Pesisir Barat – Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Koperasi Desa Merah Putih di Pekon Raja Basa, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, mulai dibangun sejak awal Desember 2025. Koperasi ini dirancang sebagai sarana penguatan ekonomi warga melalui pengelolaan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih hingga akhir Desember telah mencapai progres sekitar 25 persen dan ditargetkan rampung pada Februari 2026. Dengan selesainya pembangunan tersebut, koperasi diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai wadah usaha bersama yang mampu meningkatkan pendapatan warga.

Kehadiran koperasi ini dinilai strategis, khususnya bagi sektor pertanian, mengingat sekitar 90 persen warga Pekon Raja Basa berprofesi sebagai petani. Melalui koperasi, petani diharapkan lebih mudah memperoleh pupuk dan sarana produksi pertanian, serta memiliki akses yang lebih baik dalam jual beli hasil pertanian dengan harga yang lebih stabil dan menguntungkan.

Peratin Pekon Raja Basa, Khohirin, menyampaikan bahwa keberadaan koperasi juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak. “Koperasi Desa Merah Putih kami harapkan menjadi wadah usaha bersama yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan sistem ekonomi desa yang lebih adil dan berkelanjutan,” ujar Khohirin, Rabu (31/12/25). 

Selain sektor pertanian, Koperasi Desa Merah Putih juga akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang lainnya, seperti penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, dukungan usaha peternakan, serta rencana layanan pendukung kesehatan masyarakat desa. Pemerintah pekon berharap, melalui pengelolaan yang transparan dan profesional, koperasi ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan dukungan partisipasi aktif seluruh masyarakat. (*)

Pesisir Barat — Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 terus menjadi bara yang menyala di tingkat desa. Di Kabupaten Pesisir Barat, kegelisahan berubah menjadi penolakan terbuka. Edison, Plt Ketua Apdesi Kabupaten Pesisir Barat, menyampaikan sikap tegasnya pada Jumat (28/11): aturan ini bukan hanya bermasalah, tetapi telah membawa desa-desa masuk ke dalam situasi krisis administrasi dan finansial.

Edison mengatakan bahwa perubahan terhadap PMK 108/2024 dilakukan tanpa sosialisasi dan diberlakukan dengan tenggat waktu yang tidak manusiawi.

“Desa dipaksa mengikuti aturan baru yang diumumkan di akhir tahun, sementara sanksinya langsung memengaruhi pelayanan masyarakat. Ini menyulitkan desa secara keseluruhan,” ujarnya.

51 Pekon Terhenti, Setengah Penduduk Pesisir Barat Terdampak

Di Pesisir Barat terdapat 51 pekon yang belum salur Dana Desa tahap II. Angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya, Edison menyebut setengah dari total penduduk kabupaten ikut terdampak karena pelayanan publik, insentif kader, hingga pembangunan prioritas desa terhenti total.

“Selama tahap II belum terealisasikan, banyak desa memakai dana pribadi untuk menalang kebutuhan operasional. Ada kader posyandu, guru ngaji, kader kesehatan, RT, penggali makam hingga perangkat desa lainnya yang harus diberi insentif agar pelayanan tetap berjalan,” ungkapnya.

Desa bahkan terdorong untuk menalangi anggaran yang seharusnya berasal dari pemerintah pusat.

“Ada peratin yang sudah menalangi puluhan hingga ratusan juta rupiah demi pelayanan desa tetap berjalan. Kalau ditotal dari seluruh desa, jumlahnya sangat besar. Ini kerugian nyata yang muncul hanya karena perubahan aturan yang mendadak,” tegas Edison.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai situasi yang “mengorbankan masyarakat secara langsung”, karena pembangunan fisik pun macet. Jalan usaha tani, drainase, perbaikan fasilitas publik, hingga penyusunan perencanaan desa terpaksa ditunda.

Koperasi Merah Putih: Syarat Baru yang Tidak Realistis

Salah satu yang paling disorot Edison adalah kewajiban pemenuhan kelengkapan Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai syarat penyaluran Dana Desa. Menurutnya, aturan baru ini mengabaikan kerja keras desa yang selama ini membangun kelembagaan ekonomi secara bertahap.

“Kami sudah membentuk KMP, kami sudah mengikuti seluruh prosedur, tapi kini muncul syarat baru yang tidak mempertimbangkan proses panjang yang telah dilakukan desa,” kata Edison.

Ia menyebut kewajiban itu sebagai kebijakan yang “mengabaikan realitas di lapangan” dan tidak memberikan waktu adaptasi yang wajar.

Pasal 29B: Frasa Ambigu yang Menjerat

Ayat 1 menyatakan bahwa Dana Desa tahap II ditunda apabila persyaratan penyaluran tidak dipenuhi sebelum 17 September 2025. Masalahnya, aturan ini baru diumumkan 25 November, sehingga desa “dipaksa memenuhi aturan yang sudah lewat”.

“Ini aturan yang berlaku surut. Desa tidak mungkin mengejar persyaratan yang deadlinenya sudah terlewati sebelum aturan itu disampaikan,” ujar Edison.

Ia menilai aturan tersebut memukul kesiapan desa tanpa memberikan ruang transisi yang wajar.

Polemik lain muncul dari ayat 3, yang menyatakan bahwa Dana Desa dapat kembali disalurkan setelah bupati atau wali kota menyampaikan persyaratan penyaluran sesuai batas waktu pada Pasal 26 ayat (1) huruf b. Namun batas waktu tersebut tidak disebutkan secara eksplisit di dalam aturan terbaru.

Menurut Edison, frasa ambigu ini berubah menjadi jerat bagi daerah.

“Kalau tidak ada batas waktu yang jelas, bagaimana daerah bisa memastikan prosesnya selesai? Ini menimbulkan ketidakpastian yang merugikan desa,” ujarnya.

Ia menilai ketentuan tersebut membuka ruang multitafsir dan memungkinkan terjadinya penundaan sepihak yang semakin mempersulit penyaluran Dana Desa.

