Bandar Lampung, 21 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melakukan audiensi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi pelaksanaan program penyelenggaraan jalan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., bersama Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat, serta jajaran teknis terkait. Rombongan diterima secara langsung oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, Muhammad Ali Duhari, S.T., M.T., M.Sc., beserta pejabat struktural BPJN Lampung.

Pertemuan ini membahas berbagai agenda strategis, di antaranya:

 • Usulan Program Jalan dan Jembatan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat,

 • Program Proyek Strategis Kabupaten Pesisir Barat, termasuk pembangunan akses jalan Way Heni – Way Haru,

 • Serta Usulan Program Jalan Nasional yang terintegrasi dengan wilayah kabupaten.

Dalam paparannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menyampaikan bahwa kondisi geografis Pesisir Barat yang berbukit dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan konektivitas wilayah.

“Kami berharap sinergi ini dapat mempercepat realisasi pembangunan akses jalan dan jembatan, khususnya yang menghubungkan wilayah terisolir seperti Way Heni – Way Haru, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung berupa peningkatan mobilitas, akses ekonomi, dan pelayanan publik,” ujar Tedi Zadmiko.

Sementara itu, Kepala BPJN Lampung, Muhammad Ali Duhari, menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam memperkuat koordinasi dan menyampaikan usulan program prioritas daerah.

“Kami siap mendukung setiap langkah Pemerintah Daerah dalam memperkuat jaringan jalan nasional maupun jalan strategis kabupaten yang menjadi penunjang akses lintas wilayah. Program sinergi ini akan kita tindak lanjuti dalam rencana kerja dan prioritas pembiayaan ke depan,” ungkapnya.

Salah satu program strategis yang menjadi fokus dalam pertemuan ini adalah pembangunan akses jalan Way Heni – Way Haru sepanjang ±30 km yang melintasi kawasan TNBBS, serta beberapa ruas pendukung lainnya seperti Pasar Way Heni – Pekon Sumberjo (±3,5 km) dan Jalan Patroli TNBBS – Way Haru (±10 km).

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dan antar-instansi, guna mewujudkan visi daerah 'Terwujudnya Pesisir Barat yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Wisata Terdepan'.(*)

Pesisir Barat, 19 Oktober 2025 — Setelah melalui proses panjang seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., akhirnya terpilih sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Pesisir Barat. Pelantikan dijadwalkan akan dilakukan oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, pada Senin, 20 Oktober 2025, bertempat di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada pukul 09.00 WIB.

Terpilihnya Tedi Zadmiko menandai berakhirnya kekosongan jabatan sekda definitif yang telah berlangsung sejak tahun 2022 lalu. Selama lebih dari dua tahun terakhir, posisi tersebut hanya diisi oleh penjabat sementara dan pelaksana tugas, sehingga pengisian jabatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur birokrasi pemerintahan daerah.

Berdasarkan Surat Nomor 800.1.2.6/26/PANSEL-PESBAR-JPTP/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi, Slamet Riyadi, S.Sos., M.M., pada 10 Oktober 2025, terdapat tiga peserta dengan nilai tertinggi yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Ketiganya yaitu Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., di peringkat pertama, Dr. I Nyoman Setiawan, S.E., M.M. di posisi kedua, dan Ir. Armand Achyuni di peringkat ketiga.

Bupati Dedi Irawan selaku PPK kemudian secara selektif menetapkan Tedi Zadmiko sebagai Sekda definitif, setelah mempertimbangkan hasil penilaian seleksi dan rekam jejak kinerja. Sebelum terpilih, Tedi Zadmiko diketahui menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pesisir Barat definitif, dan juga sebagai Penjabat Sekda Pesibar. Ia dikenal sebagai pejabat dengan pengalaman luas di bidang pemerintahan dan manajemen publik.

Dengan ditetapkannya Sekda definitif ini, diharapkan tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan terkoordinasi. Jabatan Sekda memiliki peran strategis sebagai motor penggerak birokrasi, yang juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur, memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, serta mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah menuju pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan melayani masyarakat.

Pelantikan Tedi Zadmiko juga diharapkan menjadi momentum baru dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam mendukung program prioritas Bupati Pesisir Barat di bidang pelayanan publik, pembangunan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

Jakarta, 16 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menghadiri Rapat Koordinasi Program Kerja Sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) serta Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN). Kegiatan ini digelar dalam rangka mendukung penyelarasan program strategis nasional di bidang pendidikan di tingkat daerah.

Acara yang berlangsung di Jakarta tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan, didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Plt. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) dengan pemerintah kabupaten anggota APKASI. Penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan dalam mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang hadir atas komitmennya dalam mendukung pembangunan pendidikan.

“Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan daerah. Melalui kerja sama strategis ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh program pemerintah pusat dapat berjalan seiring dengan kebutuhan dan potensi daerah,” ujar Menteri.

