BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dibahas intensif dalam audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Soetriningsih, di Ruang Kerja Sekda, Kamis (23/04/2026).

Pertemuan tersebut difokuskan pada persiapan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026 yang dijadwalkan menjadi motor penggerak visi Lampung Maju dan Indonesia Emas 2045.

Fokus Evaluasi dan Inovasi Lapangan

Kepala Perwakilan BKKBN Lampung, Soetriningsih, mengungkapkan bahwa Rakorda yang akan digelar pada 28-29 April mendatang bakal melibatkan 120 mitra kerja strategis. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan meliputi:

• Integrasi Program Siklus Hidup: Memastikan layanan bagi ibu hamil, balita, hingga lansia selaras dengan program pembangunan daerah.

• Capaian MBG 3B: Keberhasilan implementasi layanan bagi 520.000 sasaran di seluruh Lampung.

• Inovasi Sosial: Pengembangan gerakan "Ayah Teladan Indonesia" serta optimalisasi "Sekolah Lansia" bagi warga usia di atas 60 tahun.

"Kami melakukan evaluasi rutin setiap dua bulan bersama OPD-KB di kabupaten/kota guna memastikan target kependudukan tetap terukur dan tepat sasaran," jelas Soetriningsih.

Apresiasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan

Dalam agenda mendatang, Pemerintah Provinsi Lampung dijadwalkan menerima penghargaan atas dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Terbaik. Sekdaprov Marindo Kurniawan menilai apresiasi ini sebagai bukti nyata keberhasilan daerah dalam menjalankan tata kelola kependudukan yang sesuai prosedur nasional.

"Penghargaan ini adalah hasil kerja keras kita dalam memastikan kebijakan daerah in-line dengan program pusat. Yang utama adalah bagaimana sinergi vertikal dan horizontal ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujar Marindo.

Dukungan Penuh Pemerintah Daerah

Pemprov Lampung memandang BKKBN sebagai mitra vital dalam menjalankan fungsi-fungsi krusial pembangunan. Sekdaprov menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan menyelaraskan program-program BKKBN ke dalam program kerja OPD terkait di 15 kabupaten/kota.

"Target pembangunan SDM akan lebih cepat tercapai jika program instansi vertikal seperti BKKBN diinternalisasikan sepenuhnya ke dalam program daerah. Kami siap mendukung penuh," pungkasnya.

BANDAR LAMPUNG – Sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan legislatif pusat semakin diperkuat melalui kunjungan kerja masa reses Komisi VII DPR RI, Kamis (23/04/2026). Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela, turun langsung menyambut rombongan tamu kehormatan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim (Nunik).

Penyambutan dilakukan secara hangat di Ruang VIP Bandara Internasional Radin Inten II, Branti, sebelum rombongan bertolak menuju kantor Gubernur Lampung untuk agenda utama.

Fokus Peningkatan Ekonomi dan Industri

Agenda utama kunjungan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung. Fokus pembahasan mencakup evaluasi dan pendalaman mengenai kebijakan strategis Pemprov Lampung di berbagai sektor, antara lain:

• Perindustrian: Upaya peningkatan daya saing industri lokal.

• Pariwisata & Ekonomi Kreatif: Strategi pengembangan destinasi dan pemberdayaan kreator lokal.

• UMKM: Program penguatan akses permodalan dan pasar bagi pelaku usaha mikro.

• Sarana Publikasi: Optimalisasi komunikasi publik terkait program pembangunan daerah.

Pemaparan Materi Langsung oleh Pimpinan Daerah

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza dan Wagub Jihan memaparkan secara komprehensif mengenai langkah-langkah yang telah diambil Pemprov Lampung untuk memajukan sektor-sektor tersebut. Hadir pula sejumlah pejabat eselon II, termasuk Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kadis Koperasi & UKM Evie Fatmawaty, Kadis Kominfo Ganjar Jationo, dan Karo Otda Binarti Bintang.

"Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional, serta memastikan aspirasi masyarakat Lampung tersampaikan ke tingkat pusat melalui Komisi VII," ujar Gubernur Mirza di sela kegiatan.

