Tampilkan postingan dengan label DPRD Pesibar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPRD Pesibar. Tampilkan semua postingan

Refleksi Akhir Tahun, DPC PKB Pesibar Gelar Bakti Sosial dan Sampaikan Terima Kasih kepada Masyarakat

Desember 16, 2024

 


Pesisir Barat, 17 Desember 2024 – Dalam rangka refleksi akhir tahun 2024, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pesisir Barat menggelar kegiatan bakti sosial berupa santunan kepada anak yatim di Kecamatan Lemong. Acara yang berlangsung di Masjid Nurul Iman, Pekon Rata Agung, ini dihadiri oleh sekitar 60 anak yatim dan piatu dari tiga desa, yaitu Pekon Rata Agung, Lemong, dan Pardahaga. 


Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan perhatian kepada anak-anak yang membutuhkan, tetapi juga menjadi ajang untuk merefleksikan perjalanan panjang yang telah dilalui oleh PKB Pesisir Barat sepanjang tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Ali Yudiem, S.H., selaku Ketua DPC PKB Pesisir Barat dan Ketua Fraksi PKB DPRD Pesisir Barat, menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh konstituen, simpatisan, pendukung, dan jajaran pengurus PKB mulai dari ranting, PAC, hingga DPC yang telah bekerja keras, bersatu padu, dan terus berjuang untuk masyarakat Pesisir Barat.


"Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Pesisir Barat atas dukungannya yang luar biasa. PKB kini menjadi partai yang sangat dicintai oleh masyarakat, dan kami yang diberikan amanah untuk duduk di legislator akan terus berusaha melaksanakan tugas dengan baik demi kepentingan masyarakat," ujar Ali Yudiem dalam sambutannya.


Selama tahun 2024, PKB Pesisir Barat telah melewati berbagai momen besar, mulai dari Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilihan Bupati (Pilbup), hingga Pemilihan Gubernur (Pilgub). Ali Yudiem menekankan bahwa seluruh proses demokrasi tersebut berjalan dengan baik, berkat dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.


"Semua proses demokrasi yang kita lalui bersama pada tahun 2024 ini berjalan dengan lancar berkat kerjasama semua pihak. Kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada PKB. Semoga ke depan, kita dapat terus bersama-sama membangun Pesisir Barat yang lebih baik," tambahnya.


Kegiatan tersebut juga mendapat sambutan hangat dari Ketua DPW PKB Lampung, Chusnunia Chalim. Ia turut mengirimkan salam hormat dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Pesisir Barat atas dukungannya kepada PKB.


Sebagai penutup, acara ditandai dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim dan piatu serta doa bersama untuk keberkahan serta kemajuan Pesisir Barat di tahun mendatang. (*) 

Peduli Terhadap Dunia Pendidikan, Ali Yudiem Sambangi SDN 67 Krui Selatan

Desember 06, 2024

 


Pesisir Barat, 06 Desember 2024 – Dalam rangka mendukung kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat, Anggota DPRD Pesibar, Ali Yudiem, S.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Pesibar, mengunjungi SD Negeri 67 Krui Selatan pada Jumat (06/12). 


Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para siswa serta memberikan arahan kepada tenaga pendidik guna meningkatkan mutu pendidikan di wilayah tersebut. 


Dalam kesempatan tersebut, Ali Yudiem memberikan motivasi kepada siswa untuk terus semangat belajar dan berusaha mencapai kesuksesan. 


"Semoga anak-anak di sini dapat terus belajar dengan giat dan mengukir prestasi. Pendidikan adalah kunci masa depan," ujarnya.


Selain itu, Ali Yudiem juga memberikan arahan kepada para guru dan kepala sekolah agar terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.


Ia menekankan pentingnya peran dan tanggung jawab bersama dalam mengawal pendidikan demi kemajuan daerah. 


"Pendidikan yang berkualitas harus menjadi fokus kita bersama, baik dari pihak pemerintah, sekolah, hingga masyarakat," tambahnya.


Sebagai bentuk perhatian lebih terhadap kesejahteraan siswa, Ali Yudiem juga memberikan makanan tambahan berupa susu dan roti kepada siswa untuk mendukung kesehatan dan gizi mereka. 


Tak hanya itu, ia juga menyerahkan bantuan satu unit sound system yang sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan di sekolah.


Dalam penilaiannya, Ali Yudiem mengapresiasi kebersihan dan kondisi sekolah yang cukup baik.


"SD Negeri 67 Krui Selatan sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Semoga hal-hal seperti ini terus dipertahankan dan ditingkatkan," ujar Ali yang juga merupakan Ketua DPC PKB Pesibar ini.


Kunjungan tersebut diharapkan dapat mendorong semangat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan di Pesisir Barat untuk terus berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. (*) 

Gelar Kegiatan Sosial, Ali Yudiem Undang Ratusan Anak Yatim dan Piatu Kerumah Pribadi

Desember 04, 2024

 


Pesisir Barat, 28 November 2024 – Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Fraksi PKB, Ali Yudiem, S.H., mengadakan acara sosial dengan mengundang ratusan anak yatim dan piatu di kediamannya yang terletak di Pekon Penggawa 5 Ulu, Kecamatan Karya Penggawa, pada Kamis (28/11). Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi serta menggugah rasa solidaritas antarwarga di Kabupaten Pesisir Barat.


Dalam acara tersebut, Ali Yudiem memberikan santunan dan bingkisan kepada sekitar 160 anak yatim dan piatu yang berasal dari 9 pekon di Kecamatan Karya Penggawa. 


Ali menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian dan kasih sayangnya terhadap anak-anak yang membutuhkan, sekaligus sebagai salah satu program prioritas anggota DPRD Fraksi PKB Pesisir Barat dalam rangka bakti sosial kepada masyarakat.


“Kita berharap anak-anak ini akan tumbuh dengan sehat, cerdas, dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas di masa depan. Semoga silaturahmi ini semakin mempererat hubungan kita dengan mereka, anak-anak yang kita cintai,” ujar Ali dalam sambutannya.


Ali juga mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk lebih mencintai dan menyayangi anak-anak yatim dan piatu di Pesisir Barat, karena mereka merupakan saudara kita yang perlu diperhatikan dan diberikan kasih sayang.


Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi semua untuk lebih peduli terhadap sesama, khususnya anak-anak yang membutuhkan perhatian ekstra. (*)

Bupati-Wakil Bupati Pesibar Hadiri Rapat Paripurna DPRD Dengan Agenda Persetujuan Bersama dan Penandatanganan atas Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024

Oktober 28, 2024

 


Pesisir Barat - Bupati - Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H.,- A. Zulqoini Syarif, S.H., menghadiri rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Bersama dan Penandatanganan Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Pesibar Tahun 2024, di ruang rapat paripurna DPRD Pesibar, Selasa (6/8/2024).


Rapat paripurna yang dihadiri 20 dari 25 anggota DPRD tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD, Ripzon Efendi, didampimgi Ketua DPRD, Agus Cik, S.Pd., S.E., Wakil Ketua II, Ali Yudiem, S.H., dan dihadiri pejabat tinggi Pratama, Pengawas, dan Pelaksana di lingkungan Pemkab Pesibar.


Tampak ikut hadir juga Staf Ahli Bupati, para Asisten, Forkopimda Pesibar, para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wakil Ketua I TP-PKK Pesibar, Yulnawati Zulqoini, dan Camat.


Dalam sambutannya Bupati, Agus Istiqlal, menyampaikan bahwa sesuai dengan yang telah diuraikan dalam penyampaian nota keuangan ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2024 beberapa lalu, bahwa penyusunan rancangan APBD Perubahan telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Pesibar yang merupakan prioritas dan tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun 2024.


"Dalam ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2024 telah tersusun pada struktur APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dalam rangka mengakomodir kepentingan pelayanan terhadap masyarakat Pesibar," ungkap Bupati, Agus Istiqlal.


Bupati, Agus Istiqlal menerangkan, dari berbagai catatan pertanyaan serta koreksi yang disampaikan, baik pada penyampaian pandangan umum fraksi dan pada saat hearing pembahasan antara Badan Anggaran (Banang) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD tentang keterkaitan antara aspek belanja dengan indikator dan tolok ukur kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan, telah dilakukan pembahasan secara transparan dan akuntabel dalam suasana saling memahami tugas dan fungsi kedua lembaga.


"Kenyataan tersebut terbukti dengan telah disetujuinya Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024," kata Bupati, Agus Istiqlal.


Lebih jelas Bupati, Agus Istiqlal, mengatakan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2024 akan disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dilakukan evaluasi serta mendapat persetujuan. "Dalam kegiatan evaluasi tersebut disarankan agar hadir bersama-sama TAPD dan Banang DPRD, sehingga apa yang menjadi catatan-catatan dan rekomendasi dalam evaluasi tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan bersama," ujar Bupati, Agus Istiqlal.


