BANDAR LAMPUNG, 19 Maret 2026 – Pemerintah Provinsi Lampung bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Bakauheni menetapkan status kesiapsiagaan penuh menghadapi lonjakan Angkutan Lebaran 2026 (1447 H). Berdasarkan Rencana Operasional (Renops), total pergerakan kendaraan tahun ini diproyeksikan menembus angka 319.916 unit dengan estimasi 2.481 trip perjalanan kapal.

Meski kapasitas angkut dinilai mencukupi, tantangan utama terletak pada pola kedatangan pemudik yang cenderung bersamaan pada jam-jam tertentu, yang berisiko memicu kemacetan panjang.

Analisis Titik Rawan dan Jam Padat Tim koordinasi lintas sektoral memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 21–22 Maret 2026. Kepadatan ekstrem diperkirakan muncul pada pukul 17.00 hingga 02.00 WIB dengan estimasi waktu tunggu antrean mencapai 3 hingga 5 jam.

“Macet sering terjadi bukan karena kekurangan armada kapal, melainkan karena kendaraan datang dalam waktu yang bersamaan. Kami sangat menyarankan masyarakat melakukan perjalanan pada dini hari hingga pagi hari, antara pukul 01.00 sampai 10.00 WIB,” jelas Penta Peturun, pimpinan tim koordinasi.

Strategi Pengalihan dan Jalur Alternatif Guna menjaga kelancaran di Pelabuhan Utama Bakauheni, skenario pengalihan arus kembali diterapkan:

• Sepeda Motor & Kendaraan Barang Ringan: Dialihkan melalui Pelabuhan Ciwandan.

• Logistik Besar: Diarahkan menuju Pelabuhan BBJ Bojonegara.

• Skenario Kontinjensi: Pelabuhan Wika Beton disiagakan apabila terjadi kepadatan di luar kapasitas normal.

Sistem Delaying dan Buffer Zone Pengendalian arus diperkuat dengan fungsi penyaringan (filtering) di sejumlah buffer zone strategis, seperti Rest Area KM 20B, KM 49B, KM 87B, dan Terminal Agribisnis Gayam. Petugas akan memastikan hanya kendaraan yang telah memiliki tiket yang dapat mendekati area pelabuhan.

ASDP menegaskan kembali aturan No Ticket, No Service: seluruh pengguna jasa wajib membeli tiket melalui aplikasi Ferizy maksimal satu hari sebelum keberangkatan.

Layanan Inklusif dan Personel Gabungan Sebanyak 786 personel disiagakan dengan dukungan penuh dari TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan. Selain aspek keamanan, pemerintah menekankan pelayanan yang ramah bagi kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan ibu hamil melalui fasilitas pos kesehatan 24 jam dan peningkatan layanan pelanggan.

Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan matang, datang sesuai jadwal keberangkatan pada tiket, serta mematuhi arahan petugas di lapangan demi kenyamanan bersama.

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memperkuat kemitraan strategis dengan Bank Indonesia (BI) guna membedah hambatan (bottleneck) pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rapat koordinasi di Bandar Lampung, Kamis (5/2/2026), Gubernur Mirza menegaskan bahwa fokus utama tahun ini adalah melakukan "peracikan ulang" terhadap tata niaga komoditas strategis agar nilai tambah ekonomi tidak hanya dinikmati pemodal besar, melainkan berputar di tingkat desa.

Langkah ini diambil setelah Pemprov Lampung melakukan pemetaan sepanjang 2025 terhadap fluktuasi harga dan rantai distribusi yang selama ini merugikan petani.

Memotong Rantai Distribusi dan Hilirisasi Desa

Gubernur Mirza menyoroti inefisiensi pada distribusi komoditas jagung, cabai, hingga ayam. Rantai yang terlalu panjang dinilai menggerus keuntungan petani dan memicu inflasi di tingkat konsumen.

“Hal-hal seperti ini sedang kita racik ulang. Masalah tata niaga gabah hingga cabai mulai kita benahi. Tujuannya agar terjadi hilirisasi dan nilai tambah di desa. Jika produksi surplus, jangan biarkan harga jatuh, tapi dorong diversifikasi produk agar uang tetap berputar di desa,” tegas Gubernur Mirza.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 5,5% - 6%

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyatakan optimisme terhadap performa ekonomi Lampung. Sebagai advisor pemerintah, BI mendorong penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Lampung agar lebih tahan terhadap risiko cuaca ekstrem.

