Jakarta – 20 Mei 2025

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, mewakili Bupati Dedi Irawan menghadiri sarasehan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia.

Kegiatan yang bertemakan “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya” ini dilaksanakan pada Selasa, 20 Mei 2025 bertempat di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, MPR RI, Jakarta, dan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden juga memberikan arahan strategis kepada seluruh pejabat pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika global yang kian kompleks.

Acara ini dihadiri oleh 514 Bupati dan Walikota dari seluruh Indonesia, serta pejabat tinggi kementerian, lembaga negara, dan perwakilan dari unsur TNI-Polri.

Materi strategis yang dibahas dalam sarasehan ini meliputi:

- Memperkokoh Ideologi Pancasila: Tantangan Geopolitik Dunia dan Peluang Menuju Indonesia Raya

- Geopolitik dan Keamanan Nasional

- Geopolitik dan Kebijakan Luar Negeri

- Disrupsi Global dan Arah Baru Ekonomi Indonesia

- Pergeseran Geopolitik dan Kebijakan Ekonomi serta Moneter

Dalam keterangannya, Pj. Sekda Tedi Zadmiko menyampaikan bahwa keikutsertaan Kabupaten Pesisir Barat dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen daerah untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila serta memperkaya perspektif daerah dalam menyikapi perkembangan geopolitik dan geostrategis global.

"Kegiatan ini sangat penting, khususnya dalam menyatukan persepsi pemerintah daerah dan pusat dalam menghadapi dinamika global yang dapat memengaruhi stabilitas nasional dan arah pembangunan Indonesia ke depan," ujar Tedi.

Sarasehan ini diharapkan mampu merumuskan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan nasional, membangun sinergi lintas sektor, dan menjadikan Pancasila sebagai fondasi dalam merespons tantangan geopolitik global menuju tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045. (*)

Jakarta – Dalam upaya mempercepat pelaksanaan urusan pemerintahan serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Dedi Irawan, bersama Penjabat Sekretaris Daerah, Tedi Zadmiko, dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis, 15 Mei 2025.

Rombongan Pemkab Pesisir Barat diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol (Purn) Tomsi Tohir Balaw, didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Indra Gunawan. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Kemendagri, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas percepatan urusan pemerintahan daerah, termasuk sinkronisasi program kerja antar-kementerian dengan agenda pembangunan di tingkat daerah. Dedi Irawan menekankan pentingnya dukungan dan koordinasi dari pemerintah pusat dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan merata di Kabupaten Pesisir Barat.

Salah satu isu penting yang turut dibahas adalah kebutuhan tambahan armada Pemadam Kebakaran (Damkar) di Kabupaten Pesisir Barat. Wilayah yang memiliki topografi perbukitan dan kawasan permukiman yang tersebar ini menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan kebakaran, baik di kawasan permukiman maupun lahan.

“Kami berharap Kementerian Dalam Negeri dapat membantu fasilitasi pengadaan tambahan unit kendaraan pemadam kebakaran, mengingat kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana kebakaran,” ujar Dedi Irawan.

Menanggapi hal ini, Komjen Tomsi Tohir menyatakan bahwa pihaknya mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, dan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait guna menindaklanjuti kebutuhan tersebut. 

Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam memperkuat kapasitas birokrasi dan layanan publik, sekaligus membangun komunikasi aktif dengan pemerintah pusat demi akselerasi pembangunan di daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia itu.

Sebagai informasi, Kabupaten Pesisir Barat terus melakukan berbagai pembenahan tata kelola pemerintahan sejak dipimpin oleh Dedi Irawan pada awal tahun 2025 ini, dan kini tengah fokus mempercepat pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, serta kesiapsiagaan bencana di wilayahnya. (*) 

Jakarta, 20 Februari 2025 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik Dedi Irawan dan Irawan Topani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat untuk periode 2025-2030. Pelantikan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (20/2), bersama dengan sejumlah kepala daerah lainnya yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Dalam upacara pelantikan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ia meminta para kepala daerah yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh dedikasi, menjaga amanah rakyat, serta berkomitmen dalam membangun daerahnya masing-masing. Presiden juga mengingatkan agar para pemimpin daerah menjaga stabilitas dan kondusivitas demi kelancaran pembangunan.

Komitmen Dedi Irawan dan Irawan Topani untuk Pesisir Barat

Setelah dilantik, Dedi Irawan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Pesisir Barat. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama Irawan Topani akan bekerja keras untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dijanjikan selama masa kampanye. Fokus utama pemerintahan mereka adalah peningkatan infrastruktur, kesejahteraan nelayan, serta penguatan sektor pariwisata daerah yang menjadi andalan Kabupaten Pesisir Barat.

Sementara itu, Wakil Bupati Irawan Topani menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam menjalankan program kerja ke depan. Ia juga berharap dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat agar pembangunan di Pesisir Barat dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Harapan dan Sambutan Masyarakat Pesisir Barat

Pelantikan ini disambut baik oleh masyarakat Pesisir Barat. Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda menyampaikan harapan besar agar kepemimpinan Dedi Irawan dan Irawan Topani dapat membawa perubahan positif bagi daerah. Mereka berharap program-program yang telah dijanjikan selama kampanye dapat segera direalisasikan, terutama dalam peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga.

“Harapan kami, kepemimpinan yang baru ini benar-benar bisa membawa Pesisir Barat menjadi daerah yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih berkembang, terutama dalam sektor pariwisata dan perikanan,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat.

Di sisi lain, para pendukung yang turut hadir di Jakarta menggelar doa bersama sebagai bentuk dukungan kepada pemimpin baru mereka.

Serah Terima Jabatan dan Agenda Awal Pemerintahan

Setelah pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat langsung melakukan penandatanganan serah terima jabatan (Sertijab) yang berlangsung di Movenpick Hotel, Jakarta. Penandatanganan berita acara sertijab bupati/wali kota se-Lampung secara bersamaan itu disaksikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang juga baru saja dilantik.

Sebagai langkah awal kepemimpinan, Dedi Irawan dijadwalkan akan kembali ke Pesisir Barat setelah melaksanakan pembekalan di Akademi Militer (AKMIL) Magelang. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan kepemimpinan strategis untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pemerintahan daerah.

Setibanya di Pesisir Barat, Dedi Irawan dan Irawan Topani akan segera menggelar rapat koordinasi dengan jajaran pemerintahan daerah. Rapat ini akan menjadi titik awal dalam merumuskan langkah strategis guna merealisasikan program kerja yang telah mereka siapkan.

