Tampilkan postingan dengan label DPRD Lampung Barat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPRD Lampung Barat. Tampilkan semua postingan

KETUA DPRD LAMPUNG BARAT TERIMA PENGHARGAAN DI HUT LAMPUNG BARAT KE-34

September 24, 2025
DPRD Lampung Barat

 



Lampung Barat – Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial, S.Kom, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-34 Kabupaten Lampung Barat yang digelar di Lapangan Sanayuda, Kecamatan Way Tenong, Rabu (24/9/2025).

Pada momen tersebut, Edi Novial mendapatkan penghargaan atas pengabdiannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, di hadapan peserta upacara.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat atas dedikasi dan kontribusi Edi Novial dalam memimpin lembaga legislatif.

Dalam sambutannya, Edi Novial menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam.

"Penghargaan ini bukan semata-mata untuk pribadi saya, tetapi untuk seluruh anggota DPRD dan masyarakat Lampung Barat. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati Parosil Mabsus atas apresiasi yang diberikan. Ini akan menjadi pendorong bagi kami untuk terus bekerja lebih keras lagi," ujar Edi Novial.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Lampung Barat atas dukungan yang telah diberikan selama masa jabatannya.

"Kepada seluruh masyarakat Lampung Barat, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja sama dan partisipasinya dalam pembangunan. Selama ini, sinergi antara DPRD dan masyarakat adalah kunci dalam mewujudkan Bumi Beguwai Jejama Sai Betik," tambahnya.

Usai upacara, Edi Novial bersama Bupati Parosil Mabsus melanjutkan agenda penanaman kurang lebih 300 batang pohon durian, alpukat, dan jambu jamaika di Lingkungan Mulya Indah, Kelurahan Pajar Bulan. Penanaman pohon tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Penanaman pohon ini merupakan langkah kecil namun bermakna untuk menjaga keseimbangan alam. Kami berharap, selain dapat melestarikan lingkungan, kegiatan ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta menjadi warisan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” tutur Edi Novial.

Rangkaian kegiatan HUT ke-34 Lampung Barat ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat.
READ MORE

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Lampung Barat

Agustus 23, 2023
Video


 

READ MORE

DPRD Lampung Barat Gelar Paripurna HUT Provinsi Lampung Ke-59

Maret 28, 2023
Lampung Barat


Lampung Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung ke-59 dengan tema “Lampung bersinergi, Lampung berprestasi” yang diselenggarakan di Ruang Sidang Maghgasana DPRD Lambar, Selasa (21/03/23).

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh, Pj. Bupati Lambar, Nukman, Unsur Forkompimda Lambar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan undangan lainnya. Pada kesempatan ini Ketua DPRD Lambar, Edi Novial selaku pemimpin rapat mengatakan, kegiatan hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun (HUT) Provinsi Lampung yang telah terbentuk 59 tahun lalu. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momen ini sebagai energi dalam melakukan pembangunan Provinsi Lampung.

"Perlu kami sampaikan pada tanggal 14 Maret yang lalu pimpinan DPRD Lambar menerima surat dari Pj. Bupati Lambar prihal pelaksanaan sidang paripurna istimewa dalam rangka hari jadi ke-59 Provinsi Lampung tahun 2023. Maka dengan rapat badan musyawarah DPRD Lambar pada tanggal 14 Maret telah menetapkan tanggal 21 Maret atau hari ini sebagai pelaksanaan sidang paripurna istimewa hari jadi ke-59 Provinsi Lampung," katanya.

