ARUS UTAMA: Demo

Tampilkan postingan dengan label Demo. Tampilkan semua postingan

Krisis Iran 2026: 5.000 Orang Tewas dalam Kerusuhan Nasional Paling Mematikan Sejak Revolusi 1979

Januari 18, 2026

TEHERAN, IRAN – Republik Islam Iran tengah menghadapi gelombang kerusuhan domestik terdahsyat dalam beberapa dekade terakhir. Setidaknya 5.000 orang dilaporkan tewas, termasuk sekitar 500 personel keamanan, dalam demonstrasi berskala nasional yang dipicu oleh krisis ekonomi hebat sejak akhir Desember 2025 hingga pertengahan Januari 2026.

Pejabat pemerintah Iran menuding "teroris dan perusuh bersenjata" yang didukung pihak asing sebagai dalang di balik kematian warga sipil. Namun, kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) internasional memberikan data yang berbeda, menyebutkan penindakan keras aparat sebagai penyebab utama jatuhnya korban jiwa.

Eskalasi Konflik dan Wilayah Kurdi

Bentrokan paling berdarah dilaporkan terjadi di wilayah barat laut Iran, khususnya di area pemukiman warga Kurdi. Wilayah ini menjadi titik pusat kekerasan dengan jumlah korban jiwa tertinggi. Pihak Teheran menengarai adanya keterlibatan kelompok separatis dan entitas asing yang mencoba memanfaatkan ketidakstabilan di sepanjang perbatasan Iran-Irak.

Ancaman Eksekusi dan Hukum "Mohareb"

Di tengah redanya aksi protes akibat penindakan brutal, pihak kehakiman Iran mengindikasikan akan melanjutkan proses eksekusi mati. Juru Bicara Kehakiman, Ashgar Jahangir, menyatakan bahwa sejumlah demonstran telah diidentifikasi sebagai "Mohareb" (Berperang Melawan Tuhan). Berdasarkan hukum Iran, Mohareb adalah kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati.

Respons Pemimpin Tertinggi dan Tekanan Internasional

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyeret negara ke dalam perang, namun bersumpah tidak akan membiarkan "penjahat domestik maupun internasional" lolos dari hukuman. Ia menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai pengorganisir kekerasan tersebut.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan peringatan keras. Dalam wawancaranya dengan Politico, Trump menegaskan:

"Sudah saatnya mencari kepemimpinan baru di Iran."

Trump mengancam akan melakukan campur tangan jika eksekusi massal terhadap demonstran terus dilanjutkan. Meski sempat mengapresiasi pembatalan beberapa eksekusi pekan lalu, ketegangan antara Washington dan Teheran kini kembali mencapai titik didih.

Data Penangkapan dan Korban Versi Kelompok HAM

Kelompok HAM HRANA yang berbasis di AS melaporkan data yang masih dalam tahap verifikasi:

Korban Tewas Terkonfirmasi: 3.308 jiwa (4.382 lainnya dalam peninjauan).
Jumlah Penangkapan: Lebih dari 24.000 orang ditahan sejak protes dimulai.

Situasi di Teheran dan kota-kota besar lainnya saat ini dilaporkan relatif terkendali oleh aparat, namun bara ketidakpuasan masyarakat akibat krisis ekonomi dan tuntutan reformasi politik diprediksi tetap menjadi ancaman stabilitas di masa depan.

Demonstrasi di Timor Leste Berlanjut, Mahasiswa Tuntut Pencabutan Hak Istimewa Anggota Parlemen

September 18, 2025

Demo

DILI, 18 September 2025 — Demonstrasi mahasiswa di Timor Leste semakin memanas meskipun parlemen telah membatalkan rencana kontroversial pembelian mobil dinas baru. Ribuan mahasiswa dan warga kembali turun ke jalan untuk hari ketiga, menuntut pencabutan hak istimewa lain yang diberikan kepada anggota parlemen dan pejabat tinggi negara.

Sebelumnya, parlemen berencana membeli 65 unit Toyota Prado SUV untuk setiap anggota dengan anggaran fantastis mencapai Rp69 miliar. Rencana ini memicu kemarahan publik, mengingat sekitar 40% penduduk Timor Leste masih hidup di bawah garis kemiskinan. Menanggapi protes tersebut, parlemen akhirnya membatalkan rencana pembelian mobil pada Selasa (16/9).

Namun, pembatalan tersebut tidak cukup meredakan kemarahan demonstran. Massa, yang dipimpin oleh mahasiswa Universitas Timor Leste (EUTL), kini menuntut kejelasan mengenai pensiun seumur hidup dan tunjangan kesehatan yang juga dinikmati para anggota parlemen.

Aksi Berubah Ricuh dan Timbulkan Kerusakan

Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai, berubah menjadi ricuh. Massa dilaporkan merusak gedung-gedung pemerintah, membakar ban, dan melempari polisi dengan batu. Petugas terpaksa membalas dengan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Akibatnya, beberapa demonstran dan seorang polisi dilaporkan terluka.

