Bandar Lampung — Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja spesifik dalam rangka peninjauan jalan tol dan infrastruktur pendukung di Provinsi Lampung, Kamis (29/1/2026). Pertemuan berlangsung di Lamban Sabah Resto, Bandar Lampung.

Kunjungan kerja tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., didampingi jajaran Pemerintah Provinsi Lampung serta para mitra kerja Komisi V DPR RI, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Komisi V DPR RI beserta rombongan. Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Lampung.

Menurutnya, pembangunan jalan tol dan infrastruktur transportasi memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan DPR RI dalam percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol dan transportasi. Dukungan Komisi V DPR RI sangat kami harapkan demi pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ir. Ridwan Bae yang memimpin rombongan menyampaikan bahwa kunjungan kerja spesifik ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan jalan tol serta infrastruktur pendukung di Provinsi Lampung.

Ia menegaskan, Komisi V DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur agar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya kami memastikan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol dan transportasi, berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan daerah,” kata Ridwan Bae.

Adapun anggota Komisi V DPR RI yang hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Ir. Ridwan Bae, Drs. H. Mukhlis Basri, H. Haryanto, S.H., M.M., M.Si., Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comm, Ir. Hanan A. Rozak, M.S., H. Daniel Mutaqien Syafiuddin, S.T., Dr. H. Ali Mufthi, S.Ag., M.Si., Drs. Hamka B. Kady, M.S., Danang Wicaksana S., S.T., Dr. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M., Teguh Iswara Suardi, Abdul Hadi, S.E., M.M., Ghufran Zainal Abidin, M.A., H. Boyman Harun, S.H., Muhammad Syauqie, dan Harmusa Oktaviani.

Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Bupati Pesawaran hadir langsung bersama Wakil Bupati Lampung Selatan. Sementara kepala daerah lainnya diwakili oleh perwakilan, antara lain dari Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat turut hadir dalam kegiatan tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., hadir mewakili Bupati Pesisir Barat, didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat.

Menanggapi kunjungan kerja Komisi V DPR RI, Sekda Pesisir Barat menyampaikan sejumlah usulan strategis guna meningkatkan konektivitas wilayah pesisir. Di antaranya usulan pembangunan pelabuhan atau dermaga di Kuala Stabas sebagai sarana pendukung transportasi laut dan distribusi logistik, khususnya bagi sektor perikanan dan pariwisata.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga mengusulkan perbaikan dan peningkatan kualitas Jalan Lintas Barat yang merupakan jalur utama penghubung antarwilayah di sepanjang pesisir barat Lampung.

“Kami berharap usulan pembangunan dermaga Kuala Stabas serta peningkatan Jalan Lintas Barat dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. Infrastruktur tersebut sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat,” ujar Tedi Zadmiko.

Usai pertemuan dan diskusi, rombongan Komisi V DPR RI bersama Gubernur Lampung melanjutkan agenda peninjauan langsung ruas jalan tol di Kota Bandar Lampung serta kawasan Kota Baru Lampung guna melihat kondisi infrastruktur di lapangan.

Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, merata, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. (*)

Tim SAR Gabungan saat mengevakuasi jenazah nelayan korban kecelakaan laut

Pesisir Barat - Kabar gembira datang untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Daerah paling barat Provinsi Lampung ini sebentar lagi dipastikan akan memiliki Pos SAR sendiri, sebuah langkah strategis yang selama ini dinantikan untuk memperkuat penanganan kebencanaan. Kepastian tersebut dikonfirmasi langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala BPBD Pesisir Barat, Roby Arfan, usai melaksanakan audiensi dengan jajaran Kantor Basarnas Lampung pada pertengahan Januari lalu.

Roby Arfan menjelaskan, hasil audiensi tersebut membuka jalan serius bagi pendirian Pos SAR di wilayah Pesisir Barat. Keterangan ini disampaikannya pada Selasa, 27 Januari, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat risiko bencana yang sangat tinggi.

