BANDAR LAMPUNG — Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Diah Dharma Yanti, S.H., M.H., menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pergeseran norma hukum dalam KUHP Nasional yang baru. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Advokat Perempuan Lampung di Balai Keratun, Kamis (12/2/2026).

Diskusi strategis ini secara khusus membedah Pasal 411 dan 412 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mengatur mengenai perzinahan dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo).

Transisi Regulasi: Dari KUHP Lama ke KUHP Nasional

Forum ini menyoroti perbedaan signifikan antara Pasal 284 KUHP lama dengan aturan baru dalam KUHP Nasional. Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi:

• Perluasan Ruang Lingkup: Pengaturan yang lebih komprehensif mengenai delik kesusilaan.

• Delik Aduan: Penegasan bahwa proses hukum hanya dapat berjalan berdasarkan aduan dari pihak yang memiliki hubungan hukum langsung (seperti suami/istri, orang tua, atau anak).

• Kepastian Hukum: Upaya sinkronisasi nilai-nilai sosiokultural masyarakat Indonesia ke dalam sistem hukum pidana formal.

DPRD Desak Sosialisasi Masif

Sebagai praktisi hukum sekaligus anggota legislatif, Diah Dharma Yanti menilai bahwa perubahan UU ini merupakan bagian dari reformasi hukum besar-besaran yang memerlukan sosialisasi ekstra agar tidak terjadi multitafsir atau keresahan di tengah masyarakat.

“Perubahan regulasi ini harus disertai dengan sosialisasi dan edukasi hukum yang memadai. Pemahaman yang komprehensif sangat penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, serta mencegah kesalahpahaman dalam penerapan norma hukum yang baru di lapangan,” tegas Diah Dharma Yanti.

Dukungan Terhadap Penguatan Literasi

Kehadiran unsur DPRD dalam FGD ini merupakan wujud nyata fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah. Diskusi yang melibatkan advokat, akademisi, dan mahasiswa ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis bagi implementasi hukum yang lebih berkeadilan dan tertib.

DPRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendukung forum-forum literasi serupa guna memastikan kebijakan nasional dapat diterima, dipahami, dan diimplementasikan secara selaras dengan kearifan lokal serta ketertiban umum di wilayah Lampung.

BANDAR LAMPUNG — Pucuk pimpinan Provinsi Lampung memberikan apresiasi tinggi terhadap penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, menghadiri langsung Ujian Terbuka Promosi Doktor Muhammad Firsada di Ballroom Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung (RIL), Kamis (12/02/2026).

Kehadiran kedua tokoh tersebut, didampingi Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, menjadi simbol dukungan nyata pemerintah terhadap kajian akademis yang berfokus pada ketahanan ideologi bangsa.

Disertasi: Melawan Radikalisme dengan Kearifan Lokal

Muhammad Firsada mempertahankan disertasi berjudul “Strategi Internalisasi Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama dalam Pencegahan Radikalisme.” Penelitian ini menyoroti bahwa ancaman ideologi transnasional tidak bisa hanya dihadapi dengan pendekatan keamanan (security approach), melainkan harus melalui legitimasi sosial dan kultural.

Beberapa poin kunci dari hasil penelitian tersebut meliputi:

• Strategi Intermediari: Pencegahan berbasis transformasi, transaksi, dan transinternalisasi nilai-nilai kebangsaan.

• Bingkai NKRI: Penguatan moderasi beragama sebagai instrumen harmonisasi yang dipadukan dengan kearifan lokal Lampung.

• Sinergi Pentahelix: Pentingnya kolaborasi antara negara, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menekan penetrasi ideologi radikal.

Apresiasi Ketua DPRD: Referensi Kebijakan Daerah

Ketua DPRD Lampung, A. Giri Akbar, menegaskan bahwa kajian ini sangat relevan dengan kondisi sosial-politik saat ini. Ia berharap hasil penelitian tersebut tidak hanya berhenti di rak perpustakaan, tetapi menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan.