Sementara itu, Bupati Pesisir Barat dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kami di Pesisir Barat sangat mendukung langkah kolaboratif ini. Dengan adanya sinergi antara kementerian, APKASI, dan YPAN, kami berharap pembangunan sektor pendidikan di daerah dapat lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menambahkan hal tersebut, Pj. Sekda Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., menegaskan bahwa Pemkab Pesisir Barat akan terus mendorong program-program inovatif di bidang pendidikan, termasuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pemerataan akses pendidikan di wilayah terpencil.

“Kami berkomitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah, sejalan dengan visi pemerintah pusat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan dapat semakin kuat guna menciptakan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing. (*)

Jakarta, 16 September 2025 – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan audiensi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) di Jakarta, dalam rangka membahas upaya peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Pesisir Barat. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenkes RI tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, hadir langsung Bupati Pesisir Barat, didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Pesisir Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta perhatian Kementerian Kesehatan terhadap kemajuan sektor kesehatan di daerahnya. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan pesisir.

“Kabupaten Pesisir Barat masih menghadapi tantangan dalam pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan. Kami berharap adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk penguatan infrastruktur kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta percepatan pembangunan rumah sakit daerah yang representatif bagi masyarakat kami,” ujar Bupati.

Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan berbasis primer.

“Kami berharap adanya kebijakan afirmatif bagi daerah dengan karakter geografis seperti Pesisir Barat agar distribusi tenaga kesehatan lebih merata dan masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan dasar,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin menyambut baik aspirasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan menyatakan kesiapan Kemenkes untuk memberikan dukungan sesuai kebutuhan daerah. Ia menegaskan bahwa peningkatan fasilitas kesehatan dan penguatan layanan berbasis masyarakat akan menjadi fokus dalam kerja sama ke depan.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam mempererat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sekaligus wujud komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Pesisir Barat. (*)

Jakarta – Bupati Pesisir Barat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 10 Oktober 2025, bertempat di Ballroom Danarote Kementerian Dalam Negeri, Balai Kartini, Jakarta, mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai. Acara ini dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, termasuk Bupati Pesisir Barat, yang hadir bersama sejumlah pejabat terkait untuk memperkuat koordinasi dalam percepatan akses keuangan daerah.

Rakornas TPAKD Tahun 2025 mengangkat tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui perluasan inklusi keuangan bagi masyarakat di berbagai sektor.

Dalam forum tersebut, para pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Bidang Perekonomian, dan OJK menyampaikan arah kebijakan nasional mengenai strategi peningkatan akses keuangan, termasuk langkah-langkah percepatan program TPAKD di seluruh daerah. Selain itu, disampaikan pula evaluasi pelaksanaan program TPAKD tahun 2024 serta rencana kerja tahun 2025.

Bupati Pesisir Barat menyampaikan bahwa kehadirannya dalam Rakornas ini merupakan bentuk dukungan terhadap program nasional yang menekankan pentingnya inklusi keuangan untuk memperkuat perekonomian daerah. “Kami berkomitmen mendukung upaya pemerintah pusat dalam memperluas akses layanan keuangan hingga ke masyarakat pedesaan, termasuk bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan,” ujarnya.

Menurutnya, percepatan akses keuangan daerah menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Pesisir Barat. Pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan kebijakan dan program yang mempermudah masyarakat mengakses layanan perbankan, pembiayaan usaha, serta edukasi keuangan.

Bupati juga menambahkan bahwa melalui forum nasional seperti ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat menjalin komunikasi langsung dengan kementerian terkait dan lembaga keuangan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Kami berharap hasil Rakornas ini dapat diimplementasikan di daerah, sehingga mendorong kesejahteraan masyarakat secara nyata,” tambahnya.

Rakornas TPAKD 2025 diakhiri dengan penyampaian penghargaan kepada sejumlah daerah yang berhasil menjalankan program inovatif dalam memperluas akses keuangan daerah. Melalui partisipasi aktif ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan keseriusan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkeadilan. (*)

Pesisir Barat – Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Pesisir Barat resmi mengumumkan tiga nama peserta dengan nilai terbaik dalam seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025. Pengumuman tersebut tertuang dalam surat bernomor 800.1.2.6/26/PANSEL-PESBAR-JPTP/2025, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi, Slamet Riyadi, S.Sos., M.M., pada 10 Oktober 2025 di Bandar Lampung.

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 19271/R-AK.02.03/SD/F/2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPTP di Kabupaten Pesisir Barat, panitia seleksi menetapkan tiga peserta terbaik setelah melalui seluruh tahapan seleksi yang ketat dan transparan.

Tahapan seleksi yang dilaksanakan mencakup penilaian kompetensi manajerial, sosial kultural, bidang teknis, serta wawancara akhir. Seluruh proses dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dari hasil akhir tersebut, panitia seleksi mengumumkan tiga nama dengan nilai tertinggi, yaitu Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., Dr. I Nyoman Setiawan, S.E., M.M., dan Ir. Armand Achyuni. Ketiganya dinyatakan memenuhi syarat dan berhak diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk proses penetapan lebih lanjut.