"Sebagai bentuk keseriusan Pemkab Pesibar dalam hal ini Bupati, bahwa kita sudah menyiapkan lahan untuk berdirinya Basarnas Pos Pesisir Barat, dan kalau memang diperlukan segera, kami bahkan sudah menyiapkan bangunan untuk ditempati sementara yang terletak tak jauh dari Dinas Perikanan," ujar Roby. 

Masuknya Kabupaten Pesisir Barat dalam peringkat ke-19 daerah dengan risiko bencana tertinggi dari 514 kabupaten/kota di Indonesia bukan sekadar angka statistik. Berdasarkan catatan BPBD setempat, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah kejadian bencana rata-rata mencapai hampir 150 kejadian per tahun, dengan total korban sebanyak 34 jiwa.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 orang dinyatakan hilang dan meninggal dunia, kondisi yang sekaligus menempatkan Pesisir Barat sebagai wilayah dengan risiko bencana tertinggi di Provinsi Lampung. Letak geografis Pesisir Barat yang diapit gugusan Bukit Barisan dan Samudera Hindia semakin memperbesar potensi terjadinya berbagai jenis bencana alam.

Selama ini, upaya pencarian dan pertolongan di Pesisir Barat masih sangat bergantung pada bantuan tim SAR dari Kabupaten Tanggamus, dengan waktu tempuh yang bisa mencapai lebih dari empat jam. Jarak yang jauh tersebut kerap menjadi kendala serius, mengingat bencana dapat terjadi kapan saja dan tidak dapat diprediksi secara akurat.

Menurut Roby, kondisi inilah yang menjadi alasan utama mengapa keberadaan Pos SAR di Pesisir Barat sudah sangat mendesak. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tengah melakukan koordinasi intensif dengan Basarnas serta pihak terkait agar proses pendirian Pos SAR dapat segera direalisasikan.

Ia berharap, dengan terwujudnya Pos SAR di Pesisir Barat, proses mitigasi, pencarian, dan penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan maksimal. Kehadiran Pos SAR juga diharapkan menjadi pusat penguatan kapasitas tim gabungan dalam meningkatkan keterampilan serta kompetensi personel penanggulangan bencana.

Terlebih, Kabupaten Pesisir Barat dikenal sebagai salah satu destinasi wisata internasional, sehingga kesiapsiagaan dan penanganan bencana menjadi faktor krusial dalam menjamin keselamatan masyarakat, wisatawan, serta seluruh pihak yang beraktivitas di wilayah tersebut. (*) 

Pesisir Barat - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar agenda koordinasi optimalisasi penerimaan pajak hotel sebagai langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lantai 5, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (21/01). 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pesisir Barat dan dihadiri oleh jajaran perangkat daerah terkait. Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pajak hotel seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Menurutnya, optimalisasi pajak hotel merupakan instrumen penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendukung keberlanjutan pembangunan.

Kepala Bapenda Pesisir Barat, Henri Dunan, S.E., menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah teknis guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hotel. Upaya tersebut meliputi penguatan sistem pengawasan, validasi data lapangan, serta penyiapan sumber daya manusia bersertifikat seperti tenaga pemeriksa pajak dan juru sita, agar pengelolaan pajak berjalan profesional dan akuntabel.

Agenda koordinasi ini juga dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Armen Qodar, S.P., M.M., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Cahyadi Muis, S.IP., serta Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat Unzir, S.P. Kehadiran para pejabat tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Selain penguatan internal, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat turut menjalin kolaborasi dengan KPP Pratama, BPKP, DPMPTSP, Inspektorat, Satpol PP, serta para camat untuk membentuk tim terpadu yang fokus pada optimalisasi pajak hotel dan pajak daerah lainnya.

Bupati Pesisir Barat juga mengimbau seluruh pelaku usaha hotel, penginapan, dan restoran agar mematuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD serta menopang percepatan pembangunan daerah.

Melalui upaya kolaboratif dan penguatan tata kelola tersebut, Pemkab Pesisir Barat optimistis pajak hotel dapat menjadi salah satu penopang utama PAD tahun 2026, sekaligus mendorong pembangunan daerah menuju arah yang lebih maju dan berdaya saing. (*)

Pesisir Barat - Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Dedi Irawan, membantah adanya isu gratifikasi dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilaksanakan pada akhir tahun 2025. Ia menegaskan seluruh tahapan seleksi telah berjalan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa adanya kepentingan tertentu.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Dedi Irawan dalam keterangan resminya pada Kamis, 8 Januari 2026, di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Menurutnya, seleksi enam JPT Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta pihak ketiga yang independen.

