Bandar Lampung — Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja spesifik dalam rangka peninjauan jalan tol dan infrastruktur pendukung di Provinsi Lampung, Kamis (29/1/2026). Pertemuan berlangsung di Lamban Sabah Resto, Bandar Lampung.

Kunjungan kerja tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., didampingi jajaran Pemerintah Provinsi Lampung serta para mitra kerja Komisi V DPR RI, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Komisi V DPR RI beserta rombongan. Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Lampung.

Menurutnya, pembangunan jalan tol dan infrastruktur transportasi memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan DPR RI dalam percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol dan transportasi. Dukungan Komisi V DPR RI sangat kami harapkan demi pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ir. Ridwan Bae yang memimpin rombongan menyampaikan bahwa kunjungan kerja spesifik ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan jalan tol serta infrastruktur pendukung di Provinsi Lampung.

Ia menegaskan, Komisi V DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur agar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya kami memastikan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol dan transportasi, berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan daerah,” kata Ridwan Bae.

Adapun anggota Komisi V DPR RI yang hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Ir. Ridwan Bae, Drs. H. Mukhlis Basri, H. Haryanto, S.H., M.M., M.Si., Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comm, Ir. Hanan A. Rozak, M.S., H. Daniel Mutaqien Syafiuddin, S.T., Dr. H. Ali Mufthi, S.Ag., M.Si., Drs. Hamka B. Kady, M.S., Danang Wicaksana S., S.T., Dr. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M., Teguh Iswara Suardi, Abdul Hadi, S.E., M.M., Ghufran Zainal Abidin, M.A., H. Boyman Harun, S.H., Muhammad Syauqie, dan Harmusa Oktaviani.

Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Bupati Pesawaran hadir langsung bersama Wakil Bupati Lampung Selatan. Sementara kepala daerah lainnya diwakili oleh perwakilan, antara lain dari Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat turut hadir dalam kegiatan tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., hadir mewakili Bupati Pesisir Barat, didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat.

Menanggapi kunjungan kerja Komisi V DPR RI, Sekda Pesisir Barat menyampaikan sejumlah usulan strategis guna meningkatkan konektivitas wilayah pesisir. Di antaranya usulan pembangunan pelabuhan atau dermaga di Kuala Stabas sebagai sarana pendukung transportasi laut dan distribusi logistik, khususnya bagi sektor perikanan dan pariwisata.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga mengusulkan perbaikan dan peningkatan kualitas Jalan Lintas Barat yang merupakan jalur utama penghubung antarwilayah di sepanjang pesisir barat Lampung.

“Kami berharap usulan pembangunan dermaga Kuala Stabas serta peningkatan Jalan Lintas Barat dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. Infrastruktur tersebut sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat,” ujar Tedi Zadmiko.

Usai pertemuan dan diskusi, rombongan Komisi V DPR RI bersama Gubernur Lampung melanjutkan agenda peninjauan langsung ruas jalan tol di Kota Bandar Lampung serta kawasan Kota Baru Lampung guna melihat kondisi infrastruktur di lapangan.

Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, merata, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. (*)

Tim SAR Gabungan saat mengevakuasi jenazah nelayan korban kecelakaan laut

Pesisir Barat - Kabar gembira datang untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Daerah paling barat Provinsi Lampung ini sebentar lagi dipastikan akan memiliki Pos SAR sendiri, sebuah langkah strategis yang selama ini dinantikan untuk memperkuat penanganan kebencanaan. Kepastian tersebut dikonfirmasi langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala BPBD Pesisir Barat, Roby Arfan, usai melaksanakan audiensi dengan jajaran Kantor Basarnas Lampung pada pertengahan Januari lalu.

Roby Arfan menjelaskan, hasil audiensi tersebut membuka jalan serius bagi pendirian Pos SAR di wilayah Pesisir Barat. Keterangan ini disampaikannya pada Selasa, 27 Januari, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat risiko bencana yang sangat tinggi.

"Sebagai bentuk keseriusan Pemkab Pesibar dalam hal ini Bupati, bahwa kita sudah menyiapkan lahan untuk berdirinya Basarnas Pos Pesisir Barat, dan kalau memang diperlukan segera, kami bahkan sudah menyiapkan bangunan untuk ditempati sementara yang terletak tak jauh dari Dinas Perikanan," ujar Roby. 

Masuknya Kabupaten Pesisir Barat dalam peringkat ke-19 daerah dengan risiko bencana tertinggi dari 514 kabupaten/kota di Indonesia bukan sekadar angka statistik. Berdasarkan catatan BPBD setempat, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah kejadian bencana rata-rata mencapai hampir 150 kejadian per tahun, dengan total korban sebanyak 34 jiwa.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 orang dinyatakan hilang dan meninggal dunia, kondisi yang sekaligus menempatkan Pesisir Barat sebagai wilayah dengan risiko bencana tertinggi di Provinsi Lampung. Letak geografis Pesisir Barat yang diapit gugusan Bukit Barisan dan Samudera Hindia semakin memperbesar potensi terjadinya berbagai jenis bencana alam.

Selama ini, upaya pencarian dan pertolongan di Pesisir Barat masih sangat bergantung pada bantuan tim SAR dari Kabupaten Tanggamus, dengan waktu tempuh yang bisa mencapai lebih dari empat jam. Jarak yang jauh tersebut kerap menjadi kendala serius, mengingat bencana dapat terjadi kapan saja dan tidak dapat diprediksi secara akurat.

Menurut Roby, kondisi inilah yang menjadi alasan utama mengapa keberadaan Pos SAR di Pesisir Barat sudah sangat mendesak. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tengah melakukan koordinasi intensif dengan Basarnas serta pihak terkait agar proses pendirian Pos SAR dapat segera direalisasikan.

Ia berharap, dengan terwujudnya Pos SAR di Pesisir Barat, proses mitigasi, pencarian, dan penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan maksimal. Kehadiran Pos SAR juga diharapkan menjadi pusat penguatan kapasitas tim gabungan dalam meningkatkan keterampilan serta kompetensi personel penanggulangan bencana.

Terlebih, Kabupaten Pesisir Barat dikenal sebagai salah satu destinasi wisata internasional, sehingga kesiapsiagaan dan penanganan bencana menjadi faktor krusial dalam menjamin keselamatan masyarakat, wisatawan, serta seluruh pihak yang beraktivitas di wilayah tersebut. (*) 

Pesisir Barat - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar agenda koordinasi optimalisasi penerimaan pajak hotel sebagai langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lantai 5, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (21/01). 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pesisir Barat dan dihadiri oleh jajaran perangkat daerah terkait. Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pajak hotel seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Menurutnya, optimalisasi pajak hotel merupakan instrumen penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendukung keberlanjutan pembangunan.