Ayat 7 menyatakan bahwa apabila Dana Desa tahap II tidak tersalurkan sampai akhir tahun anggaran, maka dana tersebut tidak akan disalurkan pada tahun berikutnya.

Bagi desa, ini adalah pasal yang paling mengancam.

“Kalau dana desa hangus, apa yang terjadi dengan insentif kader? Apa yang terjadi dengan pembangunan yang sudah direncanakan? Ini akan memukul masyarakat,” ujar Edison.

Ia menegaskan bahwa ketentuan tersebut sama saja menempatkan desa dalam “jebakan administrasi yang tidak mungkin dipenuhi” karena aturan berubah mendadak.

Mengumpulkan Perlawanan: Apdesi Lampung Bersiap Bergerak

Edison menyampaikan bahwa pada Senin mendatang, seluruh DPC Apdesi se-Lampung dipanggil oleh DPD Apdesi Provinsi Lampung untuk mengikuti rapat terbatas di Korpri Bandar Lampung.

Pertemuan ini bertujuan merumuskan langkah bersama menghadapi aturan yang dinilai merusak tatanan pemerintahan desa.

“Kami berharap pertemuan ini menghasilkan solusi konkret agar Dana Desa tahap II 2025 bisa tersalurkan seperti biasanya. Desa tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kepastian anggaran,” ujarnya.

Ajakan ke DPRD: Jangan Diam

Apdesi Kabupaten Pesisir Barat juga mengajak DPRD Kabupaten Pesisir Barat untuk ikut bergerak menyampaikan aspirasi masyarakat desa ke pemerintah pusat.

“Ini bukan hanya soal desa, tetapi soal kehidupan masyarakat. Aturan ini harus diperbaiki secepatnya agar roda pemerintahan desa tidak lumpuh dan ekonomi masyarakat tidak makin terpuruk,” tegas Edison.

Ia menekankan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhenti hanya karena revisi mendadak yang tidak mempertimbangkan kesiapan teknis desa.

Desakan Revisi: Untuk Menghentikan Kerusakan Lebih Besar

Edison menegaskan bahwa desa-desa tidak menolak perubahan aturan, tetapi meminta agar regulasi dibuat dengan proses yang tepat.

“Kalau sosialisasi dilakukan dua atau tiga bulan sebelumnya, desa bisa menyesuaikan. Yang jadi masalah adalah aturan muncul di penghujung tahun dan langsung diberlakukan. Itu yang membuat kami keberatan,” katanya.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan mengenai polemik yang semakin membesar ini. (*) 

Pesisir Barat – Dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan yang sejalan dengan program Presiden Prabowo, Pemerintah Pekon Serai, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, menggandeng BUMDes Maju Jejama untuk menggerakkan program unit usaha sewa lahan pertanian.

Program ini bertujuan memaksimalkan pemanfaatan lahan yang kurang produktif agar dapat dikelola secara optimal, sehingga mampu meningkatkan hasil pertanian dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat desa. Kerja sama ini dinilai menguntungkan kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun BUMDes yang bertindak sebagai pengelola, karena dapat menjaga stabilitas suplai pangan di tingkat lokal.

Peratin Pekon Serai, Listoni, mengatakan masyarakat menyambut baik program tersebut karena memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan desa.

“Program ini sangat membantu masyarakat, terutama petani, karena lahan yang sebelumnya kurang produktif kini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, kegiatan ini juga membuka peluang kerja baru bagi warga,” ujar Listoni.

Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi pendorong kemandirian lokal melalui pengelolaan lahan yang lebih produktif.

“Kami ingin agar Pekon Serai bisa menjadi contoh dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris BUMDes Maju Jejama, Rahmat Rico Bukhori, menjelaskan bahwa unit usaha sewa lahan pertanian yang dijalankan telah menunjukkan hasil positif pada panen perdana.

“Program sewa lahan pertanian ini kami pilih karena memiliki risiko rendah dan potensi keuntungan yang menjanjikan. Hasil panen pertama cukup baik dan ke depan kami berencana memperluas lahan garapan,” ungkap Rahmat.

Menurutnya, BUMDes Maju Jejama juga terbuka bagi masyarakat yang ingin ikut bekerja sama dalam pengelolaan lahan demi mewujudkan swasembada pangan serta mendorong kemajuan ekonomi desa.

“Kami berharap semakin banyak warga yang berpartisipasi agar cita-cita kemandirian pangan di tingkat desa dapat tercapai,” pungkasnya. (*) 

Pesisir Barat – Pemerintah Pekon Suka Maju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap kedua kepada masyarakat penerima manfaat, Selasa, 5 November 2025. Kegiatan penyaluran berlangsung di Balai Pekon Suka Maju dan berjalan tertib serta lancar.

Penyaluran BLT Dana Desa tahap kedua ini mencakup periode bulan Juli hingga Desember 2025 dengan total bantuan sebesar Rp1.800.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Peratin Pekon Suka Maju, Ansyori, mengatakan bahwa penyaluran BLT Dana Desa merupakan bentuk komitmen pemerintah pekon dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama bagi warga yang tergolong kurang mampu dan terdampak kondisi ekonomi. Ia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara bijak dan tepat sasaran.

“BLT Dana Desa ini merupakan amanat pemerintah pusat yang harus disalurkan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap bantuan ini benar-benar membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar,” ujar Ansyori.

Penyaluran bantuan tersebut disaksikan langsung oleh Bhabinkamtibmas Brigpol Dicky Eriyadi, S.H., M.H., Kasi Pemerintahan Kecamatan Ngaras, pendamping desa, pendamping lokal desa, LHP, serta aparat Pekon Suka Maju. Kehadiran unsur terkait ini bertujuan untuk memastikan proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Pemerintah Pekon Suka Maju menegaskan akan terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan pekon secara berkelanjutan. (*) 

Pesisir Barat, 03 November 2025 – Pemerintah Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, melaksanakan program budidaya ikan nila melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nekhamdo. Program ini menjadi langkah nyata dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan ketahanan pangan lokal.