Dalam kesempatan itu Bupati, Agus Istiqlal juga mengingatkan kepada seluruh kepala OPD sebagai pengelola penerimaan daerah agar dapat mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagai pelaksanaan dari Perda tentang APBD Perubahan Tahun 2024, khususnya dalam pengeluaran anggaran belanja agar selalu berpedoman kepada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis, serta taat patuh pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. "Perlu diketahui bahwa, anggaran yang disiapkan dalam APBD Perubahan adalah anggaran maksimal, oleh karenanya dalam pelaksanaan belanja hendaknya mengedepankan kedisiplinan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah," imbau Bupati, Agus Istiqlal.


Bupati, Agus Istiqlal menandaskan, atasnama Pemkab Pesibar mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPRD Pesibar, khususnya badan anggaran legislatif, segenap komisi, serta kepada segenap fraksi yang telah bekerja secara maksimal dalam upaya penyelesaian pembahasan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2024 dalam suatu bingkai kerja sama yang baik, serta dilandasi dengan rasa tanggungjawab terhadap pembangunan Pesibar.


"Pemkab Pesibar juga menyadari bahwa saran dan pendapat yang disampaikan oleh DPRD dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2024 agar kegiatan yang terprogram benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat Pesibar dan bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah pada masa yang akan datang," pungkas Bupati, Agus Istiqlal. (*) 

Dapat Informasi Ada Balita yang Terkena Stunting, Ketua DPRD Pesibar Turun Langsung Sambangi Rumah Balita di Gunung Kemala

Oktober 28, 2024

 


Pesisir Barat – Dapat info dari Peratin Pekon Gunung Kemala, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) M. Emir Lil Ardi menjenguk balita yang terkena stunting di Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, pada Senin (14/10/2024).

M. Emir Lil Ardi menjenguk balita pasangan Agus dan Ayeuna disela-sela kesibukannya sebagai wakil rakyat di Pesibar.

“Saya mendapatkan informasi dari bapak Fitra Kurniawan, selaku peratin Pekon Gunung Kemala, bahwa ada warganya yang terkena stunting,” ucap Emir.

Ia didampingi istrinya Alissa Nasution menyambangi rumah balita yang terkena stunting tersebut.

“Tadi saya didampingi istri, menyempatkan datang langsung kerumah balita yang terkena stunting tersebut, untuk memberikan santunan untuk proses pengobatan,” ucap Emir yang merupakan politikus dari Partai Nasdem kepada wartawan.

Rencananya balita berumur 3,4 tahun tersebut akan di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Moeloek pada, Selasa (15/10/2024).

“Saya sempat bertanya kepada orang tua balita, ia mengatakan bawah putranya sejak bayi pertumbuhannya tidak normal. Dan sudah dilakukan upaya pengobatan ke rumah Muhammad Tohir dan akan di rujuk ke RSUD Abdoel Moeloek besok,” jelasnya.

Ia juga akan segera berkomunikasi dengan instansi terkait, terhadap temuan balita yang terkena stunting tersebut.

“Mengingat pencegahan stunting adalah program nasional, maka saya akan berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas KB, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP) agar bisa dianggarkan dan segera ditangani kasus stunting ini,” ucapnya.

Ia juga akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Pesisir Barat untuk lebih menggiat lagi sosialisasi terkait Stunting.

“Sosialisasi stunting harus terus dilakukan hingga seluruh desa dan pekon di Pesibar agar kasus stunting tidak ada lagi,” pungkasnya. (*)

Wakil Ketua ll DPRD Pesibar Muhammad Amin Basri Rutin Berbagi di Jumat Berkah

Oktober 28, 2024

 


Pesisir Barat – Menjadi Rutinitas Muhammad Amin Basri sebagai Wakil Ketua ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat (Pesibar) selalu berbagi pada setiap Jumat nya.

Pada kesempatan ini sebanyak 100 porsi kue Pisang Kembung dibagikan kepada siswa-siswi SDN 78 Krui di Pekon Penggawa V, Kecamatan Way Krui.

Terlihat raut wajah siswa-siswi SDN 78 tampak bahagia saat menerima kue dari legislator berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Dalam kegiatan bertajuk Jumat berkah Itu, Muhammad Amin Basri menjelaskan kehidupan di dunia diibaratkan sebagai sebuah perjalanan singkat, maka dari itu sebelum melanjutkan sebuah perjalanan panjang setelah kehidupan di dunia ada perjalanan yang lebih panjang yang menanti kita maka kita harus mempersiapkan bekal untuk perjalanan itu.

“Jika ingin meraih kesuksesan di dunia sebagai bekal untuk akhirat persiapan dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal baik dan bermanfaat,” jelas Amin, Jumat (25/10/2024).

Kemudian, lanjut Amin, kegiatan berbagi di Jumat berkah itu merupakan acara yang dilakukannya secara rutin di setiap minggunya dengan berbagi kue gratis khususnya kepada siswa-siswi Sekolah Dasar (SD).

Amin berharap dengan berbagi makanan di setiap Jumat itu dapat bermanfaat untuk adik-adik sebagai bekal di sekolah, kemudian juga dapat mendukung teman-teman penggiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal di Pesibar.

“Semoga bermanfaat, ini sebagai salah satu bentuk kepedulian saya kepada masyarakat di Pesibar,” pungkasnya. (*) 

Jumat Berkah, Anggota DPRD Pesibar Muhammad Amin Basri Berbagi Kue Gratis ke Anak-anak

September 12, 2024

 


Pesisir Barat - Momen Jumat berkah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Muhammad Amin Basri membagikan kue gratis berupa Pisang Kembung kepada anak-anak Sekolah Dasar (SD) Negeri 77, Kecamatan Way Krui, Jumat (13/9/2024). 

Kurang lebih sebanyak 100 porsi kue Pisang Kembung dibagikan kepada para siswa-siswi yang berlokasi di Pekon Gunung Kemala Timur itu. 

Para siswa-siswi nampak antusias menerima kue gratis dari anggota dewan legislatif berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. 

Anggota DPRD Pesibar dari Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Way Krui, Pesisir Tengah dan Krui Selatan ini merasa sangat bersyukur dapat berbagi kue pada momen Jumat berkah. 

"Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan pada momen Jumat berkah untuk berbagi kepada adek-adek kita di SDN 77 ini," kata Amin. 

Kemudian lanjut Amin, kegiatan berbagi pada momen Jumat berkah akan berlanjut ke sejumlah Sekolah Dasar lainnya yang ada di Dapil satu di waktu berikutnya. 

Ditambahkan Amin, pada momen Jumat berkah selain untuk berbagi juga bertujuan untuk mendukung peningkatan penghasilan pedagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pesibar. 

"Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adek-adek kita untuk bekal makanan di Sekolah, kemudian kita juga dapat mendukung teman-tenan UMKM di Pesibar dengan membeli produk lokal," pungkasnya. (*)

Belum Dingin Viralnya Pembangunan Pagar TK 1 Krui, DPRD Kembali Temukan Proyek Buruk Diranah Pendidikan

Oktober 25, 2023

 


Pesisir Barat - Baru hitungan hari pagar TK Negeri 1 (Satu) Krui viral akibat pekerjaan yang buruk dan bahkan belum sempat diperbaiki, kali ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat kembali menemukan hal yang sama.

Tepatnya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Krui yang terletak di Pekon Way Redak, Kecamatan Pesisir Tengah, dikerjakan oleh CV.SAKIMA dengan nilai kontrak 164 Juta Rupiah.

Wakil Rakyat Pesibar yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Komisi II (Dua) DPRD Pesibar Erwin Goestom saat sidak di proyek tersebut, tak habis pikir bahwa pekerjaan proyek di ranah pendidikan ternyata hampir semua kualitasnya sangat buruk.

Saat sidak Erwin menemukan bahwa pagar yang dibangun disisi kanan, kiri, dan belakang sekolah hampir roboh saat digoyangkan dengan tangan. Yang lebih parah Erwin menemukan komposisi kolom pondasi dibuat asal jadi, bahkan dalam pembangunan itu pihak pengerja proyek memakai batu bulat bekas pondasi sebelumnya (Pondasi lama), padahal didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharusnya batu kolom pondasi memakai Batu Kali yang terlebih dahulu dibelah untuk mencengkram kekuatan adukan, serta memakai Tanah Urug dibagian samping, dan Pasir Urug dibagian bawah, namun nyatanya dilapangan sangat jauh berbeda.