Kepala Bapenda Pesisir Barat, Henri Dunan, S.E., menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah teknis guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hotel. Upaya tersebut meliputi penguatan sistem pengawasan, validasi data lapangan, serta penyiapan sumber daya manusia bersertifikat seperti tenaga pemeriksa pajak dan juru sita, agar pengelolaan pajak berjalan profesional dan akuntabel.

Agenda koordinasi ini juga dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Armen Qodar, S.P., M.M., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Cahyadi Muis, S.IP., serta Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat Unzir, S.P. Kehadiran para pejabat tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Selain penguatan internal, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat turut menjalin kolaborasi dengan KPP Pratama, BPKP, DPMPTSP, Inspektorat, Satpol PP, serta para camat untuk membentuk tim terpadu yang fokus pada optimalisasi pajak hotel dan pajak daerah lainnya.

Bupati Pesisir Barat juga mengimbau seluruh pelaku usaha hotel, penginapan, dan restoran agar mematuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD serta menopang percepatan pembangunan daerah.

Melalui upaya kolaboratif dan penguatan tata kelola tersebut, Pemkab Pesisir Barat optimistis pajak hotel dapat menjadi salah satu penopang utama PAD tahun 2026, sekaligus mendorong pembangunan daerah menuju arah yang lebih maju dan berdaya saing. (*)

Pesisir Barat - Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Dedi Irawan, membantah adanya isu gratifikasi dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilaksanakan pada akhir tahun 2025. Ia menegaskan seluruh tahapan seleksi telah berjalan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa adanya kepentingan tertentu.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Dedi Irawan dalam keterangan resminya pada Kamis, 8 Januari 2026, di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Menurutnya, seleksi enam JPT Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta pihak ketiga yang independen.

“Saya tekankan kembali bahwa semua ini dilakukan secara terbuka dan transparan yang melibatkan BKN dengan LAN. Maka saya pastikan tidak ada gratifikasi seperti yang diberitakan oleh media-media. Tidak ada sama sekali syarat dengan kepentingan atau gratifikasi sehingga keberpihakan kepada perseorangan,” tegas Dedi.

Dedi menjelaskan, seluruh tahapan seleksi, mulai dari administrasi, penilaian kompetensi, hingga akumulasi nilai akhir peserta, telah dilakukan secara profesional. Hasil seleksi tersebut kemudian direkomendasikan oleh BKN kepada Bupati Pesisir Barat. 

Ia menambahkan, proses seleksi terbuka ini bertujuan untuk memastikan jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diisi oleh aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan profesional.

Enam OPD yang diisi melalui mekanisme seleksi terbuka JPT Pratama tersebut meliputi Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretariat DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Menurut Dedi, hasil seleksi telah memperoleh rekomendasi resmi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor 00278/R-AK.02.03/SD/F/2026 tertanggal 3 Januari 2026 tentang Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Kabupaten Pesisir Barat.

“Pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menetapkan dan melantik peserta seleksi dengan hasil terbaik yang telah memenuhi seluruh persyaratan serta mendapat persetujuan BKN,” ujarnya.

Dengan telah diumumkannya hasil seleksi JPT Pratama pada awal tahun ini, Bupati berharap pejabat terpilih mampu mengemban amanah dengan baik serta menjadi motor penggerak birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebagai informasi, pelantikan enam pejabat hasil seleksi terbuka JPT Pratama tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 9 Januari 2026, bertempat di Lobi Gedung A Kantor Bupati Pesisir Barat. (*) 

Bandar Lampung – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menerima penghargaan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia pada peringatan Hari Bhakti ke-1 Tahun 2025. Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., mewakili Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, dalam acara yang digelar di Kantor Wilayah Lampung, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bandar Lampung, Rabu (19/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat tinggi kementerian serta perwakilan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas sinergi Pemkab Pesisir Barat dalam mendukung program pembinaan, pelayanan, dan penguatan tugas pemasyarakatan di daerah.

Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Lampung, Jalu Yuswa Panjang, A.Md.IP., S.H., M.H., menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan jajaran pemasyarakatan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan serta menjaga keamanan wilayah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung, Nur Raisha Pujiastuti, S.H., M.H., turut menegaskan pentingnya kerja sama strategis dengan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan layanan keimigrasian yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sekda Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan jajaran imigrasi dan pemasyarakatan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mendukung program pemerintah pusat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi yang solid akan memberikan dampak positif bagi keamanan, ketertiban, dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Acara peringatan Hari Bhakti ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah, instansi mitra, dan pihak-pihak yang dinilai berkontribusi dalam peningkatan kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (*) 

Pesisir Barat - Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP) Pesisir Barat (Pesibar), Elizawati Tedi Zadmiko, S.Sos., membuka kegiatan Pelatihan Pembuatan Kerupuk Berbahan Dasar Ikan, di selasar Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Jumat (14/11/2025).

Tampak hadir langsung dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Dra. Henny Yulistiani, M.M., Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB, Irhamudin, S.K.M., M.M., Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (DiskopUKMDag), Ma'ruf, S.P., dan Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian (Distransnakerin), Amrul Haq, S.Pd., jajaran pengurus dan anggota DWP Pesibar.

Dalam sambutan Penasehat DWP, Dian Hardiyanti Dedi, S.ST., M.M., yang disampaikan oleh Ketua DWP, Elizawati Tedi Zadmiko, bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan anggota dan dalam mengolah ikan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, yaitu kerupuk olahan berbahan dasar ikan. "Dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Pesibar, kita dapat menciptakan peluang usaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga serta dapat menyajikan makanan ringan yang sehat dan bergizi bagi keluarga untuk mencegah stunting mengingat tingginya gizi yang terdapat dalam ikan tersebut," ujar Ketua DWP, Elizawati Tedi Zadmiko.

Ketua DWP, Elizawati Tedi Zadmiko berharap dari kegiatan tersebut, dapat membuat peserta mempraktikkan ilmu yang didapat serta mengembangkan keterampilan dimaksud menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan. "Kami berharap kerupuk ikan dapat menjadi produk unggulan DWP Pesibar yang dikenal luas, baik di pasar lokal maupun nasional," tukas Ketua DWP, Elizawati Tedi Zadmiko.