Ketua Panitia Seleksi, Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa hasil tersebut merupakan akumulasi dari berbagai tahapan yang dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. “Proses seleksi dilakukan secara terbuka, dengan prinsip transparansi, kompetensi, dan profesionalitas. Panitia memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti tahapan seleksi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa hasil seleksi ini akan disampaikan secara resmi kepada Bupati Pesisir Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dipertimbangkan dan ditetapkan satu nama yang akan menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat. “Kami berharap pejabat yang nantinya terpilih dapat membawa semangat baru dalam memperkuat kinerja birokrasi dan pelayanan publik di Pesisir Barat,” tambahnya.

Sementara itu, pengumuman tersebut juga menegaskan bahwa jika di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam hasil seleksi, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan komitmen panitia dalam menjaga integritas dan akuntabilitas proses seleksi jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Dengan diumumkannya hasil ini, masyarakat Pesisir Barat kini menantikan keputusan akhir dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang akan menentukan sosok Sekretaris Daerah definitif Kabupaten Pesisir Barat. Jabatan strategis ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan mendukung visi pembangunan daerah menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. (*)

Pesisir Barat – Hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Pesisir Barat dalam beberapa hari terakhir memicu bencana tanah longsor di Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah. Peristiwa tersebut menyebabkan pagar Gedung PKK roboh, bahkan material longsor kini sudah mengancam bagian pondasi bangunan utama.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Pada Kamis (9/10/2025) sore, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Pesbar, Tedi Zadmiko, S.Km., S.H., M.M., meninjau langsung lokasi kejadian. Ia didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mesrawan, S.STP., M.Si., serta Direktur CV Ratu Kaia, Yantoni, yang merupakan pelaksana proyek pembangunan pagar tersebut.

Dalam kunjungan itu, rombongan melihat secara langsung kondisi tebing yang mengalami longsor hingga menyebabkan pagar panel beton di sekitar Gedung PKK roboh. Posisi antara titik longsor dan pondasi bangunan kini hanya berjarak beberapa meter, menimbulkan kekhawatiran akan ancaman kerusakan yang lebih parah bila tidak segera ditangani.

“Longsor ini terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Posisi pagar yang memang cukup dekat dengan jurang membuat area ini sangat rentan terdampak. Kami minta Dinas PUPR segera mengambil langkah-langkah konkret agar dampak longsor tidak meluas ke bangunan utama gedung,” ujar Tedi.

Ia juga menekankan pentingnya penanganan cepat demi mencegah kerusakan lanjutan serta menjaga keselamatan lingkungan sekitar. Menurutnya, koordinasi antarinstansi harus dilakukan secara maksimal agar penanggulangan berjalan efektif dan efisien.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kadis PUPR Pesbar, Mesrawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah tanggap darurat dan segera akan melakukan penanganan teknis di area terdampak.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak pelaksana. Fokus utama adalah menjaga struktur gedung agar tetap aman dan mencegah kerusakan bertambah. Penanganan ini akan dilakukan secara terpadu bersama pihak pelaksana proyek,” jelas Mesrawan.

Sementara itu, Direktur CV Ratu Kaia, Yantoni, menjelaskan bahwa longsor terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat selama dua hari berturut-turut, yang mengakibatkan pergeseran tanah di sekitar tebing.

“Longsor ini memang disebabkan oleh hujan lebat. Area yang terkena longsor berada tepat di lokasi pagar panel beton. Pondasi pagar ikut bergeser dan terbawa material longsor ke bawah jurang,” ungkap Yantoni.

Meskipun masa pemeliharaan proyek telah berakhir, pihaknya tetap berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan di lokasi tersebut.

“Kami akan melaksanakan pemasangan bronjong untuk menahan longsor di titik terdampak dan juga membangun kembali pagar yang roboh. Meski proyek ini sudah melewati masa pemeliharaan, kami tetap bertanggung jawab memperbaiki sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),” tambahnya. (*)

Palembang, 3 Oktober 2025 – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Sriwijaya (Unsri) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dalam bidang kesehatan, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dokter spesialis. Penandatanganan berlangsung di Palembang pada Jumat (3/10/2025).

Hadir dalam acara tersebut Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, didampingi Pj. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKPSDM, serta Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir. Rombongan Pemkab Pesisir Barat diterima secara langsung oleh Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran wakil rektor, dekan, dan pejabat struktural Unsri.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menegaskan pentingnya kerja sama ini untuk menjawab keterbatasan tenaga dokter spesialis di Pesisir Barat.

“Kerja sama ini menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Kami berharap melalui dukungan Universitas Sriwijaya, pelayanan di rumah sakit daerah dapat semakin baik dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujar Bupati.