Tak ayal jika kualitas pembangunan itu, menurut Anggota DPRD dari Fraksi PDIP menyatakan memang tak layak untuk dijadikan proyek pemerintah. 

"Kita lihat sendiri pondasinya (Sembari menunjukkan bagian kolom pondasi) bahkan ikut berguncang dan hampir copot ketika pagar digoyangkan," kata Erwin.

Legislator dari Dapil I (Satu) ini juga menduga kedalam pondasi hanya dibuat kurang dari seperempat dari yang seharusnya 60 Centimeter, pasalnya jika dilihat kasat mata kolom pondasi terlihat mengambang diatas tanah. Selain itu keretakan di berbagai sisi pagar juga ikut menghiasi buruknya pembangunan proyek tersebut.

"Ini apa ini (Erwin kebingungan), apakah proyek (Pembangunan) kita di Pesisir Barat ini ngga (Tidak) ada yang benar, setiap di cek semuanya ga jelas (Tidak sesuai spesifikasi) pekerjaan nya buruk semua," tukas Erwin.

Masih kesal dengan penemuannya, tak lama kemudian Erwin juga menemukan pekerjaan rehabilitasi pagar bagian depan dan samping kiri sekolah hanya ditimpa dengan acian semen tipis, selain itu di berbagai sisi pagar juga masih banyak ditemukan kerusakan, terlebih bagian atas pagar yang masih terlihat rusak dan lusuh.

"Astaghfirullah al adzim, heran saya, begini amat cari untung," sesalnya sembari menggeleng kepala.

Selain itu Erwin Goestom juga menemukan pondasi pagar yang direhabilitasi tidak sedikitpun direhab, hanya dibiarkan begitu saja, bahkan banyak sisi pondasi yang sudah mengalami kerusakan dan dipenuhi dengan tanaman liar.

Setelah melihat berbagai kekurangan itu Erwin langsung memanggil pihak Dinas Pendidikan untuk menunjukkan carut marutnya pengerjaan proyek pembangunan pagar SD Negeri 04 Krui tersebut.

Setelah pihak Dinas Pendidikan sampai dilokasi, Erwin langsung menunjukan berbagai kerusakan pekerjaan pagar yang baru dibangun tersebut. Erwin pun meminta Pihak Dinas Pendidikan melalui Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pendidikan untuk menginstruksikan kontraktor memperbaiki pembangunan itu sesuai dengan RAB dan spesifikasi nya.

Erwin juga menghimbau pihak pengerja proyek lainnya agar benar-benar serius dalam mengerjakan pekerjaan konstruksinya, ia pun menegaskan akan memantau satu per satu proyek yang ada di Dinas Pendidikan untuk memastikan kualitas bangunan yang dibuat benar-benar memenuhi standar, dan tidak membahayakan keselamatan siswa.

Kasi Bidang Sarpras Pendidikan Disdikbud Pesibar Agung Aristama setelah melihat langsung pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi pagar SD Negeri 04 Krui, ia berkomitmen akan segera berkoordinasi kepada pihak kontraktor untuk segera melakukan perbaikan, Agung pun memastikan bahwa perbaikan akan dilakukan pekan depan. Agung juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat guna melihat pekerjaan benar-benar diperbaiki sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.

"Secepatnya kami akan melaksanakan perbaikan, pada pelaksanaan pekerjaan ini, minggu-minggu depan akan sudah mulai dilakukan perbaikan. (Jika sudah diperbaiki dan tetap tidak sesuai RAB) Kami akan melakukan perhitungan untuk memeriksa pekerjaannya kembali," tutupnya. (Andrean)

Geram Dengar Proyek Dikerjakan Asal-asalan, DPRD Jadwalkan Sidak Pembangunan Pagar TK I Krui

Oktober 20, 2023

 


Pesisir Barat - Menanggapi keluhan masyarakat terkait carut marutnya pengerjaan pembangunan pagar Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 1 (Satu) Krui yang terletak di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat melalui Komisi II (Dua) akan melaksanakan sidak pada Senin (23/10) mendatang.

Rencana sidak ini disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Pesibar Erwin Goestom ketika dikonfirmasi via ponsel pada Jumat (20/10).

Erwin mengaku geram ketika mendengar terdapat proyek yang dikerjakan secara asal-asalan dan diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), terlebih pekerjaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di Pesisir Barat.

"Ini yang harus kita luruskan, jangan sampai hanya karena untuk mendapatkan keuntungan besar, proyek yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru dapat mengancam keselamatan anak-anak kita," tegas wakil rakyat dari PDIP tersebut.

Erwin bahkan menyesalkan prilaku kontraktor yang mengerjakan proyek itu, dirinya menyebutkan bahwa pihak kontraktor tidak mencerminkan diri sebagai orang yang ahli dalam bidang konstruksi, padahal sejatinya pekerjaan proyek pembangunan harusnya melibatkan orang-orang yang betul-betul paham dan profesional di bidangnya.

"Kami (Komisi II) akan segara berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendampingi dalam melaksanakan sidak Senin mendatang, kami akan meminta klarifikasi pihak dinas maupun pihak kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut," kata Anggota DPRD dari Dapil I (Satu) ini.

Erwin menegaskan, apabila pihaknya memang menemukan ketidaksesuaian dalam pengerjan proyek tersebut dan menemukan kerusakan serta kualitas bangunan yang buruk, maka pihak DPRD akan segera mengambil langkah tegas sesuai dengan peraturan serta undang-undang yang berlaku, serta memberikan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukan pihak kontraktor maupun pihak dinas yang membidangi.

Sebelumnya diberitakan pembangunan pagar Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 1 (Satu) Krui yang terletak di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat diduga hanya jadi wadah bagi kontraktor untuk mencari untung diluar batas kewajaran. 

Pasalnya pekerjaan yang bernilai lebih dari 93 Juta Rupiah tersebut yang dikerjakan oleh CV. Bumi Ratu ternyata kualitasnya sangat buruk. Dari fakta dilapangan, pagar disisi kiri sekolah dengan panjang sekitar 42 Meter hanya memiliki ketebalan 5 Centimeter saja, dan parahnya pagar tersebut ternyata hanya dibuat dari dinding cetakan yang sangat tipis dan tidak dibangun dengan pondasi maupun sloof dibagian atas melainkan hanya ditempel dengan tiang tulang dengan jarak sekitar 2,5 Meter. Al hasil, dinding cetakan yang hanya ditempel dan digantung sangat berpotensi untuk roboh.

Ketika dinding didorong dengan tangan, dinding cetakan bergoyang mengikut alunan tangan, dan diperkirakan sangat rapuh saat menghadapi gempa bumi, terlebih Pesisir Barat merupakan daerah paling rawan bencana gempa bumi di Lampung.

Lokasi pagar yang mengelilingi tempat pendidikan anak ini ditakutkan dapat mengancam keselamatan anak saat mengenyam pendidikan di TK Negeri 1 Krui, akibat pembuatannya yang dilakukan secara amburadul.

Selain itu, di beberapa bagian pagar sisi kiri dan kanan yang baru selesai dikerjakan hitungan minggu ini sudah mengalami keretakan, baik di sepanjang sisi pagar cetakan maupun tiang tulang, dan di ujung pagar yang hanya ditempel tanpa menggunakan sloof dengan bangunan milik MAN 1 (Satu) Krui disisi kiri dan rumah warga di sisi kanan.

Disisi lain, pagar yang berada di bagian depan sekolah memang cukup bagus jika dilihat secara kasat mata dibanding sisi kanan dan kiri, entah mengapa terdapat perbedaan antara ketiganya, namun pagar di sisi depan ternyata juga tak sebagus yang dikira.

Pasalnya, pagar tersebut diduga tidak dibangun dengan sloof sepanjang bagian bawah pagar, melainkan hanya dibuat pondasi dari batu bata yang ditimpa dengan semen secara langsung. 

Dibagian pintu pagar juga tak dibuat pintu penutup melainkan hanya dipasangi kayu yang difungsikan sebagai pintu, bak sebuah pintu kandang kambing yang telah lapuk dimakan hujan. Dugaan penggunaan komposisi adukan yang buruk juga terlihat dengan mulai retaknya plester pagar depan bagian atas, dan diperkirakan pembangunan pagar TK 1 Krui tersebut tidak akan bertahan lama untuk mencapai kerusakan.