Sementara itu Staf Ahli, Henny Yulistiani saat menyampaikan sambutan Sekda, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., mengatakan bahwa, Pesibar memiliki potensi perikanan yang melimpah yang masih perlu dioptimalkan melalui berbagai inovasi dan pengolahan hasil perikanan, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi. "Kerupuk ikan salah satu produk olahan yang memiliki prospek pasar cukup luas, baik untuk konsumsi lokal maupun sebagai produk unggulan daerah yang dapat menembus pasar luar daerah," ungkap Staf Ahli, Henny Yulistiani.

Menurut Staf Ahli, Henny Yulistiani, melalui pelatihan tersebut pihaknya berharap para peserta dapat meningkatkan keterampilan dalam mengolah hasil perikanan menjadi

produk bernilai jual, menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan ibu-ibu dan masyarakat, serta menjadi penggerak ekonomi kreatif di lingkungan masing-masing.

"Kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, karena ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi modal penting untuk mengembangkan usaha rumah tangga yang produktif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah tentu akan terus mendorong kegiatan-kegiatan pemberdayaan seperti ini, terutama yang melibatkan peran aktif perempuan. Sebab, kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya perempuan yang berperan penting dalam keluarga dan masyarakat," tandas Staf Ahli, Henny Yulistiani

"Peserta juga dianjurkan untuk terus mengembangkan potensi dan kreativitas dalam pengolahan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih beragam dan menarik," tukas Staf Ahli, Henny Yulistiani. (*) 

Pesisir Barat – Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Krakatau 2025 di Mapolres Pesisir Barat, Kecamatan Pesisir Tengah, Senin (17/11/2025). Apel dipimpin Kapolres Pesibar, AKBP Bestiana, S.I.K., M.M., dan turut dihadiri PJU Polres, Kadishub Ariswandi, serta Kasat Pol-PP dan Damkar, Cahyadi Moe’is.

Dalam amanat Kapolda Lampung yang dibacakan Kapolres, disampaikan bahwa dinamika transportasi dan meningkatnya jumlah kendaraan memicu permasalahan lalu lintas yang harus diantisipasi. Polri terus memperkuat pelayanan berbasis digital seperti E-TLE, SIM Online, Signal, dan TAR sebagai bagian modernisasi penanganan lalu lintas.

Kapolres Bestiana menjelaskan bahwa angka kecelakaan di Lampung masih tinggi, mencapai 1.564 kasus dengan 466 korban meninggal sepanjang Januari–Oktober 2025. Tingginya pelanggaran lalu lintas juga menjadi faktor penyebab, dengan total 238.581 pelanggaran yang didominasi pengendara usia produktif.

Berbagai langkah pembinaan telah dilakukan, termasuk pendidikan, sosialisasi, dan peningkatan patroli di titik rawan kecelakaan. Operasi Zebra Krakatau 2025 menjadi strategi penting menjelang Operasi Lilin Nataru, yang dilaksanakan serentak selama 14 hari, 17–30 November 2025.

Operasi ini menyasar potensi gangguan hingga pelanggaran nyata yang dapat memicu kemacetan dan kecelakaan, termasuk balapan liar dan penggunaan knalpot brong. Kapolres menegaskan seluruh personel wajib mengutamakan keamanan, bertindak humanis, serta tidak hanya berorientasi pada penegakan tilang, tetapi juga pada tindakan preemtif dan preventif. (*)

Pesisir Barat — Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda untuk mematangkan persiapan Pemilihan Peratin (Pilratin) Serentak 2026. Rakor berlangsung di Ruang Payung Agung, Lantai 4 Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Senin (17/11/2025).

Rakor turut dihadiri Sekda Tedi Zadmiko, S.K.M., M.M., anggota DPRD Ali Yudiem, S.H., serta para kepala OPD. Dalam agenda tersebut disampaikan bahwa Pilratin Serentak 2026 akan digelar di 46 pekon. Tahapan persiapan berlangsung 9 Juni–15 Agustus 2026, pencalonan 16 Agustus–25 Oktober 2026, pemungutan suara 29 Oktober 2026, serta penetapan hasil pada 3–30 November 2026.

Wakil Bupati menegaskan Pilratin merupakan proses demokrasi strategis yang menentukan arah kepemimpinan pekon. Karena itu, penyelenggaraan harus berlangsung aman, damai, tertib, jujur, adil, dan demokratis. Ia menekankan pentingnya sinergi antara seluruh unsur untuk mengantisipasi potensi kerawanan, mencegah konflik, dan memastikan kesiapan teknis maupun non-teknis.

Irawan Topani juga menyampaikan empat komitmen penting: netralitas ASN, perangkat pekon dan aparat keamanan; penguatan deteksi dini; kesiapan logistik dan administrasi tepat waktu; serta edukasi masyarakat untuk menolak politik uang, intimidasi, dan provokasi.

Dengan koordinasi yang kuat, Wakil Bupati optimistis Pilratin Serentak 2026 dapat berjalan sukses, damai, dan menjunjung nilai kekeluargaan sesuai budaya Negeri Para Sai Batin dan Ulama. (*)

PESISIR BARAT — Asisten III Pemkab Pesisir Barat, Dr. Drs. Gunawan, M.Si., mengikuti rapat percepatan realisasi APBD 2025 bersama Kemendagri dan pemerintah daerah se-Indonesia pada Senin (17/11/2025). Rapat berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Sekda Lantai 3, Gedung Marga Sai Batin, Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat.

Dalam rapat tersebut dibahas progres pendapatan dan belanja daerah menjelang akhir tahun anggaran. Gunawan menjelaskan bahwa realisasi pendapatan nasional mengalami penurunan, namun Pesibar masih berada pada posisi aman dengan capaian sekitar 78 persen. Sementara itu, serapan belanja daerah secara nasional dinilai rendah, dan Pesibar termasuk daerah yang memerlukan percepatan karena realisasi belanja baru sekitar 53 persen.

Kemendagri menekankan percepatan belanja modal, penyelesaian pekerjaan fisik, serta pengadaan barang dan jasa agar tidak menumpuk di akhir Desember. Pemerintah daerah juga diminta melakukan evaluasi internal mingguan untuk memastikan percepatan berjalan efektif.

