LAMPUNG BARAT - Berbagai lapisan masyarakat Lampung Barat yang tergabung dalam 19 organisasi perkumpulan nyatakan komitmen dukungan pada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin.

Tak terkecuali dukungan tersebut juga datang dari kelompok relawan yang tergabung dalam wadah perkumpulan yang menamakan kelompok mereka sebagai Anak Kampung Sini (AKAMSI) Lampung Barat.

Pada kesempatan tersebut, Ketua sementara dari organisasi AKAMSI Lambar, Anton Suryadi menyampaikan, jika pihaknya menyatakan komitmen untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Lambar pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah yang akan digelar tanggal 27 November 2024 nanti. 

“Kami para relawan yakin jika Parosil Mabsus dan Pun Mad Hasnurin akan kembali mendapatkan kepercayaan dari seluruh masyarakat lambar untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati, dan melanjutkan Program-program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, dan akan bekerja maksimal demi kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat Lampung Barat,” ujarnya saat memberikan sambutan mewakili para relawan dalam acara silaturahmi bersama Parosil di kediamannya, Rabu (4/9/2024). 

Ia juga menyatakan, jika Parosil dan Mad Hasnurin adalah sosok Pemimpin yang amanah, mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakat, lebih mampu mempertahankan gaung Lampung Barat yang saat ini dikenal sebagai daerah yang aman dan sejahtera.

“Kami relawan telah berkomitmen untuk terus berjuang membantu pakcik dalam memajukan lampung barat yang sangat kita cintai ini, untuk itu kami siap untuk diajak berdiskusi tentang berbagai hal, khususnya yang menyangkut kepentingan publik,” tambahnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Parosil Mabsus selaku Calon Bupati Lambar periode 2024-2029 menyatakan, jika kedatangan AKAMSI dan relawan lainnya kali ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri, karena menurutnya sebuah dukungan tidak diminta, tetapi dia mengalir sendiri dan datang sendiri.

“Tentu penghargaan ini merupakan penilaian yang objektif, yang diberikan oleh asosiasi komunitas maupun organisasi. Bagi seorang calon, dia tidak boleh minta minta untuk di dukung, karena kalau dia minta minta dukungan berarti dia tidak percaya diri bahwa dia mampu untuk mengemban kepercayaan,” tegasnya.

Tapi kata dia, disaat organisasi itu memberikan dukungan sendiri, mengalir seperti air ini merupakan sebuah amunisi dan menjadi penyemangat baru bagi calon kepala daerah.

“Oleh karena itu, saya merasa bangga setelah mendapat kabar bahwa ada teman teman dari asosiasi komunitas yang ingin menyampaikan dukungan kepada saya dan pun Mad Hasnurin, saya bersyukur sekaligus berterima kasih, karena meskipun sampai hari ini bisa dikatakan belum ada lawan, mudah-mudahan tidak ada partai politik yang tidak setia,” ungkapnya.

Meskipun kata dia situasi politik di Lampung Barat berbeda dengan situasi politik di daerah lain dimana Lampung Barat sangat kondusif.

Terakhir dirinya menyampaikan, jika hingga saat ini berdasarkan hasil survey sebanyak 74 persen masyarakat Lambar masih menginginkan Parosil Mabsus - Mad Hasnurin kembali menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat kedepan.

“Saya sangat bersyukur pada kepemimpinan saya sebelumnya walaupun APBD kita banyak yang dipangkas dan banyak yang dialihkan untuk kepentingan kemanusiaan, tetapi program-program unggulan kami masih bisa berjalan dan bisa dirasakan oleh masyarakat hingga diapresiasi oleh Pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)

Pj. Bupati Lampung Barat, Drs. Nukman, MM., menghadiri sekaligus menjadi inspektur upacara pemakaman Ronggur L. Tobing yang merupakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Senin (15/4/2024).

Lampung Barat - Jalan Provinsi tepatnya di jalan lintas Liwa-Ranau Kecamatan Sukau sepanjang 12 km rusak parah. Kerusakan Jalan Provinsi sudah berlangsung lebih dari 6 tahun tidak tersentuh pembangunan.

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh, Pj. Bupati Lambar, Nukman, Unsur Forkompimda Lambar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan undangan lainnya. Pada kesempatan ini Ketua DPRD Lambar, Edi Novial selaku pemimpin rapat mengatakan, kegiatan hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun (HUT) Provinsi Lampung yang telah terbentuk 59 tahun lalu. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momen ini sebagai energi dalam melakukan pembangunan Provinsi Lampung.

"Perlu kami sampaikan pada tanggal 14 Maret yang lalu pimpinan DPRD Lambar menerima surat dari Pj. Bupati Lambar prihal pelaksanaan sidang paripurna istimewa dalam rangka hari jadi ke-59 Provinsi Lampung tahun 2023. Maka dengan rapat badan musyawarah DPRD Lambar pada tanggal 14 Maret telah menetapkan tanggal 21 Maret atau hari ini sebagai pelaksanaan sidang paripurna istimewa hari jadi ke-59 Provinsi Lampung," katanya.

Dikatakan Edi, terdapat sejarah panjang dalam pembentukan Provinsi Lampung menjadi pemerintahan sendiri. Di mana, sebelumnya menjadi provinsi dibentuk Keresidenan Lampung yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Sampai dengan tahun 1962 dengan adanya keputusan bersama dari seluruh bupati atau kepala daerah dan residen Lampung terbentuklah petitie berupa tuntutan agar keresidenan Lampung diubah setatusnya menjadi daerah Swatantra tingkat I atau Daerah Swatantra Tingkat (Daswati) I Lampung yang terpisah dengan Daswati Sumsel.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Edi, sembilan partai politik yang ada pada waktu itu mengambil inisiatif dengan membentuk panitia dengan mengundang seluruh organisasi massa dan cabang partai dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1963. Di mana, dalam rapat secara resmi membentuk panitia serta menegaskan program perjuangan penuntutan Daswati I Lampung yang bertempat di Gedung BPR Tanjung Karang.

Upaya lain juga terus dilakukan sebagai langkah mensukseskan perjuangan, salah satunya dengan membentuk perwakilan panitia di Kota Palembang dan Ibukota Jakarta yang diserahkan Achmad Ibrahim sebagai pimpinannya. Salah satu tugasnya, yakni sebagai penghubung panitia dengan Daswati I Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat di DKI Jakarta.

Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Januari 1964 Gubernur Sumatera Selatan mengadakan rapat dinas yang dihadiri catur tunggal para bupati, walikota, anggta DPRGR/BPH tingkat I dan Ketua Front Nasional se-Keresidenan Lampung yang membicarakan persiapan-persiapan pembentukan Daswati I Lampung.

"Berdasarkan keputusan menteri dalam negeri tanggal 14 Desember 1963 nomor : 14 Desember 1963 nomor : BK/2103/5-472-1313.3, kemudian pemerintah deswati I Sumatera Selatan mengeluarkan surat keputusan tertanggal 8 Januari 1964 dengan nomor : L.5/1964 oleh pemerintah pusat pada perinsipnya telah menyetujui pembentukan daerah Swatantra tingkat I Lampung," katanya lagi.

Dengan itu, dibentuk team asistensi yang bertugas membantu Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Selatan dalam mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pemindahan hak, tugas kewajiban dan wewenang dalam urusan pemerintahan dari pemerintah Sumsel ke Pemerintah Daerah Lampung.

Antaranya, mengenai soal kepegawaian, harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak urusan dari intansi tingkat I Sumsel dan lain-lain.