Dengan resmi mengemban amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan dan Irawan Topani diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta membawa daerah tersebut menuju kemajuan yang lebih pesat dalam lima tahun ke depan. (Andrean/Wawe)

Jakarta - PT PLN (Persero) siap menghadirkan listrik andal guna mendukung kelancaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 yang digelar pada 8-20 September 2024. PLN melaksanakan berbagai persiapan mulai penyiagaan pasukan dan _dispatcher_, hingga pemeliharaan peralatan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap mendukung penuh _event_ olahraga terbesar di Indonesia yang akan diikuti ribuan atlet dan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. 

“PLN berkomitmen mendukung PON XXI Aceh-Sumut 2024 dengan kelistrikan yang andal, sebelumnya kami telah memastikan kesiapan seluruh personel dan peralatan sehingga dapat memberikan yang terbaik demi kesuksesan perhelatan nasional ini," ujar Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera, Daniel Eliawardhana, menyampaikan pihaknya memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan baik jaringan transmisi dan pengaturan beban untuk memitigasi adanya potensi gangguan, agar gelaran pesta olahraga PON XXI Aceh-Sumut tahun ini berjalan lancar.

“Kami telah melakukan berbagai pengecekan untuk memastikan pasokan listrik yang andal dan stabil di beberapa titik pemasok daya yang ada di daerah Aceh dan Sumut. PLN berkomitmen untuk turut menyukseskan PON XXI Aceh-Sumut kali ini,” ucap Daniel.

Daniel menambahkan dalam agenda _site visit_ dan _checkpoint_ kesiapan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 yang dilakukan pada tanggal 19-21 Agustus 2024 di Banda Aceh, PLN melakukan pengecekan pada Gardu Induk Banda Aceh dan Gardu Hubung (GH) pada _venue_ Utama di Stadion Harapan Bangsa. 

Sementara itu General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh Mundhakir mengatakan, pihaknya telah melaksanakan apel gelar pasukan dan pengecekan peralatan. Ia menekankan, pentingnya kesiapan teknis dan operasional demi menjaga keandalan pasokan listrik khususnya di wilayah Aceh selama acara berlangsung.

“Kegiatan ini melibatkan pengecekan peralatan dan kesiapan tim untuk situasi darurat. Petugas teknis PLN terus menginspeksi jaringan dan peralatan kelistrikan untuk memastikan semua komponen dalam kondisi optimal, guna meminimalisir risiko gangguan listrik selama PON,” ujarnya.

Mundhakir menjamin, keandalan pasokan listrik di seluruh venue dan fasilitas pendukung ajang olahraga terbesar tersebut. Dari total daya mampu listrik mencapai 1.046 megawatt (MW), diproyeksikan beban mencapai 587,96 (MW) sehingga ada cadangan daya sekitar 458 MW.

Ia menambahkan, sebanyak 1.058 personel siaga akan melakukan pengawasan terhadap kelancaran penyediaan pasokan listrik selama PON berlangsung di wilayah Aceh. Tim khusus ini bersiaga 24 jam selama pelaksanaan PON dengan dibekali kendaraan listrik _safety patrol_ untuk menunjang mobilitas dan respon cepat terhadap gangguan.

"Kami akan memantau kondisi jaringan listrik selama PON dan siap bertindak cepat jika ada gangguan. Dukungan semua pihak sangat penting," kata Mundhakir.

PLN juga telah menyiapkan segala mitigasi risiko untuk menghadapi berbagai kemungkinan gangguan listrik. Selain suplai dari pembangkit utama, sebanyak 53 unit genset, 21 unit _uninterruptible power supply_ (UPS), 28 unit gardu bergerak (UGB) dan peralatan penunjang lainnya telah disiapkan di lokasi-lokasi strategis di Aceh untuk memastikan suplai listrik tetap terjaga.

Selain Aceh, PON XXI juga akan digelar di Sumatra Utara. General Manager PLN UID Sumatera Utara Saleh Siswanto, menegaskan kesiapan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik di Sumatera Utara selama gelaran PON berlangsung.

Saleh pun menjelaskan kondisi kelistrikan Sumatera Utara saat ini dalam kondisi aman. Dengan Daya Mampu Pasok sebesar 2.300 Mega Watt (MW) dan proyeksi Beban Puncak sebesar 2.165 MW, dengan begitu masih ada cadangan daya yang besar untuk mendukung keamanan pasokan listrik.

 "PLN siap untuk mendukung penuh penyelenggaraan PON XXI dengan menyediakan pasokan listrik yang andal dan stabil. Kami telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur kelistrikan dapat berfungsi optimal selama perhelatan berlangsung," ujar Saleh.

Untuk memastikan kelancaran acara di Sumatra Utara, PLN juga menyiapkan skema pengamanan berlapis dengan menyiagakan UPS sebanyak 34 unit, UGB sebanyak 17 unit dan Genset sebanyak 33 unit. Dari segi personil PLN menyiagakan personil gabungan sebanyak 546 petugas yang akan siap siaga menjaga pasokan listrik PON XXI di wilayah Sumut.

“Dengan persiapan yang matang baik dari segi pasokan, personel, maupun peralatan, kami optimistis dapat menyukseskan gelaran PON XXI Aceh – Sumut 2024,” pungkas Saleh.

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terus memastikan keamanan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 di Bali. Kapolri dan Panglima memberikan pengarahan langsung kepada seluruh jajaran TNI-Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban event internasional tersebut.

Acara IAF ke-2 ini berlangsung sejak 1 hingga 3 September 2024 di ITDC, Nusa Dua, Bali. Dalam arahannya, Kapolri meminta seluruh personel TNI-Polri bersinergi guna memberikan pengamanan yang maksimal di KTT IAF. Jajaran yang bertugas di ring I, II dan III, terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik.

"Hal-hal yang terjadi di ring III, ring I, dan II juga harus terinformasi. Klaster yang sudah diatur dan kemudian seluruh informasi yang ada tentunya, Pak Panglima sebagai ketua keamanan bisa terinformasi dengan lengkap," kata Jenderal Sigit dalam pengarahannya seperti dalam keterangan tertulis, Senin (2/8/2024).

Sinergisme, kata Sigit, merupakan kunci keberhasilan dari TNI-Polri untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi VVIP, VIP serta seluruh delegasi yang hadir dalam event tersebut.

"Ini menjadi bagian operasi yang merupakan satu kesatuan. Jadi mohon terhadap info-info, kegiatan-kegiatan, yang dilakukan, rekan-rekan ini semua terinformasi dengan baik," ujar Sigit.

Dengan terjalinnya sinergisme dan komunikasi yang baik, Sigit menyebut, apabila terjadi ancaman maupun gangguan, semua pihak yang terlibat bisa bergerak cepat untuk melakukan antisipasi.