Sebanyak 3.000 bibit ikan nila telah disiapkan oleh pemerintah pekon. Program tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, mengingat sekitar 80 persen warga Pekon Pahmungan gemar mengonsumsi ikan nila.

Peratin Pekon Pahmungan, Edi Setiawan, mengatakan bahwa budidaya ikan nila tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi upaya membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).

“Kondisi air di Pekon Pahmungan sangat mendukung untuk pembesaran ikan nila. Kami optimistis program ini akan berhasil dan terus berkembang guna memenuhi pasokan lokal serta meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Edi.

Sementara itu, Ketua BUMDes Nekhamdo, Deni Ariska, menjelaskan bahwa pemilihan ikan nila sebagai komoditas budidaya didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari Ranau, Lampung Barat.

“Dengan adanya budidaya lokal, biaya transportasi bisa ditekan dan harga ikan menjadi lebih terjangkau. Dari Rp35 ribu per kilogram kini bisa turun menjadi sekitar Rp32 ribu di Pekon Pahmungan,” jelas Deni.

Ia menambahkan, bibit ikan yang saat ini telah berusia satu bulan ditargetkan bisa dipanen pada akhir tahun 2025. Hasilnya diharapkan mampu meningkatkan PAD serta memperkuat ekonomi masyarakat desa.

Melalui program ini, Pekon Pahmungan berupaya menciptakan kemandirian pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi warganya. (*) 

Pesisir Barat, 28 Oktober 2025 — Pemerintah Pekon Suka Mulya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, terus berinovasi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Melalui pemanfaatan Dana Desa, pemerintah pekon bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Bersama menjalankan program budidaya tanaman pisang di wilayah setempat.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak seribu bibit pohon pisang telah disiapkan untuk ditanam di lahan seluas satu setengah hektare. Beragam jenis pisang ditanam, mulai dari pisang raja talun, pisang lilin, hingga pisang rejang, yang dikenal memiliki nilai gizi tinggi dan digemari masyarakat.

Peratin Pekon Suka Mulya, Solikun, menjelaskan bahwa pemilihan tanaman pisang bukan tanpa alasan. Masyarakat setempat memiliki kebiasaan mengonsumsi pisang, baik sebagai makanan tambahan maupun bahan olahan dalam berbagai hidangan tradisional.

“Program penanaman bibit pohon pisang ini nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pisang bagi hampir seribu jiwa warga desa. Selain itu, kami juga ingin menciptakan lapangan kerja baru agar ekonomi masyarakat semakin meningkat,” ujar Solikun.

Lebih lanjut, Solikun menambahkan bahwa dengan adanya program ini, masyarakat akan lebih mudah memperoleh pisang dengan harga yang terjangkau. Sementara itu, BUMDes Mulya Bersama juga dapat memperoleh keuntungan guna mengembangkan unit usaha secara berkelanjutan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua BUMDes Mulya Bersama, Hafzon, mengatakan bahwa tanaman pisang dipilih sebagai unit usaha karena memiliki potensi pasar yang luas serta masa tanam hingga panen yang relatif singkat.

“Pisang memiliki segmen pasar yang besar. Proses penanamannya juga tidak terlalu lama, sehingga bisa cepat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami optimistis usaha ini akan berhasil dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga,” ungkap Hafzon.

Melalui program budidaya pisang ini, Pemerintah Pekon Suka Mulya berharap dapat memperkuat ketahanan pangan desa sekaligus menggerakkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi alam secara produktif dan berkelanjutan. (*)

Pesisir Barat, 27 Oktober 2205 — Dalam upaya mendukung program pemerintah pusat dalam memenuhi ketahanan pangan lokal, Pemerintah Pekon Penengahan, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, bekerja sama dengan BUMDes Mandar Way membentuk unit usaha budidaya ikan air tawar.

Usaha ini dikembangkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan protein warga, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja baru. Dalam pelaksanaannya, BUMDes Mandar Way menyediakan sebanyak 30 ribu bibit ikan lele dan 15 ribu bibit ikan nila yang dikelola melalui 10 kolam bioflok serta 2 kolam permanen.

Aparatur Pekon Penengahan, Edi Novyanto, menjelaskan bahwa program yang bersumber dari 20 persen Dana Desa ini menjadi bentuk nyata dukungan desa terhadap ketahanan pangan nasional. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif di tingkat lokal.

“Jika program ini berhasil, hasil panennya akan dikembangkan ke luar desa serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ikan dalam program M-B-G,” ujar Edi Novyanto.

Lebih lanjut, Edi berharap agar melalui pengelolaan yang baik, usaha budidaya ikan air tawar ini dapat menjadi contoh pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat desa.

Sementara itu, Sekretaris BUMDes Mandar Way, Darmansyah, mengungkapkan bahwa pemilihan usaha ikan air tawar didasari oleh tingginya kebutuhan ikan di masyarakat setempat yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Menurutnya, selain mudah dikelola, usaha pembesaran ikan air tawar juga memiliki potensi keuntungan yang tinggi sehingga dinilai mampu berkembang pesat dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi warga.

“Melalui penjualan ikan air tawar dengan harga terjangkau, masyarakat akan lebih mudah memperoleh sumber protein, sementara BUMDes juga bisa mendapatkan keuntungan untuk mengembangkan unit usaha secara berkelanjutan,” jelas Darmansyah.

