Lampung - Polemik revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 mencuat. Kali ini, suara lantang datang dari M. Agus Budiantoro atau yang biasa disebut Mas Bro, Kepala Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Sikapnya tegas: menolak aturan yang dianggapnya sebagai bentuk “kezhaliman” terhadap pemerintah desa di seluruh Indonesia.

Menurutnya, perubahan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap PMK 108/2024 ini bukan hanya mendadak, tetapi juga minim transparansi. Tak ada sosialisasi, tak ada pemberitahuan lebih awal, namun kewajiban yang dibebankan kepada kepala desa justru sangat berat dan berisiko fatal.

Agus menyoroti pasal krusial, yakni Pasal 29B, yang mengatur bahwa jika desa terlambat memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa melewati 17 September 2025, maka pencairan tahap II akan ditunda. Masalahnya, aturan sepenting ini baru diumumkan 25 November 2025, praktis membuat desa-desa di seluruh Indonesia kehilangan waktu dan terancam kehilangan anggaran tahap II.

Ia menegaskan bahwa dampaknya tidak main-main: pelayanan publik, pembangunan desa, hingga kehidupan perangkat desa berada di jurang ketidakpastian.

“Menurut kami (kepala desa) ini adalah peraturan yang dzalim dikarenakan didalam dana desa itu ada nasib perangkat desa, seperti RT, Kader Posyandu, PKK, Guru Ngaji, Linmas, dan sebagainya. Dan juga pembangunan desa yang sudah dianggarkan, direncanakan di musyawarah desa, semuanya berdampak kepada masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/11).

Masalah lain yang disebut Agus adalah Pasal 29B ayat 3, yang menyatakan bahwa Dana Desa bisa kembali disalurkan setelah bupati atau wali kota menyampaikan persyaratan penyaluran sesuai batas waktu pada Pasal 26 ayat (1) huruf b. Namun frasa dalam aturan tersebut dianggapnya sebagai “bola liar” karena tidak mencantumkan batas waktu yang jelas.

Situasi kian pelik karena proses penyampaian dokumen sudah berada di penghujung tahun anggaran. Menurut Agus, perangkat daerah maupun kepala desa mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk mengulang seluruh proses dari titik awal dalam waktu tersisa yang sangat sempit.

“Menurut kami ini adalah keputusan sepihak dan tidak membela kepentingan umum. Ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar. Kami harap presiden Prabowo meninjau kembali dan merevisi aturan tersebut, karena hal ini berdampak bagi masyarakat banyak,” tegasnya.

Agus juga menyorot satu pasal yang menurutnya paling cacat secara substansi: Pasal 29B ayat 7, yang menetapkan bahwa jika Dana Desa tahap II tidak tersalurkan sampai akhir tahun anggaran, maka anggaran tersebut tidak akan disalurkan kembali pada tahun berikutnya. Bagi Agus, ketentuan ini tak hanya tidak realistis, melainkan juga menempatkan desa dalam posisi hampir mustahil untuk memenuhi persyaratan akibat perubahan sepihak oleh kementerian.

“Kepetusan ini adalah keputusan yang dilakukan oleh pihak kapitalis yang mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, dan apa dasarnya membuat aturan sepihak dengan menghentikan dana desa tahun 2025 atau tidak merealisasikan dana desa ditahun berjalan, sedangkan situasi keadaan negeri ini tidak ada kegentingan yang sifatnya memaksa,” ucapnya dengan nada keras.

Atas semua kekacauan regulasi ini, Agus mendesak pemerintah pusat untuk segera merevisi aturan tersebut. Jika tidak, ia bersama para kepala desa se-Provinsi Lampung akan mendorong APDESI RI untuk menginstruksikan aksi turun ke Jakarta demi memperjuangkan pencairan Dana Desa tahap II 2025.

“Sejatinya kami tidak menolak revisi aturan ini, hanya saja aturan yg dibuat ini tidak ada sosialisasi sebelumnya, itu yang membuat kami gagap dalam sistem yang dijalankan oleh kementerian keuangan ini. Kalau seandainya peraturan ini disosialisasikan dua atau tiga bulan sebelumnya, maka kami tidak akan menolak, kami akan mempersiapkan diri, kami akan berupaya untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan, tapi karena kami baru tau di bulan November ini, Maka jelas-jelas lah kami menolak,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Keuangan belum memberikan keterangan resmi terkait polemik yang terus menguat di kalangan kepala desa seluruh Indonesia. (*) 

Pesisir Barat - Event tahunan Krui Pro di Kabupaten Pesisir Barat bakal digelar kembali pada tahun 2025. Menurut informasi resmi yang dirilis Pemkab Pesibar pada Jumat 09 April, turnamen yang diselenggarakan oleh World Surf League (WSL) ini kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang.