“Saya tekankan kembali bahwa semua ini dilakukan secara terbuka dan transparan yang melibatkan BKN dengan LAN. Maka saya pastikan tidak ada gratifikasi seperti yang diberitakan oleh media-media. Tidak ada sama sekali syarat dengan kepentingan atau gratifikasi sehingga keberpihakan kepada perseorangan,” tegas Dedi.

Dedi menjelaskan, seluruh tahapan seleksi, mulai dari administrasi, penilaian kompetensi, hingga akumulasi nilai akhir peserta, telah dilakukan secara profesional. Hasil seleksi tersebut kemudian direkomendasikan oleh BKN kepada Bupati Pesisir Barat. 

Ia menambahkan, proses seleksi terbuka ini bertujuan untuk memastikan jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diisi oleh aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan profesional.

Enam OPD yang diisi melalui mekanisme seleksi terbuka JPT Pratama tersebut meliputi Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretariat DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Menurut Dedi, hasil seleksi telah memperoleh rekomendasi resmi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor 00278/R-AK.02.03/SD/F/2026 tertanggal 3 Januari 2026 tentang Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Kabupaten Pesisir Barat.

“Pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menetapkan dan melantik peserta seleksi dengan hasil terbaik yang telah memenuhi seluruh persyaratan serta mendapat persetujuan BKN,” ujarnya.

Dengan telah diumumkannya hasil seleksi JPT Pratama pada awal tahun ini, Bupati berharap pejabat terpilih mampu mengemban amanah dengan baik serta menjadi motor penggerak birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebagai informasi, pelantikan enam pejabat hasil seleksi terbuka JPT Pratama tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 9 Januari 2026, bertempat di Lobi Gedung A Kantor Bupati Pesisir Barat. (*) 

Bandar Lampung – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menerima penghargaan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia pada peringatan Hari Bhakti ke-1 Tahun 2025. Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., mewakili Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, dalam acara yang digelar di Kantor Wilayah Lampung, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bandar Lampung, Rabu (19/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat tinggi kementerian serta perwakilan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas sinergi Pemkab Pesisir Barat dalam mendukung program pembinaan, pelayanan, dan penguatan tugas pemasyarakatan di daerah.

Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Lampung, Jalu Yuswa Panjang, A.Md.IP., S.H., M.H., menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan jajaran pemasyarakatan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan serta menjaga keamanan wilayah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung, Nur Raisha Pujiastuti, S.H., M.H., turut menegaskan pentingnya kerja sama strategis dengan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan layanan keimigrasian yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sekda Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan jajaran imigrasi dan pemasyarakatan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mendukung program pemerintah pusat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi yang solid akan memberikan dampak positif bagi keamanan, ketertiban, dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Acara peringatan Hari Bhakti ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah, instansi mitra, dan pihak-pihak yang dinilai berkontribusi dalam peningkatan kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (*) 

Pesisir Barat - Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP) Pesisir Barat (Pesibar), Elizawati Tedi Zadmiko, S.Sos., membuka kegiatan Pelatihan Pembuatan Kerupuk Berbahan Dasar Ikan, di selasar Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Jumat (14/11/2025).

Tampak hadir langsung dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Dra. Henny Yulistiani, M.M., Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB, Irhamudin, S.K.M., M.M., Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (DiskopUKMDag), Ma'ruf, S.P., dan Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian (Distransnakerin), Amrul Haq, S.Pd., jajaran pengurus dan anggota DWP Pesibar.

Dalam sambutan Penasehat DWP, Dian Hardiyanti Dedi, S.ST., M.M., yang disampaikan oleh Ketua DWP, Elizawati Tedi Zadmiko, bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan anggota dan dalam mengolah ikan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, yaitu kerupuk olahan berbahan dasar ikan. "Dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Pesibar, kita dapat menciptakan peluang usaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga serta dapat menyajikan makanan ringan yang sehat dan bergizi bagi keluarga untuk mencegah stunting mengingat tingginya gizi yang terdapat dalam ikan tersebut," ujar Ketua DWP, Elizawati Tedi Zadmiko.