Seorang demonstran, Trinito Gaio, menyatakan kekhawatirannya. "Rumornya mobil-mobil itu sedang dalam perjalanan," ujarnya, menegaskan kembali alasan mereka berunjuk rasa: memastikan uang pajak tidak disalahgunakan.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Timor Leste, Letjen Domingos Raul "Falur" Rate Laek, mengimbau para demonstran untuk menjaga ketertiban. "Demonstrasi adalah hal yang biasa, hanya saja harus dilakukan secara damai. Jangan melakukan kekerasan," katanya.

Saat ini, situasi di Dili masih tegang, dengan demonstrasi terus berlanjut. Perdana Menteri Xanana Gusmao sendiri dijadwalkan kembali ke Dili pada 22 September setelah menyelesaikan pertemuan di London.

Mahasiswa Timor Leste Tolak Pembelian Mobil Mewah untuk Anggota Parlemen

September 15, 2025

Demo

Dili, 15 September 2025

Lebih dari seribu mahasiswa dan warga sipil Timor Leste turun ke jalan pada Senin (15/9) di ibu kota Dili, memprotes rencana pengadaan 65 unit mobil dinas jenis SUV Toyota Prado untuk para anggota parlemen. Aksi ini berlangsung di dekat gedung Parlemen Nasional, di tengah kondisi negara yang masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial.

Soroti Ketimpangan di Tengah Kemiskinan

Para mahasiswa dari berbagai universitas menyuarakan penolakan atas pembelian mobil mewah yang dianggap tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi rakyat. Berdasarkan data Bank Dunia, lebih dari 40% penduduk Timor Leste masih hidup di bawah garis kemiskinan.

"Kami meminta anggota parlemen untuk membatalkan keputusan pembelian Prado demi perbaikan diri," ujar Leonito Carvalho, mahasiswa dari Universidade da Paz.

"Jika tidak, kami akan tetap berada di sini."

Aksi Berujung Ricuh, Polisi Gunakan Gas Air Mata

Aksi unjuk rasa yang awalnya berjalan damai berubah menjadi ricuh setelah sekelompok demonstran melempar batu ke arah kompleks parlemen dan merusak beberapa kendaraan. Aparat kepolisian kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Akibat insiden tersebut, setidaknya empat orang mengalami luka-luka dan telah dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat.

Pejabat Kepolisian Nasional, Justino Menezes, menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil koordinator demonstrasi untuk dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi.

Tekanan Politik: Sejumlah Partai Minta Pembatalan

Dalam perkembangan terbaru, sejumlah partai politik Timor Leste yang sebelumnya menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas tahun 2025 mulai menunjukkan sikap baru. Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT), Partai Demokrat (PD), dan Perkaya Persatuan Nasional Putra-Putri Timor (PUN) secara kolektif menyatakan bahwa rencana pembelian tersebut tidak mencerminkan kepentingan publik.

Mereka mendesak agar parlemen meninjau ulang dan membatalkan pengadaan mobil sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Konteks Nasional: Ketimpangan dan Ketergantungan Ekonomi

Timor Leste saat ini tengah berjuang menghadapi berbagai persoalan struktural, seperti:

Ketimpangan sosial dan ekonomi

Kekurangan gizi di kalangan anak-anak

Tingkat pengangguran yang tinggi

Ketergantungan berlebih pada sektor minyak

Sementara upaya diversifikasi ekonomi masih berjalan lambat, keputusan pengadaan kendaraan mewah untuk pejabat negara dianggap publik sebagai pengkhianatan terhadap semangat pengabdian dan keadilan sosial.

Penutup

Gelombang kritik terhadap elite politik menunjukkan adanya kesadaran sosial dan politik yang tumbuh di kalangan generasi muda Timor Leste. Demonstrasi ini menjadi refleksi dari harapan rakyat agar kebijakan anggaran negara benar-benar berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar, bukan pada fasilitas mewah bagi para pejabat.

Demo Serentak Digelar di Australia, KBRI Minta WNI Tetap Waspada

September 12, 2025

Global

Canberra – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Australia untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan sehubungan dengan rencana aksi unjuk rasa yang digelar pada Sabtu (13/9/2025).

Informasi mengenai aksi tersebut disampaikan oleh Australian Federal Police (AFP) serta diberitakan oleh sejumlah media massa. Demo bertajuk “Australia Unites Against Government Corruption” dan “National Day of Action Against Racism & Fascism” itu akan berlangsung serentak di 21 titik di 12 kota di Australia.

“KBRI Canberra mengimbau masyarakat Indonesia di Australia untuk tetap tenang dan waspada, terutama di sekitar lokasi unjuk rasa atau kerumunan. Patuhi arahan aparat keamanan dan pemerintah setempat serta pantau pemberitaan di media massa,” demikian pernyataan resmi KBRI.

KBRI juga membuka layanan darurat bagi WNI melalui hotline di nomor +61 450 475 094, serta mengingatkan agar WNI tidak ragu menghubungi nomor darurat milik otoritas Australia apabila menghadapi situasi mendesak.