“Disertasi ini sangat relevan karena membahas moderasi beragama dan pencegahan terorisme. Mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi referensi yang mendorong upaya bersama dalam menekan penyebaran radikalisme di Provinsi Lampung,” ujar Giri Akbar.

Kehadiran Tokoh Lintas Sektor

Ujian terbuka ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, termasuk Kasatgaswil Densus 88 Lampung Kombes Pol. Stialanri Kurniawan Setinggar, para rektor, tokoh masyarakat, serta pimpinan instansi vertikal. Kehadiran para petinggi keamanan dan akademisi ini menegaskan pentingnya isu moderasi beragama dalam menjaga stabilitas daerah.

Gelar doktor yang diraih Muhammad Firsada diharapkan mampu memperkuat jajaran birokrasi Lampung dengan landasan intelektual yang kokoh, demi mewujudkan masyarakat yang harmonis dan toleran.

BANDAR LAMPUNG — Menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi Lampung bersama jajaran legislatif bergerak cepat guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).

Rapat koordinasi tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dengan fokus utama menjamin keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi logistik di seluruh wilayah Lampung.

Peta Jalan Pengendalian Inflasi Jelang Hari Raya

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pemangku kepentingan membedah kesiapan lintas sektor untuk memastikan tidak ada hambatan pasokan yang dapat memicu inflasi.

Beberapa poin strategis yang menjadi fokus pengawasan meliputi:

• Ketahanan Pangan: Pemantauan stok beras melalui Perum Bulog serta harga komoditas strategis seperti cabai, bawang, dan daging.

• Energi & Transportasi: Jaminan ketersediaan BBM dan gas Elpiji, serta kesiapan sarana transportasi darat, laut, dan udara untuk arus mudik.

• Kelancaran Distribusi: Antisipasi hambatan logistik agar pasokan dari produsen ke pasar tetap stabil dan tidak mengalami kendala teknis di lapangan.

Dukungan Legislatif Terhadap Langkah Strategis Daerah

Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh langkah-langkah intervensi pasar yang akan dilakukan pemerintah daerah. Dukungan ini mencakup fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan agar program pengendalian inflasi tepat sasaran.

“Kehadiran kami adalah wujud komitmen DPRD dalam menjaga stabilitas harga. Koordinasi yang kuat antara pemerintah, BI, Bulog, hingga aparat penegak hukum sangat penting agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa terbebani kenaikan harga yang tidak wajar,” ujar Ahmad Giri Akbar.

Sinergi Forkopimda dan Instansi Vertikal

HLM TPID ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta pimpinan BUMN dan instansi vertikal. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi gejolak harga di pasar-pasar tradisional maupun modern.

Gubernur Lampung meminta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung untuk aktif melakukan operasi pasar jika ditemukan adanya indikasi penimbunan atau lonjakan harga yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

BANDAR LAMPUNG — Guna memperkokoh pemahaman masyarakat terhadap fondasi negara, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (Dapil) I menggelar kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di berbagai titik wilayah Kota Bandar Lampung pada 17–18 Januari 2026.

Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang diputuskan melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Lampung sebagai bagian dari fungsi legislatif dalam melakukan pembinaan wawasan kebangsaan di daerah pemilihan masing-masing.

Pancasila Sebagai Pedoman Kehidupan

Anggota legislatif dari Dapil I (Kota Bandar Lampung) turun langsung berinteraksi dengan berbagai unsur masyarakat. Fokus utama dari sosialisasi ini adalah mengontekstualisasikan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman, sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai ideologi yang hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tulis laporan rutin DPRD Lampung.

Tujuan Strategis Pembinaan Ideologi

Melalui agenda ini, DPRD Provinsi Lampung menargetkan capaian jangka panjang bagi masyarakat Bandar Lampung, antara lain:

• Peningkatan Kesadaran Ideologis: Menanamkan rasa bangga dan loyalitas terhadap ideologi negara.