Ketua DWP, Elizawati Tedi Zadmiko berharap dari kegiatan tersebut, dapat membuat peserta mempraktikkan ilmu yang didapat serta mengembangkan keterampilan dimaksud menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan. "Kami berharap kerupuk ikan dapat menjadi produk unggulan DWP Pesibar yang dikenal luas, baik di pasar lokal maupun nasional," tukas Ketua DWP, Elizawati Tedi Zadmiko.

Sementara itu Staf Ahli, Henny Yulistiani saat menyampaikan sambutan Sekda, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., mengatakan bahwa, Pesibar memiliki potensi perikanan yang melimpah yang masih perlu dioptimalkan melalui berbagai inovasi dan pengolahan hasil perikanan, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi. "Kerupuk ikan salah satu produk olahan yang memiliki prospek pasar cukup luas, baik untuk konsumsi lokal maupun sebagai produk unggulan daerah yang dapat menembus pasar luar daerah," ungkap Staf Ahli, Henny Yulistiani.

Menurut Staf Ahli, Henny Yulistiani, melalui pelatihan tersebut pihaknya berharap para peserta dapat meningkatkan keterampilan dalam mengolah hasil perikanan menjadi

produk bernilai jual, menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan ibu-ibu dan masyarakat, serta menjadi penggerak ekonomi kreatif di lingkungan masing-masing.

"Kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, karena ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi modal penting untuk mengembangkan usaha rumah tangga yang produktif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah tentu akan terus mendorong kegiatan-kegiatan pemberdayaan seperti ini, terutama yang melibatkan peran aktif perempuan. Sebab, kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya perempuan yang berperan penting dalam keluarga dan masyarakat," tandas Staf Ahli, Henny Yulistiani

"Peserta juga dianjurkan untuk terus mengembangkan potensi dan kreativitas dalam pengolahan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih beragam dan menarik," tukas Staf Ahli, Henny Yulistiani. (*) 

Pesisir Barat – Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Krakatau 2025 di Mapolres Pesisir Barat, Kecamatan Pesisir Tengah, Senin (17/11/2025). Apel dipimpin Kapolres Pesibar, AKBP Bestiana, S.I.K., M.M., dan turut dihadiri PJU Polres, Kadishub Ariswandi, serta Kasat Pol-PP dan Damkar, Cahyadi Moe’is.

Dalam amanat Kapolda Lampung yang dibacakan Kapolres, disampaikan bahwa dinamika transportasi dan meningkatnya jumlah kendaraan memicu permasalahan lalu lintas yang harus diantisipasi. Polri terus memperkuat pelayanan berbasis digital seperti E-TLE, SIM Online, Signal, dan TAR sebagai bagian modernisasi penanganan lalu lintas.

Kapolres Bestiana menjelaskan bahwa angka kecelakaan di Lampung masih tinggi, mencapai 1.564 kasus dengan 466 korban meninggal sepanjang Januari–Oktober 2025. Tingginya pelanggaran lalu lintas juga menjadi faktor penyebab, dengan total 238.581 pelanggaran yang didominasi pengendara usia produktif.

Berbagai langkah pembinaan telah dilakukan, termasuk pendidikan, sosialisasi, dan peningkatan patroli di titik rawan kecelakaan. Operasi Zebra Krakatau 2025 menjadi strategi penting menjelang Operasi Lilin Nataru, yang dilaksanakan serentak selama 14 hari, 17–30 November 2025.

Operasi ini menyasar potensi gangguan hingga pelanggaran nyata yang dapat memicu kemacetan dan kecelakaan, termasuk balapan liar dan penggunaan knalpot brong. Kapolres menegaskan seluruh personel wajib mengutamakan keamanan, bertindak humanis, serta tidak hanya berorientasi pada penegakan tilang, tetapi juga pada tindakan preemtif dan preventif. (*)