Akibat carut marutnya pengerjaan proyek ini menjadi preseden buruk bagi pembangunan dunia pendidikan di Pesisir Barat, sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi generasi mengenyam pendidikan, malah menjadi ancaman bagi anak karena keselamatan mereka tidak terjamin. (Andrean/AKJII)

Bupati dan DPRD Pesibar Lepas Pemberangkatan CJH Kabupaten Pesisir Barat Tahun 1444 Hijriah

Juni 15, 2023

 


Pesisir Barat - Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H, didampingi Wakil Bupati Pesibar, A. Zulqoini Syarif, S.H, dan Anggota DPRD setempat melepas pemberangkatan 48 orang Calon Jamaah Haji (CJH) asal Pesibar dengan tema "Haji Ramah Lansia", di Lobby Gedung A Lantai 1, Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Rabu (14/6/2023).

Tampak hadir dalam momen tersebut, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Pesibar, Drs. Jon Edwar., M.Pd, para Staf Ahli Bupati, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Audi Marpi, S.Pd., M.M, Ketua Umum TP-PKK Pesibar, Septi Istiqlal, Wakil Ketua II TP-PKK Pesibar, L. Liastuti, S.Pd., M.M, anggota DPRD Pesibar, Forkopimda Pesibar-Lampung Barat (Lambar).

Selain itu turut hadir juga para Kepala Oganisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Kantor Kementrian Agama (Kankemenag) Pesibar, Ketua MUI Pesibar, Ketua FKUB Pesibar, dan keluarga CJH.

Dihadapan para CJH Bupati Pesibar mengawali sambutannya dengan mendoakan agar para CJH agar menjadi haji yang mabrur, diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan hingga kembali berkumpul bersama keluarga yang dicintai. 

"Atas nama Pemkab Pesibar maupun pribadi kami mendoakan semoga semua para CJH menjadi haji yang mabrur, berangkat sehat dan kembali lagi sehat serta selamat," tutur Bupati

"Pergunakanlah kesempatan emas ini untuk beribadah kepada Allah, mohon ampunan, mendoakan kebaikan bagi diri, keluarga, bangsa dan negara, fokuslah untuk ibadah, lupakan sejenak urusan duniawi, yakni menjadi haji yang mabrur dan mabruroh," sambungnya.

Beliau menjelaskan, keberangkatan para CJH tersebut merupakan awal dari rangkaian perjalanan ibadah haji dengan niat mengharap ridho Allah SWT. Ibadah haji merupakan ibadah wajib bagi yang mampu melaksanakannya, baik segi ekonomi dan kesehatan fisik maupun mental. disamping harus memenuhi persyaratan, baik syarat dalam ketentuan syariat maupun syarat yang ditetapkan pemerintah.

"Selama berada di tanah suci jagalah kesehatan karena keadaan disana sangat berbeda dengan di tanah air, untuk itu diharapkan kepada jamaah haji agar dapat selalu berkordinasi dan berkomunikasi dengan para medis yang bertugas apabila ada sesuatu hal yang dirasa mengganggu kesehatan," tandas Bupati. (Red)

Kunjungan Kerja Pemkab dan DPRD Pesisir Barat Dengan Beberapa Perusahan BUMN Terkait Kerjasama Pesawat

Juni 15, 2023

 


Pesisir Barat - Bupati Pesisir Barat Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H., memimpin secara langsung Kunjungan Kerja dengan beberapa perusahaan Transportasi yaitu PT. Trigana Air Service di Jakarta, Koharmatau TNI AU, PT. Dirgantara Indonesia, serta PT. Pindad Persero di Bandung pada tanggal 5-6 Juni 2023.

Hadir dalam acara tersebut Wakil ketua dan Anggota DPRD Pesisir Barat, Inspektur Pesisir Barat, Kadiskominfotiksan, Kadishub, Kadis LH, Kadisnaker, sekwan, Ka.BPKAD, Kadis PMP, Tenaga Ahli Bupati, Kabag. ULP, Kabag hukum, dan kabag protokol.

Pada hari pertama kunjungan tanggal 5 Juni, Pemkab Pesisir Barat melakukan kunjungan kerja dengan PT. Trigana Air Service. Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan ini adalah bersilaturrahmi dan juga menjalin kerjasama serta mempromosikan Kabupaten Pesisir Barat. 

"Pesisir Barat merupakan surganya para peselancar dunia, selain potensi wisata kami juga mempunyai potensi perikanan (ikan tuna, blue marlin, lobster) yang selama ini menggunakan transportasi darat dan ini setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, Maka dari itu untuk menjaga serta meningkatkan perekonomian dan pembangunan Pesisir Barat butuh tambahan moda transportasi pesawat serta maskapai yang akan mengangkut wisatawan dan kargo ke Pesisir Barat dan luar Pesisir Barat.

Menanggapi hal tersebut Presiden Trigana Ai Trijana menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang telah berkunjung ke kantor Trigana Air. "Terimakasih bapak Bupati serta rombongan sudah berkunjung ke kantor Trigana Air ini, apa yang bapak Bupati sampaikan tadi akan kita tindak lanjuti bersama, kami berharap kerjasama kita akan segera terjalin karna Trigana merupakan pesawat prioritas untuk daerah 3T seperti Pesisir Barat dan semoga kerjasama kita nanti saling menguntungkan kedua belah pihak," tutup Presiden Trigana Air.

Kemudian kunjungan dilanjutkan pada malam harinya, rombongan melakukan kunjungan kerja ke Komando Pemeliharaan Materiil TNI Angkatan Udara (KOHARMATAU) dan disambut langsung oleh Komandan Koharmatu Marsekal Muda TNI Bambang Triyono, M. Tr (Han). Bupati menyampaikan jika kunjungan kerja ini membahas perihal pesawat serta meminta saran Beliau perihal perkembangan dunia Transportasi udara ini.

Komandan Koharmatau menyambut baik kedatangan rombongan dari Pesisir Barat, Beliau menyampaikan untuk pengurusan pesawat itu tidak mudah minimal sampai satu tahun hanya untuk pengurusan berkasnya saja. Beliau juga menyampaikan jika biaya perbaikan/maintenancenya juga cukup mahal, jadi beliau menyarankan untuk menambah rute atau memperbanyak rute terlebih dahulu dan bekerjasama dengan maskapai saja. Komandan Koharmatau juga tidak segan jika pemkab Pesisir Barat membutuhkan bantuan dalam hal pengurusan Pesawat beliau dengan bersedia membantu dan juga beliau meminta dengan segera untuk membuat surat permohonan perihal pembangunan Tugu Pesawat di Kabupaten Pesisir Barat.

Pada hari kedua kunjungan tanggal 6 Juni, Pemkab Pesisir Barat melakukan kunjungan kerja dengan PT. Dirgantara Indonesia (DI). Kedatangan Rombongan disambut langsung oleh Direktur Niaga, Pengembangan dan Teknologi Bapak Arif Faisal. Bupati menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan kerja ini yaitu memperkenalkan dan mempromosikan Kabupaten Pesisir Barat kepada PT. Dirgantara Indonesia.

Dalam kunjungan kerja tersebut juga membahas tentang kerjasama Pemkab dengan PT.DI guna mendukung moda transportasi udara dikarenakan PT.DI produksi pesawatnya sudah 44,6% di Indonesia serta menjadi prioritas produk dalam negeri dan juga lebih dari 50 pesawat sudah berhasil diexspor keluar negeri, diantaranya merupakan helikopter.

Bupati juga diajak untuk meninjau secara langsung salah satu produk PT.DI yaitu pesawat N219.

Selanjutnya Pemkab melakukan Kunjungan Kerja ke PT. Pindad Persero, kedatangan rombongan langsung disambut oleh Dirut Keuangan PT. Pindad Bapak Kemal Sudiro.

Kunjungan kerja ini selain silaturrahmi juga membahas kerjasama mengingat Pemkab Pesisir Barat merupakan salah satu pemakai produksi yaitu jenis Kendaran Pindad Maung yang menjadi kendaraan Dinas Bupati.

Bupati juga mengatakan sangat tertarik untuk kerjasama dengan PT.Pindad perihal alat berat guna menunjang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat dan juga alat pertanian untuk mendongkrak ekonomi dari sektor pertanian dan pangan. Bupati dan juga rombongan diajak untuk melihat secara langsung produk-produk PT.Pindad mulai dari alat berat, alat pertanian, hingga kendaran khusus seperti tank tempur.

Disetiap kunjungan kerja ditutup dengan penyeraharan cendramata dari Bupati Pesisir Barat kepada beberapa Perusahan diatas dan juga foto bersama. (Red)

Anggota DPRD Pesibar Soroti Dugaan Diskriminasi Oleh Pejabat Tinggi Pemkab

Mei 29, 2023

 


Pesisir Barat - Pernyataan Kontroversial Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat yang diduga menebar isu SARA pada saat apel di lingkungan Pemerintah Kabupaten setempat banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak. 