Adapun lokasi aksi unjuk rasa tersebar di berbagai kota, antara lain:

Adelaide: Victoria Square, Rundle Park

Brisbane: King George Square, Musgrave Park, Botanic Gardens (Alice St.)

Cairns: Freedom Park

Canberra: Civic Square

Darwin: Civic Park

Hobart: Parliament Lawns

Grafton: Parkland di antara dua jembatan

Katoomba: Carrington Lawn

Mackay: Council Lawns

Melbourne: Federation Square, Bourke St., Flinders St. Station, Parliament House

Perth: Kings Park, Supreme Court Gardens

Sydney: Belmore Park, Hyde Park, dan sekitar Sydney CBD

KBRI menegaskan bahwa imbauan ini merupakan langkah preventif guna memastikan keselamatan dan keamanan seluruh WNI yang berada di Australia.

KBRI Canberra Ingatkan WNI Hindari Titik Rawan Demo Hari Ini

September 12, 2025

Global

Adapun lokasi aksi unjuk rasa tersebar di berbagai kota, antara lain:

Adelaide: Victoria Square, Rundle Park

Brisbane: King George Square, Musgrave Park, Botanic Gardens (Alice St.)

Cairns: Freedom Park

Canberra: Civic Square

Darwin: Civic Park

Hobart: Parliament Lawns

Grafton: Parkland di antara dua jembatan

Katoomba: Carrington Lawn

Mackay: Council Lawns

Melbourne: Federation Square, Bourke St., Flinders St. Station, Parliament House

Perth: Kings Park, Supreme Court Gardens

Sydney: Belmore Park, Hyde Park, dan sekitar Sydney CBD

KBRI menegaskan bahwa imbauan ini merupakan langkah preventif guna memastikan keselamatan dan keamanan seluruh WNI yang berada di Australia.

Massa Bakar Gedung Parlemen Nepal, 19 Orang Tewas dalam Demo Besar

September 09, 2025

Global

Kathmandu, Nepal — 9 September 2025

Situasi politik di Nepal memanas setelah ribuan demonstran membakar gedung parlemen di Kathmandu, Selasa (9/9), dalam aksi protes yang berujung kerusuhan. Insiden ini terjadi hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya.

Juru Bicara Sekretariat Parlemen Nepal, Ekram Giri, mengonfirmasi bahwa ratusan demonstran berhasil menerobos masuk ke kompleks parlemen dan membakar gedung utama. “Ratusan orang menerobos masuk area parlemen dan membakar gedung utama,” kata Giri, dikutip dari AFP.

Aksi unjuk rasa ini merupakan puncak dari gelombang protes besar-besaran yang dipicu oleh kebijakan kontroversial pemerintah untuk melarang penggunaan media sosial—kebijakan yang kemudian dicabut setelah memicu kemarahan publik dan menewaskan belasan orang.

Demo yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi aksi kekerasan. Massa menyerbu gedung-gedung pemerintah dan membakar rumah sejumlah politisi di Kathmandu. Militer dilaporkan harus mengevakuasi beberapa menteri menggunakan helikopter guna menghindari amukan massa.

Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak turut mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas eskalasi kekerasan dalam aksi unjuk rasa ini. Sehari setelah pengunduran dirinya, rumahnya turut didatangi oleh demonstran.

Gerakan protes ini didominasi oleh generasi muda, terutama Gen Z, yang menyerukan pemberantasan korupsi dan keadilan sosial. Mereka menuntut perubahan sistemik dan reformasi menyeluruh dalam tubuh pemerintahan.

Hingga rilis ini diturunkan, korban tewas akibat bentrokan telah mencapai 19 orang, dengan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Polisi Nepal telah dikerahkan secara masif dan dilaporkan menggunakan peluru karet untuk membubarkan massa. Namun, warga mengklaim menemukan proyektil peluru tajam di lokasi kejadian.

Gelombang protes masih terus berlangsung. Massa dari berbagai penjuru Nepal terus mengalir menuju ibu kota, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di negara Himalaya tersebut.

Kompol Cosmas Dipecat, Tabrak dan Lindas Affan Kurniawan Saat Demo Ricuh

September 04, 2025

Demo

Jakarta — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Kompol Cosmas Kaju Gae, anggota Brimob Polda Metro Jaya, akibat keterlibatannya dalam insiden tragis yang menewaskan Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online yang menjadi korban pelindasan mobil rantis saat aksi unjuk rasa ricuh di Pejompongan, Jakarta.

Putusan pemecatan dibacakan dalam sidang etik di ruang sidang TNCC Polri, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

"Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," demikian pernyataan resmi Majelis Sidang Etik Polri.