Pemkab Pesibar menegaskan komitmennya memenuhi target minimal 80 persen pada 31 Desember 2025, memperkuat koordinasi OPD, mengoptimalkan PAD, serta memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan maksimal. Gunawan menutup dengan menegaskan bahwa percepatan realisasi APBD menjadi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola dan mendukung terwujudnya Pesibar Sejahtera, Maju, Madani, dan Religius. (*)

Pesisir Barat – Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., bersama Wakil Bupati Irawan Topani, S.H., M.Kn., serta Kapolres Pesisir Barat, AKBP Bestiana, meninjau langsung progres pembangunan Rumah Sakit KH. M. Thohir pada Senin (17/11/2025). Pembangunan ini menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), program prioritas nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mempercepat penguatan layanan kesehatan menuju Visi Indonesia Maju 2045.

Sebagai program strategis nasional, PHTC mendorong modernisasi fasilitas kesehatan, termasuk peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C sesuai arah pembangunan kesehatan 2025–2029. Upaya ini menjadi bukti hadirnya negara dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan hingga ke wilayah pelosok.

Dalam peninjauan tersebut, Sekda mengungkapkan bahwa pembangunan RS KH. M. Thohir yang berdiri di atas lahan seluas ±1,4 hektare telah mencapai 76 persen, dengan luas bangunan sekitar 7.400 meter persegi. Seluruh proses pembangunan terus dipercepat agar dapat diserahterimakan tepat waktu pada 31 Desember 2025.

Dengan optimisme tinggi, Tedi Zadmiko menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan rumah sakit yang memenuhi standar dan siap memberikan pelayanan kesehatan yang ramah, cepat, serta berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Pembangunan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan wujud kepedulian dan cinta kita kepada masyarakat Pesisir Barat. Kami ingin RS KH. M. Thohir menjadi tempat di mana setiap warga merasa aman, dihargai, dan mendapatkan pelayanan terbaik saat membutuhkan pertolongan," ujarnya. 

Wakil Bupati Irawan Topani juga menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan dan menilai kehadiran rumah sakit ini sebagai tonggak penting dalam peningkatan layanan kesehatan daerah. Senada dengan itu, Kapolres AKBP Bestiana menegaskan komitmen jajaran kepolisian untuk menjaga kondusivitas selama proses pembangunan sehingga seluruh tahapan dapat berjalan lancar dan aman.

Sekda turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan melalui Program PHTC. Ia berharap pembangunan rumah sakit ini tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi generasi kini maupun mendatang.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memastikan pemantauan ketat akan terus dilakukan guna menjamin setiap tahapan pembangunan sesuai standar teknis dan selesai tepat waktu. (*) 

Pesisir Barat - Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), di Aula Hotel Sunset Beach Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (DiskopUKMDag), Ma'ruf, S.P., perwakilan Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung, Rifadly Fitra, pemateri Saparudin, S.E., M.M., dan Jenny Firawandan, juga diikuti peserta dari 68 Pekon di Pesibar.

Dalam sambutannya Wakil Bupati, Irawan Topani mengatakan bahwa pengurus KDKMP merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. "KDKMP menjadi wadah koordinasi yang berperan dalam menyampaikan informasi, menjaring aspirasi, serta membantu memfasilitasi kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing," ujar Wakil Bupati, Irawan Topani. 

Wakil Bupati, Irawan Topani menjelaskan, seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan terhadap kualitas SDM semakin tinggi. Perubahan teknologi, dinamika sosial, serta tantangan pembangunan daerah menuntut untuk mampu bekerja lebih profesional, responsif, dan inovatif. 

"Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM pengurus KDKMP adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan transparan," jelas Wakil Bupati, Irawan Topani.

Menurut Wakil Bupati, Irawan Topani, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pesibar, pembangunan SEM menjadi prioritas utama guna mewujudkan visi daerah yaitu terwujudnya Pesibar yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera. Kompetensi pengurus KDKMP harus terus ditingkatkan melalui pemahaman tentang regulasi, administrasi, dan tata kelola kelembagaan yang baik. Peningkatan kemampuan komunikasi dan pembinaan masyarakat. Penguasaan teknologi informasi untuk menunjang pelayanan. Dan penguatan etika, integritas, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

"Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan serius, sehingga ilmu yang didapatkan dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan. Jadikan pelatihan ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat," tandas Wakil Bupati, Irawan Topani.

Wakil Bupati, Irawan Topani menegaskan, keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat ataupun daerah, namun sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. 

"Disinilah KDKMP memiliki tugas yang mulia sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan pembangunan di tingkat pekon/kecamatan. Mari kita bekerja bersama dan saling menguatkan. Teruslah berinovasi dan memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat," tukas Wakil Bupati, Irawan Topani. (*) 

Pesisir Barat - Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri kegiatan Ramah Tamah Kontribusi Positif Wisatawan Mancanegara untuk Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Lingkungan, di Rays Cafe & Restaurant Kecamatan Pesisir Tengah, Kamis (13/11/2025).

Tampak hadir juga dalam kegiatan tersebut Kepala Satuan Polisi-Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP & Damkar), Cahyadi Moe'is, dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP), Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Henri Dunan, S.E.

Wakil Bupati, Irawan Topani mengungkapkan bahwa, Pesibar merupakan daerah yang dikaruniai potensi alam dan budaya yang luar biasa. Keindahan pantainya yang membentang di sepanjang samudera hindia mulai dari Labuhan Jukung, Tanjung Setia, hingga Pulau Pisang. "Keseluruhan tersebut merupakan mahakarya tuhan yang harus kita jaga. Begitu pula dengan warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat kita, yang menjadi jiwa dari keindahan Pesibar," ungkap Wakil Bupati, Irawan Topani.

Namun dibalik anugerah itu, lanjut Wakil Bupati, Irawan Topani, tersimpan tanggungjawab besar, dimana pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian. Pembangunan pariwisata sejatinya bukan hanya tentang meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi tentang bagaimana menjaga keberlanjutan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat. "Untuk itu, Pemkab Pesibar berkomitmen mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan lingkungan (Eco-Cultural Tourism) yang berkelanjutan. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, serta memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian alam," tegas Wakil Bupati, Irawan Topani.

Lebih jauh dijelaskan Wakil Bupati, Irawan Topani, Pemkab Pesibar terus berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak mulai dari pelaku usaha, komunitas adat, hingga lembaga pendidikan dan swasta, agar setiap langkah pembangunan pariwisata dapat memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Para pelaku usaha juga memiliki tanggungjawab sosial dan lingkungan. "Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pengusaha hotel, restoran, dan pelaku wisata untuk bersinergi bersama pemerintah dalam menjaga lingkungan, melestarikan budaya, serta menciptakan suasana wisata yang nyaman, aman, dan beretika," ajak Wakil Bupati, Irawan Topani.