Dengan adanya program ini, Pemerintah Pekon Penengahan berharap kolaborasi antara pemerintah desa dan BUMDes dapat menjadi model pengembangan ekonomi yang mandiri, berdaya saing, dan mendukung ketahanan pangan masyarakat Pesisir Barat. (*)

Pesisir Barat, 24 Oktober 2025— Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendukung program pemerintah pusat di bidang pembangunan pertanian, Pemerintah Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, melaksanakan pembangunan infrastruktur pertanian yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Pembangunan tersebut diwujudkan melalui peningkatan jalan usaha tani di dua titik, masing-masing berada di Pemangku 4 sepanjang 200 meter dengan lebar 3 meter, serta di Pemangku 5 sepanjang 210 meter dengan lebar 2,5 meter. Selain itu, pemerintah pekon juga membangun sembilan titik gorong-gorong sebagai penunjang akses jalan tani dan satu titik drainase sepanjang 20 meter di Pemangku 5 untuk memperlancar sistem aliran air.

Menurut Sekretaris Desa Ulok Mukti, Abdul Manan, pembangunan infrastruktur pertanian ini merupakan hasil dari usulan masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan dalam mengakses lahan dan mengangkut hasil panen akibat terbatasnya sarana pendukung. Dengan adanya pembangunan jalan tani dan infrastruktur pendukung lainnya, aktivitas petani kini menjadi lebih lancar dan efisien.

“Sebelumnya petani sering kesulitan membawa hasil panen karena kondisi jalan yang kurang memadai. Setelah adanya pembangunan ini, akses menjadi lebih mudah dan kegiatan ekonomi masyarakat juga semakin meningkat,” ujar Abdul Manan.

Sementara itu, Sahidin, salah satu warga setempat, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pekon serta pemerintah pusat yang telah memprioritaskan pembangunan sektor pertanian. Menurutnya, keberadaan jalan tani tidak hanya membantu petani, tetapi juga memberikan dampak positif bagi warga yang memiliki pekerjaan sampingan.

“Sekarang jalan sudah bagus, kami para petani tidak kesulitan lagi membawa hasil panen. Saya yang juga bekerja sebagai tukang ojek merasa sangat terbantu karena akses ke kebun jadi lancar, penghasilan pun meningkat,” ungkap Sahidin, warga Pekon Ulok Mukti.

Dengan terbangunnya infrastruktur pertanian ini, Pemerintah Pekon Ulok Mukti berharap kesejahteraan petani semakin meningkat dan sektor pertanian di wilayah tersebut terus berkembang sebagai salah satu penopang utama perekonomian masyarakat. (*)

Pesisir Barat, 23 Oktober 2025 — Dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian, Pemerintah Pekon Sukanegara, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pujama melaksanakan program penyertaan modal bagi petani. Program ini bersumber dari Program Swasembada Pangan Presiden yang dibiayai melalui dana desa, dan telah mulai dijalankan sejak Agustus lalu.

Program tersebut bertujuan memberikan akses permodalan kepada petani agar tidak terkendala dalam menggarap lahan sawah seluas sekitar 30 hektare yang ada di wilayah pekon tersebut. Dengan sekitar 90 persen masyarakat Sukanegara berprofesi sebagai petani, program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan memperkuat perekonomian desa.

Peratin Pekon Sukanegara, Tohir Rahman, menjelaskan bahwa melalui program penyertaan modal ini, BUMDes menyediakan berbagai kebutuhan pertanian seperti pupuk, traktor, dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. “Saat panen tiba, petani akan mengembalikan modal sekaligus berbagi hasil dengan BUMDes. Skema ini membantu petani tetap produktif tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga tinggi,” ujar Tohir.

Lebih lanjut, Tohir menambahkan bahwa program ini juga berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa serta mendorong kemajuan ekonomi lokal. Ia berharap program penyertaan modal dapat terus dikembangkan dan di masa mendatang mampu menambah unit usaha lain untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa.

Sementara itu, Ketua BUMDes Pujama, Ikrom Syaib, menilai sektor pertanian merupakan pilihan yang tepat sebagai unit usaha utama BUMDes karena melibatkan seluruh petani secara langsung. Ia menegaskan bahwa penyaluran penyertaan modal melalui program swasembada pangan ini memberikan manfaat nyata bagi petani, terutama dalam menghapus praktik lintah darat yang selama ini memberatkan masyarakat.

“BUMDes optimistis program ini akan berhasil karena potensi pertanian di Pekon Sukanegara sangat besar, risikonya rendah, dan keuntungannya langsung dirasakan petani,” ungkap Ikrom.

Dengan adanya program penyertaan modal ini, Pemerintah Pekon Sukanegara berharap kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan sektor pertanian di desa tersebut dapat menjadi tulang punggung ekonomi yang berkelanjutan. (*)

Pesisir Barat, 22 Oktober 2025 — Harapan besar disampaikan warga Pekon Bandar Dalam, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, agar pemerintah segera memperhatikan kondisi jalan utama di wilayah mereka. Hingga kini, jalan yang menjadi akses vital bagi ribuan warga tersebut masih dalam keadaan rusak parah dan berlumpur.

Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi jalan yang memprihatinkan. Sejak berdirinya pekon ini pada tahun 1980-an, ruas jalan utama belum pernah mendapatkan pembangunan berarti. Saat musim hujan, jalan menjadi licin dan berlumpur hingga sulit dilalui kendaraan. Tak jarang, warga terpaksa memodifikasi sepeda motor mereka agar bisa menembus lumpur, meski dengan risiko terjebak atau tergelincir di tengah perjalanan.

Kondisi tersebut tak hanya menghambat aktivitas ekonomi warga, tetapi juga menyulitkan akses pendidikan dan kesehatan. Anak-anak sekolah sering kali harus berjalan kaki melewati jalan becek, sementara warga yang sakit kesulitan mendapatkan pertolongan cepat karena sulitnya transportasi masuk ke pekon.

Aparatur Pemerintahan Pekon Bandar Dalam, Dadang Suganda, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali mengajukan permohonan pembangunan jalan kepada pemerintah daerah maupun provinsi. Namun hingga kini, belum ada realisasi yang dirasakan masyarakat.

