

"Kami melakukan evaluasi rutin setiap dua bulan bersama OPD-KB di kabupaten/kota guna memastikan target kependudukan tetap terukur dan tepat sasaran," jelas Soetriningsih.

Apresiasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan

Dalam agenda mendatang, Pemerintah Provinsi Lampung dijadwalkan menerima penghargaan atas dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Terbaik. Sekdaprov Marindo Kurniawan menilai apresiasi ini sebagai bukti nyata keberhasilan daerah dalam menjalankan tata kelola kependudukan yang sesuai prosedur nasional.

"Penghargaan ini adalah hasil kerja keras kita dalam memastikan kebijakan daerah in-line dengan program pusat. Yang utama adalah bagaimana sinergi vertikal dan horizontal ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujar Marindo.

Dukungan Penuh Pemerintah Daerah

Pemprov Lampung memandang BKKBN sebagai mitra vital dalam menjalankan fungsi-fungsi krusial pembangunan. Sekdaprov menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan menyelaraskan program-program BKKBN ke dalam program kerja OPD terkait di 15 kabupaten/kota.

"Target pembangunan SDM akan lebih cepat tercapai jika program instansi vertikal seperti BKKBN diinternalisasikan sepenuhnya ke dalam program daerah. Kami siap mendukung penuh," pungkasnya.