Bandar Lampung, 21 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melakukan audiensi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi pelaksanaan program penyelenggaraan jalan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., bersama Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat, serta jajaran teknis terkait. Rombongan diterima secara langsung oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, Muhammad Ali Duhari, S.T., M.T., M.Sc., beserta pejabat struktural BPJN Lampung.

Pertemuan ini membahas berbagai agenda strategis, di antaranya:

 • Usulan Program Jalan dan Jembatan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat,

 • Program Proyek Strategis Kabupaten Pesisir Barat, termasuk pembangunan akses jalan Way Heni – Way Haru,

 • Serta Usulan Program Jalan Nasional yang terintegrasi dengan wilayah kabupaten.

Dalam paparannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menyampaikan bahwa kondisi geografis Pesisir Barat yang berbukit dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan konektivitas wilayah.

“Kami berharap sinergi ini dapat mempercepat realisasi pembangunan akses jalan dan jembatan, khususnya yang menghubungkan wilayah terisolir seperti Way Heni – Way Haru, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung berupa peningkatan mobilitas, akses ekonomi, dan pelayanan publik,” ujar Tedi Zadmiko.

Sementara itu, Kepala BPJN Lampung, Muhammad Ali Duhari, menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam memperkuat koordinasi dan menyampaikan usulan program prioritas daerah.

“Kami siap mendukung setiap langkah Pemerintah Daerah dalam memperkuat jaringan jalan nasional maupun jalan strategis kabupaten yang menjadi penunjang akses lintas wilayah. Program sinergi ini akan kita tindak lanjuti dalam rencana kerja dan prioritas pembiayaan ke depan,” ungkapnya.

Salah satu program strategis yang menjadi fokus dalam pertemuan ini adalah pembangunan akses jalan Way Heni – Way Haru sepanjang ±30 km yang melintasi kawasan TNBBS, serta beberapa ruas pendukung lainnya seperti Pasar Way Heni – Pekon Sumberjo (±3,5 km) dan Jalan Patroli TNBBS – Way Haru (±10 km).

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dan antar-instansi, guna mewujudkan visi daerah 'Terwujudnya Pesisir Barat yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Wisata Terdepan'.(*)

Pesisir Barat, 19 Oktober 2025 — Setelah melalui proses panjang seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., akhirnya terpilih sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Pesisir Barat. Pelantikan dijadwalkan akan dilakukan oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, pada Senin, 20 Oktober 2025, bertempat di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada pukul 09.00 WIB.

Terpilihnya Tedi Zadmiko menandai berakhirnya kekosongan jabatan sekda definitif yang telah berlangsung sejak tahun 2022 lalu. Selama lebih dari dua tahun terakhir, posisi tersebut hanya diisi oleh penjabat sementara dan pelaksana tugas, sehingga pengisian jabatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur birokrasi pemerintahan daerah.

Berdasarkan Surat Nomor 800.1.2.6/26/PANSEL-PESBAR-JPTP/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi, Slamet Riyadi, S.Sos., M.M., pada 10 Oktober 2025, terdapat tiga peserta dengan nilai tertinggi yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Ketiganya yaitu Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., di peringkat pertama, Dr. I Nyoman Setiawan, S.E., M.M. di posisi kedua, dan Ir. Armand Achyuni di peringkat ketiga.

Bupati Dedi Irawan selaku PPK kemudian secara selektif menetapkan Tedi Zadmiko sebagai Sekda definitif, setelah mempertimbangkan hasil penilaian seleksi dan rekam jejak kinerja. Sebelum terpilih, Tedi Zadmiko diketahui menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pesisir Barat definitif, dan juga sebagai Penjabat Sekda Pesibar. Ia dikenal sebagai pejabat dengan pengalaman luas di bidang pemerintahan dan manajemen publik.

Dengan ditetapkannya Sekda definitif ini, diharapkan tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan terkoordinasi. Jabatan Sekda memiliki peran strategis sebagai motor penggerak birokrasi, yang juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur, memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, serta mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah menuju pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan melayani masyarakat.

Pelantikan Tedi Zadmiko juga diharapkan menjadi momentum baru dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam mendukung program prioritas Bupati Pesisir Barat di bidang pelayanan publik, pembangunan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

Jakarta, 16 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menghadiri Rapat Koordinasi Program Kerja Sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) serta Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN). Kegiatan ini digelar dalam rangka mendukung penyelarasan program strategis nasional di bidang pendidikan di tingkat daerah.

Acara yang berlangsung di Jakarta tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan, didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Plt. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) dengan pemerintah kabupaten anggota APKASI. Penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan dalam mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang hadir atas komitmennya dalam mendukung pembangunan pendidikan.

“Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan daerah. Melalui kerja sama strategis ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh program pemerintah pusat dapat berjalan seiring dengan kebutuhan dan potensi daerah,” ujar Menteri.

Sementara itu, Bupati Pesisir Barat dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kami di Pesisir Barat sangat mendukung langkah kolaboratif ini. Dengan adanya sinergi antara kementerian, APKASI, dan YPAN, kami berharap pembangunan sektor pendidikan di daerah dapat lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menambahkan hal tersebut, Pj. Sekda Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., menegaskan bahwa Pemkab Pesisir Barat akan terus mendorong program-program inovatif di bidang pendidikan, termasuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pemerataan akses pendidikan di wilayah terpencil.

“Kami berkomitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah, sejalan dengan visi pemerintah pusat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan dapat semakin kuat guna menciptakan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing. (*)

Jakarta, 16 September 2025 – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan audiensi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) di Jakarta, dalam rangka membahas upaya peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Pesisir Barat. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenkes RI tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, hadir langsung Bupati Pesisir Barat, didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pesisir Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta perhatian Kementerian Kesehatan terhadap kemajuan sektor kesehatan di daerahnya. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan pesisir.

“Kabupaten Pesisir Barat masih menghadapi tantangan dalam pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan. Kami berharap adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk penguatan infrastruktur kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta percepatan pembangunan rumah sakit daerah yang representatif bagi masyarakat kami,” ujar Bupati.

Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan berbasis primer.

“Kami berharap adanya kebijakan afirmatif bagi daerah dengan karakter geografis seperti Pesisir Barat agar distribusi tenaga kesehatan lebih merata dan masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan dasar,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin menyambut baik aspirasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan menyatakan kesiapan Kemenkes untuk memberikan dukungan sesuai kebutuhan daerah. Ia menegaskan bahwa peningkatan fasilitas kesehatan dan penguatan layanan berbasis masyarakat akan menjadi fokus dalam kerja sama ke depan.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam mempererat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sekaligus wujud komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Pesisir Barat. (*)

Jakarta – Bupati Pesisir Barat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 10 Oktober 2025, bertempat di Ballroom Danarote Kementerian Dalam Negeri, Balai Kartini, Jakarta, mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai. Acara ini dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, termasuk Bupati Pesisir Barat, yang hadir bersama sejumlah pejabat terkait untuk memperkuat koordinasi dalam percepatan akses keuangan daerah.

Rakornas TPAKD Tahun 2025 mengangkat tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui perluasan inklusi keuangan bagi masyarakat di berbagai sektor.

Dalam forum tersebut, para pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Bidang Perekonomian, dan OJK menyampaikan arah kebijakan nasional mengenai strategi peningkatan akses keuangan, termasuk langkah-langkah percepatan program TPAKD di seluruh daerah. Selain itu, disampaikan pula evaluasi pelaksanaan program TPAKD tahun 2024 serta rencana kerja tahun 2025.

Bupati Pesisir Barat menyampaikan bahwa kehadirannya dalam Rakornas ini merupakan bentuk dukungan terhadap program nasional yang menekankan pentingnya inklusi keuangan untuk memperkuat perekonomian daerah. “Kami berkomitmen mendukung upaya pemerintah pusat dalam memperluas akses layanan keuangan hingga ke masyarakat pedesaan, termasuk bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan,” ujarnya.

Menurutnya, percepatan akses keuangan daerah menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Pesisir Barat. Pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan kebijakan dan program yang mempermudah masyarakat mengakses layanan perbankan, pembiayaan usaha, serta edukasi keuangan.

Bupati juga menambahkan bahwa melalui forum nasional seperti ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat menjalin komunikasi langsung dengan kementerian terkait dan lembaga keuangan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Kami berharap hasil Rakornas ini dapat diimplementasikan di daerah, sehingga mendorong kesejahteraan masyarakat secara nyata,” tambahnya.

Rakornas TPAKD 2025 diakhiri dengan penyampaian penghargaan kepada sejumlah daerah yang berhasil menjalankan program inovatif dalam memperluas akses keuangan daerah. Melalui partisipasi aktif ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan keseriusan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkeadilan. (*)

Pesisir Barat – Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Pesisir Barat resmi mengumumkan tiga nama peserta dengan nilai terbaik dalam seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025. Pengumuman tersebut tertuang dalam surat bernomor 800.1.2.6/26/PANSEL-PESBAR-JPTP/2025, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi, Slamet Riyadi, S.Sos., M.M., pada 10 Oktober 2025 di Bandar Lampung.