Jika sebelumnya praktisi hukum Osep Doddy and Patner memberikan tanggapannya terkait perkataan diskriminatif yang diduga dilakukan Inspektur Inspektorat Pesibar Hendri Dunan, kini wakil rakyat setempat angkat bicara.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat Khoiril Iswan mengatakan bahwa seorang pejabat dilingkungan pemerintahan tak sepatutnya mengeluarkan perkataan diskriminatif, dalam membuat statemen pejabat harus berhati-hati dan santun, serta tidak menjatuhkan antara satu dengan yang lain.

"Yang namanya pemerintahan itu sifatnya kolektif, harus saling bekerjasama, siapapun itu tanpa melihat latar belakang, dan asal usul nya, jadi kita berharap bahwa dalam membuat statement para pejabat itu harus saling menghargai, membuat suasana yang lebih nyaman dan sejuk, kalo kita saling menjatuhkan seperti ini kan ini akan berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan," tegas politisi asal Demokrat itu saat diwawancarai diruang kerjanya, Senin (29/05/2023).

Dengan adanya pernyataan itu, lanjut Khoiril, terkesan adanya suatu persaingan didalam Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, hal itu menurutnya dapat menimbulkan persepsi yang bermacam-macam sehingga terkesan adanya 'keretakan' dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat itu sendiri.

"Saya yakin Bupati sebagai kepala daerah, dia menempatkan orang itu sesuai dengan kemampuan nya di bidangnya masing-masing, jadi kita berharap sekali lagi terutama kepada pejabat dilingkungan Kabupaten Pesisir Barat agar menjaga jangan sampai membuat statement yang sifatnya memecah belah," ucapnya.

Khoiril menegaskan bahwa dalam sebuah pemerintahan merupakan satu kesatuan, harus ada kekompakan dalam membangun Pesisir Barat kedepan.

"Kalau kita saling menjatuhkan dan saling menjelekan bagaimana kita mau membangun, karena tidak mungkin Pesisir Barat ini hanya dibangun oleh orang Pesisir Barat saja, kita butuh orang-orang luar yang punya keterampilan dan yang punya kemampuan, kita tetap butuh itu, harus kita akui," tegas Anggota DPRD asal Ngaras itu.

Khoiril berharap Bupati selaku kepala daerah bisa memberikan teguran kepada pejabat, siapapun itu, yang dapat membuat pernyataan-pernyataan yang justru akan membuat kisruh suasana di dalam Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, baik teguran secara lisan ataupun secara tertulis sesuai dengan tingkat kesalahannya.

"Siapapun itu, bukan hanya pak Hendri atau siapapun itu, kita berharap agar Bupati sebagai Pimpinan bisa memberikan nasihat dan teguran, baik teguran secara lisan ataupun secara tertulis sesuai dengan tingkat kesalahannya, karena ini bisa berdampak buruk, kita lihat di Pesibar banyak orang dari luar daerah, jika kita mengeluarkan statement seperti itu akibatnya akan menimbulkan rasa diskriminatif terhadap pendatang yang ada di Pesibar," tutupnya.

Dugaan doktrin penyebaran unsur SARA

Dugaan doktrin penyebaran unsur SARA dilakukan oleh Inspektur Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat Hendry Dunan saat menjadi pimpinan apel sore di halaman Pemkab Pesibar pada Jumat (19/05/2023).

Dalam kesempatan apel tersebut Hendry menyatakan dengan terang-terangan mendiskriminasi pendatang dengan mengatakan bahwa orang dari luar daerah Pesisir Barat tidak akan mau membangun Pesibar. Hendry juga sempat menyebutkan nama asal daerah pendatang yang dimaksud, seperti pendatang dari Kota Bumi Lampung Utara, Mesuji, hingga Tulang Bawang. Hendry mengatakan kata tak terpuji ini tanpa berlandaskan fakta dan data yang ada, perkataan Hendry terkesan hanya diucapkan karena ketidaksukaannya terhadap pendatang.

Pernyataan kontroversial itu membuat sebagian pendatang yang bekerja di ruang lingkup Pemkab Pesibar merasa geram dengan prilaku Hendry, mereka menyebut bahwa perkataan Inspektur Inspektorat Pemkab Pesibar itu tak pantas diucapkan olehnya yang notabennya adalah seorang pejabat tinggi pratama Pemerintah Kabupaten, Hendry yang seharusnya menjadi panutan dalam jabatan yang ia emban malah mencontohkan prilaku tercela dengan menebar isu SARA dan ujaran kebencian di dalam internal pemerintahannya sendiri.

"Ya benar bahwa Kepala Inspektorat itu mengatakan bahwa tidak akan ada orang luar dari Pesisir Barat yang kerja di Pesibar ini yang mau membangun Pesibar, saya siap menjadi saksi atas pernyataan Pejabat tersebut," terang salah seorang pegawai yang enggan disebut namanya.

"Jadi intinya orang dari luar Pesisir Barat gak mau ngebangun Pesisir Barat ini, itu inti yang saya tangkap dari omongan Pejabat itu tadi waktu ambil apel lebih kurang seperti itu," lanjutnya dengan nada kesal.

Dengan adanya pernyataan Inspektur Inspektorat Pemkab Pesibar ini terkesan menunjukkan bahwa birokrasi di wilayah setempat sama sekali tidak menjunjung rasa toleransi sesuai amanat UUD 1945 dan dasar negara Pancasila dimana didalamnya menjamin kebebasan hak asasi penduduknya yang bersifat mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan yang sama bagi semua warga negara tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Perkataan Hendry juga menunjukkan dugaan adanya 'kerajaan' dalam pemerintahan yang bersifat hierarki, sehingga hal ini perlu adanya pembenahan secara nyata dari pihak-pihak terkait untuk mereformasi sistem Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, mereformasi akhlak, hingga mereformasi cara berpikir pejabat-pejabat yang masih kolot dalam sistem pemerintahan di era kemerdekaan ini. 

Hingga saat ini belum ada tanggapan dari yang bersangkutan untuk klarifikasi. (Andrean/ Wawe/AKJII)

HUT Ke-10 Pesibar, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

Mei 02, 2023

 


Pesisir Barat - Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H., didampingi Wakil Bupati Pesisir Barat, A. Zulqoini Syarif, S.H. menghadiri Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) dalam rangka memperingati "Hari Ulang Tahun Kabupaten Pesisir Barat Ke-10 Tahun 2023" bertempat di ruang rapat lantai 3 gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal yang disampaikan oleh Wakil Bupati Pesisir Barat, A. Zulqoini Syarif mengatakan rapat paripurna istimewa hari ini merupakan salah satu rangkaian dari perayaan hari ulang tahun Kabupaten Pesisir Barat ke-10 yang jatuh pada tanggal 22 april 2023 dengan tema "Pulih Dan Bangkit Untuk Mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat Yang Amanah, Maju Dah Sejahtera".

Wakil Bupati Pesisir Barat menambahkan bahwa pengambilan tema kali ini merupakan bentuk dari wujud nyata sinergitas dan sinkronasi antara Forkompimda Lambar-Pesbar dalam pelaksanaan birokrasi selama setahun ini.

"Tema ulang tahun ini kita ambil sebagai bentuk sinergitas dan sinkronisasi daerah dalam upaya mendukung pencapaian dari target- target pembangunan Nasional," kata Wakil Bupati saat menyampaikan sambutan.

Disela-sela pidatonya Wakil Bupati Zulqoini menyampaikan capaian dari indikator kinerja utama kepala daerah pada capaian tahun pertama RPJMD tahun 2021-2026, antara lain indeks pembangunan manusia mencapai target dengan nilai 65,14, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 3,73 persen, indeks pembangunan gender mencapai nilai 93,54. 

Kemudian, tingkat kemantapan jalan daerah capaiannya masih tertahan pada realisasi 39,53 persen, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman masih berada pada angka 18,06 persen.

Selain itu, lanjutnya, rasio jaringan irigasi telah mencapai target dengan realisasi 56,10 persen, indeks kualitas lingkungan hidup tercatat dengan nilai 71,06. 

Sedangkan indeks resiko bencana berada pada capaian 189,70, pertumbuhan ekonomi meningkat dengan capaian 2,88 persen, PDRB perkapita berhasil mencapai target dengan capaian 32,46 juta rupiah, serta nilai tukar petani tercatat dengan nilai realisasi 104,34 atau telah mencapai target.

Begitu juga dengan indeks Gini telah mencapai target dengan nilai 0,29, tingkat kemiskinan daerah mampu mencapai target dengan capaian 13,84 persen, pertumbuhan wisatawan nusantara dan mancanegara mencapai target sebesar 23,28 persen, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik mencapai realisasi 79.95, nilai sakip mencapai target dengan predikat CC, opini BPK untuk penilaian LKPD seperti pada tahun anggaran 2022 belum dirilis, dan indeks desa membangun tercatat 0,6636.