Dikatakan Edi, terdapat sejarah panjang dalam pembentukan Provinsi Lampung menjadi pemerintahan sendiri. Di mana, sebelumnya menjadi provinsi dibentuk Keresidenan Lampung yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Sampai dengan tahun 1962 dengan adanya keputusan bersama dari seluruh bupati atau kepala daerah dan residen Lampung terbentuklah petitie berupa tuntutan agar keresidenan Lampung diubah setatusnya menjadi daerah Swatantra tingkat I atau Daerah Swatantra Tingkat (Daswati) I Lampung yang terpisah dengan Daswati Sumsel.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Edi, sembilan partai politik yang ada pada waktu itu mengambil inisiatif dengan membentuk panitia dengan mengundang seluruh organisasi massa dan cabang partai dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1963. Di mana, dalam rapat secara resmi membentuk panitia serta menegaskan program perjuangan penuntutan Daswati I Lampung yang bertempat di Gedung BPR Tanjung Karang.
Upaya lain juga terus dilakukan sebagai langkah mensukseskan perjuangan, salah satunya dengan membentuk perwakilan panitia di Kota Palembang dan Ibukota Jakarta yang diserahkan Achmad Ibrahim sebagai pimpinannya. Salah satu tugasnya, yakni sebagai penghubung panitia dengan Daswati I Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat di DKI Jakarta.

Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Januari 1964 Gubernur Sumatera Selatan mengadakan rapat dinas yang dihadiri catur tunggal para bupati, walikota, anggta DPRGR/BPH tingkat I dan Ketua Front Nasional se-Keresidenan Lampung yang membicarakan persiapan-persiapan pembentukan Daswati I Lampung.

"Berdasarkan keputusan menteri dalam negeri tanggal 14 Desember 1963 nomor : 14 Desember 1963 nomor : BK/2103/5-472-1313.3, kemudian pemerintah deswati I Sumatera Selatan mengeluarkan surat keputusan tertanggal 8 Januari 1964 dengan nomor : L.5/1964 oleh pemerintah pusat pada perinsipnya telah menyetujui pembentukan daerah Swatantra tingkat I Lampung," katanya lagi.

Dengan itu, dibentuk team asistensi yang bertugas membantu Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Selatan dalam mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pemindahan hak, tugas kewajiban dan wewenang dalam urusan pemerintahan dari pemerintah Sumsel ke Pemerintah Daerah Lampung.

Antaranya, mengenai soal kepegawaian, harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak urusan dari intansi tingkat I Sumsel dan lain-lain.

"Tepat pada tanggal 18 Maret 1964 Bapak Kusno Dhanupojo dilantik menjadi penjabat Gubernur Lampung oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Bapak Eny Karim. Dan pada Pukul 20.00 WIB menjadi detik-detik bersejarah upacara serah terima pemerintah daerah dari gubernur, kepala daerah yang disaksikan oleh bapak Eny Karim yang sebagai wakil Menteri Dalam Negeri,” ucapnya. (ADV)
 

READ MORE

DPRD Lampung Barat Gelar Paripurna HUT Provinsi Lampung Ke-59

Maret 28, 2023
Lampung Barat


Lampung Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung ke-59 dengan tema “Lampung bersinergi, Lampung berprestasi” yang diselenggarakan di Ruang Sidang Maghgasana DPRD Lambar, Selasa (21/03/23).

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh, Pj. Bupati Lambar, Nukman, Unsur Forkompimda Lambar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan undangan lainnya. Pada kesempatan ini Ketua DPRD Lambar, Edi Novial selaku pemimpin rapat mengatakan, kegiatan hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun (HUT) Provinsi Lampung yang telah terbentuk 59 tahun lalu. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momen ini sebagai energi dalam melakukan pembangunan Provinsi Lampung.

"Perlu kami sampaikan pada tanggal 14 Maret yang lalu pimpinan DPRD Lambar menerima surat dari Pj. Bupati Lambar prihal pelaksanaan sidang paripurna istimewa dalam rangka hari jadi ke-59 Provinsi Lampung tahun 2023. Maka dengan rapat badan musyawarah DPRD Lambar pada tanggal 14 Maret telah menetapkan tanggal 21 Maret atau hari ini sebagai pelaksanaan sidang paripurna istimewa hari jadi ke-59 Provinsi Lampung," katanya.