• Penguatan Persatuan: Menjaga keharmonisan antarwarga di tengah dinamika perkotaan yang tinggi.

• Bingkai NKRI: Memastikan nilai-nilai kebangsaan tetap terjaga dari pengaruh ideologi lain yang bertentangan dengan karakter bangsa.

Implementasi Rutin Legislatif

Pelaksanaan sosialisasi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda, hingga penggerak kemasyarakatan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dengan keterlibatan langsung anggota dewan, diharapkan terjadi dialog dua arah yang efektif dalam menyerap aspirasi sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan berbasis Pancasila.

Kegiatan ini menjadi bukti komitmen DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi edukasi politik dan kebangsaan secara berkelanjutan demi menciptakan tatanan masyarakat yang kondusif dan cinta tanah air.

SERANG – Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 resmi digelar di Kota Serang, Provinsi Banten, pada Senin, 9 Februari 2026. Perhelatan nasional ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, pimpinan lembaga, kepala daerah, serta tokoh pers nasional dan internasional.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, hadir mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta Gubernur Banten Andra Soni sebagai tuan rumah.

Delegasi dari berbagai daerah turut memeriahkan acara, termasuk Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar yang hadir bersama rombongan PWI Lampung.

Sinergi Kabinet dan Delegasi Internasional

Kehadiran sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menegaskan posisi strategis pers dalam pembangunan nasional. Beberapa menteri yang tampak hadir antara lain:

• Teuku Riefky Harsya (Menteri Ekonomi Kreatif)

• Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman)

• Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal)

• Fadli Zon (Menteri Kebudayaan)

Dimensi global HPN 2026 juga diperkuat dengan kehadiran delegasi internasional dari Malaysia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Komunikasi Malaysia, Teo Nie Ching.

Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat

Mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, peringatan tahun ini menyoroti peran vital pers di tengah tantangan disrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI). Pers dipandang sebagai penjaga kepentingan publik sekaligus elemen kunci dalam menjaga kualitas demokrasi.

Penanggung Jawab HPN 2026, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pers berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi kesejahteraan rakyat. Ia menganalogikan kritik konstruktif sebagai "vitamin" bagi kesehatan demokrasi.

“Bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membutuhkan informasi yang jernih, transparan, dan akuntabel. Di situlah pers memerankan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan,” ujar Akhmad Munir.

Momentum Transformasi Digital

Gubernur Banten, Andra Soni, menambahkan bahwa HPN 2026 merupakan momentum krusial bagi insan pers untuk beradaptasi dengan teknologi. Ia menekankan bahwa di era AI, peran pers sebagai penyaring informasi yang akurat bagi publik menjadi semakin tidak tergantikan.

BANDAR LAMPUNG – Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menyatakan kesiapan penuh untuk berpartisipasi dalam turnamen minisoccer yang diinisiasi oleh Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung. Kegiatan yang dirangkai dengan launching IJP FC ini menjadi ajang strategis untuk mempererat hubungan antara aparatur pemerintahan dan insan pers di Bumi Ruwa Jurai.

Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, menegaskan bahwa keikutsertaan ini bukan sekadar kompetisi, melainkan bagian dari kampanye gaya hidup sehat di lingkungan kerja yang padat agenda.

Gaya Hidup Sehat untuk Produktivitas Kerja

Descatama, yang dikenal memiliki hobi olahraga jogging, menyatakan dukungannya terhadap inisiasi IJP FC. Menurutnya, kebugaran fisik adalah kunci utama bagi aparatur Sekretariat DPRD agar tetap produktif dalam mendukung tugas-tugas kedewanan.

“Olahraga perlu menjadi bagian dari keseharian kita agar tetap sehat, bugar, dan produktif. Turnamen minisoccer ini sangat baik sebagai wadah silaturahmi antara OPD dan rekan-rekan jurnalis,” ujar Descatama, Minggu (8/2/2026).

