ARUS UTAMA: DPRD Lampung

Tampilkan postingan dengan label DPRD Lampung. Tampilkan semua postingan

Komisi V DPRD Lampung Akan Panggil Manajemen PT San Xiong Steel dan BPJS

Juni 11, 2025

Bandar Lampung – Menanggapi aksi unjuk rasa ratusan karyawan PT San Xiong Steel Indonesia, Komisi V DPRD Provinsi Lampung menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti tuntutan para buruh terkait gaji yang belum dibayar selama dua bulan serta tunggakan iuran BPJS.

Anggota Komisi V Deni Ribowo menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang perwakilan perusahaan dan pihak BPJS Kesehatan.

“Kami akan laporkan hasil audiensi ini kepada Pimpinan DPRD dan secepatnya menyusun surat undangan resmi untuk RDP,” ujar Deni, Kamis (12/6/2025).

Menurut Deni, meskipun Provinsi Lampung sangat membutuhkan investasi, namun hak-hak pekerja tidak boleh diabaikan. Ia menekankan bahwa lebih dari 300 pekerja terdampak dalam kasus ini, yang berarti ratusan keluarga juga ikut terdampak secara ekonomi.

“Ini bukan sekadar soal perusahaan dan investasi, tapi juga tentang keberlangsungan hidup ratusan keluarga. Kami akan berusaha mencari solusi terbaik,” tegas anggota Fraksi Demokrat tersebut.

Sementara itu, M Junaidi, anggota Komisi V lainnya, mengingatkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi hak-hak buruh. Jika tidak dipenuhi, maka sanksi administratif dan hukum bisa dikenakan kepada manajemen perusahaan.

“Kami minta para buruh untuk tetap bersabar. Masalah ini akan kami bantu urai, termasuk persoalan dualisme manajemen yang saat ini menjadi penghambat,” terang Junaidi, anggota DPRD asal Dapil Lampung Selatan.

Ia juga menegaskan bahwa permasalahan internal perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk menelantarkan para pekerja yang selama ini telah bekerja penuh dedikasi.

Komisi V DPRD Lampung berjanji akan terus mengawal proses penyelesaian konflik ketenagakerjaan ini hingga seluruh hak buruh terpenuhi secara adil dan tuntas.

Ketua DPRD Lampung Dukung Kebijakan Pemprov Gratiskan Pendidikan dan Hapus Uang Komite Sekolah

Juni 10, 2025

DPRD Lampung

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang menggratiskan seluruh biaya pendidikan, termasuk menghapus pungutan uang komite di jenjang SMA, SMK, dan SLB mulai tahun ajaran 2025/2026.

Menurut Giri, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Sudah sepatutnya kebijakan sekolah gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB kita jadikan sebagai langkah strategis yang harus terus diperkuat dan dijaga keberlanjutannya,” ujar Giri, Sabtu (7/6/2025).

Untuk menjamin keberlangsungan program tersebut, DPRD Lampung berkomitmen mendukung alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, DPRD juga akan mengawasi implementasi program agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“DPRD juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, hingga layanan pendidikan inklusif,” tambah Giri.

Ia turut mengajak seluruh elemen masyarakat—termasuk orang tua, pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya—untuk bersama-sama menyukseskan program pendidikan gratis demi masa depan generasi muda yang lebih baik.

Sebelumnya, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi mengumumkan kebijakan penghapusan pungutan uang komite bagi seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB negeri se-Provinsi Lampung. Kebijakan ini merupakan bagian dari prioritas pembangunan SDM unggul di Bumi Ruwa Jurai.

“Mulai sekarang, tidak boleh ada lagi pungutan uang komite untuk siswa SMA. Segala kebutuhan sekolah akan kita bantu lewat APBD. Saya minta dukungan semua pihak untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita,” tegas Gubernur dalam pengarahan kepada para kepala sekolah, Kamis (5/6/2025).

Ia juga menyoroti capaian pendidikan di Lampung yang masih rendah. Dari 352 sekolah negeri, hanya 20 yang berhasil meloloskan siswanya dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Bahkan, terdapat 49 sekolah yang tidak meloloskan satu pun siswanya ke perguruan tinggi.

“Kita tidak akan mampu memajukan Indonesia jika SDM kita tertinggal. Kalau anak-anak Lampung tidak disiapkan sejak sekarang, mereka akan kalah bersaing dengan SDM dari luar,” tandasnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya peran guru dan kepala sekolah dalam membentuk generasi penerus.

