Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Muktamar Ke-6 PKB, Cak Imin Kembali Dipilih Menjadi Ketum

Agustus 24, 2024

 


Nasional - Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tahun 2024 di Nusa Dua Bali yang berlangsung pada tanggal 24-25 Agustus 2024 akhirnya menemui keputusan. 

Pada muktamar ini sebanyak 38 DPW PKB dan 514 DPC PKB seluruh Indonesia dan luar negeri sepakat untuk kembali mengangkat Gus Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali menjadi Ketua Umum PKB periode 2024-2029 secara aklamasi. 

Acara muktamar tersebut di hadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Persiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin. 

Lalu hadir juga Hadi Tjahjanto Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia serta jajaran kebinet indonesia bersatu dan utusan pimpinan partai politik.

Ketua DPC PKB Kabupaten Pesisir Barat Lampung Ali Yudiem beserta jajarannya yang hadir langsung pada Muktamar PKB ke-6 ini bersyukur karena akhirnya harapan pihaknya agar Cak Imin kembali menahkodai DPP PKB tercapai. 

Menurut Ali kinerja Cak Imin dalam memimpin Partai Kebangkitan Bangsa ini sangat memuaskan, buktinya PKB saat ini dapat menjadi partai nomor 4 di Indonesia. 

"Pada prinsipnya Cak Imin terpilih karena semua DPW dan DPC percaya bahwa PKB ditangan Cak Imin akan mencapai kemajuan yang pesat, dan Cak Imin juga merupakan mandataris calon tunggal" kata Ali melalui sambungan telpon Minggu pagi (25/08) saat dirinya masih mengikuti Muktamar. 

"Cak Imin juga menegaskan bahwa PKB solid dan kini saat nya PKB menjadi partai independen," lanjut Ali. 

Dalam kesempatan tersebut semua ketua DPW dan DPC PKB se-Indonesia juga menerima laporan pertanggungjawaban ketua umum periode 2019-2024 Muhaimin Iskandar.

Ali membeberkan Muktamar PKB yang dihadiri kurang lebih 3.500 peserta dari seluruh Indonesia dan luar negeri ini juga memilih Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin sebagai ketua Dewan Syura periode 2024-2029. (*) 

Muktamar PKB 2024 Segera Digelar, DPC PKB Pesisir Barat Lampung Berikan Daulat Penuh Cak Imin Untuk Lanjutkan Kepemimpinannya Nahkodai PKB

Agustus 14, 2024

 


Pesisir Barat - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Pesisir Barat Lampung Ali Yudiem resmi mengumumkan dukungan penuh pihaknya kepada Gus Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk kembali melanjutkan kepemimpinannya menjadi Ketua Umum PKB periode 2024-2029 yang akan dipilih melalui Muktamar PKB ke-6 di Bali pada 24-25 Agustus mendatang. 


Dalam siaran broadcast nya pada Kamis (15/08), Ali Yudiem mengungkapkan bahwa DPC PKB Pesisir Barat telah melaksanakan rapat pengurus yang dihadiri oleh Dewan Syura dan Dewan Tanfidz dan hasilnya pihaknya sama-sama sepakat untuk memberikan dukungan penuh kepada Cak Imin untuk melanjutkan kepemimpinannya menahkodai Partai Kebangkitan Bangsa. 


"Setelah melaksanakan rapat pengurus yang dihadiri jajaran Dewan Syura dan Tanfidz, bahwa Kami DPC PKB Kabupaten Pesisir Barat tegak lurus 

memberikan dukungan sepenuhnya kepada Gus Muhaimin Iskandar untuk menjadi ketua umum PKB periode 2024-2029, " tegas Ali. 


Ali mengungkapkan, alasan pihaknya memilih kembali Cak Imin untuk kembali memimpin PKB karena dari kepemimpinan Gus Muhaimin PKB sampai hari ini bisa menjadi partai besar hingga dapat menjadi partai nomor 4 terbesar di Indonesia, hal ini menurut Ali tidak lain dan tidak bukan merupakan perjuangan Ketua Umum Gus Muhaimin Iskandar. 