Sementara itu, Rektor Universitas Sriwijaya menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Unsri berkomitmen mendukung pemerintah daerah dengan menyediakan tenaga kesehatan profesional, memperkuat pendidikan kedokteran, penelitian, hingga program pengabdian masyarakat.

MoU ini diharapkan menjadi awal dari implementasi kerja sama konkret dalam memperkuat sistem layanan kesehatan di Pesisir Barat. Dengan dukungan akademik dan profesional dari Universitas Sriwijaya, Pemkab Pesisir Barat optimis kebutuhan dokter spesialis dapat terpenuhi secara bertahap, sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat secara signifikan. (*) 

Pesisir Barat – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Tedi Zadmiko menghadiri acara Penandatanganan Komitmen Bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (27/9/2025). Tedi hadir mewakili Bupati Pesisir Barat dan didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Irhamuddin.

Acara ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi. Fokus utama adalah penguatan komitmen dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan Anggaran Responsif Gender (PPRG), serta mewujudkan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) melalui Desa TAPIS di Provinsi Lampung.

Selain itu, pertemuan ini juga menandai langkah nyata pemerintah daerah di Lampung dalam mendukung capaian Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025–2030. Diharapkan setiap daerah dapat mengembangkan program ramah perempuan dan anak, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

Dalam kesempatan itu, Tedi Zadmiko menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah pusat dan provinsi. “Pesisir Barat siap mendukung penuh komitmen ini, karena kami meyakini keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari keberpihakan kita terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemkab Pesisir Barat telah melakukan sejumlah langkah awal. Di antaranya peningkatan kapasitas desa ramah anak serta penguatan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi generasi muda.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, seluruh Bupati/Walikota atau perwakilannya, jajaran pejabat provinsi, Forkopimda, serta perwakilan kementerian. Mereka memberikan dukungan teknis terhadap implementasi kebijakan di daerah.

Dengan penandatanganan komitmen bersama ini, diharapkan seluruh daerah di Lampung, termasuk Pesisir Barat, dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Terutama di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penyediaan fasilitas ramah anak hingga tingkat desa.

Langkah ini menjadi tonggak penting bagi Pesisir Barat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat luas.

“Kami optimistis, melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, target Provinsi Lampung Layak Anak 2030 dapat tercapai dengan baik,” tutup Tedi Zadmiko. (*)

1.  Tedi Zadimko, S.K.M., S.H., M.M. – Nilai 94,44 (Peringkat I)
2.  Dr. I Nyoman Setiawan, S.E., M.M. – Nilai 86,11 (Peringkat II)
3.  Irvan Leonardo Abdullah, S.P., M.Si. – Nilai 82,64 (Peringkat III)
4.  Ir. Armand Achyuni – Nilai 79,86 (Peringkat IV)
5.  Ariswandi, S.Sos., M.P. – Nilai 79,17 (Peringkat V)
6.  Syahrial Abadi, S.Sos., M.M. – Nilai 72,92 (Peringkat VI)
7.  Murliana, S.Sos., M.Sc. – Nilai 70,14 (Peringkat VII)

Bandar Lampung, 23 September 2025 – Bupati Pesisir Barat yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., menghadiri puncak peringatan Dies Natalis ke-60 Universitas Lampung (Unila). Acara tersebut berlangsung di Gedung Serba Guna Unila, Bandar Lampung, Selasa (23/9/2025).

Mengusung tema “Enam Dekade Unila, Menjadi Pusat Unggulan Berkarakter dan Berdampak Global”, kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Lampung, Forkopimda, para bupati/wali kota se-Lampung, sivitas akademika, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Lampung menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang Unila yang telah berkiprah selama enam dekade sebagai lembaga pendidikan tinggi.

“Unila akan terus berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Momentum Dies Natalis ke-60 ini menjadi pengingat sekaligus semangat untuk memperkuat inovasi, riset, serta kualitas pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung dalam sambutannya menegaskan apresiasinya terhadap Unila sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Lampung yang telah melahirkan banyak tokoh dan tenaga profesional.

“Kehadiran Unila selama enam dekade adalah aset penting bagi kemajuan Lampung. Pemerintah Provinsi akan terus bersinergi mendukung Unila agar semakin berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata Gubernur.

Pj. Sekda Kabupaten Pesisir Barat yang hadir mewakili Bupati juga menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan bagi Unila untuk terus menghasilkan lulusan yang unggul, dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan sumber daya manusia. 

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, kami mengucapkan selamat Dies Natalis ke-60 untuk Universitas Lampung. Semoga Unila semakin maju, menghasilkan lulusan yang unggul, dan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya.

Rangkaian Dies Natalis ke-60 Unila ditutup dengan orasi ilmiah, pemberian penghargaan kepada tokoh berprestasi, serta persembahan seni dari mahasiswa. (*)

Pesisir Barat – Menyikapi kelangkaan gas LPG 3 Kilogram serta lonjakan harga yang meresahkan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (DiskopUKMdag) bekerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga menggelar operasi pasar di tiga titik wilayah sejak Selasa (22/07).