Dilansir dari pesisirbaratkab.go.id, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menyebut turnamen selancar internasional ini merupakan agenda rutin tahunan Pemkab Pesibar, dan pada tahun ini, event WSL Krui Pro akan digelar pada bulan Juni. 

Pernyataan itu disampaikan Tedi, saat menghadiri rapat persiapan pelaksanaan gelaran World Surf League (WSL) Krui Pro Tahun 2025 yang diinisiasi oleh Kemenko Perekonomian RI melalui Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Lampung, Jumat (9/5/2025). 

Dalam kesempatan ini Tedi berharap dukungan dari semua pihak, mulai dari suplai energi listrik, ketersediaan jaringan internet, pengamanan, hingga dukungan teknis lainnya, sehingga selama pelaksanaan gelaran tersebut berlangsung sukses, aman, dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Informasi ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat Pesisir Barat yang meminta kejelasan terkait pelaksanaan WSL Krui Pro pada tahun ini, mengingat sebelumnya diketahui bahwa WSL Krui Pro tak akan dilaksanakan akibat adanya efisiensi anggaran yang mengharuskan pemerintah daerah menghapus kegiatan tersebut dari daftar rencana anggaran APBD tahun 2025. (*) 

Pesisir Barat – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Barat Rabu pagi (08/05). 

Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka meninjau pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC Presiden, sekaligus melakukan peletakan batu pertama untuk peningkatan kualitas Rumah Sakit Muhammad Thohir yang semula bertipe D menuju tipe C.

Kegiatan ini diawali dengan kunjungan ke Puskesmas Ngambur, Kecamatan Ngambur, untuk melihat pelayanan dan kelengkapan peralatan Puskesmas serta pemberian bantuan layanan internet satelit Starlink demi meningkatkan akses internet pelayanan kesehatan dasar di fasilitas tersebut.

Setelah kunjungan ke Puskesmas Ngambur, rombongan melanjutkan agenda groundbreaking di lokasi pembangunan peningkatan Rumah Sakit Muhammad Thohir yang berlokasi di Kelurahan Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah.

Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyatakan bahwa Program PHTC di bidang kesehatan merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah pelosok. Budi menyebut Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah ke-14 dari 32 daerah yang mendapatkan Program PHTC bidang kesehatan.

Tujuan utama dari program ini, menurut Budi, adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dan merata dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat di daerah. Budi menegaskan bahwa program ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah, murah, dan merata di semua daerah.

"Pak Presiden itu menugaskan saya, untuk memastikan layanan kesehatan itu mudah diakses, bagus dan sama kualitasnya, yang ketiga harus terjangkau harga layanannya," kata Menkes.

Budi melanjutkan, pembangunan peningkatan RS M. Thohir ini akan direalisasikan beserta pengadaan perlengkapan medis memadai, sehingga masyarakat Pesisir Barat tak harus dirujuk lagi ke luar daerah. Budi memastikan pembangunan peningkatan kualitas RS M. Thohir ini bakal rampung pada akhir tahun ini sehingga dapat langsung digunakan masyarakat.

"Ini tadinya harusnya kebagian (dibangun) tahun depan, tapi karena Pak Muzani sebagai Ketua MPR, datang ke RI 25 (Menteri Kesehatan) dia tenteng itu gubernurnya, ini gubernur adek saya, jadi tolong dibantu itu," ujar Budi dalam sambutannya.

Persetujuan Menteri Kesehatan untuk membangun peningkatan RS M. Thohir juga bukan semata-mata disetujui tanpa alasan. Budi mengaku menyetujui percepatan pembangunan peningkatan RS M. Thohir karena terharu melihat perjuangan masyarakat Pesisir Barat yang sangat sulit dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

"Saya sudah liat video itu (video warga hamil dari Way Haru ditandu) dua kali, lalu dikasih liat lagi oleh Pak Muzani, lalu ditunjukkan lagi oleh wakil gubernur sampai lima kali enam kali, Menkes sekarang mungkin sudah sampai tujuh kali melihat video itu," ucap Menkes. 

Setelah melihat vidio tersebut, Menkes Kemudian merasa terharu dan akhirnya menyetujui pembangunan peningkatan RS M. Thohir dipercepat. Budi juga mengarahkan masyarakat untuk berterima kasih kepada Ketua MPR, Gubernur dan Wagub Lampung atas dipercepatnya pembangunan rumah sakit tersebut. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pembangunan Rumah Sakit Muhammad Thohir di Kabupaten Pesisir Barat merupakan jawaban atas harapan panjang masyarakat setempat. 