“Kami sudah beberapa kali mengusulkan pembangunan jalan ini melalui berbagai program, tapi belum pernah terealisasi. Sementara dana desa yang kami miliki sangat terbatas, tidak cukup untuk membangun jalan sepanjang akses utama ini,” ujar Dadang.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 2.500 jiwa, Pekon Bandar Dalam termasuk salah satu wilayah yang tergolong terisolir di Kecamatan Bangkunat. Karena itu, warga berharap agar pemerintah daerah hingga pusat dapat memberi perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah mereka.

“Jalan adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Kalau aksesnya bagus, ekonomi bisa tumbuh dan warga bisa lebih sejahtera,” tambah Dadang.

Warga berharap pembangunan jalan di Pekon Bandar Dalam dapat segera direalisasikan agar mereka bisa menikmati kenyamanan dan kemudahan transportasi seperti masyarakat di wilayah lain. Mereka percaya, pemerataan pembangunan infrastruktur adalah wujud nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*) 

Pesisir Barat, 22 Oktober 2025 — Harapan besar disampaikan warga Pekon Bandar Dalam, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, agar pemerintah segera memperhatikan kondisi jalan utama di wilayah mereka. Hingga kini, jalan yang menjadi akses vital bagi ribuan warga tersebut masih dalam keadaan rusak parah dan berlumpur.

Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi jalan yang memprihatinkan. Sejak berdirinya pekon ini pada tahun 1980-an, ruas jalan utama belum pernah mendapatkan pembangunan berarti. Saat musim hujan, jalan menjadi licin dan berlumpur hingga sulit dilalui kendaraan. Tak jarang, warga terpaksa memodifikasi sepeda motor mereka agar bisa menembus lumpur, meski dengan risiko terjebak atau tergelincir di tengah perjalanan.

Kondisi tersebut tak hanya menghambat aktivitas ekonomi warga, tetapi juga menyulitkan akses pendidikan dan kesehatan. Anak-anak sekolah sering kali harus berjalan kaki melewati jalan becek, sementara warga yang sakit kesulitan mendapatkan pertolongan cepat karena sulitnya transportasi masuk ke pekon.

Aparatur Pemerintahan Pekon Bandar Dalam, Dadang Suganda, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali mengajukan permohonan pembangunan jalan kepada pemerintah daerah maupun provinsi. Namun hingga kini, belum ada realisasi yang dirasakan masyarakat.

“Kami sudah beberapa kali mengusulkan pembangunan jalan ini melalui berbagai program, tapi belum pernah terealisasi. Sementara dana desa yang kami miliki sangat terbatas, tidak cukup untuk membangun jalan sepanjang akses utama ini,” ujar Dadang.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 2.500 jiwa, Pekon Bandar Dalam termasuk salah satu wilayah yang tergolong terisolir di Kecamatan Bangkunat. Karena itu, warga berharap agar pemerintah daerah hingga pusat dapat memberi perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah mereka.

“Jalan adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Kalau aksesnya bagus, ekonomi bisa tumbuh dan warga bisa lebih sejahtera,” tambah Dadang.

Warga berharap pembangunan jalan di Pekon Bandar Dalam dapat segera direalisasikan agar mereka bisa menikmati kenyamanan dan kemudahan transportasi seperti masyarakat di wilayah lain. Mereka percaya, pemerataan pembangunan infrastruktur adalah wujud nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*) 

Pesisir Barat, 21 Oktober 2025– Akses jembatan yang sering rusak dan menghambat perekonomian warga menjadi keluhan utama masyarakat Pekon Siring Gading, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Warga berharap pemerintah dapat membangun jembatan permanen yang lebih layak dan kokoh.

Jembatan gantung sepanjang 25 meter di Pekon Siring Gading menjadi akses vital bagi lebih dari 1.500 warga, termasuk tiga desa sekitar yang menggunakannya untuk menuju kebun maupun aktivitas antarpekon. Sejak awal dibangun secara swadaya, warga rutin melakukan gotong royong setiap tahun untuk melakukan perawatan, meski hanya menggunakan bahan seadanya seperti bambu dan kayu.

Karena hanya mengandalkan dana swadaya, jembatan ini kerap mengalami kerusakan, terutama saat musim hujan dan banjir datang. Aliran air yang deras sering menghancurkan konstruksi jembatan yang terbuat dari kayu, sehingga setiap kali rusak, warga harus kembali bergotong royong membangun ulang agar akses tidak terputus total.

Keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa belum mampu membangun jembatan secara permanen. Dana desa yang diterima setiap tahun memiliki alokasi dan peruntukan tersendiri, sehingga belum cukup untuk proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jembatan.

Peratin Pekon Siring Gading, Rohman Al Fakir, mengatakan bahwa pembangunan jembatan gantung menjadi harapan besar bagi seluruh warga mengingat perannya yang sangat penting bagi aktivitas masyarakat. Pemerintah desa, kata dia, selama ini hanya dapat memberikan dukungan terbatas dalam bentuk tenaga dan bahan seadanya, namun belum mampu mewujudkan jembatan yang kokoh dan tahan lama.

"Kami berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat menyalurkan bantuan melalui program infrastruktur desa terisolir, mengingat kondisi Pekon Siring Gading masih termasuk wilayah 3T yang sulit diakses dan jarang mendapat perhatian," ucap Rohman. 

Sementara itu, warga setempat Suhendra mengatakan dirinya melewati jembatan tersebut setiap hari untuk beraktivitas ke kebun maupun ke desa tetangga. Saat jembatan mengalami kerusakan, akses warga terputus total sehingga menghambat aktivitas ekonomi.

"Saya bersama warga lainnya berharap pemerintah dapat segera membangun jembatan permanen agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman, terutama saat musim hujan tiba," harap Suhendra. (*)

Pesisir Barat, 21 Oktober 2025 – Akses jembatan yang sering rusak dan menghambat perekonomian warga menjadi keluhan utama masyarakat Pekon Siring Gading, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Warga berharap pemerintah dapat membangun jembatan permanen yang lebih layak dan kokoh.