7 Anggota Brimob Terlibat, Kompol Cosmas Paling Bertanggung Jawab

Dalam insiden yang terekam dan viral di media sosial tersebut, Affan Kurniawan terlihat terjatuh di jalan sebelum akhirnya ditabrak dan dilindas mobil rantis Brimob. Bukannya berhenti memberikan pertolongan, kendaraan tersebut justru terus melaju dan diikuti kemarahan warga serta sesama pengemudi ojol.

Sebanyak tujuh anggota Brimob disebut terlibat dalam peristiwa tersebut:

Kompol Cosmas Kaju Gae

Bripka Rohmat

Briptu Danang

Bripda Mardin

Bharada Jana Edi

Bharaka Yohanes David

Aipda M. Rohyani

Namun, Kompol Cosmas disebut sebagai pengemudi atau penanggung jawab kendaraan taktis (rantis) yang menabrak korban. Oleh karena itu, ia menjadi satu-satunya yang dijatuhi sanksi pemecatan dalam sidang etik tersebut.

Rekaman Insiden Viral, Publik Desak Keadilan

Video pelindasan Affan Kurniawan menyebar luas di media sosial dan memicu gelombang kemarahan publik. Masyarakat sipil, komunitas ojek online, hingga organisasi HAM mendesak agar kasus ini tidak berhenti pada sanksi etik semata, melainkan dilanjutkan ke ranah pidana.

Keluarga korban juga menuntut keadilan atas kematian Affan yang dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan tindakan brutal di luar batas kepatutan aparat.

Tuntutan Reformasi Kepolisian Menguat

Kasus ini mempertegas seruan masyarakat sipil agar dilakukan reformasi total terhadap institusi kepolisian, khususnya dalam prosedur pengamanan aksi massa.

Aksi damai yang kemudian berujung ricuh dan memakan korban jiwa menjadi preseden buruk dalam demokrasi Indonesia.

Polri Janji Tindak Lanjut Proses Hukum

Pihak Mabes Polri menyatakan bahwa pemecatan Kompol Cosmas merupakan langkah awal, dan proses pidana terhadap semua personel yang terlibat masih terus berjalan.

"Kami pastikan tidak ada impunitas. Siapa pun yang terbukti bersalah akan diproses hukum secara transparan," ujar perwakilan Divisi Humas Polri.

Polda Metro Buru Aktor Intelektual di Balik Kericuhan Unjuk Rasa Jakarta

September 04, 2025

Demo

Jakarta — Polda Metro Jaya menyatakan tengah memburu aktor utama atau penggerak intelektual di balik kericuhan yang terjadi selama rangkaian aksi unjuk rasa di Ibu Kota sepanjang 25 hingga 31 Agustus 2025.

Aksi yang semula berlangsung damai berubah ricuh di sejumlah titik, salah satunya di depan Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, yang mengakibatkan fasilitas umum seperti halte Transjakarta terbakar dan kerusakan lainnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam konferensi pers, Kamis (4/9), menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengusut dalang di balik kericuhan tersebut.

“Polda Metro Jaya berkomitmen mengungkap aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Ini bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan Jakarta,” ujar Ade Ary.

43 Tersangka Diamankan

Sejauh ini, penyidik telah menetapkan 43 tersangka yang diduga terlibat langsung dalam aksi anarkis:

42 orang dewasa

1 orang anak di bawah umur

Seluruh tersangka saat ini tengah menjalani proses hukum lebih lanjut. Wadirreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan pengembangan kasus untuk menelusuri jaringan dan peran masing-masing pelaku.

“Kami masih mendalami setiap keterlibatan tersangka untuk mengungkap peran aktor intelektual yang menjadi penggerak kericuhan ini,” jelas Putu Kholis.

Latar Belakang Aksi

Aksi unjuk rasa dipicu oleh desakan agar aparat mengusut tuntas kasus penabrakan pengemudi ojek online oleh mobil rantis Brimob, yang terjadi di sekitar lokasi demonstrasi. Insiden tersebut menyulut kemarahan sejumlah kelompok masyarakat yang kemudian melakukan aksi turun ke jalan.

Sayangnya, sejumlah aksi berubah menjadi bentrokan dan vandalisme, menyebabkan kerugian fasilitas umum dan terganggunya aktivitas masyarakat.

Polda Minta Publik Tetap Tenang

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Aparat kepolisian juga membuka ruang pelaporan bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait peristiwa tersebut.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan tidak terpancing narasi yang bisa memperkeruh suasana,” tutup Ade Ary.

Mahasiswa Universitas Riau Kepung DPRD, Tuntut Pembebasan Khariq Anhar

September 01, 2025

Demo

Pekanbaru, 1 September 2025 — Ratusan mahasiswa Universitas Riau (Unri) hari ini memadati depan Gedung DPRD Riau di Pekanbaru untuk menggelar aksi demonstrasi. Aksi ini merupakan respons atas penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Khariq Anhar, seorang mahasiswa Unri, oleh Polda Metro Jaya.

Khariq Anhar ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat, 29 Agustus 2025, dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran UU ITE. Ia diduga terlibat dalam unggahan di akun Instagram Aliansi Mahasiswa Penggugat pada 27 Agustus 2025, yang berisi video Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang diduga telah dimanipulasi.