"Sehingga kami pengurus DPC kabupaten Pesisir Barat Lampung menyatakan tidak ada tawar-menawar lagi, Gus Muhaimin telah kita daulat untuk menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa untuk periode berikutnya, dan saya pikir sikap kami ini juga akan dilakukan oleh seluruh jajaran pengurus DPC PKB di Provinsi Lampung maupun Indonesia," kata Ali. 


Ali juga menyatakan bahwa DPC PKB Pesisir Barat tidak hanya menyampaikan dukungannya dari Pesisir Barat, melainkan akan langsung menghadiri Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus mendatang untuk menyampaikan dukungan langsung kepada Cak Imin agar dapat meneruskan kepemimpinannya. (*) 

Ahok soal Pilgub Jakarta: PDIP Masih Bangun Kerja Sama dengan Partai Lain

Juli 28, 2024

Ketua DPP PDIP sekaligus eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok mengatakan partainya masih mengatur strategi Pilkada Jakarta dengan partai-partai lain.

Ahok masuk dalam bursa calon PDIP. Namun keputusan belum dibuat.

“Belum ada (keputusan calon) dari PDIP. Partai sedang membangun kerja sama dengan partai lain,” kata Ahok saat dihubungi, Minggu (28/7).

Sebelumnya, Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya juga tengah berkomunikasi dengan PDIP. Namun komunikasi ini terjalin secara informal.

PKB sudah condong untuk mengusung mantan rival Ahok, Anies Baswedan, di Pilgub Jakarta.

“(Komunikasi dengan PDIP) semuanya berlangsung secara informal,” kata Jazilul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jumat (26/7).


Ahok merupakan calon potensial Pilgub Jakarta. Elektabilitas Ahok di berbagai survei nasional mengekor di belakang Anies yang hingga kini masih merajai hasil survei.

Saat ditanya apakah Ahok bakal maju di Pilgub Jakarta, ia siap jika mendapat dukungan dari masyarakat.

“Jika warga Jakarta beri saya kesempatan untuk melayani warga Jakarta dan menyelesaikan pekerjaan Jakarta tentu saya siap,” katanya.

Presiden PKS Syaikhu Sambangi Anies di Tengah Hangatnya Pilgub Jakarta

Juli 19, 2024


Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyambangi Anies Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pertemuan terjadi di tengah hangatnya situasi dinamika Pilgub Jakarta 2024.

Dalam foto-foto yang dibagikan Anies di akun X-nya, pertemuan terlihat begitu cair. Keduanya tampak berbincang di halaman hingga pendopo.

"Terima kasih banyak atas kunjungannya, Presiden @PKSejahtera , Pak @syaikhu_ahmad," cuit Anies.

PKS dan Anies sudah resmi akan satu perahu di Pilgub Jakarta 2024. Bahkan sudah ada duet yang dicanangkan yakni Anies bersama kader PKS Sohibul Iman.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan berbincang dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Foto: x/@aniesbaswedan
Anies memang belum sepenuhnya menggenggam tiket Pilgub. Sebab, sejauh ini baru PKS yang confirmed. Meski PKB hingga NasDem sudah melempar kode-kode bakal mengusungnya.

Anies mengatakan, kehadiran Syaikhu sangat berarti. Sebab ini dilakukan setelah eks Gubernur Jakarta itu sempat kurang enak badan usai berlibur ke Spanyol.

"Kehadiran dan doanya sangat berarti. Alhamdulillah, saya sudah pulih sesudah sempat salah makan saat liburan." tutur Anies.

"Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus berjuang," tutup Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan berbincang dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Foto: x/@aniesbaswedan

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan berbincang dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Foto: x/@aniesbaswedan
Situasi Pilkada Jakarta juga menghangat beriring dengan keluarnya hasil survei Litbang Kompas. Mereka menyebut Anies masih ada di puncak dengan elektabilitas 29,8 persen.

Yang menarik di bawah Anies ada lawan lamanya di Pilgub 2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Angka elektabilitasnya 20 persen.

Hal ini menjadi menarik, banyak publik yang menanti akankah duel Anies-Ahok akan terulang kembali 2024.