"Sehingga, ketika ada potensi ancaman gangguan dan hal-hal yang kemudian harus kita lakukan langkah. Maka, pembagiannya sudah jelas, VVIP itu jadi tanggung jawab kewenangan Bapak Panglima dan jajaran. Kemudian kita yang VIP. Tolong ini bisa dilaksanakan dengan baik," ucap Sigit.

TNI dan Polri terus berupaya maksimal melakukan pengamanan KTT IAF. Sebelum pelaksanaan, sejumlah persiapan juga telah dilakukan.l

Karena itu, Sigit menegaskan, prinsip operasi pengamanan ini adalah tukar-menukar informasi dan mengenal satu sama lain, baik di ring I, II, dan III. Sigit mengingatkan kepada seluruh personel yang bertugas untuk memahami peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

"Sehingga ini yang dipastikan, walaupun saat ini belum ada hal-hal terlalu serius, namun demikian masing-masing memahami apa yang harus dikerjakan," tutur Sigit.

Sigit juga berharap seluruh personel TNI-Polri bisa melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, khususnya di Bali, yang aktivitasnya terganggu, seperti adanya rekayasa lalu lintas dan hal lainnya.

"Termasuk juga kondisi terkait menyampaikan pendapat, ada protes dari masyarakat terkait pengalihan arus lalin," tutup Sigit.

Jakarta -  Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo beserta Ibu Jualiati Sigit Prabowo menghadiri malam awarding Setapak Perubahan Polri, Jumat (23/8/24). Keduanya memberikan secara langsung piala kemenangan bagi 110 juara lomba kreasi.

Ajang lomba tersebut tidak hanya diperuntukan bagi anggota Polri saja, tetapi juga masyarakat umum dan anggota TNI. Mulai dari kalangan dewasa hingga anak-anak memeriahkan perlombaan tersebut.

Saat memberikan piala penghargaan, Jenderal Sigit pun menyempatkan menyapa anak-anak pemenang lomba cerpen. Salah satunya adalah Leticia Sara Angeline Harefa yang menjadi juara saty lomba cerpen asal Sumatra Utara.

“Jadi kenapa kok tertarik ikut lomba cerpen? Disuruh orang tua atau disuruh guru?” ujar Jenderal Sigit kepada Leticia.

“Sendiri,” jawab Leticia.

Diakui Leticia, orang tuanya memang seorang guru. Dia pun mengaku senang mendapatkan juara dalam perlombaan ini.

“Ya udah, mudah-mudahan sekolahnya tambah pintar, terus menjadi orang yang berhasil, mendapat kemudahan untuk berbakti kepada bangsa dan negara, dan tentunya buat keluarga,” ujar Jenderal Sigit.

Tidak hanya Kapolri, Ibu Juliati Listyo Sigit juga berbincang dengan Namiyah Salsabillah Fajrin. Dia merupakan seorang anak kelas 3 SD di Depok yang memenangkan kategori mendongeng.

“Terus yang ngajarin bercerita siapa?” tanya Ibu Juliati Listyo Sigit.

“Yang mengajarkan Namiyah bercerita adalah orang tua Namiyah, serta Namiyah belajar sendiri secara autodidak,” jawab Namiyah.

Kepada Ibu Kapolri, Namiyah mengaku sudah banyak sekali juara didapatnya dari lomba mendongeng. 

“Semoga sukses ya, berguna bagi bangsa dan negara, berbakti kepada orang tua,” ungkap Ibu Juliati.

Diketahui, kegiatan ini merupakan penutup rangkaian Hari Bhayangkara ke-78. Terdapat 23 perlombaan dan pertandingan yang diadakan dalam rangkaian memperingati Hari Bhyangakara.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tema Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2024. Korps Bhayangkara juga menggelar kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat yakni, bakti sosial, bakti religi dan bakti Kesehatan.

Kepala Seksi Olahraga dan Lomba Kreasi, Irjen. Pol. Vikto T Sihombing mengapresiasi keikutsertaan lomba konten kreatif yang dimotori oleh Divisi Humas Polri. Lomba ini diikuti oleh 2.218 peserta yang terdiri dari unsur TNI, Polri, masyarakat, anak-anak bahkan wartawan. 

Kemudian, 10 kegiatan lomba diantaranya infografis,film pendek, video edukasi, TikTok, karikatur, cipta lagi, fotografi, mendongeng, jurnalistik dan menulis cerpen.

"Sebanyak 2.218 karya-karya ini nantinya kita manfaatkan untuk mengisi ruang-ruang digital di media social yang tentunya akan menjadi kontribusi positif untuk menciptakan suasana ruang digital yang lebih baik dan lebih positif," jelas Irjen. Pol. Vikto dalam sambutannya. 

Ia mengatakan, Awarding Day atau Prestasi Kreasi ini diadakan sebagai apresiasi pimpinan Polri atas keikutsertaan seluruh pihak dalam memeriahkan HUT ke-78 Bhayangkara. Selain itu, guna mewujudkan sinergitas Polri, TNI dan masyarakat yang bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

"Diharapkan juga kepada setiap peserta dapat menjadi contoh dan menghasilkan kegiatan positif yang akan memberikan edukasi serta pengetahuan kepada masyarakat," ungkap Kepala Divisi Hukum Polri ini.

"Kami selaku Ketua Panitia Olahraga dan Lomba Kreasi mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada bapak Kapolri, Wakapolri dan seluruh pejabat Utama serta semua pihak yang telah mendukung dalam menyemarakkan Hari Bhayangkara ke-78 di tahun 2024 ini," ujarnya.

Jakarta – Sekura Art Sulam Jelujur meraih penghargaan sebagai juara pertama dalam kategori UMKM terinovatif pada gelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta, Minggu (4/8/24).

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Pesawaran, Nanda Indira Dendi, menyampaikan bahwa dalam ajang pameran KKI yang diikuti oleh 330 UMKM dari seluruh Indonesia, Sekura Art berhasil menonjolkan keunikan dan kreativitas produknya.

Sekura Art menampilkan kain wastra sulam jelujur yang kaya akan makna dan seni, serta kain tenun Talam Pesawaran yang menjadi ciri khas daerah. 

"Keindahan dan keunikan desain yang dihasilkan tidak hanya mencuri perhatian para pengunjung, tetapi juga para juri yang menilai inovasi dan daya tarik produk," ujar Nanda. 

Ia berharap prestasi ini dapat menginspirasi UMKM lain untuk terus berinovasi dan melestarikan budaya lokal.

Sementara itu, Owner Sekura Art, Aries Mansyah, mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh anggota tim Sekura Art. 

“Meraih juara pertama di pameran ini adalah sebuah kebanggaan dan pengakuan atas kerja keras seluruh tim kami,” ungkap Aries Mansyah.

Dengan pencapaian ini, Sekura Art Sulam Jelujur tidak hanya memperkuat posisinya di pasar, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah Pesawaran. 

