Tampilkan postingan dengan label Pelayanan Publik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pelayanan Publik. Tampilkan semua postingan

Tenaga Kesehatan Talaud Curhat Soal Listrik Padam Saat Hendak Operasi, Soroti Pelayanan PLN

September 14, 2025





TALAUD, [Tanggal Rilis] – Sebuah unggahan viral di media sosial menyoroti kondisi listrik di Kabupaten Kepulauan Talaud yang sering padam, bahkan saat tim medis di RSUD Mala hendak melakukan operasi. Unggahan dari seorang tenaga kesehatan ini menimbulkan keprihatinan publik dan pertanyaan besar mengenai kesiapan infrastruktur di daerah perbatasan.

Kejadian yang diunggah pada Rabu, [Tanggal], malam hari tersebut, menunjukkan para tenaga kesehatan sudah dalam kondisi siap untuk melakukan operasi. Namun, saat pasien hendak dioperasi, tiba-tiba listrik padam. Kejadian ini disyukuri tidak berakibat fatal karena operasi belum dimulai. Jika tidak, nyawa pasien bisa terancam.

Melalui unggahan tersebut, para tenaga kesehatan berharap PLN Melonguane dapat lebih memperhatikan kondisi di rumah sakit, terutama saat ada jadwal operasi, agar pemadaman tidak terjadi di waktu yang krusial.

Dalam video yang menyertai unggahan, mereka mempertanyakan apakah Talaud masih bagian dari NKRI. Pasalnya, masalah listrik tak kunjung selesai meskipun sudah berganti pemimpin. Mereka pun meminta perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo dan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, untuk segera menyelesaikan masalah yang sudah berlarut-larut ini.

Gubernur Jawa Barat Luncurkan Program Asuransi Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

September 01, 2025




Bandung, 1 September 2025 — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hari ini secara resmi mengumumkan program asuransi ketenagakerjaan bagi para pekerja di sektor informal. Pengumuman ini disampaikan di depan Gedung Sate, Bandung, dihadiri oleh perwakilan BPJS Jawa Barat, Sekretaris Daerah Herman Suryatman, serta para pekerja informal seperti pengemudi ojek online, tukang ojek pangkalan, dan pedagang asongan.

Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada para pekerja yang selama ini rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan risiko sosial lainnya.

“Mereka ini terhitung mulai sekarang akan segera didata untuk mendapat asuransi ketenagakerjaan. Nanti kalau sakit karena kecelakaan kerja, pengobatannya dijamin,” kata Gubernur Dedi Mulyadi.

Selain jaminan pengobatan, program ini juga menyediakan manfaat lain, termasuk:

Santunan penghasilan jika pekerja tidak dapat bekerja akibat kecelakaan.


Santunan kematian sebesar Rp 144 juta bagi ahli waris.


Beasiswa pendidikan untuk anak-anak pekerja yang meninggal dunia.

Gubernur Dedi Mulyadi berharap program ini dapat menjadi harapan baru bagi para pekerja informal dan akan menjalin kerja sama dengan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk memastikan perlindungan ini sampai kepada seluruh rakyat.

“Mudah-mudahan ini harapan baru, dan ini nanti akan kerja sama dengan seluruh bupati-wali kota se-Provinsi Jawa Barat, mari kita lindungi rakyat kita, agar rakyat kita merasa kehadiran pemimpin bagi rakyatnya,” tambahnya.