Operasi pasar ini dilaksanakan di Pasar Way Batu Kecamatan Pesisir Tengah, Pasar Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa, dan Pasar Minggu Kecamatan Ngambur. Sebanyak 600 tabung gas LPG 3 Kilogram disalurkan pada kegiatan tersebut.

Kepala DiskopUKMdag Pesisir Barat, Siswandi, menjelaskan bahwa kelangkaan gas LPG subsidi telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah daerah pun bertindak cepat dengan melakukan koordinasi bersama pihak Pertamina untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Kami tidak memiliki kewenangan dalam distribusi dan penjualan LPG bersubsidi. Namun, sebagai bentuk kepedulian atas keluhan masyarakat, kami berinisiatif melakukan pengawasan dan koordinasi. Hasilnya, Pertamina merespons dengan melaksanakan operasi pasar ini,” ungkap Siswandi.

Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang paling terdampak oleh kelangkaan dan kenaikan harga gas.

Sementara itu, Budi Setiawan, warga Kecamatan Way Krui, mengaku lega dengan adanya operasi pasar. Menurutnya, sebelum operasi pasar digelar, harga LPG melon di tingkat pengecer bisa menembus Rp35.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Dengan adanya operasi pasar ini, saya bisa beli gas dengan harga normal, Rp21.000. Harapan saya kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan agar masyarakat kecil tidak kesulitan,” ujar Budi. (*)

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan transformasi digital dengan menghadiri High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung Tahun 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Bandar Lampung ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Tedi Zadmiko, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pesisir Barat.

Mengusung tema “Kolaborasi dan Inovasi Digital untuk Lampung yang Lebih Baik”, acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Lampung, jajaran perbankan, serta kepala Badan Pendapatan Daerah se-Provinsi Lampung.

TP2DD merupakan forum strategis yang dibentuk untuk mempercepat digitalisasi di lingkungan pemerintahan daerah dan mendorong transparansi serta efektivitas pelayanan publik. Agenda utama TP2DD Lampung 2025 mencakup elektronifikasi transaksi pemerintah, pengembangan aplikasi layanan terpadu seperti Lampung-In, digitalisasi pengaduan masyarakat, serta penguatan infrastruktur dan literasi digital di semua lapisan masyarakat.

Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, dalam keterangannya menyampaikan bahwa digitalisasi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat.

“Kami mendukung penuh program TP2DD ini sebagai langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel. Dengan digitalisasi, kita juga berharap terjadi peningkatan PAD serta efisiensi dalam birokrasi,” ujar Irawan.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah mulai melakukan berbagai inisiatif digital, baik di sektor keuangan daerah, layanan publik, hingga sistem pengaduan masyarakat.

Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menambahkan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan, perbankan, dan instansi terkait.

“Transformasi digital memerlukan kolaborasi lintas sektor. Dalam konteks daerah, kami akan terus mendorong elektronifikasi transaksi di seluruh OPD serta mempermudah akses layanan masyarakat melalui platform digital yang ramah pengguna,” ujar Tedi.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan fokus pada penguatan literasi digital, khususnya bagi aparatur pemerintahan dan masyarakat desa, agar tidak tertinggal dalam era teknologi informasi yang terus berkembang.

Dengan kehadiran para pemangku kepentingan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam forum strategis ini, diharapkan TP2DD mampu mempercepat penerapan sistem digital yang inklusif dan efektif. Hal ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan pelayanan publik yang unggul serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (*)

Pesisir Barat – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 140 Tahun 2025 yang menegaskan larangan terhadap praktik penyuapan, gratifikasi, dan pungutan liar (pungli) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Edaran ini ditandatangani langsung oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, di Krui pada tanggal 30 Juni 2025.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, serta Lurah/Peratin se-Kabupaten Pesisir Barat. Dalam isi edaran, ditegaskan bahwa pelayanan publik khususnya di sektor Perizinan, Pendidikan, Kesehatan, serta Kependudukan dan Catatan Sipil wajib memenuhi tiga aspek utama, yaitu transparansi, regulasi dan kebijakan, serta akuntabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah secara tegas melarang seluruh penyelenggara layanan publik untuk:

1. Menerima suap, gratifikasi, atau pungutan liar dalam bentuk apa pun dari masyarakat;

2. Melakukan pemerasan dalam bentuk uang pulsa, uang bensin, uang konsumsi, atau istilah lain yang serupa, baik secara langsung maupun melalui perantara;

3. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi dalam layanan publik.

Bupati Dedi Irawan menegaskan, apabila setelah edaran ini berlaku masih ditemukan praktik-praktik tersebut, maka pelaku akan dikenai sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebagai upaya pencegahan, seluruh perangkat daerah diminta mematuhi ketentuan yang berlaku serta menjalin koordinasi aktif dengan Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat demi menciptakan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.