Ke depannya, Sekura Art akan terus mengembangkan produk dan menjangkau pasar yang lebih luas, sambil tetap menjaga nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam setiap karya yang diciptakan. 

Dengan semangat untuk terus berinovasi dan melestarikan budaya lokal, Sekura Art berkomitmen untuk menjadi pionir dalam industri kerajinan tangan di Indonesia.

Jakarta, KONSUMSIPUBLIK— Persaudaraan 98, organisasi relawan yang terlibat aktif dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, telah menetapkan dukungan politik kepada bakal calon gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

"Dari beberapa kandidat calon Gubernur yang sudah muncul, sosok yang memenuhi kriteria untuk memimpin Lampung menjadi lebih baik menuju Indonesia Emas adalah Rahmat Mirzani Djausal,” kata Ketua Pemenangan Pilkada Lampung 2024 Persaudaraan 98, Roy Pohan, kepada wartawan, Kamis (1/8/2024) pagi.

Roy mengatakan, Pilkada Lampung 2024 menjadi sangat penting karena provinsi yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera itu adalah pintu gerbang penghubung dengan Pulau Jawa, yang populasinya terpadat di Indonesia.

"Siapapun gubernur dan wakil gubernur terpilih Lampung akan berperan besar dalam menjaga stabilitas politik dan perekonomian, khususnya Pulau Sumatera,” jelasnya.

Di Pilpres 2024, Lampung salah satu provinsi yang menyumbangkan kemenangan terbesar bagi Prabowo-Gibran dengan angka elektoral sekitar 70 persen. Karena itu, Pilkada Lampung 2024 diharapkan bisa melahirkan gubernur baru yang punya visi yang sejalan dengan pemerintahan pusat, berintegritas dan berasal dari generasi muda.

Roy menjelaskan beberapa alasan di balik dukungan Persaudaraan 98 terhadap Rahmat Mirzani Djausal.

Pertama, Rahmat Mirzani Djausal adalah politisi muda yang telah terbukti kepiawaiannya bersama Koalisi Indonesia Maju memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di Provinsi Lampung dengan angka yang sangat signifikan,” ujar Bendahara Umum DPP Persaudaraan 98 itu.

Kedua, Rahmat Mirzani Djausal memiliki basis dukungan yang konkret dengan terpilih kembali dalam Pemilu Legislatif 2024.

Ketiga, sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Lampung yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju, Rahmat Mirzani Djausal diyakini dapat menjalankan program-program pemerintahan Prabowo-Gibran di provinsi berjulukan Sai Bumi Ruwa Jurai, salah satunya program hilirisasi dan program Makan Bergizi Gratis untuk anak usia sekolah.

"Selain itu, sebagai gubernur yang akan terpilih nantinya diharapkan dapat meneruskan program-program pembangunan yang pondasinya telah dibangun Presiden Jokowi, sehingga pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung dapat berjalan secara berkelanjutan,” jelasnya.

DPP Persaudaraan 98 telah mengkonsolidasikan DPD Persaudaraan 98 Lampung dan seluruh jaringannya untuk memberikan dukungan dan bekerja secara maksimal memenangkan Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung 2024-2029.

Jakarta - PT PLN (Persero) meraih penghargaan kategori Grup Pembayar Pajak Terbesar dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Jumat (26/7). Penghargaan ini diraih berkat kontribusi PLN dalam pembayaran pajak ke negara.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak negara pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung capaian besar tersebut.

“Capaian 2023 merupakan hasil kontribusi dari seluruh wajib pajak dan sinergi antara pemerintah serta seluruh masyarakat. Tahun 2024 ini kami perlu dukungan penuh dari semua pihak sehingga kita semua bisa berkontribusi lebih bagi bangsa,” ungkap Suryo.

Upaya optimalisasi sistem dan juga integrasi kebijakan dilakukan oleh DJP dari tahun ke tahun. DJP terus mengedepankan prinsip _transparency governance_ di mana semua uang yang masuk ke negara akan kembali ke masyarakat melalui program dan dukungan pemerintah.

"Tujuan mulia kita semua untuk negara ini butuh dukungan yang luar biasa. Untuk itu, kami apresiasi seluruh pihak yang telah mendukung upaya bersama ini. Kami tidak akan pernah bisa berjalan sendiri, kami butuh dukungan mutlak dari seluruh pihak," kata Suryo.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan capaian ini tak lepas dari transformasi tata kelola keuangan dan aset yang dilakukan perseroan sepanjang empat tahun terakhir. Sehingga pada tahun 2023 lalu, perusahaan berhasil memberikan kontribusi pajak yang signifikan kepada negara sebesar Rp52,39 triliun. Jumlah ini meningkat 15,6% dibandingkan dengan kontribusi pajak PLN tahun 2022 sebesar Rp45,31 triliun.

"PLN berkomitmen untuk terus menjaga kinerja perusahaan dan keuangan yang baik. Melalui pengelolaan perusahaan yang profesional dan transparan, kami dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian dan pendapatan negara," ungkapnya.

Darmawan memaparkan bahwa kontribusi pajak yang mengesankan tersebut ditopang oleh pertumbuhan penjualan listrik tahun 2023 yang mencapai 288,44 Terrawatt hour (TWh) atau meningkat hingga 5,36% YoY dibanding 273,76 TWh pada tahun 2022. 

Hal ini searah terhadap peningkatan total pendapatan PLN yang mencapai Rp487,38 triliun pada 2023, naik drastis dibandingkan total pendapatan tahun 2022 yang sebesar Rp441,13 triliun. 

“Capaian ini diperoleh atas perjuangan seluruh insan PLN yang menjalankan transformasi berbasis digital secara _end to end_. Sehingga kini PLN menjadi semakin lincah, _unified_, dan kokoh menghadapi segala tantangan,” jelas Darmawan.

Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir PLN fokus dalam melakukan transformasi pengelolaan keuangan, berbagai inisiatif strategis yang dilakukan di antaranya seperti _cash war room_, _centralized payment_, _centralized planning_, dan _notional pooling_.

“Dengan adanya transformasi menyeluruh di tubuh perusahaan, pengelolaan keuangan semakin efisien, kredibel, dan akuntabel, kini PLN memiliki kondisi keuangan yang sehat sehingga mampu memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Sinthya.

Jakarta, KONSUMSIPUBLIK – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability – TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR. Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 (dua) tahun sejak UU P2SK diundangkan.

Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut. Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik. Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih

terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomis secara keseluruhan.

Jakarta (18/07/2024) - Hari ini berlanjut sidang mediasi antara penggugat yaitu Aliza Gunado Caleg DPR RI dari partai Golkar  dan pihak tergugat I (KPU RI) bersama Tergugat II (seluruh para komisioner KPU RI masa jabatan 2022-2027). Pukul 10.00 wib. 