Selama ini, warga Pesisir Barat telah lama mendambakan kehadiran rumah sakit yang layak demi mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Berbagai kisah pilu tentang warga yang tidak tertolong karena fasilitas kesehatan yang terbatas serta jarak yang jauh dari rumah sakit kerap menjadi viral di media sosial. 

Kondisi ini memunculkan keprihatinan dan aspirasi yang terus disuarakan di berbagai forum politik, termasuk dalam kampanye Pilpres, Pileg, hingga Pilkada. Masyarakat Pesisir Barat berharap dapat merasakan kemerdekaan secara utuh, termasuk dalam hal pembangunan dan layanan kesehatan yang layak seperti yang dinikmati masyarakat di kabupaten lain. 

Harapan yang selama ini hanya terdengar seperti seruan ke langit, akhirnya mendapat tanggapan nyata dengan dimulainya pembangunan rumah sakit tersebut melalui seremoni groundbreaking. (*) 

Ilustrasi

Pesisir Barat – SMAN 1 Pesisir Tengah dan SMAN 1 Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, meraih prestasi gemilang di dunia pendidikan. Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi menetapkan keduanya sebagai dua dari 35 Sekolah Menengah Atas di Provinsi Lampung yang menyandang predikat unggul.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 800/1180/V.01/DP.2/2025 tentang Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri Unggul di Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menjelaskan bahwa penetapan sekolah unggul ini merupakan langkah untuk mendorong peningkatan inovasi dan kreativitas sekolah dalam memenuhi, bahkan melampaui, Standar Nasional Pendidikan.

“Dengan ditetapkannya 35 sekolah unggulan ini, diharapkan masing-masing sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah dan masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, sekolah juga diharapkan mampu mengembangkan praktik-praktik baik (best practices) dalam penyelenggaraan pendidikan yang dapat menjadi referensi bagi sekolah lain,” terangnya, Rabu (7/5/2025).

Ia juga berharap agar sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah unggul dapat terus berinovasi dan meningkatkan kualitasnya, sehingga mampu bersaing dan memenuhi, bahkan melampaui, Standar Nasional Pendidikan. (*)

Konsumsi Publik - LAMPUNG – Menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengajak para remaja dan pelajar untuk mengisi waktu libur sekolah dengan kegiatan-kegiatan positif. 

Ajakan ini sekaligus sebagai upaya mencegah tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menyampaikan, Ramadan merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk memperbanyak kegiatan bermanfaat, seperti mengikuti kajian agama, terlibat dalam kegiatan sosial, dan mempererat silaturahmi dengan keluarga. 

"Manfaatkan waktu libur sekolah selama Ramadan dengan hal-hal yang positif. Jauhi aktivitas yang tidak bermanfaat, apalagi yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti balap liar, tawuran, bermain petasan, atau nongkrong hingga larut malam," ujarnya, Sabtu (1/3/2025).

Irjen Pol Helmy Santika juga mengingatkan bahwa kegiatan negatif, selain membahayakan keselamatan, juga dapat berujung pada tindakan hukum. 

"Kami tidak akan segan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum yang membahayakan masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan warga Lampung menjadi prioritas utama," tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolda Lampung juga mengajak peran aktif orang tua dalam mengawasi anak-anaknya selama Ramadan. 

Menurutnya, perhatian orang tua sangat penting untuk memastikan aktivitas anak-anak di luar rumah tetap terkontrol dan terarah. 

"Kami berharap para orang tua lebih peduli dan memantau aktivitas anak-anaknya. Jangan biarkan mereka terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat atau terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum," tuturnya.

Selain itu, Irjen Pol Helmy Santika juga mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama bulan Ramadan. 

"Mari kita wujudkan Lampung yang aman dan tertib. Dengan kerjasama semua pihak, Ramadan kali ini akan menjadi momen yang penuh berkah dan kedamaian," pungkasnya.

Polda Lampung juga akan meningkatkan patroli di sejumlah titik rawan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak terlibat dalam aktivitas yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. 

Langkah ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga selama menjalankan ibadah puasa.

Selamat menjalankan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga Ramadan ini membawa berkah dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Lampung.

Pesisir Barat, 2 Desember 2024 – Pengurus Cabang Hapkido Kabupaten Pesisir Barat berhasil meraih prestasi gemilang dalam Kejuaraan Pengda Hapkido Provinsi Lampung yang digelar pada 30 November hingga 1 Desember 2024 di STKIP Rosalia (STO) Metro. Kejuaraan ini menjadi ajang penting untuk seleksi atlet yang akan mewakili Provinsi Lampung pada Kejuaraan Internasional Hapkido se-Asia Tenggara di Yogyakarta pada Mei 2025.