“Ajari mereka dengan penuh kasih, keikhlasan, dan ketulusan. Kita sedang membangun fondasi masa depan Lampung,” ucapnya.

Lebih jauh, Gubernur merancang pembentukan 35 sekolah unggulan di berbagai kabupaten/kota, memperkenalkan mata pelajaran pilihan baru untuk siswa kelas 12 seperti bahasa Jepang, Korea, dan Arab, serta mengarahkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung sektor pendidikan.

Sebagai indikator keberhasilan kepala sekolah, Gubernur menetapkan tiga tolok ukur: jumlah lulusan yang masuk perguruan tinggi, terserap di dunia kerja, dan yang mampu menjadi wirausahawan.

“Saya titipkan masa depan Lampung dan visi Indonesia Emas 2045 kepada para kepala sekolah,” tutup Gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa penghapusan uang komite merupakan wujud nyata dari komitmen Pemprov terhadap kemajuan pendidikan.

“Pak Gubernur punya komitmen kuat. Insyaallah seluruh biaya operasional sekolah akan ditanggung melalui APBD, sehingga orang tua tidak lagi dibebani biaya tambahan,” ujar Thomas.

Anggota DPRD Lampung Handitya Narapati SZP Alami Lakalantas di Tol Sumatera

Mei 15, 2025

DPRD Lampung

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Handitya Narapati SZP (46), mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Sumatera ruas Palembang–Bandar Lampung pada Jumat (16/5) sekitar pukul 00.00 WIB. Kecelakaan terjadi di KM 173+600 B arah Bandar Lampung.

Mobil Toyota Land Cruiser dengan nomor polisi BE 1468 BH yang ditumpangi Handitya dan keluarganya oleng setelah menabrak bagian samping sebuah truk.

Usai kehilangan kendali, kendaraan menabrak gundukan tanah dan akhirnya masuk ke drainase, dengan posisi akhir membelakangi arah jalur tol.

Wadirlantas Polda Lampung, AKBP Benny Prasetya, membenarkan peristiwa tersebut.

"Benar, telah terjadi kecelakaan tunggal yang melibatkan kendaraan Toyota Land Cruiser. Dugaan awal, kendaraan hilang kendali setelah menabrak samping truk yang berpindah jalur dari lajur lambat ke lajur cepat," katanya, Jumat (16/5/2025).

Berikut data korban dalam insiden tersebut:Handitya Narapati SZP (46) warga Jalan Kaca Piring No. 10A, Rawa Laut, Pahoman, Bandar Lampung — mengalami luka lecet.

Dea Ameira (35) warga alamat yang sama — mengalami luka berat: patah tangan kiri dan luka di pipi kanan.

Rizki (21) warga Way Halim, Bandar Lampung — luka robek di kepala dan pipi kiri, serta patah kaki kiri.

M. Imam N (19) warga Curug Bojong Sari, Depok — mengalami patah bahu kiri.

Kenny Claude P (28) warga Jalan Ikan Kembung, Pesawahan, Teluk Betung Selatan — mengalami luka lecet.

Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan ini.

Diketahui Handitya Narapati SZP adalah anak dari mantan Gubernur Lampung yang juga Mantan Dubes Kroasia, Sjachroedin ZP dan adik kandung Anggota DPR RI Rycko Menoza.

PT SGC Terseret Dugaan Suap, Fauzi Heri Desak Usut Tuntas

Mei 09, 2025

DPRD Lampung

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Gerindra, Fauzi Heri, merespons keras mencuatnya dugaan suap yang menyeret nama PT Sugar Group Companies (SGC) kepada Mahkamah Agung melalui perantara Zarof Ricar.

Ia menegaskan bahwa jika benar dugaan tersebut terbukti, maka tindakan itu mencederai kepercayaan publik, merusak wibawa hukum, dan memperlihatkan bagaimana korporasi besar bisa menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan sempit.

“Sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, saya sangat prihatin dan geram jika benar korporasi sebesar PT SGC mencoba mengintervensi institusi peradilan melalui praktik suap. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap demokrasi dan keadilan,” ujar Fauzi, Jumat (09/05/2025).