Poin Strategis BI untuk Lampung:

• Advisor Ekonomi: BI mendampingi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand).

• Ekonomi Pedesaan: Pertumbuhan ekonomi Lampung diprediksi menembus angka 5,5% hingga mendekati 6% jika stabilitas harga terjaga.

• Transformasi Bahan Mentah: Mendorong komoditas pertanian agar tidak dijual mentah, melainkan melalui proses pengolahan produk turunan di daerah asal.

Kesiapan Menjelang Ramadan dan Idulfitri

Menghadapi pola musiman konsumsi masyarakat, Pemprov Lampung dan BI memastikan pasokan pangan menjelang hari besar keagamaan tetap terjaga. Penataan keseimbangan stok dilakukan secara serius guna menghindari kelangkaan komoditas strategis yang kerap memicu lonjakan inflasi.

Melalui sinergi ini, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mewujudkan ekonomi yang tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga berkeadilan dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani di pelosok Bumi Ruwa Jurai.

LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Provinsi Lampung resmi menetapkan pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) sebagai proyek percontohan (pilot project) transformasi transportasi massal daerah. Inisiatif ini bertujuan menciptakan sistem angkutan yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan sebagai solusi menekan ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam Focus Group Discussion (FGD) "BRT ITERA untuk Transportasi Lampung Maju" yang digelar di Gedung C ITERA, Rabu (4/2/2026).

Sinergi Akademisi dan Kebijakan Berbasis Bukti

Sekdaprov Marindo menekankan bahwa pemilihan ITERA sebagai titik awal bukan tanpa alasan. Sebagai pusat riset, ITERA diharapkan mampu mendukung terciptanya evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti) yang dapat direplikasi di wilayah lain.

"Inisiatif BRT ITERA tidak hanya bicara soal armada, tetapi mencakup perencanaan rute berbasis data, kelembagaan pengelola, hingga skema pembiayaan berkelanjutan. Ini adalah instrumen kunci untuk produktivitas ekonomi dan efisiensi logistik di Lampung," ujar Marindo.

Rute Uji Coba: MBK – ITERA

Sebagai langkah awal, BRT ITERA akan diuji coba pada koridor strategis: Mall Boemi Kedaton (MBK) – Kampus ITERA. Rute ini dipilih untuk melayani mobilitas tinggi mahasiswa, dosen, dan civitas akademika, sekaligus memetakan penerimaan sosial masyarakat terhadap sistem transit massal.

Nilai Strategis BRT ITERA:

• Konektivitas: Menghubungkan kawasan pendidikan dengan pusat ekonomi dan pemukiman.

• Efisiensi: Mengurangi biaya sosial akibat kemacetan dan polusi udara.

• Inovasi: Menjadi laboratorium hidup bagi riset dan teknologi transportasi masa depan.

Visi Lampung Maju Mirza-Jihan

Pengembangan transportasi publik ini sejalan dengan visi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela dalam membangun infrastruktur yang berkeadilan. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk tidak hanya membangun fisik jalan, tetapi juga sistem mobilitas yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Rektor ITERA, Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mengelola hibah bus dari pemerintah pusat dan provinsi. "Kami siap mengemban amanah ini sebagai sarana transportasi yang inklusif bagi mahasiswa dan masyarakat umum," ungkapnya.

FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi teknis yang terukur terkait skema pendanaan dan keberlanjutan operasional, guna mewujudkan Lampung sebagai gerbang Sumatera dengan sistem transportasi yang andal.

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi mengintegrasikan budaya hidup bersih ke dalam rutinitas harian Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2026, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diwajibkan melaksanakan Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai bagian dari agenda rutin pasca-apel pagi.

Kebijakan ini merupakan langkah konkret Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat karakter disiplin dan tanggung jawab aparatur melalui pengelolaan lingkungan kerja yang tertata.

Gotong Royong 30 Menit: Bukan Sekadar Seremoni

Berbeda dengan kegiatan bersih-bersih temporer, Gerakan ASRI menetapkan standar baru dalam operasional kantor pemerintahan:

• Durasi Harian: Setiap ASN wajib melaksanakan korve selama minimal 30 menit setiap hari segera setelah apel pagi.

• Cakupan Menyeluruh: Pembersihan meliputi interior ruang kerja hingga eksterior, termasuk taman, drainase, dan area parkir.