Setelah keluar dari ruangan sidang mediasi aliza menyampaikan beberapa hal: 

Pertama,  ini pertemuan mediasi yang ke 4 dimana pertemuan pertama sampai ke tiga pihak prinsipal dianggap tidak menghadiri  sidang mediasi karena tidak melampirkan/membawa surat kuasa istimewa  maupun alasan yang tepat secara tertulis melalui perwakilan atau kuasanya para pihak tergugat. 

Kedua, hari ini dari pihak para tergugat sebagai prinsipal tidak datang dan tidak menghadiri sidang mediasi kembali, hanya saja yang datang hadir adalah kuasanya dengan membawa surat kuasa khusus serta dua buah surat keterangan para tergugat atas ketidak hadirannya. 

Ketiga, dalam hal surat keterangan permohonan atas ketidak hadiran, para tergugat (prinsipal) beralasan "tidak mengikuti mediasi dikarenakan bertepatan dengan kegiatan mendesak", dalam hal ini alasan demikian tidaklah tepat  dikarenakan sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku bahwa prinsipal jika tidak menghadiri mediasi dapat di terima jika dengan alasan sedang berada diluar negeri, sedang sakit keras dan dirawat dirumah sakit, ataupun sedang melakukan kegiatan kenegaraan. Kata aliza". 

Kempat, dengan melihat hal-hal diatas maka saya beranggapan bahwa para pihak tergugat diduga  tidak ada itikad baik untuk membuka permasalahan gugatan dan kesalahan-kesalahan maupun kegagalan terkait SIREKAP web DPR RI antara tanggal 15 februari 2024- 25 februari 2024 (sesuai dari salah satu gugatan saya). 

Dengan tidak ada titik temu mediasi sampai hari ini maka akan diagendakan Selanjutnya sidang mediasi terakhir selasa tanggal 23 juli 2024. Jika tidak ada itikad baik oleh pihak Tergugat I (KPU) & Tergugat II (para seluruh komisioner KPU)  sebagai prinsipal menghadiri sidang mediasi. Maka selanjutnya hakim mediator akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara, dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan kemudian, dan proses persidangan dilanjutkan sebagaimana biasa. 

Aliza gunado juga menyampaikan dan menegaskan, "Bahwa dalam hal  gugatan ini,  bukan merupakan gugatan terkait sengketa pemilu, bukan gugatan terkait sengketa hasil pemilu, bukan gugatan terkait administrasi pemilu, bukan gugatan terkait sengketa atas keputusan atau kebijakan PARA TERGUGAT, bukan gugatan terkait sengketa administrasi pemerintahan, serta bukan gugatan terkait tata laksana dalam pengambilan keputusan PARA TERGUGAT." 

"Gugatan ini terkait perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh pihak KPU  dan jajarannya melalui dan/atau diakibatkan SIREKAP Web DPR RI,  serta Tidak ada keterkaitan dengan SIREKAP Pileg DPRD Provinsi, SIREKAP DPRD Kabupaten/kota maupun SIREKAP PILPRES". Ujar aliza gunado 

Terakhir aliza gunado menyampaikan, Bahwa selain itu sepatutnya PARA TERGUGAT melakukan introspeksi agar tidak terulang di masa pemilu maupun pilkada mendatang. Antara lain dengan mengetahui sebab kegagalan tersebut melalui audit baik Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) menyeluruh dan termasuk audit kinerja PARA TERGUGAT, yang dilakukan tim independen, serta meminta maaf kepada PENGGUGAT Secara terbuka melalui seluruh media nasional.

Jakarta - Polda Metro Jaya menetapkan dua tersangka kasus pengeroyokan wartawan Kompas TV saat sidang Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pelaku pengeroyokan ditangkap kurang dari 1x24 jam dari kejadian.

"Dua orang tersangka adalah saudara MNM (54), itu diduga memukul korban. Satu lagi saudara S (49) diduga memukul dan menendang korban dan juga kepada kamera korban," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Ade Ary Syam di kantornya, Senin (15/7/24).

Menurut Kabid Humas, penyidik menetapkan tersangka usai dilakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.

"Dilakukan olah TKP, pendalaman, klarifikasi terhadap korban dan saksi, pengecekan CCTV," ujarnya.

Terhadap tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan maksimal hukuman 5 tahun penjara. 

Juru Kamera Kompas TV, Bodhiya Vimala, mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan atas dugaan pengeroyokan oleh simpatisan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

"Ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SYL itu. Ormas pendukung SYL lebih tepatnya," ujar Bodhiya di Polda Metro Jaya, Kamis (11/7/2024).

Laporan tersebut pun diterima dengan nomor LP/B/3926/VII/2024/SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 11 Juli 2024.

Dijelaskan Bodhiya, pengeroyokan berawal saat pendukung SYL hendak mengambil gambar terdakwa keluar dari ruang sidang. Kemudian, simpatisan itu menutupi di pintu ruang sidang. 

"Saat itu kondisi ruang sidang penuh dan mereka masuk menutup pintu keluar itu, berjejer. Kita sebenarnya sudah sepakat sama ormas itu, karena anak-anak (wartawan) TV yang lain juga minta ngebuka jalan lah, supaya pas SYL keluar kita sama-sama dapat gambarnya," kata dia. 

Saat SYL keluar itu, kata dia, para simpatisan langsung desak-desakan keluar, mendorong, hingga akhirnya membuat keadaan rusuh. Bahkan, banyak korban dari kalangan wartawan yang sedang menjalankan tugas terganggu oleh cara simpatisan SYL itu.

Bodhya sendiri sempat terjatuh saat kondisi tersebut karena melindungi peralatan liputannya. Setelah ada protes dari kalangan wartawan, para simpatisan melakukan aksi anarkis hingga Bodhya turut menjadi korban pemukulan dari tiga anggota simpatisan SYL itu.

"Engga (luka parah) si, karena pas mukul dan nendang, saya menghindar, kena dikit aja paling, enggak sampai luka," tutur dia.

Jakarta - Pj. Gubernur Lampung Samsudin menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024). 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 10 kali berturut-turut sejak Tahun 2015 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2023 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung, Rabu (8/5/2024).

"Alhamdulillah untuk Provinsi Lampung saat ini telah diberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 10 di tahun 2024 ini secara berturut-turut , dan pihak BPK RI memberikan apresiasi terhadap Provinsi Lampung yang tertib dalam menyampaikan hasil tindak lanjut LHP BPK setiap tahunnya," ucap Samsudin.