Jembatan gantung sepanjang 25 meter di Pekon Siring Gading menjadi akses vital bagi lebih dari 1.500 warga, termasuk tiga desa sekitar yang menggunakannya untuk menuju kebun maupun aktivitas antarpekon. Sejak awal dibangun secara swadaya, warga rutin melakukan gotong royong setiap tahun untuk melakukan perawatan, meski hanya menggunakan bahan seadanya seperti bambu dan kayu.

Karena hanya mengandalkan dana swadaya, jembatan ini kerap mengalami kerusakan, terutama saat musim hujan dan banjir datang. Aliran air yang deras sering menghancurkan konstruksi jembatan yang terbuat dari kayu, sehingga setiap kali rusak, warga harus kembali bergotong royong membangun ulang agar akses tidak terputus total.

Keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa belum mampu membangun jembatan secara permanen. Dana desa yang diterima setiap tahun memiliki alokasi dan peruntukan tersendiri, sehingga belum cukup untuk proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jembatan.

Peratin Pekon Siring Gading, Rohman Al Fakir, mengatakan bahwa pembangunan jembatan gantung menjadi harapan besar bagi seluruh warga mengingat perannya yang sangat penting bagi aktivitas masyarakat. Pemerintah desa, kata dia, selama ini hanya dapat memberikan dukungan terbatas dalam bentuk tenaga dan bahan seadanya, namun belum mampu mewujudkan jembatan yang kokoh dan tahan lama.

"Kami berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat menyalurkan bantuan melalui program infrastruktur desa terisolir, mengingat kondisi Pekon Siring Gading masih termasuk wilayah 3T yang sulit diakses dan jarang mendapat perhatian," ucap Rohman. 

Sementara itu, warga setempat Suhendra mengatakan dirinya melewati jembatan tersebut setiap hari untuk beraktivitas ke kebun maupun ke desa tetangga. Saat jembatan mengalami kerusakan, akses warga terputus total sehingga menghambat aktivitas ekonomi.

"Saya bersama warga lainnya berharap pemerintah dapat segera membangun jembatan permanen agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman, terutama saat musim hujan tiba," harap Suhendra. (*)

Pesisir Barat, 19 Oktober 2025 – Dalam rangka menyukseskan surat edaran Bupati Pesisir Barat tentang pelaksanaan Jumat Bersih, Pemerintah Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, secara rutin menggelar kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar.

Kegiatan ini dilaksanakan secara bergantian di lima pemangku wilayah yang ada di Pekon Biha, dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat setempat. Seperti halnya pada Jumat (17/10), warga bersama aparatur pekon bergotong royong membersihkan area balai desa. Suasana kekompakan dan antusiasme warga tampak mewarnai kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Peratin Pekon Biha, Rizkon Al-Huda, menjelaskan bahwa kegiatan gotong royong ini tidak hanya dalam rangka menjalankan instruksi bupati, tetapi juga bagian dari upaya rutin pemerintah pekon dalam menjaga kekompakan masyarakat dan kebersihan lingkungan.

Menurutnya, menjaga lingkungan yang bersih dapat mencegah berbagai penyakit akibat lingkungan kotor dan kumuh, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut.

“Gotong royong yang kami lakukan juga merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Dengan lingkungan yang bersih, anak-anak dan ibu hamil bisa terhindar dari penyakit seperti diare dan cacingan,” ujar Rizkon Al-Huda, Peratin Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan.

Rizkon menambahkan, melalui kegiatan rutin Jumat Bersih ini diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan, sehingga kesehatan warga dapat terjaga dan risiko penyebaran penyakit dapat ditekan. (*)

Pesisir Barat, 19 Oktober 2025 – Dalam rangka menyukseskan surat edaran Bupati Pesisir Barat tentang pelaksanaan Jumat Bersih, Pemerintah Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, secara rutin menggelar kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar.

Kegiatan ini dilaksanakan secara bergantian di lima pemangku wilayah yang ada di Pekon Biha, dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat setempat. Seperti halnya pada Jumat (17/10), warga bersama aparatur pekon bergotong royong membersihkan area balai desa. Suasana kekompakan dan antusiasme warga tampak mewarnai kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Peratin Pekon Biha, Rizkon Al-Huda, menjelaskan bahwa kegiatan gotong royong ini tidak hanya dalam rangka menjalankan instruksi bupati, tetapi juga bagian dari upaya rutin pemerintah pekon dalam menjaga kekompakan masyarakat dan kebersihan lingkungan.

Menurutnya, menjaga lingkungan yang bersih dapat mencegah berbagai penyakit akibat lingkungan kotor dan kumuh, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut.

“Gotong royong yang kami lakukan juga merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Dengan lingkungan yang bersih, anak-anak dan ibu hamil bisa terhindar dari penyakit seperti diare dan cacingan,” ujar Rizkon Al-Huda, Peratin Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan.

Rizkon menambahkan, melalui kegiatan rutin Jumat Bersih ini diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan, sehingga kesehatan warga dapat terjaga dan risiko penyebaran penyakit dapat ditekan. (*)

Pesisir Barat, 17 Oktober 2025 – Dalam upaya mendukung Asta Cita Presiden terkait pemenuhan ketahanan pangan lokal, Pemerintah Pekon Lemong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, melaksanakan program pengembangan usaha ayam petelur bekerja sama dengan BUMDes Muloh Tungga.

Program ini menjadi langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan telur bagi 3.700 warga Pekon Lemong sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sebanyak seribu ekor ayam petelur telah disiapkan dalam program tersebut dengan menggunakan 20 persen alokasi Dana Desa tahun anggaran 2025. Hingga kini, progres pembangunan mencapai 80 persen dan tinggal menunggu penyerahan ayam dari pihak perusahaan. Usaha ini ditargetkan mulai beroperasi pada November mendatang.