Dalam orasinya, massa aksi menilai penangkapan Khariq sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. "Salah satu rekan kami ditangkap dan dijadikan tersangka, hanya karena dia kritis dan menyampaikan pendapat yang jujur tentang kondisi negaranya," teriak salah satu orator.

Aksi sempat memanas saat mahasiswa membongkar kawat berduri yang dipasang oleh aparat di depan gedung DPRD. Mereka menganggap pemasangan kawat tersebut berlebihan dan tidak semestinya digunakan untuk menghadapi rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, bersama Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, menemui massa aksi. Kaderismanto menyampaikan bahwa pihak Polda Riau sedang berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait tuntutan pembebasan Khariq Anhar. "Terkait Khariq Anhar, Polda Riau sedang berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, kita tunggu sama-sama hasil dari tuntutan teman-teman semua," ujarnya.

Aksi ini menunjukkan solidaritas kuat dari mahasiswa untuk membela rekan mereka serta menyuarakan kekhawatiran terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.

Ditetapkan Kompol Cosmas Kaju Gae Kategori Pelanggaran Berat dalam Kasus Pelindasan Pendemo

September 01, 2025

Demo

Jakarta, 1 September 2025 — Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri merilis hasil pemeriksaan terhadap tujuh anggota Brimob Polda Metro Jaya yang terlibat dalam insiden kecelakaan yang menewaskan pengemudi ojek online, Affan Kurniawan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Kompol Cosmas Kaju Gae, yang merupakan Komandan Batalyon C Resimen IV Pasukan Pelopor Korps Brimob Polda Metro Jaya, ditetapkan dalam kategori pelanggaran berat.

"Kategori pelanggaran berat dilakukan oleh satu Kompol K (Cosmas), jabatan Danyon Resimen 4, yang duduk di sebelah kiri pengemudi," jelas Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Karowabprof) Divpropam Polri, Brigjen Pol Agus Wijayanto, dalam konferensi pers di Jakarta.

Penetapan status ini didasarkan pada pemeriksaan saksi, analisis rekaman video, serta hasil visum. Sementara itu, lima anggota lainnya—Briptu Danang, Bripda Mardin, Bharada Jana Edi, Bharaka Yohanes David, dan Ajun Inspektur Dua M. Rohyani—ditetapkan dalam kategori pelanggaran sedang karena berperan sebagai penumpang.

Kompol Cosmas Kaju Gae kini terancam dipecat dan akan menghadapi sidang etik pada Rabu, 3 September 2025, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kami berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan profesional, serta menindak tegas setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri.

Aliansi Jogja Memanggil Gelar Aksi Damai di Bundaran UGM: Sampaikan Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah

September 01, 2025

Demo

Sleman, 1 September 2025 — Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil hari ini memadati Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menggelar aksi demonstrasi damai. Aksi ini diselenggarakan sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Massa aksi, yang terdiri dari berbagai perwakilan kampus dan masyarakat, menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka menyuarakan keberatan atas beberapa isu krusial, di antaranya:

Efisiensi Anggaran Pendidikan: Kekhawatiran terhadap pemotongan anggaran yang dinilai dapat mengganggu kualitas pendidikan nasional.

PPN 12 Persen: Penolakan terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dianggap memberatkan masyarakat.

Kenaikan Tunjangan DPR: Protes terhadap kebijakan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Represifitas Aparat: Kritik terhadap tindakan aparat yang dinilai represif dalam menghadapi unjuk rasa atau ekspresi publik.

Salah satu perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Bung Kus, menjelaskan alasan pemilihan lokasi aksi di Bundaran UGM. "Kami memilih Bundaran UGM untuk menghindari provokasi dan gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama para pedagang di kawasan Malioboro," ujarnya. Keputusan ini diambil sebagai wujud solidaritas agar aksi demonstrasi tidak merugikan pihak lain, khususnya para pedagang kaki lima yang mencari nafkah sehari-hari.

Aksi ini berjalan dengan tertib dan damai, menegaskan pesan bahwa "Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan" dalam menyuarakan aspirasi demi perbaikan bangsa.

Warga Pati Demo di KPK, Desak Bupati Sudewo Segera Ditahan

September 01, 2025

Demo

JAKARTA — Sejumlah warga Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Senin (1/9). Mereka datang untuk menuntut KPK agar segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dan menahannya terkait kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Massa yang berangkat dari Pati sejak Minggu (31/8) ini membawa poster-poster yang menuntut penangkapan Sudewo. Salah satu poster bertuliskan "Tangkap Bupati Pati Sudewo, Bupati Korup."

"Mengapa tersangka lainnya sudah ditangkap, sudah ditahan, tapi Sudewo masih bebas berkeliaran? Ada apa ini dengan KPK?" teriak salah satu orator. Mereka berharap KPK dapat segera menahan Sudewo seperti tersangka lain dalam kasus yang sama.