PKS memang sudah mengusung paket Anies-Sohibul untuk maju di Pilgub Jakarta. Tapi, sampai saat ini belum ada partai lain yang punya suara sama untuk mendukung paket pasangan itu.


Pelaku Pelecehan Perempuan di KRL Minta Maaf: Tak Akan Ulangi Lagi

Juli 19, 2024


Pelaku pelecehan di KRL berinisial IG (51 tahun) menyampaikan permintaan maaf. Kasus pelecehan ini sebelumnya terjadi pada Selasa (16/7) malam.

Korban ialah seorang jurnalis magang di salah satu media. Ia direkam oleh pelaku saat berada di gerbong kereta.

“Saya minta maaf atas kejadian ini. Saya sekali lagi minta maaf banget. Takkan mengulang lagi,” katanya di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Jumat (19/7).

Pelaku juga sempat membuat surat pernyataan yang berisi tak mengulangi lagi perbuatannya. Kasus ini pun berakhir damai.

"Ya, damai," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi.



Aksi pelecehan itu diketahui setelah seorang petugas KAI Commuter memberi tahu korban. Awalnya pelaku mengelak, namun setelah korban meminta untuk mengecek HP pelaku akhirnya ketahuan.

"Setelah dicek, ternyata memang ada video saya. Bukan hanya satu video, melainkan ada tujuh video dengan rentang durasi 3-7 menit," kata korban dalam keterangannya, Kamis (18/7).

"Setelah mendapatkan bukti, beberapa petugas KAI Commuter dan sekuriti membantu mengamankan saya dan pelaku di Stasiun Jakarta Kota," tambahnya.

Ia mengatakan dalam HP pelaku ternyata tidak hanya ada video korban, tapi ada penumpang lainnya yang juga menjadi korban pelaku. Selain itu pelaku juga memiliki video porno dalam HP-nya.


Pelaku Diblokir Commuter Line
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, membenarkan adanya peristiwa yang dialami korban. Menurut dia, peristiwa bermula ketika korban yang sedang duduk di kursi penumpang tiba-tiba direkam secara sembunyi-sembunyi oleh seorang pria.

"Bahwa Kejadian bermula dari seorang pengguna KRL yang secara sengaja merekam dan mengambil foto bagian intim penumpang wanita lainnya di dalam perjalanan Commuter Line," kata dia ketika dikonfirmasi.

Ketika hendak diamankan, pelaku sempat berupaya melarikan diri namun berhasil dicegah oleh petugas pengamanan. Pelaku lalu dibawa ke pos pengamanan stasiun untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

"Hasil pemeriksaan awal, pelaku terbukti memvideokan dan mengambil foto korban dengan handphone tanpa seizin korban," kata dia.

Joni mengatakan pihaknya siap memberi perlindungan dan mendampingi korban dalam melanjutkan proses hukum di kepolisian. Di sisi lain, menurut dia, pelaku sudah dikenakan sanksi oleh KAI Commuter berupa larangan menaiki Commuter Line.

"Identitas pelaku akan dimasukkan ke data base CCTV Analytic untuk memblokir dan mencegah pelaku menggunakan Commuter Line kembali," kata dia.

AHY Ungkap Alasan KIM Belum Tentukan Paslon untuk Pilgub Jakarta

Juli 19, 2024


Partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih belum memutuskan siapa yang akan diusung untuk Pilgub Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan tidak terburu-buru untuk menentukan paslon yang akan maju di Pilgub Jakarta.

"Jadi saya belum bisa berkomentar panjang tentang itu, karena memang kami masih benar-benar menggodok dengan jernih dan tidak terburu-buru, tetapi mudah-mudahan nanti sudah lebih jelas akan saya sampaikan," ujarnya kepada wartawan.

Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu mengaku bahwa di partai simulasi dan perhitungan terus dilakukan. Bahkan dia mengaku dalam dua hari terakhir ada pertemuan antar ketum parpol KIM untuk membahas sosok yang akan diusung di Pilgub Jakarta.