Peratin Pekon Lemong, Sumar Winata, menjelaskan bahwa usaha ayam petelur dipilih karena selama ini kebutuhan telur masyarakat masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ia optimistis program ini akan berhasil karena telah direncanakan secara matang oleh pemerintah pekon bersama BUMDes serta memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat.

“Usaha ayam petelur ini kami pilih karena kebutuhan telur di tengah masyarakat cukup tinggi, sementara pasokannya selama ini masih bergantung dari luar daerah. Kami yakin program ini akan sukses karena sudah kami persiapkan dengan matang bersama pihak BUMDes,” kata Sumar. 

Sementara itu, Ketua BUMDes Muloh Tungga, Muzannur, menuturkan bahwa pihaknya siap mengelola unit usaha tersebut secara profesional agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi warga.

“BUMDes Muloh Tungga akan mengelola usaha ini dengan penuh tanggung jawab. Kami berharap usaha ayam petelur ini dapat menjadi sumber pendapatan baru dan memperkuat ekonomi masyarakat Pekon Lemong,” ujar Muzzannur

Lebih lanjut, Sumar menambahkan bahwa untuk mendukung keberhasilan program ini, pihaknya berharap Pemerintah Daerah turut membantu pembangunan akses jalan di Pemangku Lima dan Enam—lokasi unit usaha ayam petelur tersebut berada. Saat ini, kondisi jalan di wilayah itu masih berupa tanah liat dan sering menyulitkan aktivitas warga, terutama pada musim hujan.

Jalan tersebut juga menjadi akses utama bagi lebih dari 700 penduduk serta digunakan oleh anak-anak menuju sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Pekon Lemong berharap adanya perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah agar pembangunan jalan segera direalisasikan demi memperlancar mobilitas dan aktivitas masyarakat. (*)

Pesisir Barat, 17 Oktober 2025 – Dalam upaya mendukung Asta Cita Presiden terkait pemenuhan ketahanan pangan lokal, Pemerintah Pekon Lemong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, melaksanakan program pengembangan usaha ayam petelur bekerja sama dengan BUMDes Muloh Tungga.

Program ini menjadi langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan telur bagi 3.700 warga Pekon Lemong sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sebanyak seribu ekor ayam petelur telah disiapkan dalam program tersebut dengan menggunakan 20 persen alokasi Dana Desa tahun anggaran 2025. Hingga kini, progres pembangunan mencapai 80 persen dan tinggal menunggu penyerahan ayam dari pihak perusahaan. Usaha ini ditargetkan mulai beroperasi pada November mendatang.

Peratin Pekon Lemong, Sumar Winata, menjelaskan bahwa usaha ayam petelur dipilih karena selama ini kebutuhan telur masyarakat masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ia optimistis program ini akan berhasil karena telah direncanakan secara matang oleh pemerintah pekon bersama BUMDes serta memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat.

“Usaha ayam petelur ini kami pilih karena kebutuhan telur di tengah masyarakat cukup tinggi, sementara pasokannya selama ini masih bergantung dari luar daerah. Kami yakin program ini akan sukses karena sudah kami persiapkan dengan matang bersama pihak BUMDes,” kata Sumar. 

Sementara itu, Ketua BUMDes Muloh Tungga, Muzannur, menuturkan bahwa pihaknya siap mengelola unit usaha tersebut secara profesional agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi warga.

“BUMDes Muloh Tungga akan mengelola usaha ini dengan penuh tanggung jawab. Kami berharap usaha ayam petelur ini dapat menjadi sumber pendapatan baru dan memperkuat ekonomi masyarakat Pekon Lemong,” ujar Muzzannur

Lebih lanjut, Sumar menambahkan bahwa untuk mendukung keberhasilan program ini, pihaknya berharap Pemerintah Daerah turut membantu pembangunan akses jalan di Pemangku Lima dan Enam—lokasi unit usaha ayam petelur tersebut berada. Saat ini, kondisi jalan di wilayah itu masih berupa tanah liat dan sering menyulitkan aktivitas warga, terutama pada musim hujan.

Jalan tersebut juga menjadi akses utama bagi lebih dari 700 penduduk serta digunakan oleh anak-anak menuju sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Pekon Lemong berharap adanya perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah agar pembangunan jalan segera direalisasikan demi memperlancar mobilitas dan aktivitas masyarakat. (*)

Pesisir Barat, 16 Oktober 2025 — Lebih dari sepuluh ribu jiwa yang tinggal di wilayah Way Haru, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, hingga kini masih hidup dalam keterisolasian. Tidak adanya akses jalan yang layak dan belum tersambungnya aliran listrik membuat potret kehidupan warga di kawasan ini seperti Indonesia sebelum menikmati manisnya kemerdekaan.

Empat pekon di wilayah Way Haru seakan menjadi titik yang terlupakan dari peta pembangunan. Untuk mencapai daerah ini, warga harus menempuh perjalanan sejauh 16 kilometer melewati jalan tanah liat, medan terjal, lima muara sungai, hingga laut yang ganas. Saat musim hujan, perjalanan ekstrem ini bahkan bisa memakan waktu hingga enam jam.

Kendaraan standar pun tak lagi bisa digunakan. Satu-satunya pilihan hanyalah gerobak sapi dan motor modifikasi yang menjadi alat transportasi utama untuk membawa barang maupun hasil pertanian.

Menurut Rudiansyah, aparatur Pekon Way Haru, sejak pembukaan badan jalan pada tahun 2018, tidak ada kelanjutan pembangunan hingga saat ini. Akibatnya, harga kebutuhan pokok menjadi sangat mahal.

“Harga gas elpiji bisa mencapai Rp75 ribu per kilogram saat musim hujan. Bahkan untuk satu buah kelapa yang dijual Rp4 ribu, ongkos angkutnya bisa lebih dari setengah harga jualnya,” ungkap Rudiansyah.

Kondisi warga semakin memprihatinkan karena hingga kini belum ada jaringan listrik yang masuk ke wilayah tersebut. Warga hidup dalam gelap, tanpa penerangan, di tengah keterbatasan yang seolah tak berujung.