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 19271/R-AK.02.03/SD/F/2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPTP di Kabupaten Pesisir Barat, panitia seleksi menetapkan tiga peserta terbaik setelah melalui seluruh tahapan seleksi yang ketat dan transparan.

Tahapan seleksi yang dilaksanakan mencakup penilaian kompetensi manajerial, sosial kultural, bidang teknis, serta wawancara akhir. Seluruh proses dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dari hasil akhir tersebut, panitia seleksi mengumumkan tiga nama dengan nilai tertinggi, yaitu Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., Dr. I Nyoman Setiawan, S.E., M.M., dan Ir. Armand Achyuni. Ketiganya dinyatakan memenuhi syarat dan berhak diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk proses penetapan lebih lanjut.

Ketua Panitia Seleksi, Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa hasil tersebut merupakan akumulasi dari berbagai tahapan yang dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. “Proses seleksi dilakukan secara terbuka, dengan prinsip transparansi, kompetensi, dan profesionalitas. Panitia memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti tahapan seleksi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa hasil seleksi ini akan disampaikan secara resmi kepada Bupati Pesisir Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dipertimbangkan dan ditetapkan satu nama yang akan menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat. “Kami berharap pejabat yang nantinya terpilih dapat membawa semangat baru dalam memperkuat kinerja birokrasi dan pelayanan publik di Pesisir Barat,” tambahnya.

Sementara itu, pengumuman tersebut juga menegaskan bahwa jika di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam hasil seleksi, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan komitmen panitia dalam menjaga integritas dan akuntabilitas proses seleksi jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Dengan diumumkannya hasil ini, masyarakat Pesisir Barat kini menantikan keputusan akhir dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang akan menentukan sosok Sekretaris Daerah definitif Kabupaten Pesisir Barat. Jabatan strategis ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan mendukung visi pembangunan daerah menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. (*)

Pesisir Barat – Hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Pesisir Barat dalam beberapa hari terakhir memicu bencana tanah longsor di Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah. Peristiwa tersebut menyebabkan pagar Gedung PKK roboh, bahkan material longsor kini sudah mengancam bagian pondasi bangunan utama.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Pada Kamis (9/10/2025) sore, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Pesbar, Tedi Zadmiko, S.Km., S.H., M.M., meninjau langsung lokasi kejadian. Ia didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mesrawan, S.STP., M.Si., serta Direktur CV Ratu Kaia, Yantoni, yang merupakan pelaksana proyek pembangunan pagar tersebut.

Dalam kunjungan itu, rombongan melihat secara langsung kondisi tebing yang mengalami longsor hingga menyebabkan pagar panel beton di sekitar Gedung PKK roboh. Posisi antara titik longsor dan pondasi bangunan kini hanya berjarak beberapa meter, menimbulkan kekhawatiran akan ancaman kerusakan yang lebih parah bila tidak segera ditangani.

“Longsor ini terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Posisi pagar yang memang cukup dekat dengan jurang membuat area ini sangat rentan terdampak. Kami minta Dinas PUPR segera mengambil langkah-langkah konkret agar dampak longsor tidak meluas ke bangunan utama gedung,” ujar Tedi.

Ia juga menekankan pentingnya penanganan cepat demi mencegah kerusakan lanjutan serta menjaga keselamatan lingkungan sekitar. Menurutnya, koordinasi antarinstansi harus dilakukan secara maksimal agar penanggulangan berjalan efektif dan efisien.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kadis PUPR Pesbar, Mesrawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah tanggap darurat dan segera akan melakukan penanganan teknis di area terdampak.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak pelaksana. Fokus utama adalah menjaga struktur gedung agar tetap aman dan mencegah kerusakan bertambah. Penanganan ini akan dilakukan secara terpadu bersama pihak pelaksana proyek,” jelas Mesrawan.

Sementara itu, Direktur CV Ratu Kaia, Yantoni, menjelaskan bahwa longsor terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat selama dua hari berturut-turut, yang mengakibatkan pergeseran tanah di sekitar tebing.

“Longsor ini memang disebabkan oleh hujan lebat. Area yang terkena longsor berada tepat di lokasi pagar panel beton. Pondasi pagar ikut bergeser dan terbawa material longsor ke bawah jurang,” ungkap Yantoni.

Meskipun masa pemeliharaan proyek telah berakhir, pihaknya tetap berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan di lokasi tersebut.

“Kami akan melaksanakan pemasangan bronjong untuk menahan longsor di titik terdampak dan juga membangun kembali pagar yang roboh. Meski proyek ini sudah melewati masa pemeliharaan, kami tetap bertanggung jawab memperbaiki sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),” tambahnya. (*)