Metro - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Otto Fitriandy, sekaligus Dewan Pengarah/Pembina TPAKD di tingkat Provinsi dan TPAKD Kabupaten/Kota, menghadiri peresmian Galeri Investasi dan seminar Pasar Modal di Mal Pelayanan Publik Kota Metro.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman dan penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kota Metro dengan Bursa Efek Indonesia, Kemenkumham, BPJS Ketenagakerjaan, Badan POM, Real Estate Indonesia dan Metro Command Center yang disaksikan oleh Otto Fitriandy.

Peresmian Galeri Investasi di Mal Pelayanan Publik Kota Metro bertujuan untuk mengenalkan investasi di Pasar Modal kepada kalangan masyarakat serta untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di daerah khususnya kota Metro. Pembukaan Galeri Investasi pada MPP Kota Metro merupakan yang pertama di Provinsi Lampung. Otto Fitriandy berharap pembukaan Galeri Investasi di MPP Kota Metro ini dapat meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan dalam pelayanan publik dan dapat menjadi contoh bagi MPP di kabupaten/kota lainnya.

Setelah peresmian Galeri Investasi, di lanjutkan dengan seminar Pasar Modal dengan tujuan untuk memberikan edukasi investasi kepada peserta undangan, yaitu ASN di lingkungan pemkot Metro. Dengan seminar ini, peserta dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal dan pada akhirnya dapat meningkatkan minat serta berpartisipasi dalam berinvestasi di Pasar Modal.

Peresmian Galeri Investasi dan seminar Pasar Modal pada hari ini, diharapkan dapat meningkatkan minat dan antusiasme masyarakat khususnya di kota Metro untuk mulai mengenal dan berinvestasi di Pasar Modal, sehingga dapat mendukung perkembangan perekonomian di kota ini” pungkas Otto.

Bandar Lampung, KONSUMSI PUBLIK – Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Hasan Fawzi, telah mengukuhkan Otto Fitriandy sebagai Kepala OJK Provinsi Lampung menggantikan Bambang Hermanto yang selanjutnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah, bertempat di Balai Keratun Pemprov Lampung.

Dalam sambutannya, Hasan Fawzi menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Bambang Hermanto atas pengabdian dan kontribusinya selama hampir 4 tahun menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Lampung. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Hermanto yang telah menjalankan tugas dengan baik dan selamat bertugas kepada Bapak Otto Fitriandy yang pada hari ini mengemban tugas baru sebagai Kepala OJK Provinsi Lampung. Harapan dan ekspektasi stakeholder untuk kinerja OJK dalam menjawab tantangan dan permasalahan di masyarakat harus mampu kita jawab dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah hadir dan mendukung keberadaan OJK khususnya di Provinsi Lampung dalam penguatan sektor jasa keuangan.” ucap Hasan Fawzi dalam sambutannya.

Pj Gubernur Lampung, Samsudin, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Bapak Otto Fitriyandi dan berharap dengan pengalaman dan dedikasi yang dimiliki, mampu memimpin dan membawa semangat baru untuk kemajuan industri jasa Keuangan dan masyarakat lampung. Tidak lupa Samsudin juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bambang Hermanto yang telah memimpin OJK Provinsi Lampung dan berkontribusi positif bagi perkembangan perekonomian Provinsi Lampung.

Kegiatan turut dihadiri Anggota Komisi XI DPR-RI, Junaidi Auly dan Pj. Gubernur Provinsi Lampung, Samsudin serta para pejabat yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, Walikota dan Bupati dan pimpinan Asosiasi, Pimpinan Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Provinsi Lampung.

“Saya selaku Kepala OJK Provinsi Lampung, semoga dapat mengemban tugas dan amanah dengan baik dan dapat bekerja sama serta bersinergi dengan semua stage holder yang ada di Provinsi Lampung, untuk kita secara bersama memberikan kontribusi yang positif bagi penguatan industri jasa Keuangan dan untuk perkembangan Provinsi Lampung di masa yang akan datang” ungkap Otto.