Realisasi terhadap 18 indikator kinerja tersebut secara rata-rata telah mencapai persentase capaian 79.36 persen.

Selanjutnya, terdapat 64 peraturan Bupati, serta terdapat 16 peraturan yang secara langsung bertujuan untuk menyelesaikan permasalah masyarakat dan daerah yang bernilai strategis.

Secara garis besar, dari 19 kebijakan strategis tersebut diarahkan untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
2. Meningkatkan kesetaraan gender dan anak;
3. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dengan fokus pada potensi lokal.

"Dengan segenap tenaga dan upaya serta dukungan dari DPRD Kabupaten Pesisir Barat kami yakin kita bersama-sama dapat merealisasikan target serta sasaran dari pembangunan daerah untuk tahun- tahun mendatang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat", ungkap Wakil Bupati

Diakhir sambutannya, Wakil Bupati Pesisir Barat mengucapkan secara pribadi dan juga mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-10 untuk Kabupaten Pesisir Barat.

"Selamat Ulang Tahun Ke-10 untuk Kabupaten Pesisir Barat yang kita cintai, semoga kita bersama-sama mampu mewujudkan Indonesia pulih dan bangkit untuk wujudkan Kabupaten Pesisir Barat yang amanah, maju dan sejahtera," tutup Wakil Bupati. (Andrean/Wawe)

DPRD Pesibar Gelar Hearing LKPJ 2022 Dengan Pemkab, ini Penekanan Badan Legislatif..

April 26, 2023

 


Pesisir Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan Hearing Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat Rabu (26/04/2023).

Dalam hearing itu Badan Legislatif Pesibar meminta Pemkab untuk fokus membayar hutang yang telah membludak. Diketahui hutang Pemkab Pesibar saat ini telah menyentuh angka 160 Miliar lebih, total tersebut terbagi kedalam hutang infrastruktur pembangunan komplek perkantoran Pemkab Pesibar, pembayaran kepada SMA Kebangsaan untuk siswa yang mendapatkan beasiswa, tunggakan BPJS, serta hutang pembayaran penghasilan tetap peratin dan aparatur desa di wilayah setempat dan beberapa item hutang lainnya.

Pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua II DPRD Pesibar Ali Yudiem menekan Pemkab untuk dapat menyelesaikan kewajiban hutang yang harus di bayar kepada pihak terkait agar tanggungan APBD untuk tahun-tahun kedepan tidak terlalu berat. 

Ali juga meminta agar Pemkab Pesibar dapat mengelola anggaran dengan benar, ia berharap agar kejadian seperti pengalihan anggaran yang tidak jelas seperti yang terjadi pada APBD tahun 2022 tidak kembali terulang.

"Jangan sampai dalam pengelolaan anggaran APBD ini tidak sesuai dengan perencanaan yang ada, kita harus mengedepankan pembayaran hutang terlebih dahulu agar tidak terjadi tumpang tindih dalam realisasi APBD," tukas politisi asal PKB itu.

Ali juga meminta Pemkab untuk mengedepankan anggaran keagamaan seperti hibah pondok pesantren yang memadai, mengingat tahun 2022 lalu dari 100 Juta Rupiah hibah yang diajukan oleh pondok, hanya 10 Juta Rupiah saja yang dianggarkan, Ali menilai bahwa bantuan untuk dana pondok pesantren sangat penting untuk menunjang perkembangan santri mengingat Pesisir Barat sendiri mempunyai julukan Negeri Para Sai Batin dan Ulama, sehingga julukan tersebut harus benar-benar dicerminkan dan diterapkan untuk perkembangan agama islam di wilayah setempat.

Dikesempatan yang sama anggota DPRD dari partai Golkar Syahrudin meminta kepada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (BAPELITBANGDA) untuk dapat mematangkan perencanaan dan juga mengefisiensi kan anggaran yang ada untuk pembangunan skala prioritas, ia meminta agar prioritas yang diusulkan juga berlandasakan kebutuhan masyarakat yang paling vital, sehingga pembangunan-pembangunan yang ada dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Anggota DPRD Pesibar dari Fraksi Demokrat juga ikut mengomentari pengelolaan APBD Pemkab, ia menekan agar sifat 'arogan' dalam mengelola APBD harus dihilangkan sehingga pemerintahan yang baik dapat tercapai.

"Jangan sampai kita dalam mengelola APBD dapat semena-mena, kita harus melihat keadaan dan kondisi masyarakat untuk merealisasikan APBD agar tepat guna, jangan karena mempunyai jabatan kita semau-mau menggunakan anggaran tanpa melihat kepentingan umum," tegas Khoiril.

Sedangkan Mad Muhizar ikut menyoroti realisasi PBB Pekon yang tidak maksimal, ia meminta Badan Pendapatanan Daerah untuk dapat mencari solusi agar PBB yang berasal dari pekon dapat mencapai target realisasi yang ada, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digenjot untuk menunjang kemajuan Pesisir Barat kedepan.

Muhizar juga mengulik terkait penggunaan dana BOS pendidikan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti dipakai untuk kepentingan pribadi pengguna anggaran, oleh karena itu ia meminta inspektorat untuk dapat benar-benar mengawasi penggunaan anggaran di sektor pendidikan agar anggaran yang telah digelontorkan benar-benar dipakai sesuai peraturan yang berlaku.

Menanggapi kritikan dan saran DPRD Pesibar pihak Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memberikan tanggapan. Seperti yang dilontarkan oleh Inspektur Inspektorat Pesisir Barat Henri Dunan dalam tanggapannya mengenai dana BOS pendidikan. Inspektorat dalam hal ini akan melakukan pengawasan secara intensif untuk penggunaan dana BOS melalui tim audit dilapangan, pihaknya akan benar-benar memastikan penggunaan dana BOS sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

Sedangkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Pesibar Gunawan mengatakan, terkait persolan PBB tidak dapat terealisasi maksimal karena banyak masyarakat yang tidak mau membayar PBB akibat janji-janji oknum calon pratin yang menyebutkan akan menggratiskan pembayaran PBB jika terpilih, serta terdapat kepala desa yang tidak menyetorkan uang PBB masyarakat padahal telah dibayarkan oleh warga itu sendiri. Gunawan menyebutkan bahwa pihaknya saat ini masih mengkaji permasalahan tersebut dengan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan untuk mencari solusi mengenai langkah yang akan ditempuh untuk proses penagihan PBB supaya dapat terealisasi maksimal.

Sedangkan Asissten III Sekretariat Pemkab Pesibar, Jon Edwar mengatakan bahwa Pajak hotel tidak dapat terealisasi maksimal akibat 90% pemilik hotel di Pesibar dimiliki warga asing, sehingga banyak transaksi yang tidak terdeteksi karena transaksi tersebut dilakukan diluar negeri atau diluar daerah sehingga pendapatan hotel tidak terlacak oleh dinas terkait. (Andrean/ Wawe)

Kadispora Pesibar Malas Ngantor, Aliyudiem : Bukan Prilaku Pejabat

April 11, 2023

 


Pesisir Barat - Menanggapi persoalan pejabat yang tidak disiplin, DPRD Kabupaten Pesisir Barat melalui Wakil Ketua II DPRD Pesibar Ali Yudiem kritisi prilaku indisipliner yang dilakukan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pesisir Barat, Senin (10/04/2023).

Ali menyebut, ketidakdisiplinan Eksir Abadi sebagai Kadispora Pesisir Barat dengan jabatan yang ia emban sebagai kepala dinas menunjukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Pemda Pesisir Barat yang cukup buruk. Kepala dinas diberikan amanat dan kepercayaan untuk melaksanakan jabatannya, untuk itu Kadis harus dapat menjadi contoh yang baik bagi jajarannya, bahkan dari sikap dan perilaku seorang pejabat itu, apalagi terkait persoalan malas ngantor yang dilakukan berulang-ulang. 

"Prilaku yang malas dalam mengemban tanggung jawab seakan mencontohkan ketidaksiapan pejabat di Pesibar untuk memimpin suatu organisasi, disini timbul pertanyaan, apakah pejabat tersebut tidak memahami pekerjaan, atau pejabat tersebut tidak ingin tau dengan pekerjaan," tukas Ali.

"Yang namanya pejabat harus mempunyai resiko dan tanggung jawab yang tinggi kepada dinas yang ia pimpin, jangan hanya menjabat untuk mendapatkan tunjangan semata," tegas Legislator dari partai PKB itu.