• Manajemen Sampah: Kewajiban pemilahan sampah organik dan anorganik sebagai wujud nyata dukungan terhadap kelestarian lingkungan.

"Lingkungan yang bersih adalah cerminan disiplin. Kegiatan ini harus menjadi budaya kerja yang berkelanjutan agar kantor pemerintah tidak hanya rapi, tetapi juga mendukung produktivitas dan kenyamanan masyarakat yang dilayani," tegas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo, saat melakukan peninjauan langsung, Rabu (4/2/2026).

Monitoring dan Evaluasi Langsung

Untuk memastikan instruksi ini dijalankan secara konsisten, Sekdaprov Marindo melakukan peninjauan mendadak ke sejumlah titik strategis, mulai dari Biro Umum, BPKAD, hingga Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Dalam peninjauan tersebut, Sekda berdialog langsung dengan para pegawai guna memastikan pemilahan sampah telah dilakukan secara tertib sesuai prosedur.

Mencerminkan Kualitas Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi Lampung memandang bahwa kualitas pelayanan publik dimulai dari kesiapan sarana dan prasarana. Lingkungan kantor yang "Resik dan Indah" diyakini mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat sekaligus membangun citra birokrasi yang modern dan profesional.

Melalui Gerakan ASRI, Pemprov Lampung berkomitmen untuk menjadikan kebersihan bukan lagi sebagai tugas tambahan, melainkan identitas utama ASN Lampung dalam mengabdi kepada rakyat.

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi memulai babak baru dalam penataan lingkungan kerja melalui Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2026. Kebijakan ini meluncurkan Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), sebuah inisiatif strategis untuk menciptakan suasana kantor yang bersih, nyaman, dan mencerminkan profesionalisme pelayanan publik.

Gerakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI guna memastikan aset-aset negara dikelola dengan standar kebersihan dan keindahan yang tinggi.

Pilar Utama Gerakan ASRI

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan bahwa lingkungan kerja yang tertata adalah fondasi dari produktivitas ASN. Instruksi ini mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan tiga poin krusial:

1. Pembersihan Menyeluruh (Korve): Aksi gotong royong membersihkan area dalam ruangan, halaman, taman, hingga sistem drainase dan parkir.

2. Manajemen Sampah Modern: Kewajiban memilah sampah antara organik dan anorganik sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan.

3. Pelaksanaan Terjadwal: Dimulai serentak pada Rabu (4/2/2026) dan diwajibkan menjadi agenda rutin minimal satu kali setiap minggu.

Peninjauan Langsung oleh Sekdaprov

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, melakukan peninjauan langsung ke berbagai OPD guna memastikan instruksi ini berjalan efektif di hari pertama pelaksanaan. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan gerakan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi karakter baru birokrasi Lampung.

“Kantor yang resik dan asri bukan hanya untuk estetika, tetapi untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat yang datang mendapatkan pelayanan. Kami ingin pelayanan publik di Lampung dimulai dari ruang kerja yang sehat dan tertata,” ujar perwakilan Pemprov Lampung.

Dampak pada Produktivitas dan Pelayanan

Dengan kondisi lingkungan yang "Aman, Sehat, Resik, dan Indah", Pemerintah Provinsi Lampung optimis terhadap peningkatan indeks kepuasan kerja pegawai yang berujung pada peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Gerakan ASRI diharapkan menjadi standar baku bagi seluruh instansi pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

BANDAR LAMPUNG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung secara resmi menolak pengajuan izin operasional SMA Siger Bandar Lampung (SMA Siger 1 dan SMA Siger 2). Keputusan ini diambil menyusul hasil evaluasi dan verifikasi administratif yang menunjukkan bahwa sekolah tersebut belum memenuhi standar teknis serta regulasi aset yang ditetapkan pemerintah.

Guna mencegah kerugian administratif bagi peserta didik, Kepala Disdikbud Lampung, Thomas Amirico, menginstruksikan pihak pengelola untuk segera memindahkan seluruh siswa ke sekolah swasta lain yang telah memiliki legalitas resmi.

Gagal Penuhi Syarat Aset dan Administrasi

Thomas menjelaskan bahwa proses evaluasi telah dilakukan secara objektif sejak pengajuan perubahan izin pada Desember 2025. Namun, hingga tenggat waktu verifikasi terakhir, poin-poin krusial belum mampu dipenuhi oleh pihak sekolah.