Kebijakan ini juga sejalan dengan indikator dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK terkait layanan publik tahun 2025, yang menjadi tolok ukur pencegahan korupsi di daerah. (*) 

Pesisir Barat – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, memberikan pembekalan dalam acara penyerahan petikan keputusan Bupati Pesisir Barat tentang pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berlangsung pada Rabu, 25 Juni 2025 di Lobi Gedung A Sekretariat Pemkab Pesisir Barat.

Dalam sambutannya, Tedi Zadmiko menyampaikan ucapan selamat kepada para ASN yang baru saja menerima SK pengangkatan. Ia mengingatkan bahwa status sebagai ASN bukan hanya sebuah capaian, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Pj. Sekda menekankan pentingnya pemahaman terhadap Core Values ASN, yakni BerAKHLAK, yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

"Nilai-nilai dasar ini harus menjadi landasan dalam setiap tindakan dan keputusan ASN, karena pada dasarnya ASN adalah pelayan masyarakat. Bekerjalah dengan hati, karena pengabdian kita adalah untuk masyarakat dan negara," tegas Tedi.

Ia juga menambahkan bahwa perubahan pola pikir dan etos kerja yang berorientasi pada pelayanan publik menjadi kunci utama dalam menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, dan responsif.

Acara ini menjadi momentum penting bagi para ASN baru untuk memahami peran strategis mereka dalam roda pemerintahan, sekaligus sebagai bentuk penguatan komitmen terhadap reformasi birokrasi di Kabupaten Pesisir Barat. (*)

Pesisir Barat – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, dalam kegiatan Rekonsiliasi Data dan Iuran Peserta BPJS Kesehatan yang digelar bersama BPJS Kesehatan Sewilayah Kantor Cabang (KC) Kotabumi. Acara tersebut berlangsung pada Rabu, 19 Juni 2025 di Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Tedi Zadmiko menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam memastikan seluruh data peserta terverifikasi dengan baik dan iuran dibayarkan secara tepat waktu.

 “Rekonsiliasi ini bukan sekadar evaluasi administrasi, tetapi menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya dalam layanan kesehatan tanpa hambatan,” ujar Tedi.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran BPJS Kesehatan dari berbagai wilayah di bawah naungan KC Kotabumi. Agenda utama meliputi pencocokan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), evaluasi kepesertaan, serta diskusi mengenai optimalisasi pembayaran iuran oleh Pemerintah Daerah untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Tedi Zadmiko berharap, hasil dari pertemuan ini dapat memperkuat kerja sama antarinstansi, sekaligus menjadi pijakan untuk memperluas cakupan kepesertaan JKN di Pesisir Barat. Ia juga menekankan pentingnya akurasi data dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kesehatan.

Kegiatan rekonsiliasi ini menjadi salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung program nasional JKN dan mewujudkan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. (*) 

Pesisir Barat – Ajang World Surf League (WSL) Krui Pro Qualifying Series (QS) 6000 Tahun 2025 resmi berakhir pada Selasa, 17 Juni 2025. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menyampaikan apresiasi tinggi kepada para atlet lokal yang telah berjuang keras di kompetisi berskala internasional ini.

Dalam ajang yang digelar sejak 10 Juni 2025 tersebut, sebanyak 13 atlet surfing lokal dari Kabupaten Pesisir Barat turut ambil bagian melalui kategori Junior Pro dan Open. Mereka mendapat kesempatan untuk tampil setelah menerima wild card dari panitia penyelenggara.

“Putra-putri daerah yang tampil tahun ini telah menunjukkan semangat dan perjuangan luar biasa. Ini adalah kebanggaan bagi Kabupaten Pesisir Barat,” ungkap Tedi Zadmiko, pada saat penutupan WSL Krui Pro QS 6000 Tahun 2025 di Pantai Karang Nyimbor Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan, Selasa (17/6/2025) malam.

Prestasi membanggakan diraih oleh dua atlet lokal. Neysa Awalia Shaldira berhasil menembus babak semifinal di kategori Women Junior dengan total poin 4.03. Sementara Cikal Richie Abiyasa Nur melaju hingga babak quarterfinal di kategori Men Junior dengan total poin 7.74.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para surfer lokal yang telah tampil maksimal. Semoga kompetisi ini menjadi penyemangat untuk terus berlatih dan meraih hasil lebih baik di masa mendatang,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan WSL Krui Pro 2025, mulai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Pengurus Besar Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PB-PSOI), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Pemerintah Provinsi Lampung, serta aparat dari POLRI dan TNI.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para sponsor yang berkontribusi besar dalam kegiatan ini, antara lain PLN, Pertamina, Bank Lampung, Bank Mandiri, Honda, Telkom, dan Telkomsel. Tak ketinggalan, apresiasi diberikan kepada seluruh panitia pelaksana, baik dari Pemkab Pesisir Barat, WSL, maupun PB-PSOI, yang telah memastikan kelancaran acara dari awal hingga akhir.