Wujud kontribusi dan peran serta aktif dari pelaku usaha hingga wisatawan mancanegara akan dimanfaatkan untuk melestarikan kebudayaan dan lingkungan Pesibar serta peningkatan kualitas pelayanan kepariwisataan yaitu membangun taman olahraga yang dilengkapi dengan sarana fitness outdoor, tempat bermain skateboard dan sepatu roda serta area bermain anak, mengadakan car free day, mengadakan bazar UMKM dan kuliner, mengadakan pertunjukan seni dan hiburan, mengadakan layanan kesehatan gratis, menyediakan tempat sampah terpilah untuk jenis sampah yang berbeda agar memudahkan proses daur ulang di area yang ramai dikunjungi seperti di objek wisata, di dekat area pelaku usaha dan di sepanjang jalur car free day. "Hal ini akan bisa diwujudkan dengan adanya dukungan dari para pelaku usaha pariwisata dan diatur dengan regulasi yang jelas dengan mengedepankan prinsip seimbang, layak dan memiliki kepastian hukum," tandas Wakil Bupati, Irawan Topani.

Wakil Bupati, Irawan Topani meyakini Pesibar akan tumbuh menjadi daerah yang kuat dan berdaya saing jika semua pihak bersatu dalam semangat gotongroyong. "Mari kita jaga alam, lestarikan budaya, dan wariskan kebaikan kepada generasi mendatang. Sejatinya, keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang apa yang kita capai hari ini, tetapi tentang warisan yang kita tinggalkan untuk anak cucu kelak. Mari terus bersinergi, berinovasi, dan berkontribusi dalam memajukan pariwisata Pesibar," tukas Wakil Bupati, Irawan Topani. (*) 

Pesisir Barat – Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 yang dipusatkan di Pantai Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu (12/11/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua I TP-PKK Pesibar, sejumlah pejabat OPD, forkopimda, serta kepala UPTD Puskesmas se-kabupaten.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya mempersiapkan 84 juta anak Indonesia yang akan memasuki usia produktif pada tahun 2045. Ia menekankan bahwa dua dekade ke depan menjadi masa krusial untuk memastikan generasi tumbuh sehat dan tangguh.

Mengusung tema Generasi Sehat, Masa Depan Hebat, Wabup menegaskan bahwa transformasi kesehatan harus terus diarahkan pada upaya menjaga masyarakat tetap sehat dengan akses layanan yang mudah, berkualitas, dan terjangkau. Ia juga memaparkan sejumlah capaian nasional, seperti meningkatnya kesadaran deteksi dini penyakit, pembangunan fasilitas kesehatan, dan peningkatan cakupan skrining TB yang telah menjangkau lebih dari 20 juta orang.

Irawan juga menjelaskan kemajuan enam pilar transformasi kesehatan, mulai dari layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan, penguatan SDM kesehatan, hingga pemanfaatan teknologi seperti Satu Sehat Mobile dan penggunaan AI untuk deteksi penyakit. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut adalah hasil kerja keras seluruh tenaga kesehatan di Indonesia.

Wabup mengajak seluruh jajaran pemerintah dan tenaga kesehatan untuk memperkuat komitmen menuju pelayanan kesehatan yang lebih baik. HKN ke-61 menjadi momentum untuk melanjutkan transformasi kesehatan demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan unggul. (*)

Pesisir Barat – Seluruh kios penyalur pupuk bersubsidi atau PPTS di Kabupaten Pesisir Barat resmi menandatangani surat pernyataan untuk tidak menjual pupuk subsidi di luar harga eceran tertinggi (HET). Langkah ini diambil sebagai respon atas keluhan petani yang sebelumnya mengaku terbebani oleh harga pupuk yang melebihi ketentuan.

Penandatanganan komitmen tersebut disaksikan langsung oleh perwakilan PT Pupuk Indonesia, pelaku usaha distribusi (PUD), serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pesisir Barat. Kegiatan berlangsung di Balai Pertanian Kecamatan Krui Selatan, Selasa (11/11/2025).

Penandatanganan surat perjanjian oleh PPTS

Kebijakan ini menjadi langkah tegas setelah sebelumnya masih ditemukan sejumlah kios yang menjual pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK dengan harga mencapai lebih dari Rp130 ribu per sak—jauh di atas HET yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Praktik tersebut dinilai memberatkan petani dan berdampak pada turunnya produktivitas pertanian di daerah.

Kepala Bidang Prasarana Pertanian DKPP Pesisir Barat, Ade Kurniawan, menyebut bahwa penandatanganan surat pernyataan ini merupakan bentuk komitmen seluruh PPTS agar patuh terhadap ketentuan harga resmi pemerintah.

“Yang jelas kita (DKPP, PPTS, PUD, dan PI) sudah bersama-sama berkomitmen, sudah menyatakan sikap melalui tanda tangan surat pernyataan, dan harapan kami di lapangan setelah rapat ini tidak ada lagi bahasa bahwa pupuk subsidi dijual di atas harga HET. Semua PPTS di Pesisir Barat sepakat dan setuju atas hal tersebut,” ungkap Ade.

Ade menegaskan, apabila masih ditemukan kios yang menjual pupuk bersubsidi di luar ketentuan, maka pihaknya tidak akan segan merekomendasikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Ia berharap langkah ini dapat melindungi petani dari praktik penyelewengan dan sekaligus mendukung terwujudnya cita-cita Presiden untuk memajukan sektor pertanian nasional.

Selain persoalan harga, DKPP Pesibar juga menegaskan agar seluruh PPTS tidak mengalihkan jatah pupuk kepada pihak lain yang tidak terdaftar sebagai penerima. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi yang seharusnya diterima langsung oleh petani sesuai data resmi. DKPP menekankan, pengalihan jatah pupuk subsidi kepada pihak yang tidak berhak merupakan pelanggaran serius dan dapat berujung pada konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat.

Sementara itu, perwakilan PT Pupuk Indonesia, Riski Akbari, menyambut baik langkah tegas ini. Menurutnya, hasil dari penandatanganan komitmen tersebut akan menjadi acuan bagi seluruh PPTS untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan aturan terbaru.