Apresiasi Atas Komitmen Pemprov

Chusnunia Chalim selaku koordinator kunjungan mengapresiasi keterbukaan dan kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyajikan data serta kebijakan yang diperlukan untuk pengawasan legislatif. Sebagai mantan Wakil Gubernur Lampung, Nunik memahami betul dinamika pembangunan di Bumi Ruwa Jurai dan berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Rangkaian kegiatan reses ini ditutup dengan pengantaran rombongan Komisi VII DPR RI kembali ke Bandara Radin Inten II oleh Gubernur dan Wagub hingga pesawat lepas landas menuju Jakarta pada pukul 16.30 WIB. Koordinasi intensif ini diharapkan dapat menghasilkan dukungan kebijakan maupun anggaran yang lebih kuat bagi pembangunan di Provinsi Lampung.

BANDAR LAMPUNG – Semangat sportivitas menyelimuti Halaman Kantor Gubernur Lampung saat gelaran Lampung Student Olympic (LSO) 2026 resmi dibuka, Kamis (23/04/2026). Ajang multi-event tahunan yang memasuki tahun kedua ini menjadi wadah strategis bagi pelajar mulai jenjang SD hingga SMA untuk menyalurkan bakat di bidang olahraga, seni, dan sastra.

Mewakili Gubernur Lampung, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, M. Firsada, menekankan bahwa LSO adalah sarana pembangunan karakter dan ketangguhan mental generasi muda Lampung.

Membangun Karakter Melalui Sportivitas

Dalam sambutannya, M. Firsada mengapresiasi keberanian para pelajar untuk berkompetisi. Ia menegaskan bahwa kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan proses disiplin dan kejujuran dalam bertanding.

“Yang terpenting bukan siapa yang menang, tetapi keberanian untuk ikut, berproses, dan tetap jujur serta sportif. Keberanian kalian untuk tampil di ajang ini sudah menjadi langkah besar bagi masa depan Lampung,” ujar Firsada sebelum meresmikan pembukaan LSO 2026.

Proyeksi Jangka Panjang: Tuan Rumah PON 2032

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menjelaskan bahwa LSO 2026 memiliki misi besar sebagai ajang pemanasan dan penjaringan atlet sejak dini. Terlebih, Lampung direncanakan menjadi tuan rumah bersama Banten pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2032 mendatang.

“Kita ingin mempersiapkan anak-anak Lampung sejak sekarang agar saat menjadi tuan rumah PON 2032 nanti, mereka tidak hanya berpartisipasi, tetapi mampu mengukir prestasi gemilang,” jelas Thomas.

Ia juga menyoroti kebangkitan cabang Drumband yang tahun ini diikuti oleh 33 peserta, melampaui target awal. Hal ini menunjukkan tren positif kembalinya aktivitas ekstrakurikuler drumband di sekolah-sekolah pascapandemi.

Ragam Cabang: Dari Tradisional Hingga Modern

Berdasarkan laporan Ketua Pelaksana, Nyimas Gandasari, LSO 2026 akan berlangsung hingga bulan Juli mendatang dengan mempertandingkan berbagai cabang favorit, antara lain:

• Olahraga: Atletik, Bulu Tangkis, Renang, Voli, Basket, Futsal, dan Karate.

• Olahraga Modern: E-Sport.

• Seni & Sastra: Solo Song, Tari Kreasi, Modern Dance, dan Baca Puisi.

• Kreativitas: Drumband dan Lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB) Variasi.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan LSO sebagai agenda berkelanjutan untuk memastikan tidak ada potensi pelajar Lampung yang terpendam karena kurangnya ruang kompetisi.

BANDAR LAMPUNG, 19 Maret 2026 – Pemerintah Provinsi Lampung bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Bakauheni menetapkan status kesiapsiagaan penuh menghadapi lonjakan Angkutan Lebaran 2026 (1447 H). Berdasarkan Rencana Operasional (Renops), total pergerakan kendaraan tahun ini diproyeksikan menembus angka 319.916 unit dengan estimasi 2.481 trip perjalanan kapal.

Meski kapasitas angkut dinilai mencukupi, tantangan utama terletak pada pola kedatangan pemudik yang cenderung bersamaan pada jam-jam tertentu, yang berisiko memicu kemacetan panjang.

Analisis Titik Rawan dan Jam Padat Tim koordinasi lintas sektoral memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 21–22 Maret 2026. Kepadatan ekstrem diperkirakan muncul pada pukul 17.00 hingga 02.00 WIB dengan estimasi waktu tunggu antrean mencapai 3 hingga 5 jam.

“Macet sering terjadi bukan karena kekurangan armada kapal, melainkan karena kendaraan datang dalam waktu yang bersamaan. Kami sangat menyarankan masyarakat melakukan perjalanan pada dini hari hingga pagi hari, antara pukul 01.00 sampai 10.00 WIB,” jelas Penta Peturun, pimpinan tim koordinasi.