WSL Krui Pro QS 6000 2025 menjadi salah satu kompetisi surfing bergengsi yang diikuti oleh 298 peserta dari 17 negara. Event ini mempertandingkan empat kategori utama, yaitu Mens QS6000, Womens QS6000, Mens Junior QS, dan Womens Junior QS.

Selain sebagai ajang unjuk prestasi, kompetisi ini juga diharapkan mampu memperkuat promosi pariwisata Kabupaten Pesisir Barat serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat. (*) 

Pesisir Barat - Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., resmi membuka perhelatan World Surf League (WSL) Krui Pro Qualifying Series (QS) 6000 Tahun 2025, di Pantai Karang Nyimbor Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan, Selasa (10/6/2025).

Pembukaan lomba surfing bergengsi tersebut berlangsung meriah kendati digelar secara sederhana.

Tampak hadir langsung dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Sosial Kementerian Hukum (Kemenkum) sekaligus pembina Pengurus Besar-Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PB-PSOI), Kosmas Harefa, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Lampung, Bobby Irawan. S.E., M.Si., Anggota DPD RI Dapil Lampung, Almira Nabila Fauzi, B.BUS., COM., Karo Ops, Polda Lampung, Kombes. Pol. Adriansyah Daulay, S.I.K., M.H.

Selain itu hadir juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesibar, Mohammad Emir Lil Ardi, S.H., Ketua I Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pesibar, Dea Derika Topani, S.H., M.Kn., Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pesibar, Eliza Wati Zadmiko, S.Sos., para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), forkopimda setempat, Camat Pesisir Selatan, dan Peratin se-Pesisir Selatan.

Dalam laporannya Pj. Sekda, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., sekaligus Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan bahwa Krui Pro Tahun 2025 ini adalah gelaran ke-7, dimana tahun ini terdapat dinamika persiapan kegiatan Krui Pro 2025 diantaranya adalah keterbatasan anggaran dan adanya efisiensi. Namun awal Mei lalu, Pemkab Pesibar menerima informasi bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendukung dan menganggarkan kegiatan Krui Pro 2025 melalui PB-PSOI dan ditambah dengan dukungan dari Pemprov Lampung.

"Tentu saja, Pemkab Pesibar langsung menyambut dengan baik dan antusias rencana kegiatan ini. Rapat koordinasi (Rakor) bersama stakeholder terkait, langsung kami agendakan untuk mensukseskan kegiatan surfing internasional ini. Rakor tersebut dipimpin oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian melalui Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata dengan melibatkan Kemenpora, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Pemprov Lampung, POLRI, BUMN, BUMD dan PSOI," papar Pj. Sekda, Tedi Zadmiko.

Menurut Pj. Sekda, Tedi Zadmiko gelaran Krui Pro Tahun 2025 berlangsung selama delapan hari dimulai sejak 10 hingga 17 Juni. Sementara kategori yang diperlombakan adalah Mens QS 6000, Womens QS 6000, Mens QS Junior dan Womens QS Junior. Melalui penyelenggaraan Krui Pro diharapkan mampu mempromosikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat dengan baik.

"WSL Krui Pro QS 6000 Tahun 2025 diikuti oleh sebanyak 302 peserta dari 17 negara, kami juga mempersiapkan 24 Wild Cards untuk diisi oleh putra putri daerah terbaik yang akan ikut serta dalam kompetisi internasional ini. Kami berharap, mereka dapat memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan Pesibar," pungkas Pj. Sekda, Tedi Zadmiko.

Dalam sambutan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani yang disampaikan Kepala Disparekraf Provinsi Lampung, Bobby Irawan mengatakan bahwa Krui Pro menjadi jalan memperkenalkan kekayaan wisata dan budaya Lampung kepada dunia. Terlebih hal itu juga sejalan dengan visi misi Gubernur-Wakil Gubernur Lampung yakni Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.

"Kami percaya Krui Pro adalah ikon spot tourism yang mempercepat pengakuan global terhadap Lampung sebagai destinasi utama surfing di Indonesia. Kombinasi antara ombak, alam yang indah, dan keramahan budaya lokal menjadikan Pantai Tanjung Setia sebagai magnet wisata dunia," kata Kepala Disparekraf, Bobby Irawan.

Kepala Disparekraf, Bobby Irawan memberikan ucapan selamat bertanding kepada para peserta dan meminta agar peserta mampu menampilkan kemampuan terbaiknya dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. "Semoga WSL Krui Pro QS 6000 Tahun 2025 mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat Pesibar dan Lampung kedepannya," tukas Kepala Disparekraf, Bobby Irawan.