“Kami dari Pupuk Indonesia dan juga PUD sepakat dengan komitmen yang telah disetujui. Tujuannya untuk menyejahterakan petani sesuai dengan arahan Pak Presiden melalui Menteri Pertanian, bahwa pupuk harus tepat harga, tepat untung, tepat sasaran, dan tepat penggunaan,” ujar Riski.

Riski juga mengingatkan bahwa pihaknya tidak akan ragu mencabut izin usaha bagi PPTS yang melanggar ketentuan. Ia meminta masyarakat turut aktif dalam mengawasi distribusi pupuk bersubsidi dan segera melaporkan jika menemukan adanya indikasi penyelewengan. (*) 

Pesisir Barat - Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri kegiatan Audiensi Program Aktivasi 10 Desa Budaya Nasional di Pekon Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan, di ruang Payung Agung, Lantai 4 Gedung Marga Sai Batin Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Selasa (11/11/2025).

Dalam kegiatan tersebut hadir langsung juga Pamong Budaya Ahli Muda Direktorat Bina Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga dan Pranata Kebudayaan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Irwan Riyadi, S.Sn., Praktisi Atropologi dan Manajemen Seni Kurator Desa Pemajuan Kebudayaan, Kusen Ali, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Marnentinus, S.IP., M.M., dan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP), Helmi Putra.

Selain itu dari Pekon Negeri Ratu Tenumbang yang dipimpin langsung Sai Batin Marga Tenumbang, Merah Gunawan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati, Irawan Topani menyampaikan bahwa, kegiatan tersebut tetapi merupakan tanda kasih dan perhatian pemerintah pusat terhadap desa-desa di Indonesia, khususnya dalam upaya pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal. "Melalui Program Desa Budaya Nasional, kita diajak untuk menyadari kembali betapa berharganya akar budaya yang tumbuh dari tanah, bahasa, dan kearifan lokal masyarakat kita sendiri," tutur Wakil Bupati, Irawan Topani.

Menurut Wakil Bupati, Irawan Topani, Pesibar dikenal sebagai daerah yang kaya akan tradisi mulai dari seni tari, sastra lisan, adat istiadat, hingga falsafah hidup masyarakat sai batin yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kesederhanaan, dan kebersamaan. 

"Nilai-nilai ini tidak boleh hanya menjadi cerita, tetapi harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya, desa budaya bukan hanya tempat melestarikan tradisi, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk berkreasi, mengembangkan ekonomi kreatif, serta memperkuat karakter bangsa. Budaya adalah jati diri, tanpa budaya, kehilangan arah," jelas Wakil Bupati, Irawan Topani.

Wakil Bupati, Irawan Topani menegaskan, Pemkab Pesibar berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan program dimaksud dengan bersinergi dengan seluruh pihak, baik dari kementerian, lembaga, maupun masyarakat agar potensi budaya di Negeri Ratu Tenumbang dapat tumbuh dan dikenal lebih luas. 

"Pemkab Pesibar ingin menjadikan Pekon Negeri Ratu Tenumbang bukan hanya desa budaya yang aktif, tetapi juga ikon pembelajaran budaya di Provinsi Lampung, tempat dimana nilai tradisi berpadu dengan inovasi modern tanpa kehilangan ruhnya. Mari kita jaga, rawat, dan wariskan budaya ini kepada anak-anak kita. Karena mereka bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga penjaga warisan masa lalu," pungkas Wakil Bupati, Irawan Topani. (*) 

Pesisir Barat – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pesisir Barat mengecam keras tindakan kios penyalur pupuk bersubsidi yang nekat menyelewengkan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). DKPP menegaskan tak akan tinggal diam dan bahkan siap membawa kasus ini ke ranah pidana.

Hal ini disampaikan Kepala DKPP Pesisir Barat, Unzir, pada Jumat (7/11/25) melalui sambungan seluler, menjawab polemik maraknya kios penyalur yang berani bermain harga pupuk bersubsidi di luar ketentuan terbaru Kementerian Pertanian RI di wilayah Pesisir Barat.

Unzir menyebut, setelah mendengar keluhan dari para petani di Kecamatan Ngaras, dirinya akan segera menurunkan tim untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti atas dugaan penyelewengan tersebut. Ia menegaskan langkah serupa juga akan dilakukan di wilayah lain yang dicurigai masih terjadi praktik serupa.

Menurut Unzir, jika ditemukan adanya penjualan pupuk yang tidak sesuai ketentuan, DKPP akan langsung memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada PT Pupuk Indonesia, dan tak segan untuk mendorong proses hukum terhadap pelaku.

“Harus ada contoh seperti itu (sanksi hukum), agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang berani menyelewengkan pupuk bersubsidi, kalau memang ditemukan (penyelewengan), saya mendukung penuh (untuk dilanjutkan kejalur hukum),” tegas Unzir.

Dengan adanya polemik ini, Unzir menekankan agar seluruh kios penyalur benar-benar menjalankan aturan yang ada sehingga tidak ada lagi petani yang dirugikan. Ia mengingatkan, pupuk bersubsidi adalah hak petani, karena subsidi yang diterima itu bersumber dari uang rakyat.

Unzir juga menyerukan kepada semua pihak untuk bersama-sama mengawasi distribusi pupuk bersubsidi, agar tidak lagi menjadi ajang permainan kotor bagi pihak yang haus keuntungan pribadi.

“DKPP memang cukup kesulitan dalam memantau penyaluran pupuk bersubsidi, hal tersebut diakibat karena keterbatasan personel dan anggaran pengawasan. Untuk itu diperlukan sinergi seluruh pihak, kami meminta kepada masyarakat dan petani untuk segera melaporkan penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi kepada DKPP agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Kepala DKPP Pesisir Barat juga kembali menegaskan bahwa penyelewengan pupuk bersubsidi tidak bisa ditoleransi. Pemerintah telah berulang kali mengingatkan agar tidak ada permainan yang menyulitkan petani. Jika hal itu masih terjadi, DKPP memastikan akan memberikan efek jera bagi setiap oknum yang berani menyelewengkannya. 

Sebelumnya diberitakan, Aroma busuk dugaan permainan harga pupuk bersubsidi tercium kuat di Kabupaten Pesisir Barat. Sejumlah kios penyalur di wilayah ini diduga nekat menjual pupuk subsidi jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada 22 Oktober 2025 lalu. Ironisnya, kondisi ini dibiarkan tanpa pengawasan berarti, sementara para petani menjerit karena biaya produksi kian membengkak.