Dikatakan Edi, terdapat sejarah panjang dalam pembentukan Provinsi Lampung menjadi pemerintahan sendiri. Di mana, sebelumnya menjadi provinsi dibentuk Keresidenan Lampung yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Sampai dengan tahun 1962 dengan adanya keputusan bersama dari seluruh bupati atau kepala daerah dan residen Lampung terbentuklah petitie berupa tuntutan agar keresidenan Lampung diubah setatusnya menjadi daerah Swatantra tingkat I atau Daerah Swatantra Tingkat (Daswati) I Lampung yang terpisah dengan Daswati Sumsel.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Edi, sembilan partai politik yang ada pada waktu itu mengambil inisiatif dengan membentuk panitia dengan mengundang seluruh organisasi massa dan cabang partai dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1963. Di mana, dalam rapat secara resmi membentuk panitia serta menegaskan program perjuangan penuntutan Daswati I Lampung yang bertempat di Gedung BPR Tanjung Karang.

Upaya lain juga terus dilakukan sebagai langkah mensukseskan perjuangan, salah satunya dengan membentuk perwakilan panitia di Kota Palembang dan Ibukota Jakarta yang diserahkan Achmad Ibrahim sebagai pimpinannya. Salah satu tugasnya, yakni sebagai penghubung panitia dengan Daswati I Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat di DKI Jakarta.

Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Januari 1964 Gubernur Sumatera Selatan mengadakan rapat dinas yang dihadiri catur tunggal para bupati, walikota, anggta DPRGR/BPH tingkat I dan Ketua Front Nasional se-Keresidenan Lampung yang membicarakan persiapan-persiapan pembentukan Daswati I Lampung.

"Berdasarkan keputusan menteri dalam negeri tanggal 14 Desember 1963 nomor : 14 Desember 1963 nomor : BK/2103/5-472-1313.3, kemudian pemerintah deswati I Sumatera Selatan mengeluarkan surat keputusan tertanggal 8 Januari 1964 dengan nomor : L.5/1964 oleh pemerintah pusat pada perinsipnya telah menyetujui pembentukan daerah Swatantra tingkat I Lampung," katanya lagi.

Dengan itu, dibentuk team asistensi yang bertugas membantu Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Selatan dalam mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pemindahan hak, tugas kewajiban dan wewenang dalam urusan pemerintahan dari pemerintah Sumsel ke Pemerintah Daerah Lampung.

Antaranya, mengenai soal kepegawaian, harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak urusan dari intansi tingkat I Sumsel dan lain-lain.

"Tepat pada tanggal 18 Maret 1964 Bapak Kusno Dhanupojo dilantik menjadi penjabat Gubernur Lampung oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Bapak Eny Karim. Dan pada Pukul 20.00 WIB menjadi detik-detik bersejarah upacara serah terima pemerintah daerah dari gubernur, kepala daerah yang disaksikan oleh bapak Eny Karim yang sebagai wakil Menteri Dalam Negeri,” ucapnya. (ADV)

READ MORE

Reses DPRD Provinsi Lampung, Aprilliati Serap Aspirasi Warga Labuan Ratu

September 12, 2022
DPRD Lampung Barat

Bandar Lampung : Warga Labuhanratu mengeluhkan akses jalan mereka yang rusak, drainase yang hingga kini belum terealisasi oleh pemerintah daerah setempat, hingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).




Keluhan itu disampaikan oleh Dendi Alfian, Ketua RT 09, LK 1, Kelurahan Labuhanratu Raya, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandarlampung.

Dendi menyampaikan aspirasinya pada Anggota DPRD Provinsi Lampung fraksi PDI Perjuangan, Aprilliati, SH.MH saat legislator asal Dapil Kota Bandarlampung itu menggelar reses di wilayah setempat, Senin (12/9/2022).

“Pertama kami sampaikan masalah jalan, kemudian drainase jalan dan gorong-gorongnya, untuk aliran air yang belum terealisasi,” kata Dendi.

Selain itu, Dendi juga berharap warganya yang membutuhkan bisa mendapatkan BLT sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM. Sebab sepengetahuannya, hingga kini belum ada warganya yang mendapat bantuan tersebut.

“Kemudian untuk bantuan guru ngaji, dan masalah bantuan sosial lainnya dari pemerintah,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Sukiman, tokoh masyarakat di wilayah setempat. Dia juga berharap jalan di lingkungan setempat segera diperbaiki oleh pemerintah. Sebab banyak lubang-lubang yang menganga di lingkungan setempat.