Sementara itu Wakil Bupati, Irawan Topani sebelum resmi membuka perhelatan WSL Krui Pro QS 6000 Tahun 2025 mengatakan bahwa, ombak di Pesibar memiliki keunggulan yang dijuluki Krui Left yang merupakan spot surfing yang terkenal dengan ombak konsisten dan ideal untuk berselancar, yang menawarkan pengalaman berselancar yang menyenangkan bagi berbagai level, dari pemula hingga profesional, sehingga Pesibar menjadi salah satu spot surfing yang sering dan banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah dan mancangera.

"Krui Pro bukan sekadar sebuah kompetisi surfing. Surfing olahraga yang mempertemukan keberanian, keanggunan, dan keharmonisan manusia dengan alam kini menjadi jembatan bagi dunia untuk mengenal lebih dekat pesona Pesibar," ungkap Wakil Bupati, Irawan Topani.

Wakil Bupati, Irawan Topani juga mengungkapkan Pantai Karang Nyimbor yang lebih dikenal dengan Pantai Tanjung Setia dan bentangan alam Pesibar bukan sekadar latar belakang kompetisi tersebut. Namun menjadi saksi akan keindahan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada Pesibar. Melalui ombak-ombak yang telah menjadi legenda di mata para peselancar dunia, Pemkab dan masyarakat Pesibar ingin mempersembahkan wajah lain dari Indonesia yakni sebuah tanah yang kaya akan keindahan alam, budaya luhur, dan masyarakat yang ramah serta terbuka.

"Namun lebih dari itu, Pemkab Pesibar memaknai Krui Pro sebagai sebuah momentum untuk mengenalkan budaya dan adat istiadat masyarakat Pesibar kepada dunia. Momentum untuk membuka peluang bagi tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan momentum untuk menggairahkan kembali industri kreatif lokal, yang menjadi denyut nadi ekonomi masyarakat Pesibar," lanjut Wakil Bupati, Irawan Topani.

Menurut Wakil Bupati, Irawan Topani, dibalik gelombang yang bergulung indah, tersimpan potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, dan mempromosikan Pesibar sebagai destinasi unggulan di kancah internasional.

Hal itu juga menjadi dasar besar Pemkab Pesibar menjadikan Krui Pro bukan sekadar sebuah agenda tahunan, akan tetapi menjadi strategi pembangunan daerah, dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global. "Kami pun berharap bahwa kehadiran para tamu dan wisatawan akan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Kami ingin melihat pelaku UMKM bangkit, produk-produk lokal diminati oleh pasar dunia, dan masyarakat Pesibar semakin berdaya di tengah geliat pariwisata," harap Wakil Bupati, Irawan Topani.

Wakil Bupati, Irawan Topani juga tak luput mengimbau seluruh masyarakat dan pengunjung agar bersama-sama menjaga keindahan alam yang telah diwariskan tersebut, mulai dari menjaga kebersihan dengan menampilkan wajah Pesibar yang tidak hanya elok dipandang, tetapi juga bijaksana dalam merawat alamnya.

"Selamat bertanding kepada seluruh peserta yang datang dari berbagai belahan dunia. Tampilkan kemampuan terbaiknya, junjung tinggi sportivitas, dan jadikan Krui Pro 2025 sebagai ajang untuk mempererat rasa persaudaraan antar bangsa melalui kecintaan pada laut dan olahraga," tandas Wakil Bupati, Irawan Topani

"Pemkab Pesibar juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenpora, Pemprov Lampung, PB-PSOI, WSL, Asian Surf Cooperative (ASC), para sponsor serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Krui Pro Tahun 2025," tukas Wakil Bupati, Irawan Topani. (*) 

Pesisir Barat – Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Tedi Zadmiko, secara resmi melepas atlet-atlet surfing asal Pesisir Barat yang mendapat Wild Card dan akan berlaga di ajang internasional World Surf League (WSL) Krui Pro Qualifying Series (6000) 2025. Acara pelepasan tersebut digelar pada Minggu, 8 Juni 2025, di Pantai Tanjung Setia, Karang Nyimbor.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pariwisata Pesisir Barat, I Nyoman Setiawan, serta Ketua Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) Lampung, Khairul Muchtar.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan melalui Pj. Sekda menyampaikan harapan besar kepada para atlet yang merupakan putra-putri asli daerah Pesisir Barat untuk tampil maksimal dan mengharumkan nama daerah di ajang selancar internasional tersebut.

"Kami sangat bangga dan mendukung penuh keikutsertaan atlet-atlet lokal dalam kompetisi kelas dunia ini. Semoga mereka dapat menunjukkan kemampuan terbaik dan membawa nama Pesisir Barat ke kancah internasional," ujar Tedi Zadmiko.

WSL Krui Pro 2025 akan berlangsung pada 10–17 Juni 2025, dan menjadi ajang bergengsi yang diikuti peselancar profesional dari berbagai negara. Pesisir Barat, khususnya Pantai Tanjung Setia, kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan, membuktikan eksistensinya sebagai salah satu destinasi selancar terbaik di dunia. (*)