Laga Persahabatan: Sekretaris DPRD Siap Turun Lapangan

Menambah keseruan turnamen, Descatama menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke lapangan hijau dalam laga persahabatan melawan tim IJP FC. Dengan nada bercanda yang penuh semangat sportivitas, ia menargetkan performa maksimal dalam pertandingan nanti.

“Saya akan hadir dan siap mencetak gol ke gawang IJP FC,” tambahnya dengan penuh optimisme.

Apresiasi Sinergi Pers dan Pemerintah

Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga IJP Lampung, Rio Fauzul, mewakili Ketua IJP Lampung Abung Mamasa, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Sekretariat DPRD Lampung. Ia menegaskan bahwa turnamen ini adalah upaya memperkuat sinergi positif demi terwujudnya masyarakat Lampung yang sehat dan produktif.

Detail Pelaksanaan Kegiatan:

• Acara: Launching IJP FC dan Turnamen Minisoccer OPD Pemprov Lampung.

• Waktu: Sabtu, 14 Februari 2026.

• Lokasi: Subanus X Soccer Field, Bandar Lampung.

• Peserta: Tim Gubernur Lampung, berbagai OPD di lingkungan Pemprov Lampung, dan tim jurnalis.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum titik balik penguatan komunikasi publik antara pemerintah daerah dan media melalui cara-cara yang non-formal dan penuh keakraban di lapangan olahraga.

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD dan instansi vertikal bergerak cepat menuntaskan persoalan Jembatan Kali Pasir di Way Bungur, Lampung Timur. Melalui rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, Senin (9/2/2026), diputuskan langkah strategis untuk membangun kembali jembatan yang menjadi jalur vital distribusi dan mobilitas warga tersebut.

Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi, menegaskan bahwa penanganan infrastruktur ini tidak boleh tertunda karena dampaknya yang sangat krusial bagi perekonomian lokal.

Dua Langkah Strategis Pemulihan Akses

Pemerintah menyepakati dua tahap pembangunan guna memberikan kepastian bagi masyarakat:

1. Solusi Darurat (Jangka Pendek): Pembangunan Jembatan Gantung Merah Putih dalam waktu dekat. Fasilitas ini difokuskan untuk pejalan kaki dan kendaraan ringan agar konektivitas antarwilayah tidak terputus total selama masa konstruksi utama.

2. Solusi Permanen (Jangka Panjang): Pembangunan jembatan permanen oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan spesifikasi konstruksi yang lebih kokoh untuk menampung beban kendaraan berat dan berorientasi pada ketahanan jangka panjang.

Sinergi Lintas Sektoral dan Keterlibatan TNI

Rapat koordinasi ini melibatkan kekuatan penuh lintas instansi untuk mempercepat proses administratif dan teknis, di antaranya:

• Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung.

• Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) & BBWS Mesuji Sekampung.

• TNI (Kodam II/Sriwijaya & Korem 043/Gatam): Untuk pengamanan dan pendampingan teknis di lapangan.

• Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

“Jembatan Kali Pasir Way Bungur ini sangat vital. Tidak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa akses. Keterlibatan TNI menjadi bukti keseriusan negara dalam menjamin keselamatan dan kelancaran pembangunan ini,” ujar Yusnadi.

Komitmen Pengawalan Legislatif

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Lampung Timur, Yusnadi berkomitmen untuk mengawasi setiap tahapan pembangunan agar terealisasi sesuai target. Ia meminta masyarakat mendukung proses pengerjaan di lapangan demi kepentingan bersama.

“Ini bukan sekadar jembatan, tetapi urat nadi kehidupan masyarakat. Saya pastikan aspirasi warga terus kami perjuangkan sampai jembatan permanen benar-benar berdiri,” pungkas Sekretaris Komisi IV tersebut.