Dugaan Korupsi dan Pembelaan Sudewo

Nama Sudewo muncul dalam dakwaan kasus suap jalur kereta api yang menjerat dua pejabat Kemenhub. Dalam dakwaan, Sudewo disebut sebagai pihak yang turut serta menerima suap senilai total Rp18,3 miliar. Namun, KPK mencatat jatah untuk Sudewo adalah 0,5% dari nilai proyek sebesar Rp143,5 miliar, yang diyakini diterima secara tunai sebesar Rp720 juta.

Sudewo sendiri telah menjalani pemeriksaan di KPK pada Rabu (27/8). Ia membantah telah menerima uang korupsi dan menyatakan bahwa uang tersebut merupakan pendapatan dari jabatannya sebagai anggota DPR. Ia juga membantah pernyataan KPK yang menyebutnya telah mengembalikan uang hasil dugaan korupsi.

Aksi unjuk rasa ini didukung oleh donasi masyarakat Pati yang terkumpul hingga Rp187 juta, digunakan untuk biaya transportasi dan logistik.

Komnas HAM: Gas Air Mata Berlebihan, Ada Penjarahan di Jakarta

Agustus 30, 2025

Demo

Pemantauan unjuk rasa temukan dugaan pelanggaran HAM, korban luka, hingga tewasnya pengemudi ojol.

JAKARTA — Komnas HAM merilis hasil pemantauan atas eskalasi aksi unjuk rasa yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah lain. Dari pemantauan di titik-titik zona merah aksi, seperti DPR, Mako Brimob Kwitang, hingga beberapa rumah sakit, ditemukan adanya dugaan pelanggaran HAM serius.

Komisioner Pemantauan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, menyebut penggunaan gas air mata oleh aparat dilakukan secara berlebihan.

“Komnas HAM menemukan adanya penggunaan kekuatan berlebihan, antara lain penggunaan gas air mata secara berlebihan yang menimbulkan risiko bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi,” ujarnya, Minggu (31/8).

Selain itu, Komnas HAM mencatat 17 orang mengalami luka-luka, serta tragedi tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, yang dilindas mobil rantis Brimob.

Tidak hanya itu, aksi massa juga diwarnai penjarahan, perusakan, dan pembakaran fasilitas umum serta properti pribadi di sejumlah titik Jakarta.

Langkah Tindak Lanjut Komnas HAM

Dari temuan tersebut, Komnas HAM menetapkan beberapa langkah:

Memeriksa kendaraan taktis (rantis) yang digunakan tujuh personel Brimob dalam peristiwa tewasnya Affan Kurniawan.

Meminta keterangan dari aparat terkait serta pihak rumah sakit (RSCM dan RS Pelni).

Melanjutkan pemantauan, baik secara langsung maupun melalui media, terhadap dinamika aksi di Jakarta dan daerah lainnya.

Komnas HAM menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan, sekaligus mengecam tindakan brutal aparat yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan jatuhnya korban luka.

Imbauan Komnas HAM

Untuk Kepolisian: mengusut tuntas secara adil dan transparan, serta memulihkan hak korban.

Untuk Aparat Negara: tidak menggunakan kekuatan berlebihan, menjunjung prinsip HAM dalam setiap penanganan aksi.

Untuk Pemerintah & DPR: membuka ruang dialog dan aspirasi publik, serta menghindari sikap yang menimbulkan keresahan.

Untuk Masyarakat: menjaga kondusivitas, menyampaikan aspirasi secara damai, dan menghindari tindakan anarkis.

“Langkah ini dilakukan untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia tetap menjadi acuan utama dalam penanganan aksi unjuk rasa,” tegas Saurlin.

📌 Pesan redaksi: Demonstrasi adalah hak warga negara. Namun, harus dilakukan damai tanpa penjarahan maupun perusakan fasilitas publik.

Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Dijarah Massa

Agustus 30, 2025

Video

Foto: Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO

Ratusan orang geruduk kediaman di Bintaro, barang elektronik hingga lukisan raib, rumah kini dalam pembersihan.

BINTARO — Kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sasaran penjarahan oleh massa anarkis pada Sabtu (30/8) malam hingga Minggu (31/8) dini hari. Ratusan orang yang datang dari luar Bintaro menyerbu rumah pribadi sang Menkeu.

Situasi sempat chaos, di mana massa merusak pintu serta mengambil berbagai barang berharga mulai dari peralatan elektronik, perabot rumah, hingga lukisan.

Pantauan di lokasi, truk-truk besar mulai berdatangan ke kediaman Sri Mulyani pada Minggu pagi. Truk tersebut membawa sejumlah petugas serta peralatan kebersihan seperti sapu dan pengki.

Menurut keterangan beberapa personel Arhanud TNI AD, kedatangan mereka ditugaskan untuk membersihkan puing dan sisa-sisa penjarahan di rumah Sri Mulyani.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sri Mulyani maupun aparat kepolisian terkait insiden penjarahan ini.

