LIWA, LAMPUNG BARAT – Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus, memberikan instruksi tegas kepada seluruh kader partai untuk terus aktif turun ke lapangan dan berbuat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya pada pembukaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) ke-6 PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Barat yang digelar di GOR Ajisaka, Sekuting Terpadu, Kamis (15/1/2026).

Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Dr. Hj. Winarti, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Drs. Mad Hasnurin, Ketua DPRD Edi Novial, S.Kom, serta jajaran pengurus partai se-Kabupaten Lampung Barat.

Sinergi Politik dan Pembangunan Daerah Dalam arahannya, Parosil Mabsus menegaskan bahwa PDI Perjuangan bukan sekadar organisasi politik, melainkan mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Lampung Barat yang maju dan berkeadilan. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus berlandaskan nilai Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

"Pembangunan daerah tidak boleh menjauh dari nilai Pancasila. Semangat gotong royong dan kearifan lokal adalah modal sosial berharga kita. Saya berpesan kepada kader agar menjadikan jabatan sebagai alat pengabdian, karena perjuangan sejati adalah saat kehadiran kita dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujar Parosil.

Ia berharap Musancab ke-6 ini melahirkan kepengurusan di tingkat kecamatan yang kokoh secara ideologi dan disiplin dalam organisasi, sehingga mampu menjadi pemersatu di tengah masyarakat.

Regenerasi dan Kematangan Organisasi Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Winarti, mengapresiasi proses regenerasi kepemimpinan yang berjalan di Lampung Barat. Menurutnya, kelancaran Musancab ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang matang dan demokratis.

"Regenerasi ini adalah bukti partai terus berkembang. Kami menitipkan marwah partai kepada Pak Bupati dan berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat serta partai politik lain yang telah menjaga iklim demokrasi yang kondusif di Lampung Barat," ungkap Winarti.

Harapan Pasca Musancab Melalui Musancab ini, PDI Perjuangan Lampung Barat menargetkan penguatan struktur hingga tingkat akar rumput untuk mengawal program-program pemerintah yang pro-rakyat, sekaligus memastikan kehadiran partai sebagai garda terdepan dalam membantu persoalan warga di 15 kecamatan di Lampung Barat.

LIWA, LAMPUNG BARAT – Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus, memberikan instruksi tegas kepada seluruh kader partai untuk terus aktif turun ke lapangan dan berbuat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya pada pembukaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) ke-6 PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Barat yang digelar di GOR Ajisaka, Sekuting Terpadu, Kamis (15/1/2026).

Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Dr. Hj. Winarti, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Drs. Mad Hasnurin, Ketua DPRD Edi Novial, S.Kom, serta jajaran pengurus partai se-Kabupaten Lampung Barat.

Sinergi Politik dan Pembangunan Daerah Dalam arahannya, Parosil Mabsus menegaskan bahwa PDI Perjuangan bukan sekadar organisasi politik, melainkan mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Lampung Barat yang maju dan berkeadilan. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus berlandaskan nilai Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

"Pembangunan daerah tidak boleh menjauh dari nilai Pancasila. Semangat gotong royong dan kearifan lokal adalah modal sosial berharga kita. Saya berpesan kepada kader agar menjadikan jabatan sebagai alat pengabdian, karena perjuangan sejati adalah saat kehadiran kita dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujar Parosil.

Ia berharap Musancab ke-6 ini melahirkan kepengurusan di tingkat kecamatan yang kokoh secara ideologi dan disiplin dalam organisasi, sehingga mampu menjadi pemersatu di tengah masyarakat.

Regenerasi dan Kematangan Organisasi Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Winarti, mengapresiasi proses regenerasi kepemimpinan yang berjalan di Lampung Barat. Menurutnya, kelancaran Musancab ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang matang dan demokratis.

"Regenerasi ini adalah bukti partai terus berkembang. Kami menitipkan marwah partai kepada Pak Bupati dan berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat serta partai politik lain yang telah menjaga iklim demokrasi yang kondusif di Lampung Barat," ungkap Winarti.

Harapan Pasca Musancab Melalui Musancab ini, PDI Perjuangan Lampung Barat menargetkan penguatan struktur hingga tingkat akar rumput untuk mengawal program-program pemerintah yang pro-rakyat, sekaligus memastikan kehadiran partai sebagai garda terdepan dalam membantu persoalan warga di 15 kecamatan di Lampung Barat.

JAKARTA – Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Rakyat secara resmi bertransformasi menjadi partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Keputusan strategis ini diambil melalui mufakat dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang berlangsung di Jakarta pada 17-18 Januari 2026.

Pengumuman deklarasi tersebut disampaikan oleh Muhammad Ridwan, Sekretaris Jenderal sekaligus Pimpinan Sidang Pleno Rakernas I, melalui saluran resmi organisasi pada Minggu (18/1/2026).