"Komunikasi politik antar partai juga terus dilakukan sampai dengan kemarin atau dua hari yang lalu saya berkomunikasi dengan ketum-ketum parpol KIM juga masih mencari bentuk terbaik, tetapi tentunya belum ada keputusan terkait dengan DKI Jakarta," ujarnya.

Sosok dari KIM yang santer dibahas untuk Pilgub Jakarta ialah Ridwan Kamil (RK) dan Ketum PSI Kaesang Pangarep. Belakangan juga muncul sosok Jusuf Hamka atau Babah Alun dari Golkar.

Tapi berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, elektabilitas RK dan Kaesang masih kalah dari petahana Anies Baswedan maupun mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDIP Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Elektabilitas Anies disurvei tersebut tertinggi dengan 29,8 persen, kemudian diikuti Ahok 20 persen, dan RK 8,5 persen. Sementara Kaesang pada survei itu, justru hanya mendapat angka 1 persen.



MUI soal Usulan Korban Judol Jadi Penerima Bansos: Kemiskinan dan Judi Berbeda

Juni 18, 2024




Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Cholil Nafis menilai usulan tersebut tidak tepat dan bertentangan dengan nilai-nilai moral dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Isu ini mengemuka diawali dengan pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Belakangan Muhadjir mengklarifikasi, pelaku judi online bukanlah korban. Yang dimaksud korban adalah keluarga pelaku yang terlibat judi online.

"Tak ada agama yang menganjurkan judi, bahkan judi itu bertentangan dengan nilai dan moral Pancasila. Kita semua sepakat bahwa perjudian harus ditumpas. Meskipun pemerintah sudah memblokir 2,1 juta platform judi online, kenyataannya situs-situs ini tumbuh kembali," kata Cholil saat dihubungi, Selasa (18/6).

"Pada tahun 2023, transaksi judi online mencapai Rp 500 triliun, dan di kuartal pertama 2024, transaksi mencapai Rp 100 triliun," imbuhnya.

Cholil menegaskan, memberikan bansos kepada keluarga miskin akibat judi online bukanlah prioritas yang tepat. Ia mengatakan, bantuan sosial seharusnya diberikan kepada fakir miskin tanpa melihat latar belakang penyebab kemiskinan tersebut.

"Siapa pun yang masuk dalam kriteria miskin harus dimasukkan ke dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk mendapatkan bantuan. Saya khawatir, jika kemiskinan akibat judi diprioritaskan, akan ada persepsi bahwa judi itu legal secara hukum dan norma," ujar dia.

Lebih jauh, Cholil menekankan, kemiskinan dan judi adalah dua hal yang berbeda. Ia menegaskan bahwa kemiskinan harus diatasi karena amanat Undang-Undang. Sementara judi harus ditindak.

"Soal kemiskinan dan soal judi dua hal yang berbeda. Kemiskinan tentu harus dipelihara dan diatasi oleh negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan judi online adalah pelanggaran hukum yang harus ditindak oleh pemerintah dan disadarkan melalui edukasi dan dakwah," terang Cholil.

Pemerintah, lanjut Cholil, harus terus meningkatkan kemampuan teknologi untuk cepat dan langsung memblokir platform judi online demi mengimbangi teknologi yang digunakan oleh penyedia situs judi.

"Ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk memberantas judi online yang merusak moral masyarakat," tandas dia.


Sebelumnya, Muhadjir menilai, kehebohan yang terjadi atas usulannya tersebut terjadi karena masyarakat salah menangkap arti korban judi online yang dimaksud.

"Jadi sekali lagi saya tegaskan korban judi online itu bukan pelaku. Siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis dan itulah yang nanti akan kita santuni," kata Muhadjir usai melaksanakan Salat Idul Adha di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (17/6).

Muhadjir mengungkapkan, para pelaku judi online, baik pemain maupun bandar, harusnya ditindak tegas. Hal ini pun sudah tertuang dalam aturan yang berlaku.

"Jadi menurut KUHP Pasal 303, maupun UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27, pelaku judi itu adalah tindak pidana, karena itu para pelaku baik itu pemain maupun bandar itu adalah pelanggar hukum dan harus ditindak," tegasnya.