Fauzi juga menyoroti bahwa PT SGC selama ini memiliki rekam jejak problematik di Lampung, mulai dari penguasaan lahan skala besar, isu kontribusi sosial yang minim, hingga dugaan ikut menjadi bohir dalam Pilkada. Menurutnya, dugaan suap ini menjadi bukti bahwa praktik bisnis PT SGC perlu diaudit secara menyeluruh, termasuk relasinya dengan lembaga negara.

“Sudah saatnya Gubernur Lampung bersama DPRD Lampung melakukan evaluasi komprehensif terhadap eksistensi PT SGC di Provinsi ini. Jangan sampai kita hanya menjadi wilayah eksploitasi, tetapi semua keuntungan dibawa keluar, sementara rakyatnya hanya menerima polusi dan kemiskinan,” tambahnya.

Politisi Gerindra itu juga mendorong KPK untuk tidak hanya berhenti pada aktor perantara, tetapi membongkar struktur penuh dari jaringan yang terlibat jika memang ada bukti aliran dana dari korporasi ke institusi penegak hukum.

“Kami mendorong KPK menelusuri lebih dalam, transparan, dan terbuka kepada publik. Hukum harus tajam ke atas dan tidak tebang pilih. Jika PT SGC memang terlibat, harus ada tindakan tegas, termasuk pembekuan izin usaha atau konsesi lahan di Lampung. Kita tidak ingin pelaku usaha hitam bekerja di bumi Lampung,” tegas Fauzi.

Di akhir pernyataannya, Fauzi menyerukan solidaritas dari seluruh elemen masyarakat sipil, media, dan organisasi mahasiswa untuk mengawal kasus ini secara serius, agar keadilan benar-benar ditegakkan tanpa kompromi.

Fauzi Heri Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pemenangan Nanda-Anton

Mei 08, 2025

DPRD Lampung

DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung resmi menunjuk Anggota DPRD Lampung, Fauzi Heri sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Nanda Indira–Antonius Muhammad Ali dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran yang akan digelar pada 24 Mei 2025.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Gerindra Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyebut Fauzi Heri sebagai sosok yang memiliki kapasitas lapangan dan rekam jejak kuat dalam konsolidasi basis suara.

“Penunjukan saudara Fauzi Heri adalah bagian dari strategi pemenangan yang taktis. Fauzi Heri terbukti mampu mengorganisir dukungan, termasuk di dapilnya Kota Bandar Lampung,” ujar Giri, Kamis (8/5/2025).

Sebagai Ketua Tim Pemenangan, Fauzi Heri akan memimpin langsung pengorganisasian di 760 TPS yang tersebar di Kabupaten Pesawaran.

Giri melanjutkan, Gerindra telah mengerahkan seluruh kekuatan struktural untuk mendukung kinerja tim, termasuk menugaskan 106 anggota legislatif Fraksi Gerindra se-Lampung untuk turun langsung mengawal proses PSU.

Setiap anggota DPRD diberi tanggung jawab mengawasi 7–8 TPS agar semua suara terkonsolidasi dan aman.

“Ini bukan hanya kerja politik, tapi kerja elektoral yang berbasisdata dan struktur. Kami pastikan setiap TPS dijaga, setiap suaraaman,” kata Giri Akbar.

Partai Gerindra menegaskan kesiapan total untuk mengamankan dan memenangkan pasangan Nanda–Anton.

“Kami tidak hanya siap, tapi all out. Ini bukan hanya soal menang, tetapi bagaimana menang dengan cara yang benar, sah, santun dan bermartabat,” tegas Giri.

Gerindra juga meyakini bahwa dengan kolaborasi kuat antarstruktur partai dan dukungan masyarakat, pasangan Nanda–Anton akan meraih kemenangan yang mewakili aspirasi rakyat Pesawaran.

“Kami yakin, dengan kolaborasi yang solid antar struktur dan partai koalisi, serta dukungan masyarakat Pesawaran, Nanda–Anton akan menang dengan suara mayoritas. Nantinya ini akanmenjadi kemenangan rakyat, bukan semata kemenanganpolitik,” tutup Giri.

Pansus DPRD Juga Soroti Kinerja Bank Lampung, Evaluasi Total

Mei 07, 2025

DPRD Lampung

Kinerja Bank Lampung menjadi salah satu yang paling disorot oleh Pansus DPRD Lampung. Hal ini saat terungkap saat disampaikan dalam paripurna pansus laporan pertanggungjawaban kepala daerah 2024, Selasa (6/5).