Hal ini merupakan bukti komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama melalui BPKAD Provinsi Lampung sebagai satuan kerja bidang pengelolaan keuangan yang dikepalai oleh Marindo Kurniawan. 

Pj. Gubernur Lampung juga menyampaikan apresiasi serta mengajak kepada seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bersama jajaran untuk terus berupaya meningkatkan kinerja.

"Terimakasih kepada pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan jajarannya yang telah melakukan kinerja dan akuntabilitas dengan baik, mari kita bersama untuk melanjutkan yang sudah baik ini agar dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan kedepannya," ujar Samsudin. 

Dalam kesempatan acara yang digelar di Jakarta Convention Center, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.

Presiden juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Tahun 2023.

"WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," pesannya.

Jakarta - hari ini (9/7/2024) KPU tidak berani menghadiri sidang yang di agendakan mediasi oleh PN jakarta pusat atas gugatan perbuatan melawan hukum oleh KPU RI melalui dan/atau akibat SIREKAP web DPR RI oleh penggugat Sdr. ALIZA GUNADO caleg DPR RI  perkara NO.PERKARA 278/ PDT.G/ 2024, dan sudah lebih dari 2 kali jadwal tidak dihadiri sehingga bisa dibilang tidak ada itikat baik dalam mencari titik terang terkait Sirekap web DPR RI dan akan diagendakan sidang ulang lagi pada selasa (16/7/2024). 

Sdr. Aliza gunado setelah di konfirmasi terkait gugatan tersebut sempat menyampaikan "bagaimana pihak KPU tidak pernah menghadiri beberapa kali pertemuan, sedangkan diminta penjelasan oleh DPR RI saja sampai saat ini mereka tidak pernah memenuhi".

Terkait sidang mediasi sesuai perma 01 thn 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi, 

Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. 

Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya akan mengundang KPU untuk menjelaskan terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pilkada 2024. Doli meminta KPU membatalkan penggunaan Sirekap jika tak bisa mempresentasikannya. 

Hal itu disampaikan Doli yang hadir virtual dalam diskusi 'Sirekap di Pemilu 2024: Evaluasi dan Rekomendasi untuk Pilkada 2024', Sabtu (6/7/2024). Doli mengatakan DPR akan mengundang KPU pekan depan terkait Sirekap. 

Doli menyampaikan pihaknya telah berulang kali meminta KPU menjelaskan penggunaan Sirekap pada Pileg dan Pilpres 2024. Namun, kata dia, saat itu KPU terus beralasan jika Sirekap belum sempurna. 

Terkait SIREKAP juga pernah di sampaikan oleh ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat konferensi pers di gedung KPU RI pada tanggal (16/2/2024), "bahwa ada kelemahan-kelemahan tentunya kami akan segera koreksi, kami mohon maaf". Juga pernah di sampaikan dan ditegaskan kembali oleh ketua divisi teknis kepada wartawan tanggal (6/3/2024) "akibat ketidak akurat hasil pembacaan Sirekap telah memunculkan polemik dan bahkan disinformasi atas proses rekapitulasi perolehan suara pemilu". 

Aliza terakhir juga sampaikan "semoga DPR RI melalui komisi II bisa memanggil pihak KPU RI terkait evaluasi sirekap, sehingga jika memang dianggap kegagalan sirekap maka lebih baik sirekap tidak di adakan pada pilkada bulan november 2024 dan  merevisi PKPU terkait sistem penghitungan suara untuk pilkada 2024".

JAKARTA - Ironis bangunan yang berdiri di atas saluran Air di Jalan Pos Polisi Rt. 006/007. Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administratif Jakarta Barat yang sudah dilaporkan ke Walikota Jakarta Barat hingga kini belum juga dilakukan penertiban.

Pihak Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng hingga Walikota Administrasi Jakarta Barat hingga saat ini, diduga tidak ada upaya untuk melakukan penertiban bangunan liar tersebut, diduga kuat berdirinya bangunan tidak memiliki ijin IMB.

"Kami menduga ada Pungli ke Aparatur terkait dari bawah hingga keatas sehingga bangunan liar dan kumuh yang merusak pemandangan tersebut masih tegak berdiri", Ungkap Direktur Investigasi DPP LSM MAJAS Provinsi DKI Jakarta Agus Sudjeni, SH, Jumat (5/7/2024).

"Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudis SDH) Jakarta Barat pun tidak ada tindakan. Dengan Harapan setelah terbitnya pemberitaan ini Walikota Administrasi Jakarta Barat segera memerintahkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk dapat segera dilakuan tindakan penertiban bangunan liar tersebut", Tambah Tokoh Pemuda Betawi tersebut.

"Jika sampai tidak ada tindakan dari Walikota Jakarta Barat terhadap bangunan Liar tersebut. Kami akan mengadukan hal ini ke Pj. Gubernur DKI Jakarta, Tim Satgas Saber Pungli Menkopolhukam RI dan KPK RI. Jika tidak juga kami akan gelar demonstrasi di lokasi dan kantor walikota Jakarta Barat", Tutup Agus Sudjeni, SH. 

JAKARTA - Gelombang masyarakat menolak WTP Kota Palembang kembali dilaksanakan Eksekutif Nasional Nusantara Coruption Watch (ENNCW ) dengan melakukan aksi demonstrasi. Kali ini kelompok masa mendatangi kantor Pusat Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat. Rabu (03/07/2024)

 Aksi demo tolak WTP Palembang di BPK RI tersebut merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK RI, pekan lalu, sebagai buntut dari predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Kota Palembang dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam orasi massa menyampaikan pihaknya mengendus ada proses tidak wajar dalam penetapan predikat WTP yang diterima oleh Pemerintah Kota Palembang

“Penetapan WTP harusnya sinkron dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2023”, tutur dalam orasi massa

Dalam kajian ENNCW menemukan didalam LKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2023 terindikasi salah saji material yang tidak sesuai dengan standard prinsip akuntabilitas, efektifitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, dsb.

Koordinator Aksi, Bentran Sulani menjelaskan bahwa Predikat WTP yang diberikan kepada Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2023 perlu dievaluasi dan dikoreksi, karena didalam laporan keuangan kota Palembang dianggap kurang efektif untuk progres pembangunan Kota Palembang yang lebih baik

“Dalam LKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2023, terdapat indikasi serapan anggaran tidak sesuai dan tidak jalan untuk pembangunan Kota Palembang” Tegas Betran

Pada aksi di BPK RI, massa disambut dan diperkenankan untuk berdialog di dalam Gedung dan menyerahkan laporan kepada birokmas, Aryo dwi praptanto.