Bandar Lampung, 26 Juni 2024 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung menggelar kegiatan Media Update Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Lampung periode Triwulan 1 – 2024 dengan mengundang insan media baik elektronik, cetak maupun online. Secara umum, kinerja industri jasa keuangan di Provinsi Lampung terus terjaga dengan baik, dengan tetap tumbuhnya sektor perbankan, baik dari sisi asset, kredit maupun dana pihak ketiga, yang juga diikuti dengan pertumbuhan sektor lainnya, Rabu (26 Juni 2024).

OJK Provinsi Lampung juga terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa seluruh aspek pengawasan dan regulasi di sektor jasa keuangan tetap terjaga dengan baik, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi industri.

Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)

Kinerja perbankan di Provinsi Lampung menunjukkan pertumbuhan positif, yang tercermin dari Aset perbankan yang meningkat sebesar 9,46% pada triwulan 1 2024 dibandingkan periode triwulan 1 2023 dari sebesar Rp116,29 Triliun menjadi sebesar Rp127,29 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023 Total Aset Perbankan di Provinsi Lampung juga tercatat meningkat sebesar 1,61% dari sebesar Rp125,27 Triliun menjadi sebesar Rp127,29 Triliun.

Penyaluran kredit perbankan Lampung di Triwulan I – 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2023 (yoy) yaitu meningkat sebesar Rp3,08 Triliun atau 4,06% yaitu dari sebesar Rp75,98 Triliun menjadi sebesar Rp79,06 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023 (ytd) juga mengalami peningkatan sebesar Rp1,19 Triliun atau 1,53% yaitu dari sebesar Rp77,86 Triliun menjadi Rp79,06 Triliun. Adapun 3 sektor ekonomi penyumbang kredit terbesar yaitu sektor penerima kredit bukan lapangan usaha, pedagang besar dan eceran serta pertanian, perburuan dan kehutanan.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Provinsi Lampung posisi triwulan 1-2024 tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2023 (yoy) yaitu meningkat sebesar 2,03% dari sebesar Rp62,66 Triliun menjadi sebesar Rp63,93 Triliun. Demikian juga jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023, tercatat meningkat sebesar 1,21% dari sebesar Rp63,16 Triliun menjadi Rp63,93 Triliun.

Pada triwulan 1 2024 kredit UMKM secara year on year (yoy) meningkat sebesar Rp4,02 Triliun (14,53%) dari Rp27,64 Triliun pada triwulan 1-2023 menjadi sebesar Rp31,65 Triliun pada posisi Triwulan 1-2024 yang berdampak pada peningkatan Share kredit UMKM sebesar 3,66% yaitu dari sebesar 36,38% menjadi sebesar 40,04%. Namun, peningkatan pertumbuhan kredit ini juga diikuti dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL) yang naik sebesar 0,75% dari sebelumnya posisi Maret 2023 sebesar 3,51% menjadi sebesar 4,25% pada Maret 2024. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan nominal NPL UMKM yang meningkat sebesar Rp0,38 Triliun yaitu dari sebesar Rp0,97 Triliun di Triwulan 1 2023 menjadi sebesar Rp1,35 Triliun di Triwulan 1 2024. OJK terus mendukung kinerja perbankan melalui kebijakan yang diperlukan sehingga dapat terus tumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko.

Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan Dan Dana Pensiun (PPDP)

Asuransi

Pendapatan premi asuransi di Provinsi Lampung secara yoy tercatat mengalami penurunan sebesar -36,41% atau turun sebesar Rp237 Miliar, dari sebelumnya periode 31 Maret 2023 sebesar Rp651 Miliar turun menjadi sebesar RpRp414 Miliar di posisi 31 Maret 2024. Penurunan didorong dari turunnya premi asuransi umum sebesar -46,44% (Rp209 Miliar). Sementara premi asuransi jiwa di Lampung

terkontraksi sebesar -13,93% yoy, atau turun sebesar Rp28 Miliar.