Dalam laporan pansus, saat ini banyak nasabah beralih dari Bank Lampung ke Bank lain, terutama para ASN di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung.

Buruknya kinerja Bank Lampung, berdampak juga dengan beralihnya dua kabupaten di Lampung ke bank lain soal urusan Perbankan, yakni Pesisir Barat dan Lampung Utara.

Anggota DPRD Lampung, Munir A. Haris, meminta agar Bank Lampung melakukan evaluasi, introspeksi total dan atau menyeluruh dalam kerja-kerja perbankannya.

“Misalnya, dalam pengajuan pinjaman atau gadai SK ASN berikan bunga yang rendah dan tidak dipersulit pengajuanya, ” ungkap politisi PKB ini, Rabu (7/5).

Menurut, Munir beralihnya dua kabupaten di Lampung ke Bank Lain dalam transaksi perbankannya adalah tamparan keras bagi Bank Lampung. Kasus ini menambah rentetan buruknya kinerja bank kebanggan masyarakat Lampung ini yang sudah berdiri sejak 1964.

“Jangan kaget mungkin kabupaten lain akan ikut beralih ke bank lain dalam melakukan transaksi perbankannya. Jika ASN Lampung saja beralih ke perbankan lain apalagi masyarakat umum,” tuturnya.

Selain itu, Munir juga menyoroti status Bank Lampung yang saat ini masih marger dengan Bank Jatim. Disebabkan, tidak memenuhi target

modal inti minimum sebesar Rp 3 Triliun sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

“Ya, saran saya memang harus ada evaluasi di Bank Lampung secara menyeluruh. Misalnya, anggaran operasional komisaris dan direksi kalau berpergian tidak harus juga menggunakan pesawat VVIP. Atau kendaraan operasional tidak perluenggunakan Mobil Land Cruiser atau Mercy, cukup menggunakan Innova atau Fortuner saja. Karena, memang bukan rahasia umum komisaris itu menggunakan fasilitas yang mewah-mewah, ” terangnya.

Selain itu, dia juga menyoroti besarnya tantiem di Bank Lampung bagi komsiaris dan direksi yang tidak sesuai dengan kondisi Bank Lampung saat ini.

Fraksi PDIP Minta Pemprov Lampung Beri Informasi Lengkap Soal Pemutihan Pajak

Mei 05, 2025

DPRD Lampung

Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung, Lesty Putri Utami, meminta dinas terkait memberikan informasi yang lengkap dalam mensosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat.

Permintaan ini disampaikan menyusul banyaknya keluhan dari warga yang merasa program pemutihan tidak sesuai harapan. Mereka mengira hanya perlu membayar pajak pokok selama satu tahun tanpa denda lain. Namun kenyataannya, masih harus membayar premi Jasa Raharja dan denda SWDKLLJ.

"Masyarakat benar-benar mengeluh. Katanya hanya bayar pajak setahun tanpa denda, tapi tetap dikenai pokok tahunan Jasa Raharja dan denda SWDKLLJ,” kata Lesty pada Senin (5/5/2025).

Menurut Lesty, banyak masyarakat yang salah paham. Mereka mengira bahwa seluruh tunggakan termasuk denda dan pokok Jasa Raharja akan dihapus, padahal yang dihapus hanya denda pajaknya saja.

“Warga pikir semua dendanya dihapus, padahal tetap bayar pokok Jasa Raharja dan denda SWDKLLJ sesuai berapa tahun menunggak. Ini harus disosialisasikan dengan benar agar tidak menimbulkan salah persepsi,” jelasnya.

Lesty menegaskan, program pemutihan pajak ini adalah bagian dari 100 hari kerja Gubernur Lampung dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapan Pemprov lewat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan informasi yang jelas dan rinci.

“Jangan sampai masyarakat antusias tapi kita tidak siap. Program ini juga menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Ia menyarankan OPD terkait segera turun langsung ke masyarakat atau membuat media informasi yang mudah dipahami.

“OPD harus aktif memberikan informasi yang jelas. Masyarakat mengira cukup bayar pajak setahun, padahal ada komponen lain yang tetap dibayar. Ini harus dijelaskan,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Lesty berharap keluhan masyarakat ini menjadi bahan evaluasi bagi OPD dalam menyusun kebijakan dan laporan pertanggungjawaban ke depan.

“Ini momen penting yang harus jadi catatan dalam penyusunan LKPJ dan program kerja selanjutnya,” tutupnya.