📌 Pesan redaksi: Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Namun, untuk kepentingan bersama, sebaiknya dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.

Giliran Rumah Menkeu Sri Mulyani Digeruduk hingga Dijarah Massa.

Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan, dijarah warga pada Minggu (31/8/2025) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Sejumlah orang masuk ke dalam kediaman dan menjarah berbagai… pic.twitter.com/IZOgGSqIg6
— t°Jabar (@tijabar) August 30, 2025

Rumah Nafa Urbach Dijarah, Terpampang Tulisan ‘Rumah Ini Sudah Dijarah’

Agustus 30, 2025

Video

Ribuan orang geruduk rumah di Bintaro. Plang bertuliskan “Rumah Ini Sudah Dijarah” terpasang di depan rumah.

Tangerang Selatan – Rumah artis sekaligus politisi Partai NasDem, Nafa Urbach, di kawasan Pondok Aren, Bintaro, Tangerang Selatan, dijarah massa pada Minggu (31/8) dini hari.

Pantauan di lokasi pukul 09.45 WIB, terlihat sebuah plang bertuliskan “Rumah Ini Sudah Dijarah” terpasang di depan rumah. Bagian teras dan garasi tampak berantakan dengan barang-barang berserakan. Sementara di dalam rumah, sejumlah perabotan seperti sofa, kursi pijat, dan kasur masih tersisa, namun kondisi ruangannya acak-acakan. Pintu kamar mandi pun terlihat hancur.

Seorang satpam kompleks bernama Abdul (bukan nama asli) menyebut penjarahan terjadi dua kali gelombang.

“Jam 4.50 tadi subuh. Lalu kloter kedua setengah 6, dua kali (penjarahan),” ujar Abdul.

Menurutnya, ada ratusan orang datang dengan sepeda motor, bahkan sebuah mobil Mercy ikut terlihat bergabung.

“Motor, mobil 1 kalau tidak salah. Mercy. Tapi mobil itu menunggu di luar,” jelas Abdul.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penjarahan rumah pribadi Nafa Urbach tersebut.

Meski sudah meminta maaf, rumah anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nafa Urbach di Perumahan Kebayoran Essence Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten tetap digeruduk massa pada Minggu (31/8/2025) dini hari.

Tetap diingatkan untuk #salingjaga demi keamanan… pic.twitter.com/ksJJkI6VFL
— BeritaSatu (@Beritasatu) August 31, 2025

Mengecam Tindakan Anarkis di Kediaman Anggota DPR Ahmad Sahroni

Agustus 30, 2025

Video

Keluarga Mengimbau Warga untuk Tidak Melakukan Tindakan Perusakan dan Penjarahan

JAKARTA, 31 Agustus 2025 — Menanggapi insiden perusakan dan penjarahan yang terjadi di kediaman Bapak Ahmad Sahroni di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, pada Sabtu (30/08), pihak keluarga dan tim mengecam keras tindakan anarkis tersebut. Peristiwa ini telah menimbulkan kerugian material yang signifikan dan melukai rasa keadilan.

Pada peristiwa yang terjadi kemarin sore, sekelompok massa merangsek masuk dan merusak bagian dalam rumah, termasuk merusak sebuah mobil yang terparkir di dalamnya. Aksi ini berujung pada penjarahan, di mana sejumlah barang pribadi milik keluarga, termasuk furnitur, peralatan rumah tangga, hingga koleksi pribadi, diambil paksa.

Kami sepenuhnya memahami dan menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi yang damai, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Namun, tindakan perusakan, penjarahan, dan anarkisme seperti ini adalah tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak tegas.

Pihak keluarga menyampaikan rasa sedih dan prihatin yang mendalam atas kejadian ini. Beruntung, saat kejadian berlangsung, Bapak Ahmad Sahroni maupun anggota keluarga lainnya tidak berada di lokasi, sehingga mereka dalam keadaan aman. Kami mengimbau agar seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan di luar batas hukum.

Saat ini, pihak keluarga telah berkoordinasi dengan aparat berwajib untuk menindaklanjuti kasus perusakan dan penjarahan ini. Kami berharap aparat dapat segera mengusut tuntas dan membawa para pelaku ke ranah hukum.

Kami mengajak seluruh masyarakat untuk kembali pada semangat persaudaraan dan dialog, serta menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat merugikan semua pihak. Mari kita jaga kedamaian dan ketertiban.

giveaway bh sahroni pic.twitter.com/3VZt2b7OLp
— gabyyyyyyy (@drugsw0rk) August 30, 2025

Tanggapan Uya Kuya Rumahnya Dijarah

Agustus 30, 2025

Demo

Jakarta, 31 Agustus 2025 — Menanggapi insiden kehadiran massa di kediamannya di kawasan Jakarta Timur pada Sabtu (30/08), anggota DPR RI Uya Kuya menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. Pihak manajemen dan keluarga menegaskan bahwa Uya Kuya mengutamakan keselamatan publik dan menghargai setiap aspirasi yang disampaikan.