Pada kesempatan tersebut sempat terjadi dialog antara pihak ENNCW dan Pihak BPK RI, Bentran menyampaikan terdapat indikasi modus vivendi dan operandi dalam penetapan WTP kota Palembang tahun 2023, yang mana tahun sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

“Kami mengendus motif Mantan PJ Walikota Palembang terindikasi hanya untuk kepentingan rencana dirinya untuk maju pada Pilkada Kota Palembang”

Selanjutnya massa aksi mendesak agar proses penetapan WTP di Indonesia dan terkhusus di Kota Palembang dibuka keruang publik

“Sebagaimana informasi masyarakat di Palembang yang merupakan temuan kami, bahwa terjadi indikasi jual beli WTP di Kota Palembang” seru massa aksi

Unjuk rasa dilaksanakan ENNCW di Gedung BPK RI berjalan dengan tertib, dan massa aksi menyampaikan tuntutan aksinya kepada BPK RI agar melakukan pemeriksaan kembali terhadap hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palembang tahun 2023 yang telah dilakukan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan

Kemudian, melalui koordinator aksi menyampaikan tuntutan aksi berikutnya agar BPK RI memerintahkan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan agar mencabut status opini WTP Kota Palembang tahun 2023

“Kami berterimakasih kepada BPK RI yang telah menyambut aksi kami dan kami juga berjanji akan terus aksi serta kawal kasus ini sampai tuntas” pungkas koordinator aksi

Jakarta – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana menerima apresiasi Bisnis Indonesia Social Responsibility Awards 2024. Seremoni penyerahan penghargaan khusus BISRA 2024 tersebut berlangsung di Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/06/2024) siang.

Mengenakan busana berwarna biru bercorak dipadukan dengan jilbab biru kehitaman, Bunda Eva, demikian sang Walikota akrab disapa, menerima penghargaan khusus (Special Awards) atas prestasi dan pencapaiannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung yang dicintainya.

“Terima kasih atas penghargaan ini, saya merasa terhormat. Karena itu, saya bela-belain datang dari jauh untuk hadir di sini,” kata Bunda Eva.

Dalam masa pemerintahannya 2020-2024, bersama wakilnya, Deddy Amarullah, Bunda Eva memang benar-benar concern pada keinginan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Itu yang senantiasa ditekankannya pada berbagai kesempatan, termasuk yang menggugahnya untuk kembali maju dalam pemilihan wali kota Bandar Lampung 2024-2029 mendatang.

Misalnya saja, saat mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan bakal calon Wali Kota Bandar Lampung 2024-2029, di Partai Demokrat, Selasa (28/5/2024), Bunda Eva memaparkan 3 program unggulannya yakni kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Kalau ditilik-tilik, semua itu bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam keterangannya kepada pers, usai menerima penghargaan itu, Wali Kota Bandar Lampung 2020-2024 ini, menjelaskan sebagai pemimpin, ia benar-benar concern pada keinginan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program unggulannya.

Program infrastruktur dipilihnya dengan sadar, untuk melengkapi sarana dan prasarana kota yang ada. Dalam benaknya, Kota Bandar Lampung harus lebih baik, menjadi kota besar yang metropolis, tetapi tetap agamis, sejajar dengan kota-kota besar di Sumatera, seperti Kota Medan, dan Palembang.

Dengan kerja keras, dan niat tulus untuk berbuat baik, Bunda Eva yakin bisa mewujudkannya, tentu dengan dukungan banyak pihak, dan izin Allah SWT.

Tentu tidak cukup dengan membangun infrastruktur, atau pembangunan fisik. Di bawah kepemimpinan Bunda Eva, Pemkot Bandar Lampung sangat memperhatikan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas SDM. Karena itu pula, selain melalui sektor pendidikan, mereka memprogramkan pemberian insentif untuk sejumlah kalangan. Sasarannya, mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Di antaranya, beasiswa untuk kalangan siswa, dan mahasiswa, selain untuk para ASN yang ingin meningkatkan kapasitas pribadi dengan mengikuti pendidikan jenjang S1, sampai S2, baik perguruan tinggi negeri, maupun swasta.

Kepada kelompok masyarakat lainnya, seperti RT ada insentif per bulan dengan besaran Rp1.750.000, Babinsa, dan Babinkamtibmas Rp2 juta. Lalu, tenaga pendidik mendapat seragam dua stel plus sepatu.

Bagi keluarga kurang mampu yang mengalami kedukaan, karena anggota keluarganya meninggal dunia, ada bantuan uang duka Rp1 juta-Rp2 juta, ditambah air mineral kemasan 10 dus.

Untuk melengkapi semua programnya, di bawah kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, Hj Eva Dwiana juga telah meluncurkan serangkaian program kesehatan yang bertujuan mengubah paradigma kesehatan masyarakat. Yaitu, fokus pada pencegahan, aksesibilitas, dan kualitas layanan, dengan program-program inovatif yang berhasil menciptakan transformasi positif dalam sistem kesehatan kotanya.

Perempuan pertama Wali Kota Bandar Lampung ini, telah menjalankan berbagai program unggulannya. Sebutlah misalnya, program berobat dan melahirkan gratis. Hanya bermodalkan KTP semua warga Bandar Lampung bisa berobat, dan menjalani rawat inap sampai 5 hari pada 14 rumah sakit pemerintah, atau swasta dan seluruh Puskesmas di daerah itu.

Tidak kurang menariknya. Kepada 31 Puskesmas di Bandar Lampung diperintahkan menjalankan pelayanan kesehatan secara door to door. Intinya, jangan sampai ada warga yang tidak terjangkau pelayanan kesehatan, apa pun kendalanya.

JAKARTA - Polri telah menggelar kompetisi stand up comedy dalam rangka HUT Bhayangkara ke-78. Polri menyebut kritik yang telah disampaikan oleh komika akan ditindaklanjuti oleh polri ke depannya.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Brigjen Mukti Juharsa selaku Ketua Penyelenggara menyebut acara tersebut meriah. Semua kritik yang disampaikan cukup membangun.

"Acara ini alhamdulillah cukup meriah, cukup bagus. Semua kritikannya membangun, kita tindaklanjuti untuk polri ke depan yang lebih baik. Lebih dekat dan dicintai masyarakat," kata Mukti di Mall Kemang Village, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Mukti mengatakan tiap tahunnya acara stand up comedy itu akan terus diadakan. Karena, kata dia, polri butuh kritik masyarakat yang membangun.

"Bahwa ini akan terus tiap tahunnya karena sudah ada piala bergilir, yang diberikan pak kapolri," kata dia.

"Tetep kita butuh kritik masyarakat yang membangun polisi, ya. Karena kita tidak anti kritik, justru kritikan itu membangun kita menjadi lebih baik," tambahnya.

Lebih lanjut, Mukti berharap dengan diadakannya acara tersebut dapat membuat polri lebih dekat ke masyarakat. Sebab sangat terlihat animo masyarakat dengan diadakannya acara komedi tersebut.