Landasan Ideologi Panca Darma Dalam naskah deklarasinya, Partai Gerakan Rakyat menegaskan komitmennya untuk mewujudkan keadilan sosial melalui sistem demokrasi yang terbuka dan partisipatif. Perjuangan partai akan berlandaskan pada karakter Panca Darma, yaitu:

1. Religius

2. Nasionalis Kerakyatan

3. Ksatria

4. Kasih Sayang

5. Integritas Moral

“Kami menyadari bahwa terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat memerlukan perjuangan yang terorganisir dan berkelanjutan di ranah politik. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami mendirikan Partai Gerakan Rakyat,” tegas Muhammad Ridwan dalam sidang pleno tersebut.

Kepemimpinan Sahrin Hamid 2026-2030 Rakernas I tersebut juga secara aklamasi mengangkat dan mengesahkan Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat untuk masa bakti 2026-2030. Sahrin, yang sebelumnya dikenal sebagai orang dekat Anies Baswedan dan tokoh kunci sejak berdirinya ormas ini pada Februari 2025, kini memegang mandat penuh untuk memimpin transisi organisasi.

Ketua Umum terpilih diberikan mandat khusus untuk segera:

• Menyelesaikan proses administrasi hukum di Kementerian Hukum dan HAM.

• Membentuk, melengkapi, dan menyempurnakan struktur organisasi partai di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan visi dan misi Gerakan Rakyat.

Langkah Strategis ke Depan Partai Gerakan Rakyat kini bersiap melakukan konsolidasi nasional untuk memenuhi syarat verifikasi partai politik. Dengan basis massa yang telah terbangun sejak masih berbentuk ormas, partai ini diproyeksikan akan menjadi kekuatan baru dalam lanskap politik Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai integritas dan kerakyatan.

Bandar Lampung, KONSUMSIPUBLIK-- Partai politik (Parpol) yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi Lampung sepakat membentuk koalisi yang diberi nama Koalisi Partai Non Parlemen (KPNP) Lampung Bersatu.

KPNP Lampung Bersatu terdiri dari tujuh partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu 2024.

Ketujuh partai tersebut adalah, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, Partai Buruh, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Kesepakatan ketujuh partai non parlemen tersebut, ditandatangani bersama oleh pimpinan tingkat provinsi partai masing-masing, dalam sebuah acara di Begadang Resto, Jumat 31-5-2024.

Beberapa poin kesepakatan yang ditandatangani antara lain menyebutkan, para pimpinan partai non parlemen di tingkat provinsi sepakat untuk berkoalisi dalam menghadapi Pilkada serentak 2024, khususnya pada Pemilihan Gubernur Lampung 2024.

Ketua KPNP Lampung Abdullah Fadri Auli yang didampingi pimpinan partai KPNP mengatakan, pembentukan koalisi tersebut adalah, keinginan bersama partai politik non parlemen untuk ikut berperan dalam mensukseskan pemilihan Gubernur Lampung 2024.

Meskipun tidak memiliki kursi di parlemen, tetapi KPNP meyakini, memiliki pemilih yang setia. Jika digabungkan ketujuh partai non parlemen tersebut, untuk tingkat provinsi Lampung sekitar 3,02 persen atau sekitar 150 ribu suara.

Perolehan suara partai politik non parlemen tersebut cukup signifikan untuk dapat memenangkan calon yang akan didukung. “Potensi suara yang cukup besar ini, perlu kita galang dan dikonsolidasikan,” tambahnya.

Menghadapi pemilihan gubernur yang akan datang ini, KPNP akan membangun kerjasama dengan partai-partai lain yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Lampung untuk mendukung Calon Gubernur Lampung pada Pemilu 2024.

Karena untuk mengusung calon sendiri, KPNP belum mendapatkan keputusan yang jelas dari KPU, apakah dengan jumlah persentase yang dimiliki, partai non parlemen bisa berkoalisi dengan partai parlemen untuk bisa mengusung calon.

Saat ini partai non parlemen sedang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar partai non parlemen juga dapat berkoalisi dengan partai parlemen dalam mengusung calon kepala daerah. “Dalam waktu dekat kami mengharapkan ada kepastian, apakah partai non parlemen dapat mengusung atau hanya dapat mendukung,” kata Abdullah.

Mengenai tidak masuknya beberapa partai non parlemen lain ke dalam KPNP, Abdullah Fadri Auli yang akrab dipanggil Aab ini mengatakan, KPNP sudah beberapa kali mengajak dan mengundang pengurus beberapa partai dimaksud, tetapi, karena alasan tertentu, mereka menyatakan tidak bergabung. “Tetapi kami di KPNP masih membuka diri kepada kawan kawan partai non parlemen untuk bergabung di KPNP Lampung Bersatu,” tambahnya. 

Abdullah menambahkan, pembentukan KPNP di tingkat provinsi ini, juga akan diteruskan ke tingkat kabupaten/kota yang dibentuk untuk pemilihan bupati/walikota di daerah masing-masing.