“Kami sudah evaluasi sejak lama. Hasil verifikasi menemukan beberapa poin penting yang belum sesuai ketentuan, mulai dari aspek aset, jam belajar, hingga kelengkapan administrasi lainnya. Karena syarat tersebut belum terpenuhi, izin belum bisa kami keluarkan,” ujar Thomas, Selasa (3/2/2026).

Penyelamatan Status NISN dan Dapodik

Fokus utama Disdikbud saat ini adalah memastikan ribuan siswa yang saat ini menempati lokasi di SMPN 38 dan SMPN 44 Bandar Lampung tidak kehilangan hak administratifnya. Pemindahan siswa bersifat mendesak agar data mereka tetap tervalidasi dalam sistem nasional.

Langkah Strategis Disdikbud:

1. Relokasi Segera: Meminta pengelola SMA Siger memproses perpindahan siswa ke sekolah swasta berizin agar terdata di Dapodik dan memiliki NISN yang sah.

2. Larangan Penerimaan Siswa Baru: Melarang keras SMA Siger membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026 hingga seluruh izin operasional terpenuhi.

3. Pendampingan Mutasi: Menawarkan opsi sekolah swasta penerima agar proses belajar mengajar tidak terputus atau mengulang dari awal.

Sanksi dan Peluang Masa Depan

Melalui surat resmi, Disdikbud menegaskan tiga poin larangan operasional sementara bagi SMA Siger. Meski demikian, Thomas menekankan bahwa pemerintah tetap membuka pintu bagi SMA Siger jika di masa mendatang manajemen mampu melengkapi seluruh persyaratan sesuai regulasi.

“Harapan kami segera diproses agar status anak-anak ini jelas. Jika nanti semua syarat sudah lengkap dan sesuai aturan, silakan ajukan kembali; kami akan memprosesnya sesuai regulasi,” pungkasnya.

BANDAR LAMPUNG – Suasana di pusat Kota Bandar Lampung mendadak meriah saat Pemerintah Provinsi Lampung bersama LPP TVRI Stasiun Lampung menggelar acara Kick Off Piala Dunia 2026. Berpusat di landmark ikonik Tugu Adipura pada Minggu (1/2/2026), acara ini menandai dimulainya demam sepak bola di Bumi Ruwa Jurai.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Lampung untuk membangkitkan semangat olahraga, sekaligus menyosialisasikan kesiapan kanal televisi publik dalam menyiarkan pesta bola terbesar di dunia tersebut yang akan dimulai Juni mendatang.

Komitmen Pemprov Lampung pada Dunia Olahraga

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang hadir mewakili Gubernur, menegaskan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap segala bentuk kegiatan yang mampu memajukan ekosistem olahraga di Lampung.

"Pemerintah Provinsi Lampung sangat berkomitmen untuk mendukung dunia olahraga. Momentum Piala Dunia ini bukan sekadar tontonan, tapi juga pemacu semangat bagi atlet-atlet lokal kita untuk bermimpi besar," ujar Sekdaprov Marindo.

Ajakan Menyaksikan Melalui TVRI

Sebagai stasiun televisi kebanggaan bangsa, TVRI Lampung diperkenalkan sebagai saluran utama bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan kelas dunia secara gratis dan berkualitas. Marindo mengajak warga untuk memanfaatkan fasilitas siaran ini sebagai sarana hiburan sehat bagi keluarga.

"Untuk masyarakat Lampung, kita semua bisa menyaksikan kemeriahan Piala Dunia secara langsung melalui TVRI. Oleh karenanya, jika ingat Piala Dunia, ingat TVRI," tambahnya di hadapan kerumunan warga.

Rangkaian Acara Menarik

Acara Kick Off tidak hanya diisi dengan seremonial, tetapi juga menghadirkan kemeriahan bagi warga yang sedang menikmati hari libur, di antaranya:

• Dialog Interaktif: Membahas persiapan teknis dan program-program unggulan TVRI selama perhelatan berlangsung.

• Pemaparan Program: Informasi detail mengenai jam tayang dan pertandingan pembuka yang akan dimulai Juni 2026.

• Hiburan Rakyat: Berbagai penampilan seni dan musik yang menambah antusiasme masyarakat di area Car Free Day.

Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan euforia Piala Dunia 2026 dapat dirasakan hingga ke pelosok Lampung dan memotivasi lahirnya bibit-bibit unggul di bidang sepak bola daerah.