Dana Pensiun

Dana Pensiun di Provinsi Lampung tercatat mengalami pertumbuhan aset bersih sebesar 7,06% secara year on year (yoy), yang meningkat sebesar RpRp12,02 Miliar dari sebesar Rp170,24 Miliar di Desember 2022 menjadi sebesar Rp182,26M.

Bandar Lampung, KONSUMSI PUBLIK– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama dengan Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Marwan Cik Assan, menyelenggarakan kegiatan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat di 4 (empat) kecamatan/kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu : Kec. Terbanggi Besar, Kab Lampung Tengah pada 14 Juni 2024, dilaksanakan di aula kecamatan Terbanggi Besar pada pukul 13.00 wib s.d selesai yang dihadiri oleh perangkat desa, camat, perwakilan Koramil dan masyarakat sekitar.

Kec. Abung Barat, Kab. Lampung Utara pada 14 Juni 2024, dilaksanakan di aula kecamatan Abung Barat, pukul 15.30 WIB smd selesai, yang dihadiri oleh perangkat desa, camat, perwakilan Polsek, perwakilan Koramil dan masyarakat sekitar.

Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat pada 15 Juni 2024; dilaksanakan di aula Kecamatan Guntung Terang Pukul 09.00 WIB s.d selesai dihadiri oleh perangkat desa, camat, dan masyarakat sekitar. Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji pada 15 Juni 2024 dilaksanakan di aula Kecamatan Tanjung Raya pukul 13.00 WIB s.d selesai dihadiri oleh perangkat desa, camat, dan masyarakat sekitar.

Kec. Abung Barat, Kab. Lampung Utara pada 14 Juni 2024, dilaksanakan di aula kecamatan Abung Barat, pukul 15.30 WIB smd selesai, yang dihadiri oleh perangkat desa, camat, perwakilan Polsek, perwakilan Koramil dan masyarakat sekitar.

Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat pada 15 Juni 2024; dilaksanakan di aula Kecamatan Guntung Terang Pukul 09.00 WIB s.d selesai dihadiri oleh perangkat desa, camat, dan masyarakat sekitar. Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji pada 15 Juni 2024 dilaksanakan di aula Kecamatan Tanjung Raya pukul 13.00 WIB s.d selesai dihadiri oleh perangkat desa, camat, dan masyarakat sekitar.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan materi mengenai tugas dan fungsi OJK, serta waspada Pinjaman Online Ilegal kepada masyarakat, mengingat saat ini penawaran pinjol ilegal sangat masif beredar di masyarakat. Dengan materi tersebut diharapkan masyarakat lebih memahami dan berhati-hati dalam menyikapi penawaran tersebut. Selain itu juga diperkenalkan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

“Kegiatan ini merupakan jawaban atas permintaan dari masyarakat akan dibutuhkannya kehadiran pemerintah dalam upaya mencerdaskan masyarakat sebagaimana tujuan kemerdekaan yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945” kata Anggota DPR-RI Komisi XI, Marwan Cik Assan.

Dalam kegiatan edukasi tersebut, dihadiri secara langsung oleh Kepala Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan OJK (DSHK-OJK), Agustinus Hari Tangguh Wibowo dan 400 masyarakat dari berbagai elemen. “Melalui kegiatan ini, kami mengharapkan agar masyarakat lebih aware/waspada terhadap segala bentuk tawaran yang disampaikan oleh oknum/pelaku

pinjaman online ilegal. Selain itu, masyarakat diminta untuk melindungi diri dari kemungkinan-kemungkinan pencurian data pribadi melalui modus pinjaman online ilegal” Ungkap Kepala Departemen DSHK-OJK, Agustinus Hari Tangguh Wibowo dalam sambutannya.