Strategi Pengalihan dan Jalur Alternatif Guna menjaga kelancaran di Pelabuhan Utama Bakauheni, skenario pengalihan arus kembali diterapkan:

• Sepeda Motor & Kendaraan Barang Ringan: Dialihkan melalui Pelabuhan Ciwandan.

• Logistik Besar: Diarahkan menuju Pelabuhan BBJ Bojonegara.

• Skenario Kontinjensi: Pelabuhan Wika Beton disiagakan apabila terjadi kepadatan di luar kapasitas normal.

Sistem Delaying dan Buffer Zone Pengendalian arus diperkuat dengan fungsi penyaringan (filtering) di sejumlah buffer zone strategis, seperti Rest Area KM 20B, KM 49B, KM 87B, dan Terminal Agribisnis Gayam. Petugas akan memastikan hanya kendaraan yang telah memiliki tiket yang dapat mendekati area pelabuhan.

ASDP menegaskan kembali aturan No Ticket, No Service: seluruh pengguna jasa wajib membeli tiket melalui aplikasi Ferizy maksimal satu hari sebelum keberangkatan.

Layanan Inklusif dan Personel Gabungan Sebanyak 786 personel disiagakan dengan dukungan penuh dari TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan. Selain aspek keamanan, pemerintah menekankan pelayanan yang ramah bagi kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan ibu hamil melalui fasilitas pos kesehatan 24 jam dan peningkatan layanan pelanggan.

Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan matang, datang sesuai jadwal keberangkatan pada tiket, serta mematuhi arahan petugas di lapangan demi kenyamanan bersama.

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memperkuat kemitraan strategis dengan Bank Indonesia (BI) guna membedah hambatan (bottleneck) pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rapat koordinasi di Bandar Lampung, Kamis (5/2/2026), Gubernur Mirza menegaskan bahwa fokus utama tahun ini adalah melakukan "peracikan ulang" terhadap tata niaga komoditas strategis agar nilai tambah ekonomi tidak hanya dinikmati pemodal besar, melainkan berputar di tingkat desa.

Langkah ini diambil setelah Pemprov Lampung melakukan pemetaan sepanjang 2025 terhadap fluktuasi harga dan rantai distribusi yang selama ini merugikan petani.

Memotong Rantai Distribusi dan Hilirisasi Desa

Gubernur Mirza menyoroti inefisiensi pada distribusi komoditas jagung, cabai, hingga ayam. Rantai yang terlalu panjang dinilai menggerus keuntungan petani dan memicu inflasi di tingkat konsumen.

“Hal-hal seperti ini sedang kita racik ulang. Masalah tata niaga gabah hingga cabai mulai kita benahi. Tujuannya agar terjadi hilirisasi dan nilai tambah di desa. Jika produksi surplus, jangan biarkan harga jatuh, tapi dorong diversifikasi produk agar uang tetap berputar di desa,” tegas Gubernur Mirza.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 5,5% - 6%

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyatakan optimisme terhadap performa ekonomi Lampung. Sebagai advisor pemerintah, BI mendorong penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Lampung agar lebih tahan terhadap risiko cuaca ekstrem.

Poin Strategis BI untuk Lampung:

• Advisor Ekonomi: BI mendampingi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand).

• Ekonomi Pedesaan: Pertumbuhan ekonomi Lampung diprediksi menembus angka 5,5% hingga mendekati 6% jika stabilitas harga terjaga.

• Transformasi Bahan Mentah: Mendorong komoditas pertanian agar tidak dijual mentah, melainkan melalui proses pengolahan produk turunan di daerah asal.

Kesiapan Menjelang Ramadan dan Idulfitri

Menghadapi pola musiman konsumsi masyarakat, Pemprov Lampung dan BI memastikan pasokan pangan menjelang hari besar keagamaan tetap terjaga. Penataan keseimbangan stok dilakukan secara serius guna menghindari kelangkaan komoditas strategis yang kerap memicu lonjakan inflasi.

Melalui sinergi ini, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mewujudkan ekonomi yang tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga berkeadilan dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani di pelosok Bumi Ruwa Jurai.

LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Provinsi Lampung resmi menetapkan pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) sebagai proyek percontohan (pilot project) transformasi transportasi massal daerah. Inisiatif ini bertujuan menciptakan sistem angkutan yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan sebagai solusi menekan ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam Focus Group Discussion (FGD) "BRT ITERA untuk Transportasi Lampung Maju" yang digelar di Gedung C ITERA, Rabu (4/2/2026).