Ali meminta agar pihak terkait khususnya Inspektorat dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengevaluasi tingkat kedisiplinan pejabat di wilayah setempat dan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku bagi pejabat yang tidak disiplin, selain itu ia juga meminta agar absen dengan metode finger print yang dapat diakal-akali bisa segera dibenahi, supaya ASN di Pesisir Barat benar-benar bekerja secara profesional dan dapat mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berakhlak.

"Dinas terkait jangan terbuai dengan alat itu (Finger Print), karena alat itu sangat mudah untuk diakali, seperti memakai sidik jari teman yang lain, atau memakai sidik jari staf, itu bisa semua, maka dari itu bagi pejabat pengawas yang berwenang untuk benar-benar mengawasi kinerja pejabat," tegas Waka II DRPD Pesibar.

"Sekali lagi saya tekankan suatu jabatan bukan hanya untuk meningkatkan golongan, bukan pula semata hanya untuk menambah Tukin, tapi beban kerja yang berat, tanggung jawab yang berat, perhatian yang lebih, dan loyalitas lain yang diperlukan sehingga dapat menjalankan suatu instansi dengan baik dan mencapai kinerja yang maksimal," tutup Ali. 

Diberitakan Sebelumnya : 

Datang dan pergi sesuka hati adalah gambaran yang cocok bagi Pimpinan Tinggi Pratama yang menduduki jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pesisir Barat (Kadispora), dia adalah Eksir Abadi.

Kadis yang satu ini seakan menganggap kantor dinas sebagai rumah nenek yamg dapat ditinggali sesuka hati. Bagaimana tidak, setiap kali awak media menyambangi kantor Dispora, kepala dinas selalu tidak ada ditempat. Banyak sekali alasan staf setiap kali awak media menanyakan keberadaan Eksir Abadi pada jam dinas. 

"Bapak sedang istirahat", ucap salah satu staf. Saat staf menjawab pertanyaan itu jam menunjukkan sekitar pukul 14:00 WIB, hari Kamis 16 Februari.

Lalu pada waktu yang berbeda pada hari Jum'at tanggal 24 Februari, ketika awak media ingin kembali menghampiri Kepala Dispora Pesisir Barat dikantornya, Eksir Abadi Kembali tidak ada dikantor. Saat itu jam menunjukkan pukul 10:30 WIB, tidak satupun staf yang mengetahui keberadaan Eksir, "Tidak tahu pak kayanya lagi keluar," ucap salah satu petugas piket.

Setelah itu awak media mencoba kembali menemui Kadispora Pesibar pada Kamis 09 Maret pukul 11:00 WIB, pada saat itu lagi-lagi Eksir Abadi tak menampakkan batang hidungnya. 

Sedangkan pada hari Senin 13 Maret pukul 13:30 WIB, Kadispora Pesibar tak kunjung ada dikantor, pada saat itu staf mengatakan bahwa Kadispora sedang mengikuti rakor bulanan yang diadakan di Gedung Serba Guna (GSG) Selalau Labuhan Jukung Krui, namun pada kenyataannya acara tersebut selesai pada pukul 12:00 WIB.

Awak media tak menyerah, pada hari Jumat 24 Maret Pukul 13:50 WIB kembali wartawan menghampiri Kantor Dispora, namun sayang Eksir tak kunjung hadir dikantor. Kali ini staf beralasan bahwa Kadispora sedang Dinas Luar (DL), namun ketika ditanya Surat Perintah Tugas (PST) Eksir dalam rangka Dinas Luar tersebut, staf berkilah bahwa SPT dipegang oleh bendahara yang juga tak ada dikantor, lalu ketika ditanya siapa saja pimpinan dinas yang hadir saat itu, staf menjawab bahwa hanya satu Kepala Bidang yang masuk, sisanya entah tak tahu dimana.

Entah memang sumber daya manusia nya yang mempunyai etos kerja buruk atau memang hal itu telah menjadi budaya yang mengakar di Dinas Pemuda dan Olahraga Pesisir Barat. Sebagai Pimpinan Tinggi Pratama yang menahkodai suatu dinas, tak seharusnya Kadispora berprilaku layaknya seorang bos yang dapat sesuka hati bekerja, tanpa memikirkan tanggungjawab nya sebagai pelayan masyarakat.

Kadispora Pesibar tidak mencerminkan kepribadian layaknya seorang Aparatur Sipil Negara yang baik, Profesional, serta bertanggungjawab terhadap jabatan yang di emban.

ASN harusnya memiliki semangat disiplin yang tinggi, etos kerja profesional serta kreativitas dalam berinovasi dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Namun prilaku Eksir sama sekali tidak mencerminkan pribadi yang dimaksud diatas. Untuk itu kepada unsur terkait diharapkan agar dapat segera membenahi sistem kerja suka-suka yang banyak terjadi di lingkup instansi pemerintah. Selain itu, sistem absen Finger Print yang diterapkan diruang lingkup Pemkab Pesibar juga tak sepenuhnya efektif, karena Finger Print dapat diakali dengan memakai sidik jari staf untuk mengganti sidik jari pimpinan ketika tidak memasuki kantor. (Andrean/Wawe/AKJII)

DPRD Minta Kejelasan Pemkab Pesibar Terkait LKPJ 2022 Yang Terdapat Selisih Target

April 11, 2023

 


Pesisir Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat meminta Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk memperjelas selisih pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Pesisir Barat akhir tahun anggaran 2022, yang disampaikan oleh Wakil Bupati Pesisir Barat A.Zulqoini Syarif pada Senin (10/04/2023).

Dalam LKPJ itu pihak DPRD meminta Pemkab Pesibar untuk terbuka menyampaikan selisih target pada realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 serta selisih target realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022 yang masing-masing berselisih lebih dari 140 Miliar rupiah.

Wakil Ketua I DRPD Pesisir Barat Rifzon Efendi mengatakan bahwa pihak DPRD akan mengkaji selisih target realisasi pendapatan dan realisasi belanja tersebut dengan memanggil pihak pemerintah setempat guna mendapatkan keterangan yang jelas, sehingga selisih target yang dimaksud dapat diketahui secara seksama, hal itu diminta Rifzon karena saat ini permasalahan persoalan gaji aparatur desa yang tidak dibayarkan selama 3 bulan lebih pada tahun 2022 lalu dapat berkaitan dengan realisasi target pendapatan dan belanja daerah tahun lalu yang mempunyai selisih target yang cukup besar, sehingga bisa saja sebab dari tidak dibayarkannya gaji aparatur pekon itu akibat realisasi yang tidak tercapai sehingga berdampak pada anggaran gaji aparatur pekon yang tak kunjung terbayarkan. 

Rifzon berharap dengan mencuatnya permasalahan gaji aparatur pekon yang tak kunjung dibayar ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk segera memberikan solusi dari permasalahan ini, serta dapat mengeluarkan gaji aparatur desa secara utuh mengingat banyak masyarakat yang bergantung hanya kepada gaji yang diterima dari hasil bekerja sebagai aparatur pekon, sehingga gaji itu sangat vital untuk menunjang keberlangsungan hidup para aparatur pekon di wilayah setempat.

Seperti yang diketahui pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada APBD tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 911,7 Miliar lebih dengan realisasi sebesar 770,8 Miliar lebih atau sebesar 84,55 persen. Sedangkan belanja daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar 915,5 Miliar rupiah lebih dan telah terealisasi sebesar 769,7 Miliar rupiah lebih atau terealisasi sebesar 84,7 persen. 

Menurut Wakil Ketua Dua DPRD Kabupaten Pesisir Barat Ali Yudiem mengatakan selisih target yang cukup besar pada target pendapatan dan realisasi belanja daerah pada tahun 2022 menyisakan pertanyaan bagi anggota DPRD Pesibar, untuk itu ia meminta agar pemerintah daerah bisa memberikan informasi sejelas mungkin dan tidak ada yang ditutup-nutupi supaya anggaran belanja yang tidak terserap dapat diketahui bersama. 

Terlebih saat ini polemik terkait gaji aparatur desa di Pesisir Barat sedang mencuat sehingga masyarakat sangat menunggu kejelasan informasi yang valid terkait kenapa penghasilan tetap aparat desa ini tidak juga terealisasi hingga saat ini.

Ali mengatakan pihak DPRD akan segera menjadwalkan pertemuan dengan tim anggaran Pemkab Pesibar guna mendapatkan kejelasan terkait selisih target pada APBD tahun 2022 tersebut.

Senada dengan yang disampaikan oleh Wakil I dan Wakil II DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Anggota DRPD Pesisir Barat dari Fraksi demokrat Khoiril Iswan mengatakan bahwa Pemkab harus segera memberikan titik terang dari selisih target tersebut supaya permasalahan tidak dibayarkannya gaji aparatur desa itu dapat segera terjawab. (Andrean/Wawe)

Raperda Inisiatif DPRD Pesibar Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Disetujui

Maret 20, 2023

 


Pesisir Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat bersama Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.