Di Kecamatan Ngaras, keluhan petani kian nyaring terdengar. Harga pupuk yang seharusnya dijual sekitar Rp90 ribu per sak untuk jenis Urea, kini dibanderol hingga Rp125 ribu. Selisih Rp35 ribu per sak, bukan jumlah kecil—apalagi jika dikalikan tonase pupuk yang disalurkan setiap musim tanam.

Seorang petani asal Pekon Padang Dalam yang enggan disebutkan namanya menyebut, praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk nyata penyimpangan yang mengarah pada korupsi.

“Bagaimana tidak mengarah ke praktik korupsi, sedangkan pemerintah sudah menetapkan harga resmi dan menanggung biaya subsidi sampai ke titik serah. Tidak ada alasan logis untuk menaikkan harga sebesar itu,” ujarnya dengan nada kesal, Kamis (6/11/2025).

Petani itu menilai, dalih biaya distribusi tidak bisa dijadikan pembenaran. Menurutnya, selisih harga hingga Rp35 ribu per sak sudah cukup untuk menunjukkan adanya permainan kotor di tingkat kios penyalur.

“Jika satu kios menyalurkan 10 ton pupuk, berarti sudah ada potensi keuntungan haram hingga puluhan juta rupiah. Ini jelas praktik korupsi besar-besaran,” tegasnya.

Keluhan senada datang dari Cecep (bukan nama sebenarnya), petani lain asal Kecamatan Ngaras. Ia mengaku membeli pupuk NPK subsidi seharga Rp130 ribu per sak, padahal HET pemerintah hanya Rp92 ribu. Artinya, ada selisih Rp38 ribu per sak.

Cecep menyebut kondisi serupa terjadi di empat kios wilayahnya—antara lain di Pekon Sukarame, Parda Suka, dan Padang Dalam. Selain harga yang mencekik, petani juga kerap tak kebagian pupuk meski sudah terdaftar sebagai penerima subsidi.

“Alasannya selalu sama: pupuk habis, padahal baru datang sehari sebelumnya. Kami hanya boleh beli maksimal empat sak, sementara di Ngambur petani bisa dapat delapan sak sesuai ketentuan dengan harga normal sesuai HET,” ungkapnya, Kamis (6/11/2025). 

Cecep menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap jalur distribusi pupuk bersubsidi. Padahal, pupuk merupakan komponen vital bagi keberlangsungan pertanian rakyat.

“Ini pengebirian hak-hak petani. Pemerintah jangan tutup mata. Jika dibiarkan, bukan hanya petani yang rugi, tapi juga cita-cita besar Presiden untuk menyejahterakan petani akan hancur di tangan oknum serakah,” ujarnya geram.

Para petani mendesak dinas terkait serta aparat penegak hukum turun langsung menelusuri praktik jual-beli pupuk bersubsidi yang menyimpang di lapangan. Mereka juga meminta agar kios yang terbukti bermain harga diberikan sanksi tegas—bahkan pencabutan izin hingga hukum, bila perlu.

Penyelidikan dan penindakan cepat menjadi satu-satunya jalan untuk memastikan program subsidi pemerintah tidak berubah menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pihak. Jika dibiarkan, jeritan petani Pesisir Barat akan terus tenggelam di antara tumpukan sak pupuk yang harganya kian tak masuk akal. 

Sementara kios penyalur yang diduga menjadi dalang permainan pupuk bersubsidi masih belum berhasil dikonfirmasi.

Sedangkan pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pesisir Barat berencana memberikan keterangan resminya pada Senin (10/11/2025) mendatang. (*)

Jakarta – Bupati Pesisir Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., menghadiri kegiatan Lampung Economic and Investment Forum 2025 yang mengusung tema “Explore the Potential: Lampung Investment Opportunities for Sustainable Growth”. Acara tersebut berlangsung di Pullman Jakarta Indonesia Hotel, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Forum Investasi Lampung. Tujuannya adalah memperkenalkan potensi ekonomi serta peluang investasi di Provinsi Lampung kepada para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Forum investasi bergengsi ini dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, para Bupati dan Wali Kota se-Lampung, serta investor domestik dan asing dari berbagai sektor strategis.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu daerah dengan potensi investasi terbesar di Indonesia.

Rahmat menyebut, Provinsi Lampung memiliki sumber daya alam yang melimpah, posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, serta infrastruktur yang terus berkembang. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempercepat proses perizinan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Melalui forum ini, diharapkan dapat terjalin kerja sama strategis antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi peluang besar bagi Kabupaten Pesisir Barat untuk memperkenalkan potensi unggulan daerah kepada para investor.

Tedi menjelaskan bahwa Pesisir Barat memiliki potensi besar di sektor pariwisata bahari, perikanan, pertanian organik, dan energi terbarukan. Pemerintah daerah siap membuka ruang investasi yang sehat dan transparan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Ia menambahkan, kehadiran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam forum ini menunjukkan keseriusan dalam menjajaki kerja sama investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, forum investasi seperti ini bukan hanya ajang promosi, tetapi juga sarana membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Pesisir Barat turut didampingi oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai bentuk dukungan teknis dalam menggali potensi kerja sama investasi strategis di berbagai sektor unggulan daerah.

Melalui keikutsertaan dalam forum ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap dapat memperluas jejaring kerja sama dengan para investor dan lembaga keuangan, baik nasional maupun internasional, serta memperkuat komitmen dalam membangun daerah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*) 

Jatinangor, 27 Oktober 2025 – Di sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah se-Indonesia yang berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung bersama seluruh Sekda Kabupaten/Kota serta Kepala Bappeda se-Provinsi Lampung menggelar kegiatan Malam Ramah Tamah bersama Praja IPDN asal Lampung, Senin malam (27/10).

Acara yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut dihadiri para praja IPDN asal Provinsi Lampung dari berbagai angkatan, serta jajaran pejabat daerah yang tengah mengikuti Rakor di lingkungan IPDN.

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan para praja, sekaligus bentuk dukungan moral serta motivasi kepada putra-putri Lampung yang sedang menempuh pendidikan kepamongprajaan di IPDN.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang dinilai mempererat hubungan emosional antara pemerintah daerah dan generasi penerus aparatur pemerintahan asal Lampung.

“Kami merasa bangga melihat semangat dan antusiasme para praja IPDN asal Lampung yang sedang menempuh pendidikan di kampus ini. Kalian adalah aset berharga daerah, calon-calon pemimpin masa depan yang akan meneruskan estafet pemerintahan dan pembangunan di tanah kelahiran kita,” ujar Sekda Provinsi Lampung.