Jakarta, Konsumsi Publik - Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 29 Mei 2024 menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil yang didukung oleh tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas memadai di tengah ketidakpastian global akibat masih tingginya tensi geopolitik, potensi meluasnya perang dagang, serta kinerja perekonomian global yang masih di bawah ekspektasi.

Tensi perang dagang kembali meningkat akibat kenaikan tarif Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Amerika Latin terhadap produk Tiongkok, baik produk green technology maupun besi-baja. Pengenaan tarif ini berisiko memperluas perang dagang mengingat Tiongkok adalah mitra dagang utama dan salah satu investor terbesar di Kawasan Amerika Latin.

Di AS, tekanan inflasi kembali mereda di tengah moderasi pasar tenaga kerja dan kinerja sektor riil. Hal ini mendorong meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pasar kembali berekspektasi penurunan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak dua kali di akhir tahun 2024.

Sementara itu, otoritas moneter di Eropa diekspektasikan akan lebih akomodatif untuk mendorong perekonomian yang lemah di tengah tingkat inflasi yang terus mereda. Pasar mengekspektasikan penurunan suku bunga pada Juni dan tiga kali pemotongan di 2024.

Di Tiongkok, menyikapi indikasi masih lemahnya kinerja perekonomian, Pemerintah menerbitkan insentif fiskal yang cukup agresif yang dibiayai oleh penerbitan special long-term bond sebesar CNY 1 triliun (sekitar USD138 miliar), penerbitan ke-4 sepanjang sejarah setelah diterbitkan pada 1998 (Asian Financial Crisis), 2008 (Global Financial Crisis), dan 2020 (pandemi).

Bank sentral juga akomodatif dengan menyuntikkan likuiditas ke sistem keuangan dan peluncuran beberapa kebijakan untuk mendorong pembiayaan di sektor properti. Sejalan dengan Tiongkok, Pemerintah dan Bank Sentral India juga melakukan buyback surat utang jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan likuiditas di pasar dan menurunkan yield.

Di perekonomian domestik, pertumbuhan ekonomi di Q1 2024 lebih tinggi dari ekspektasi pasar didorong oleh pengeluaran pemerintah dan Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sejalan dengan periode Pemilu, kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran THR PNS/Pensiunan, serta periode Ramadhan/lebaran. Namun demikian, indikator perekonomian di awal Q2 2024 menunjukkan moderasi pertumbuhan khususnya data-data terkait permintaan masyarakat dan kinerja sektor yang terkait komoditas.

Perkembangan Pasar Modal dan Bursa Karbon (PMDK)

Di pasar saham, IHSG terkoreksi 4,15 persen ytd ke level 6.970,74 (melemah 3,64 persen mtd), dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp11,825 triliun atau naik 1,29 persen ytd, serta membukukan net sell sebesar Rp6,25 triliun ytd. Pelemahan terjadi di antaranya di sektor teknologi serta transportasi dan logistik (secara ytd). Di sisi likuiditas transaksi, rata-rata nilai transaksi harian pasar saham tercatat Rp12,17 triliun ytd.

Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,53 persen ytd ke level 380,33, dengan yield SBN pada 30 Mei rata-rata naik sebesar 22,40 bps (secara ytd) dan non-resident mencatatkan net sell sebesar Rp35,08 triliun. Untuk pasar obligasi korporasi per akhir Mei 2024, investor non-resident juga mencatatkan net sell sebesar Rp1,57 triliun ytd.

Di industri pengelolaan investasi, nilai Asset Under Management (AUM) tercatat sebesar Rp822,48 triliun (turun 0,27 persen ytd), dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana tercatat sebesar Rp482,23 triliun atau turun 3,83 persen ytd dan tercatat net redemption sebesar Rp75,94 triliun ytd pada 31 Mei 2024.

Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif, tercatat nilai Penawaran Umum sebesar Rp86,92 triliun dengan 18 emiten baru. Sementara itu, masih terdapat 141 pipeline Penawaran Umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp56,92 triliun.

Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaanya bagi UKM, sejak pemberlakuan ketentuan.