Persetujuan Raperda itu ditandatangani langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, A.Zulqoini Syarif, serta Ketua DPRD Pesibar Agus Cik, dan Wakil Ketua I DRPD Pesibar Ripzon Efendi, pada Senin (20/03/2023). Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh 21 anggota DPRD Pesibar serta unsur Forkopimda Pesisir Barat Lampung Barat.

Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pesisir Barat, Riza Pahlevi mengatakan rancangan peraturan daerah Inisiatif DPRD tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh telah melalui rangkaian kegiatan proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), mulai dari tahap paripurna penyampaian penjelasan pimpinan DPRD atau pimpinan Bapemperda, paripurna pendapat Bupati terhadap rancangan Perda inisiatif DPRD dan jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati, pembahasan di tingkat badan pembentukan peraturan daerah pada tahun 2022 yang lalu, dan pada hari ini telah diadakan rapat paripurna persetujuan Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang menandakan disetujuinya Raperda tersebut.

Riza mengatakan raperda tersebut dianggap perlu mengingat perkembangan pemukiman di wilayah setempat sangat pesat sehingga harus diatur sedemikian rupa agar tatanan pemukiman dapat lebih teratur, dan tentunya tidak menimbulkan permukiman yang kumuh. Karena jika permukiman kumuh tersebut timbul ditengah masyarakat maka ditakutkan akan menjadi penyebab sumber penyakit yang membahayakan kesehatan warga. 

Jika perda tersebut telah diberlakukan, lanjut riza, maka masyarakat harus mematuhi peraturan yang ada tentang mekanisme yang sehat untuk membuat sebuah perumahan atau pemukiman, jika masyarakat tidak mematuhi peraturan tersebut maka akan ada sanksi administrasi hingga pidana yang dapat dikenakan bagi siapa saja yang melanggar. 

Untuk saat ini potensi pemukiman kumuh di Kabupaten Pesisir Barat masih belum ada, namun Riza menekankan masyarakat agar memperhatikan prosedur pembuatan perumahan atau permukiman yang baik dan sehat bagi lingkungan sekitar. (Andrean/Wawe)

Reses Anggota DPRD Pesibar, Riza Pahlevi Berkomitmen Wujudkan Harapan Masyarakat

Maret 09, 2023

 


Pesisir Barat - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat, Riza Pahlevi melakukan reses di Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kamis, (09/03/2023).

Dalam kegiatan itu politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyerap aspirasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang diharapkan khususnya di Daerah Pemilihan Dua (Dapil II) yang mencakup Kecamatan Pesisir Selatan dan Kecamatan Ngambur.

Dalam kesempatan itu Riza mengatakan bahwa aspirasi masyarakat sangat penting bagi kemajuan suatu daerah, mengingat aspirasi tersebut merupakan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan dan dapat dirasakan langsung manfaatnya, sehingga dapat menunjang tercapainya kesejahteraan rakyat.

Terdapat Dua item yang diajukan masyarakat Pekon Paku Negara, Lanjut Riza, Dua item ajuan itu akan menjadi landasannya untuk menjadi prioritas pembangunan dalam Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk diajukan kepada pemerintahan daerah. 

"Masyarakat Pekon Paku Negara menginginkan pembangunan drainase pertanian untuk menunjang produktivitas hasil tani, selain itu warga ingin agar jalan Kota Jawa menuju Pura dapat ditambahkan Volumenya," ujar Riza.

Setelah mendengar masukan dan aspirasi masyarakat dalam reses itu, Riza berkomitmen untuk berjuang mewujudkan harapan masyarakat agar pembangunan tersebut bisa direalisasikan.

"Sebelumnya beberapa usulan masyarakat Pekon Paku Negara juga telah direalisasikan, contohnya seperti Jembatan Paku Negara dan juga jalan Kota Jawa, itu salah satu hasil reses kita untuk mewujudkan keinginan masyarakat," ucap Riza. (Andrean/Wawe)

Serap Aspirasi Masyarakat Wakil Ketua l DPRD Pesibar Melaksanakan Reses di Pekon Parda Haga

Maret 09, 2023

 

Pesisir Barat - Wakil Ketua l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Ripzon Efendi, S.Sos, Praksi Partai Demokkrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melaksanakan Reses di Pekon Parda Haga, Kecamatan Lemong, Kamis (9/3/2023).

Wakil Ketua l DPRD Pesibar Ripzon Efendi mengatakan pada minggu kedua di bulan ketiga 2023 seluruh anggota DPRD Pesibar melakukan kegiatan Reses di seluruh dapil l,ll,lll, dan lV untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan itu Ripzon Efendi mengatakan bahwa aspirasi masyarakat sangat penting bagi kemajuan suatu daerah, mengingat aspirasi tersebut merupakan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan dan dapat dirasakan langsung manfaatnya, sehingga dapat menunjang tercapainya kesejahteraan rakyat.

Dalam Reses menyerap aspirasi masyarakat di Dapil lV Pekon Parda Haga berlangsung di balai pekon setempat juga diikuti anggota dewan lainnya Hendrik Gunawan dan AE Wardana.

Pada Reses tersebut terdapat 2 poin usulan dari masyarakat diantaranya peningkatan jalan pertanian dan perbaikan pelabuhan para nelayan.

"Kami sudah melakukan survei mengenai pelabuhan tersebut. Masyarakat mengharapkan agar dilakukan pelebaran dikarenakan ada karang yg menutupi jalur keluar masuk nya perahu," ujar Wakil Ketua l DPRD Pesibar, Ripzon Efendi.

Kemudian untuk peningkatan jalan pertanian yang sudah ada, masyarakat berharap supaya dimaksimalkan agar dapat dimanfaatkan kembali.

Ripzon menjelaskan dari beberapa poin yang diharapkan masyarakat Pekon Parda Haga, nantinya akan dibahas lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Pesibar.

"Mudah-mudahan harapan masyarakat bisa segera terealisasi agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkas Ripzon Efendi.

Sementara itu Peratin Pekon Parda Haga Rodi Rawando berterima kasih atas kehadiran Wakil Ketua l DPRD Pesibar beserta anggota untuk mendengarkan langsung harapan masyarakat.

"Dalam hal ini saya selaku perwakilan masyarakat berharap kepada DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) Pesibar semoga apa yg kami ajukan agar segera direspon mengingat sebagian besar masyarakat kami merupakan nelayan dan petani," jelas Rodi Rawando. (Andrean/Wawe)

Wakil II DPRD Pesibar Ali Yudiem, S.H., Serap Aspirasi Warga Melalui Reses Pertama Tahun 2023 di Pekon Rata Agung Lemong

Maret 09, 2023

 


Pesisir Barat - Wakil Ketua II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Ali Yudiem, S.H, menggelar reses pertama tahun 2023 di Daerah Pemilihan (Dapil) empat, meliputi daerah Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pulau Pisang, dan Kecamatan Lemong, yang dilaksanakan di Pekon Rata Agung dan Pekon Way Batang, Kecamatan Lemong, Rabu (08/03/2023).

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa dirinya melakukan tugas sebagai anggota DPRD Pesibar untuk meyerap aspirasi masyarakat, baik itu di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan pertanian yang nantinya akan disampaikan rekan-rekan anggota DPRD Pesisir Barat untuk diteruskan ke Pemerintah Daerah (Pemda).

Ali Yudiem mengatakan bahwa aspirasi masyarakat merupakan unsur penting dalam melaksanakan pembangunan di daerah, karena seluruh pembangunan itu memang ditujukan untuk masyarakat itu sendiri, karenanya aspirasi masyarakat harus benar-benar diprioritaskan agar kesejahteraan masyarakat dapat berkembang dengan baik.

Sementara itu, hasil dari reses tersebut disimpulkan bahwa masyarakat Pekon Rata Agung mengeluhkan tentang sulitnya mendapatkan air bersih, serta lemahnya implementasi pendidikan didaerah pelosok, dan keluhan terkait rendahnya harga hasil bumi buah Pinang saat ini.

Ali berkomitmen akan menyampaikan aspirasi masyarakat dari hasil reses tersebut kepada pemerintahan daerah untuk segera ditindaklanjuti dan dapat segera diberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Hadir dalam kegiatan ini Peratin Rata Agung Wirdana beserta Aparatur Pekon Rata Agung, Lembaga Himpun Pemekonan (LHP), Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Ibu-ibu PKK dan Masyarakat setempat. (Andrean/Wawe)