Pada ajang tersebut, Pengcab Hapkido Kabupaten Pesisir Barat mengirimkan 17 atlet yang berlaga di 18 nomor pertandingan. Dengan perjuangan dan semangat yang tinggi, para atlet berhasil meraih 7 medali emas dan 6 medali perunggu, yang membawa Kabupaten Pesisir Barat menduduki peringkat ke-3 se-Provinsi Lampung, sebuah pencapaian yang signifikan, mengingat sebelumnya Pesisir Barat selalu berada di peringkat ke-4 pada Kejurda sebelumnya.

Menurut Sabeum Hendri Afrizal, yang mewakili Ketua Pengcab Hapkido Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM, S.H, M.M., keberhasilan ini merupakan hasil dari peningkatan pembinaan yang terus dilakukan, khususnya dalam menambah jam terbang bagi atlet muda di kategori Cadet dan Junior. 

"Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini. Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi atlet kami untuk lebih giat berlatih dan meraih kesuksesan di ajang-ajang yang lebih besar di masa depan," ujarnya.

Daftar Peraih Medali Medali Emas:

Ravauli Peryadi Rambe

Guruh Duta Winata

Tiara Feronica

Wahyu Tri Atmojo

Maryuda

Keanu Tuladha Jagratara

Restu Dani Pratama

Medali Perunggu:

Mutiara Nurviska

Anggun Deylila D.V

Alfarizi Nayutama R

Jonathan Mahatma Kurniadi

Melmi Yunanto

Nuryanda

Menurut Afrizal kejuaraan ini juga menjadi seleksi awal bagi atlet yang akan mengikuti tahap kedua seleksi di Kejurda bulan April 2025. Harapan kedepannya, atlet-atlet Pesisir Barat dapat menembus ajang-ajang bergengsi lainnya, seperti Porprov Lampung 2026, serta siap untuk Babak Kualifikasi PON 2028.

"Dengan semangat yang terus membara, Pengcab Hapkido Kabupaten Pesisir Barat dibawah naungan pak Tedi, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan jumlah atlet Hapkido, serta membangun prestasi yang lebih gemilang di masa depan," kata Aprzial. (*) 

Pesisir Barat - DPC PKB Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan rapat koordinasi pemantapan tim pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung nomor urut 02, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela di kediaman Ketua DPC PKB Pesisir Barat, Ali Yudiem, S.H., Pekon Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa, Rabu sore (23/10). 

Ratusan masyarakat antusias memadati lokasi pembentukan tim pemenangan dalam menghimpun suara untuk memenangkan pasangan Mirza-Jihan di Kabupaten termuda Provinsi Lampung ini. 

Sorak-sorai warga bergemuruh meneriaki Mirza-Jihan harus menang dalam pemilihan Cagub dan Cawagub tahun ini. 

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPC PKB Pesibar Ali Yudiem mengatakan, bahwa dirinya yakin pasangan Cagub-Cawagub Lampung nomor urut 02 itu bisa mendapatkan suara mayoritas masyarakat Pesisir Barat dalam Pilkada November mendatang. 

Hal itu, menurut Ali dilandasi dengan ide dan gagasan Mirza-Jihan yang mengutamakan kepentingan masyarakat jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nantinya. 

"Mirza dan Jihan merupakan tokoh muda yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat, serta pemikiran yang hebat dan cerdas, yang akan membawa Lampung menuju provinsi yang maju dan sejahtera," tandas Ali. 

Hal itu juga diperkuat dengan telah dilantik nya Presiden ke-8 Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, sedangkan Mirza sendiri merupakan Ketua Partai Gerindra Provinsi Lampung. 

Dengan demikian, menurut Ali, komunikasi antara pemerintah pusat dengan Calon Gubernur Lampung nomor urut 02 ini akan sangat instens, sehingga Mirza dapat menjembatani kucuran dana pemerintahan pusat untuk pembangunan di berbagai sektor untuk masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. 

"Sehingga hal itulah yang membuat masyarakat Kabupaten Pesisir Barat sangat antusias mendukung Paslon Cagub dan Cawagub Lampung nomor urut 02, Iyay Mirza dan Mbak Jihan. Dan hal ini tentunya menjadi sebuah harapan besar kita semua dalam mensukseskan pemilihan Gubernur Lampung dengan memilih nomor urut 02," tegas Ali. 

Ali juga yakin dengan terpilihnya Mirza dan Jihan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Kabupaten Pesisir Barat akan lebih mudah mendapatkan pembangunan dari Provinsi Lampung melalui komunikasi pemerintah maupun komunikasi partai, sehingga berdampak signifikan terhadap kemajuan kabupaten termuda di Lampung ini. (*)