Insiden yang terjadi sekitar pukul 23.20 WIB tersebut, yang mengakibatkan masuknya massa ke area properti, dipandang sebagai puncak dari akumulasi kekecewaan publik. Kejadian ini terjadi setelah Uya Kuya kembali menyampaikan permohonan maaf terkait video viral yang beredar di media sosial dan aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di berbagai daerah.

"Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja," ujar Uya Kuya. "Saya sepenuhnya memahami dan menghormati kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat."

Meskipun memahami hak masyarakat untuk berdemonstrasi dan menyampaikan pendapat, Uya Kuya juga mengimbau agar aksi tersebut dapat dilakukan secara damai dan tidak merugikan pihak lain, termasuk merusak fasilitas publik maupun properti pribadi.

"Sebagai wakil rakyat, saya siap menerima masukan dan kritik konstruktif sebagai bahan introspeksi. Mari kita jaga agar situasi tetap kondusif dan mengedepankan dialog untuk mencari solusi bersama," tutupnya.

Masa Geruduk Rumah Eko Patrio

Agustus 30, 2025

Demo

Jakarta, 31 Agustus 2025 — Menanggapi kehadiran massa di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu (30/08), Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau yang akrab disapa Eko Patrio, menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Kehadiran masyarakat di kediaman Eko Patrio dipahami sebagai bentuk kekecewaan yang mendalam atas perbuatan yang telah menimbulkan keresahan publik. Melalui rilis ini, Eko Patrio ingin kembali menegaskan permohonan maafnya yang tulus kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini telah membawa luka bagi bangsa, terutama bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi," ujar Eko Patrio. "Saya mendengar seluruh aspirasi dan kekecewaan yang ada di tengah masyarakat."

Eko Patrio berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dengan penuh ketulusan, keberanian, dan senantiasa menjaga sumpah yang telah diikrarkan. Permintaan maaf ini diharapkan dapat diterima, sekaligus menjadi refleksi bagi dirinya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang diberikan.

Eko Patrio juga mengimbau agar seluruh pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif dan mengedepankan dialog demi terciptanya penyelesaian yang konstruktif bagi semua.

Gedung DPRD Sulsel Dibakar Massa di Makassar

Agustus 29, 2025

Video

Ribuan Orang Menerobos Pagar, Api Cepat Membesar

Makassar – Aksi demonstrasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (29/8) malam semakin memanas. Setelah sebelumnya membakar Gedung DPRD Makassar, massa kini mengalihkan amarahnya ke Gedung DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumohardjo.

Ribuan massa mendatangi gedung dewan sejak sore hari. Meski sempat dihalau prajurit TNI, jumlah massa yang jauh lebih besar membuat pagar gedung berhasil diterobos.

Massa merusak sejumlah pintu kaca dan membakar bagian depan gedung. Api kemudian cepat menjalar hingga ke atap, membesar tanpa adanya upaya pemadaman di lokasi. Hingga malam, tidak terlihat kehadiran polisi maupun pemadam kebakaran di sekitar gedung.

Kondisi kian tak terkendali. Ribuan massa masih bertahan di depan gedung, sementara kobaran api terus membesar. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait absennya pengamanan di lokasi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau masyarakat tetap tenang dan menaruh kepercayaan pada pemerintah.

“Dalam situasi seperti ini saya mengimbau semua masyarakat untuk tenang. Pemerintah akan berbuat yang terbaik untuk rakyat,” ujar Prabowo melalui video resmi, Jumat (29/8).

The DPRD Makassar building has burned down. pic.twitter.com/AoXIajbYm7
— Indonesian Pop Base (@IndoPopBase) August 29, 2025

Halte Transjakarta Dibakar Bertambah Jadi 7

Agustus 29, 2025

Demo

Terbaru: Bundaran Senayan dan Pemuda Pramuka Hangus

Jakarta – Jumlah halte Transjakarta yang dibakar massa dalam kericuhan demo terus bertambah. Hingga Sabtu (30/8) pagi, total tujuh halte menjadi korban amuk massa.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menyebut dua halte terbaru yang terbakar yakni Bundaran Senayan dan Pemuda Pramuka.

“Dua halte Transjakarta kembali dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Hingga pagi ini, sudah ada tujuh halte yang hangus,” ujar Ayu.

Berikut daftar halte Transjakarta yang terbakar:

Halte Polda Metro Jaya

Halte Senen Toyota Rangga

Halte Sentral Senen

Halte Senayan BDKI

Halte Gerbang Pemuda

Halte Bundaran Senayan

Halte Pemuda Pramuka

Ayu mengimbau masyarakat untuk menjaga fasilitas publik bersama-sama.

“Fasilitas ini dibangun untuk melayani warga. Kami berharap masyarakat bisa turut menjaga agar manfaatnya tetap dirasakan bersama,” tegasnya.

Sementara itu, kondisi beberapa halte yang terbakar terlihat rusak parah. Puing-puing kaca, besi hangus, dan sisa api masih tampak di lokasi kejadian.