"Ya harapannya kita lebih dekat ke masyarakat semuanya, banyak sekali animo masyarakat untuk hadir dalam acara ini dan semuanya saling mensuport," tuturnya.

Sementara itu juara pertama dari perlombaan tersebut, Boby, mengucapkan terima kasih kepada polri yang telah menyelenggarakan acara tersebut. Sambil berkelakar, dirinya mengatakan jadi mencintai polri karena telah menang perlombaan.

"Saya juga terima kasih kepada polri. Karena saya juara, saya jadi cinta polri, i love you," katanya.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada polri telah membuat perlombaan tersebut. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan.

"Terima kasih untuk semua kalangan, baik dari polisi, panitia dan juga temen-temen yang selalu mensuport," ujarnya.

Adapun dalam puncak acara pada malam ini, ada 8 komika yang tampil. Para juara diberikan hadiah langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan PJU lainnya.

Turut hadir di lokasi beberapa pejabat utama Polri lainnya. Di antaranya ada Wakapolri Komjen Agus Andrianto, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho.

Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring Polri membongkar jaringan pelaku tindak pidana judi online. Sebanyak tiga situs judi berhasil diungkap selama periode Mei dan Juni.

Wakil Ketua Harian Penegakan Hukum Satgas Pemberantasan Judi Online Website, Komjen Wahyu Widada menyebut sebanyak 18 tersangka ditangkap dalam tiga pengungkapan itu.

"Melakukan pengungkapan terhadap tiga kasus judi online dengan website pertama 1XBET, W88, dan Liga Ciputra," kata Komjen Wahyu dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

Wahyu Widada merinci dalam pengungkapan kasus judi online di situs 1XBET, ada 9 orang tersangka ditangkap. Kemudian, pada situs W88, sebanyak tujuh orang tersangka ditangkap. Sedangkan, terkait situs Liga Ciputra sebanyak dua tersangka diamankan.

"Praktek perjudian online di website Liga Ciputra pada 11 Juni 2024 oleh Polda Metro Jaya dengan menangkap dua orang tersangka," ujar dia.

Kabareskrim Polri itu menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan para pelaku terkait ketiga situs judi online ini hampir sama. Para pelaku, kata dia melakukan kegiatan melawan hukum itu secara kolektif.

Mereka disebut turut membuat sistem pembayaran judi online.

"Tentu dengan cara menyediakan sarana sistem pembayaran deposit dan withdraw pada tiga website judi online tersebut," jelas dia.

Tak hanya itu, dia mengatakan para tersangka juga menyamarkan pembayaran judi online ini melalui pembayaran yang ada di luar negeri. Bahkan, lanjutnya, mereka juga memanfaatkan alat pembayaran melalui kripto dan money changer.

"Jadi alat pembayaran yang dibuat di Indonesia dengan rekening bank yang ada di Indonesia serta tokennya dikirimkan melalui ekspedisi dan dioperasionalkan dari luar negeri. Ini dilakukan untuk menyamarkan transaksi keuangan," pungkas dia.

Dari para tersangka berhasil disita barang bukti berupa akun platform perdagangan kripto dengan jumlah aset sebesar Rp 13,5 miliar hingga uang tunai miliaran rupiah.

"Uang tunai sendiri Rp 4,7 miliar, tiga unit mobil, 114 unit handphone, 96 buah buku rekening, 145 buah kaku ATM, sembilan unit laptop, lima unit token," ucap Wahyu.

Jakarta - AirNav Indonesia, adalah sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang pemanduan lalu lintas udara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan aliran uang dalam kaitan korupsi proyek fiktif PT Amarta Karya. Salah satunya soal dugaan pemberian sejumlah barang mewah dan uang kepada Dirut AirNav Indonesia, Polana Banguningsih Pramesti.

“Penyidik masih mendalami perkara Amarta Karya. Pemanggilan saksi maupun penyitaan juga masih terus dilakukan, kita tunggu proses yang masih berjalan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat dikonfirmasi, Kamis (20/6/2024).

Diketahui, Polana telah diperiksa penyidik KPK pada Agustus 2023. Saat itu, Polana diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara mantan Dirut PT Amarta Karya, Catur Prabowo.

Sebelumnya, Kepala Bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan, dugaan aliran itu akan dibuka di persidangan. “Materi pemeriksaan pasti nanti dibuka di hadapan majelis hakim," kata Ali Fikri beberapa waktu lalu.

Pada proses pemeriksaan ketika itu, penyidik mendalami Polana mengenai aliran uang hasil korupsi proyek fiktif PT Amarta Karya. Diduga, hasil korupsi itu mengalir ke sejumlah kegiatan perusahaan.

Ali Fikri belum bisa mengungkapkan secara rinci kegiatan perusahaan yang dimaksud. "Prinsipnya kami konfirmasi kepada pihak-pihak sebagai saksi dalam rangka memperjelas dugaan perbuatan tersangka," kata Ali Fikri.

Informasi didapat, Polana diduga menerima barang mewah, seperti sepeda Brompton dan jam Rolex serta sejumlah dana dari PT Amarta Karya. Dikonfirmasi mengenai itu, Ali menyatakan akan mengonfirmasi kepada penyidik.

"Apakah juga ada penerimaan barang, seperti sepeda Brompton dan lain-lain. Tentu nanti kami akan konfirmasi dulu kepada tim penyidik KPK," katanya.

Pada perkara ini, KPK telah memenjarakan mantan Dirut PT Amarta Karya, Catur Prabowo. Serta, Direktur Keuangan PT Amarta Karya, Trisna Sutisna.

Catur diduga memerintahkan Trisna dan pejabat bagian akuntansi Amarta Karya mempersiapkan sejumlah uang yang diperuntukkan bagi kebutuhan pribadinya. Untuk merealisasikan perintah tersebut, nantinya sumber uang diambil dari pembayaran berbagai proyek yang dikerjakan PT Amarta Karya.

KPK menduga ada sekitar 60 proyek pengadaan PT Amarta Karya yang disubkontraktorkan secara fiktif oleh Catur dan Trisna. Beberapa di antaranya, proyek Rumah Susun Pulo Jahe, Jakarta Timur, proyek Gedung Olahraga Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Selanjutnya pembangunan laboratorium Bio Safety Level 3 Universitas Padjadjaran (Unpad). Akibat dugaan korupsi ini, keuangan negara menderita kerugian sekitar Rp46 Miliar.

Belakangan, lembaga antirasuah mengambangkan kasus tersebut dengan menjerat dua pegawai Amarta Karya. Mereka, Pandhit Sejo Aji dan Deden Prayoga sebagai tersangka, keduanya diduga orang kepercayaan Catur Prabowo.