Sementara itu, Ketut Arte, warga Way Haru yang telah tinggal lebih dari 20 tahun, mengaku belum pernah merasakan fasilitas infrastruktur yang layak.

“Tinggal di sini sangat sulit. Untuk bertahan saja sudah susah, apalagi untuk hidup sejahtera. Tapi kami tidak punya pilihan lain, hanya bisa berharap ada perhatian dari pemerintah,” ujarnya dengan nada penuh harap.

Warga Way Haru kini menanti perhatian nyata dari pemerintah agar bisa merasakan kehidupan yang layak seperti masyarakat lain di penjuru negeri. (*)

Pesisir Barat, 16 Oktober 2025 — Lebih dari sepuluh ribu jiwa yang tinggal di wilayah Way Haru, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, hingga kini masih hidup dalam keterisolasian. Tidak adanya akses jalan yang layak dan belum tersambungnya aliran listrik membuat potret kehidupan warga di kawasan ini seperti Indonesia sebelum menikmati manisnya kemerdekaan.

Empat pekon di wilayah Way Haru seakan menjadi titik yang terlupakan dari peta pembangunan. Untuk mencapai daerah ini, warga harus menempuh perjalanan sejauh 16 kilometer melewati jalan tanah liat, medan terjal, lima muara sungai, hingga laut yang ganas. Saat musim hujan, perjalanan ekstrem ini bahkan bisa memakan waktu hingga enam jam.

Kendaraan standar pun tak lagi bisa digunakan. Satu-satunya pilihan hanyalah gerobak sapi dan motor modifikasi yang menjadi alat transportasi utama untuk membawa barang maupun hasil pertanian.

Menurut Rudiansyah, aparatur Pekon Way Haru, sejak pembukaan badan jalan pada tahun 2018, tidak ada kelanjutan pembangunan hingga saat ini. Akibatnya, harga kebutuhan pokok menjadi sangat mahal.

“Harga gas elpiji bisa mencapai Rp75 ribu per kilogram saat musim hujan. Bahkan untuk satu buah kelapa yang dijual Rp4 ribu, ongkos angkutnya bisa lebih dari setengah harga jualnya,” ungkap Rudiansyah.

Kondisi warga semakin memprihatinkan karena hingga kini belum ada jaringan listrik yang masuk ke wilayah tersebut. Warga hidup dalam gelap, tanpa penerangan, di tengah keterbatasan yang seolah tak berujung.

Sementara itu, Ketut Arte, warga Way Haru yang telah tinggal lebih dari 20 tahun, mengaku belum pernah merasakan fasilitas infrastruktur yang layak.

“Tinggal di sini sangat sulit. Untuk bertahan saja sudah susah, apalagi untuk hidup sejahtera. Tapi kami tidak punya pilihan lain, hanya bisa berharap ada perhatian dari pemerintah,” ujarnya dengan nada penuh harap.

Warga Way Haru kini menanti perhatian nyata dari pemerintah agar bisa merasakan kehidupan yang layak seperti masyarakat lain di penjuru negeri. (*)

Pesisir Barat, 15 Oktober 2025 – Antusiasme masyarakat di wilayah terisolir Marga Belimbing, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, tak terbendung saat Pemerintahan Pekon Way Tias melaksanakan pengukuran lahan calon lokasi pembangunan dapur umum untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto di wilayah ini dan disambut penuh harapan oleh warga setempat.

Dari tokoh adat hingga tokoh masyarakat turun langsung menyaksikan proses pengukuran lokasi dapur umum yang berada di Pekon Way Tias—salah satu dari empat pekon di wilayah Marga Belimbing yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Lampung. Empat pekon tersebut meliputi Way Haru, Way Tias, Siring Gading, dan Bandar Dalam, yang selama ini dikenal sulit dijangkau karena kondisi geografisnya yang berat dan akses jalan yang terbatas.

Penjabat Peratin Pekon Way Tias, Muhari Suhendra, menjelaskan bahwa program MBG menjadi angin segar bagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Menurutnya, masyarakat di empat pekon tersebut selama ini menghadapi banyak kendala, mulai dari akses jalan yang sulit, minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga terbatasnya lapangan pekerjaan.

“Program MBG ini benar-benar sangat dinantikan masyarakat kami. Di wilayah Marga Belimbing, ada empat pekon yang selama ini terisolir: Way Haru, Way Tias, Siring Gading, dan Bandar Dalam. Jalan menuju ke sana sebagian besar masih berupa tanah liat, sangat sulit dilalui terutama saat musim hujan. Fasilitas umum seperti listrik dan layanan kesehatan juga masih terbatas. Karena itu, program MBG diharapkan dapat menjadi langkah awal perbaikan kualitas hidup masyarakat kami,” ujar Muhari Suhendra, Pj. Peratin Way Tias.

Muhari menambahkan, selain berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, program MBG juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Dengan begitu, program ini tidak hanya memperkuat kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

“Kami berharap pembangunan dapur umum ini segera terealisasi. Setidaknya ada seribu siswa dari wilayah kami yang akan menerima manfaat langsung dari program ini. Dengan asupan gizi yang baik, mereka bisa tumbuh sehat dan siap bersaing untuk masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Bathoni Raup, menyampaikan rasa syukur dan kegembiraannya atas rencana pelaksanaan program tersebut. Ia menilai, empat pekon di Marga Belimbing yang selama ini menghadapi banyak keterbatasan kini mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah.

“Kami sangat bersyukur dengan hadirnya program MBG. Ini bukan hanya tentang makan bergizi, tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat kami. Dapur umum yang akan dibangun di Way Tias diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga secara langsung,” ungkap Bathoni Raup, tokoh masyarakat setempat.

Masyarakat berharap, pembangunan dapur umum dan pelaksanaan program MBG dapat segera dilaksanakan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga di empat pekon terisolir Marga Belimbing, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat. (*)