Sinergi Akademisi dan Kebijakan Berbasis Bukti

Sekdaprov Marindo menekankan bahwa pemilihan ITERA sebagai titik awal bukan tanpa alasan. Sebagai pusat riset, ITERA diharapkan mampu mendukung terciptanya evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti) yang dapat direplikasi di wilayah lain.

"Inisiatif BRT ITERA tidak hanya bicara soal armada, tetapi mencakup perencanaan rute berbasis data, kelembagaan pengelola, hingga skema pembiayaan berkelanjutan. Ini adalah instrumen kunci untuk produktivitas ekonomi dan efisiensi logistik di Lampung," ujar Marindo.

Rute Uji Coba: MBK – ITERA

Sebagai langkah awal, BRT ITERA akan diuji coba pada koridor strategis: Mall Boemi Kedaton (MBK) – Kampus ITERA. Rute ini dipilih untuk melayani mobilitas tinggi mahasiswa, dosen, dan civitas akademika, sekaligus memetakan penerimaan sosial masyarakat terhadap sistem transit massal.

Nilai Strategis BRT ITERA:

• Konektivitas: Menghubungkan kawasan pendidikan dengan pusat ekonomi dan pemukiman.

• Efisiensi: Mengurangi biaya sosial akibat kemacetan dan polusi udara.

• Inovasi: Menjadi laboratorium hidup bagi riset dan teknologi transportasi masa depan.

Visi Lampung Maju Mirza-Jihan

Pengembangan transportasi publik ini sejalan dengan visi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela dalam membangun infrastruktur yang berkeadilan. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk tidak hanya membangun fisik jalan, tetapi juga sistem mobilitas yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Rektor ITERA, Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mengelola hibah bus dari pemerintah pusat dan provinsi. "Kami siap mengemban amanah ini sebagai sarana transportasi yang inklusif bagi mahasiswa dan masyarakat umum," ungkapnya.

FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi teknis yang terukur terkait skema pendanaan dan keberlanjutan operasional, guna mewujudkan Lampung sebagai gerbang Sumatera dengan sistem transportasi yang andal.

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi mengintegrasikan budaya hidup bersih ke dalam rutinitas harian Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2026, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diwajibkan melaksanakan Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai bagian dari agenda rutin pasca-apel pagi.

Kebijakan ini merupakan langkah konkret Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat karakter disiplin dan tanggung jawab aparatur melalui pengelolaan lingkungan kerja yang tertata.

Gotong Royong 30 Menit: Bukan Sekadar Seremoni

Berbeda dengan kegiatan bersih-bersih temporer, Gerakan ASRI menetapkan standar baru dalam operasional kantor pemerintahan:

• Durasi Harian: Setiap ASN wajib melaksanakan korve selama minimal 30 menit setiap hari segera setelah apel pagi.

• Cakupan Menyeluruh: Pembersihan meliputi interior ruang kerja hingga eksterior, termasuk taman, drainase, dan area parkir.

• Manajemen Sampah: Kewajiban pemilahan sampah organik dan anorganik sebagai wujud nyata dukungan terhadap kelestarian lingkungan.

"Lingkungan yang bersih adalah cerminan disiplin. Kegiatan ini harus menjadi budaya kerja yang berkelanjutan agar kantor pemerintah tidak hanya rapi, tetapi juga mendukung produktivitas dan kenyamanan masyarakat yang dilayani," tegas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo, saat melakukan peninjauan langsung, Rabu (4/2/2026).

Monitoring dan Evaluasi Langsung

Untuk memastikan instruksi ini dijalankan secara konsisten, Sekdaprov Marindo melakukan peninjauan mendadak ke sejumlah titik strategis, mulai dari Biro Umum, BPKAD, hingga Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Dalam peninjauan tersebut, Sekda berdialog langsung dengan para pegawai guna memastikan pemilahan sampah telah dilakukan secara tertib sesuai prosedur.

Mencerminkan Kualitas Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi Lampung memandang bahwa kualitas pelayanan publik dimulai dari kesiapan sarana dan prasarana. Lingkungan kantor yang "Resik dan Indah" diyakini mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat sekaligus membangun citra birokrasi yang modern dan profesional.

Melalui Gerakan ASRI, Pemprov Lampung berkomitmen untuk menjadikan kebersihan bukan lagi sebagai tugas tambahan, melainkan identitas utama ASN Lampung dalam mengabdi kepada rakyat.