Ia juga berpesan agar para praja terus menjaga disiplin, etika, dan semangat belajar, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Dharma IPDN.

“Kami hadir malam ini bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga memberikan semangat kepada kalian agar tetap teguh memegang prinsip pengabdian kepada masyarakat dan negara. Lampung membutuhkan generasi muda yang berintegritas, melayani dengan hati, serta mampu berinovasi untuk kemajuan daerah,” tambahnya.

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah komunikasi antara para Sekda dan Bappeda se-Lampung dengan praja IPDN, sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan kepada calon aparatur pemerintahan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., turut memberikan pesan dan motivasi kepada para praja IPDN asal Lampung, khususnya yang berasal dari Kabupaten Pesisir Barat.

“Kami dari pemerintah daerah merasa bangga atas kehadiran putra-putri terbaik Lampung di IPDN ini. Pendidikan yang kalian jalani merupakan awal dari pengabdian besar kepada bangsa dan daerah. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk belajar dan membentuk karakter kepemimpinan yang kuat,” ungkapnya.

Ia juga berpesan agar para praja tidak melupakan daerah asal dan tetap berkomitmen untuk kembali membangun daerah setelah lulus nanti.

“Pesisir Barat dan seluruh Lampung membutuhkan SDM pemerintahan yang tangguh, jujur, dan berintegritas. Jadilah aparatur yang profesional, rendah hati, dan selalu siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” ujarnya menutup sambutan.

Acara malam ramah tamah ini diisi dengan perkenalan antar praja, makan malam bersama, bincang santai dengan para Sekda dan Kepala Bappeda, serta sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan atas kiprah generasi muda Lampung di IPDN.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan penyerahan cenderamata secara simbolis dari Sekda Provinsi Lampung kepada perwakilan praja IPDN asal Lampung, sebagai bentuk dukungan moral dan motivasi untuk terus berprestasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan yang lebih erat antara pemerintah daerah dan para calon aparatur pemerintahan masa depan, serta memperkuat semangat membangun Lampung yang Berintegritas, Berdaya Saing, dan Berkemajuan. (*) 

Bandar Lampung, 21 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melakukan audiensi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi pelaksanaan program penyelenggaraan jalan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., bersama Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat, serta jajaran teknis terkait. Rombongan diterima secara langsung oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, Muhammad Ali Duhari, S.T., M.T., M.Sc., beserta pejabat struktural BPJN Lampung.

Pertemuan ini membahas berbagai agenda strategis, di antaranya:

 • Usulan Program Jalan dan Jembatan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat,

 • Program Proyek Strategis Kabupaten Pesisir Barat, termasuk pembangunan akses jalan Way Heni – Way Haru,

 • Serta Usulan Program Jalan Nasional yang terintegrasi dengan wilayah kabupaten.

Dalam paparannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menyampaikan bahwa kondisi geografis Pesisir Barat yang berbukit dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan konektivitas wilayah.

“Kami berharap sinergi ini dapat mempercepat realisasi pembangunan akses jalan dan jembatan, khususnya yang menghubungkan wilayah terisolir seperti Way Heni – Way Haru, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung berupa peningkatan mobilitas, akses ekonomi, dan pelayanan publik,” ujar Tedi Zadmiko.

Sementara itu, Kepala BPJN Lampung, Muhammad Ali Duhari, menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam memperkuat koordinasi dan menyampaikan usulan program prioritas daerah.

“Kami siap mendukung setiap langkah Pemerintah Daerah dalam memperkuat jaringan jalan nasional maupun jalan strategis kabupaten yang menjadi penunjang akses lintas wilayah. Program sinergi ini akan kita tindak lanjuti dalam rencana kerja dan prioritas pembiayaan ke depan,” ungkapnya.

Salah satu program strategis yang menjadi fokus dalam pertemuan ini adalah pembangunan akses jalan Way Heni – Way Haru sepanjang ±30 km yang melintasi kawasan TNBBS, serta beberapa ruas pendukung lainnya seperti Pasar Way Heni – Pekon Sumberjo (±3,5 km) dan Jalan Patroli TNBBS – Way Haru (±10 km).

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dan antar-instansi, guna mewujudkan visi daerah 'Terwujudnya Pesisir Barat yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Wisata Terdepan'.(*)

Bandar Lampung, 21 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melakukan audiensi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi pelaksanaan program penyelenggaraan jalan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., bersama Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat, serta jajaran teknis terkait. Rombongan diterima secara langsung oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, Muhammad Ali Duhari, S.T., M.T., M.Sc., beserta pejabat struktural BPJN Lampung.

Pertemuan ini membahas berbagai agenda strategis, di antaranya:

 • Usulan Program Jalan dan Jembatan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat,

 • Program Proyek Strategis Kabupaten Pesisir Barat, termasuk pembangunan akses jalan Way Heni – Way Haru,

 • Serta Usulan Program Jalan Nasional yang terintegrasi dengan wilayah kabupaten.

Dalam paparannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menyampaikan bahwa kondisi geografis Pesisir Barat yang berbukit dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan konektivitas wilayah.

“Kami berharap sinergi ini dapat mempercepat realisasi pembangunan akses jalan dan jembatan, khususnya yang menghubungkan wilayah terisolir seperti Way Heni – Way Haru, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung berupa peningkatan mobilitas, akses ekonomi, dan pelayanan publik,” ujar Tedi Zadmiko.

Sementara itu, Kepala BPJN Lampung, Muhammad Ali Duhari, menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam memperkuat koordinasi dan menyampaikan usulan program prioritas daerah.

“Kami siap mendukung setiap langkah Pemerintah Daerah dalam memperkuat jaringan jalan nasional maupun jalan strategis kabupaten yang menjadi penunjang akses lintas wilayah. Program sinergi ini akan kita tindak lanjuti dalam rencana kerja dan prioritas pembiayaan ke depan,” ungkapnya.

Salah satu program strategis yang menjadi fokus dalam pertemuan ini adalah pembangunan akses jalan Way Heni – Way Haru sepanjang ±30 km yang melintasi kawasan TNBBS, serta beberapa ruas pendukung lainnya seperti Pasar Way Heni – Pekon Sumberjo (±3,5 km) dan Jalan Patroli TNBBS – Way Haru (±10 km).

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dan antar-instansi, guna mewujudkan visi daerah 'Terwujudnya Pesisir Barat yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Wisata Terdepan'.(*)