“Jalan mulai rusak sejak 2021. Kami mohon ibu DPRD bisa membantu terealisasi nya ini. Karena ini berhubungan, antara RT 08 sampai 011,” kata Sukiman.

Sukiman juga menghawatirkan jembatan di wilayah setempat yang sudah mulai rusak. Warga pun sempat memperbaiki dengan pola gotong royong, namun kurang efektif.

“Jembatan itu sekarang untuk penahannya, sebelah sudah rubuh, dan di tengahnya sudah bolong, sudah berlubang,” ungkapnya.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama ada pula kaum emak-emak yang turut mempertanyakan mengapa hingga kini mereka tak kunjung mendapat bantuan sosial sebagai konpensasi kenaikan BBM.

“Harga sudah pada naik, orang sudah banyak yang dapat bantuan. Tapi kami belum. Padahal saya dari dulu gak pernah dapat bantuan,” ucap salah satu warga.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Lampung Aprilliati menyatakan siap memperjuangkannya. Namun, Anggota Komisi V DPRD Lampung itu meminta agar warga bisa mengajukan proposal, sebagai dasar pengajuan permohonan.

“Apa yang jadi aspirasi akan kami kawal dan kami perjuangkan, namun dengan catatan, kami minta dokumen proposal dari usulan masyarakat ini,” kata April pada nuansalampung.com.

Dengan adanya proposal, April berharap aspirasi warga bisa masuk ke dalam e-pokir (pokok-pokok pikiran) dan bisa masuk ke dalam usulan yang diajukan oleh fraksi.

Sementara soal bantuan sosial, April pun akan melakukan pengecekan data.

“Saya sendiri di komisi lima, nanti akan kami cek kembali, data yang mungkin kadaluarsa. Biar ketemu jawabannya kenapa di RT ini tidak mendapat jatah bantuan langsung tunai sebagai konpensasi kenaikan BBM,” terangnya.
READ MORE

Awa Cs Dilantik, Mirza Optimis Perbasasi Lampung Terus Torehkan Prestasi

September 09, 2022
DPRD Lampung Barat

Bandarlampung - Tongkat estafet kepemimpinan Ketua Persatuan Baseball dan Softball (Perbasasi) Lampung berganti dari Rahmat Mirzani Djausal kepada Wiriawan Sada Melindra atau biasa disapa Awa. 



Awa dilantik bersamaan dengan pengurus Pengprov Perbasasi Lampung Periode 2022-2026, di Hotel Sheraton, Jumat (09/09/2022).

Ketua Pengprov Perbasasi Lampung periode 2018-2022 Rahmat Mirzani Djausal mengucapkan selamat kepada Awa yang baru dilantik sebagai Ketua Perbasasi Lampung periode 2022-20226.

Mirza pun berpesan, supaya di periode Awa Cs ini Perbasasi Lampung terus menorehkan prestasi dan mencetak sejarah baru. Tujuannya utamanya adalah untuk mengharumkan nama Provinsi Lampung di kancah olahraga nasional maupun internasional.

"Tentunya saya berharap Perbasasi di era Awa Cs ini bisa lebih baik lagi. Terus menorehkan prestasi dan mencetak sejarah baru, tujuan utama dari penghargaan yang kita dapat adalah untuk mengharumkan nama Provinsi Lampung di kompetisi-kompetisi bergengsi," ucapnya, Sabtu (10/09/2022).

Selain itu, kata Mirza, kepada jajaran pengurus Perbasasi Lampung untuk selalu solid dan jaga kekompakan, perkuat kebersamaan, jalin komunikasi dan ciptakan harmonisasi. 

"Jaga kekompakan, solid. Jangan mendahulukan ego. Satukan misi dan selaraskan persepsi untuk membawa Perbasasi Lampung lebih baik lagi. Saya optimis jika harmonisasi telah terjalin, maka peluang mencetak sejarah baru dan terus menorehkan prestasi di kompetisi bergengsi bakal terealisasi," ucapnya. (*)
READ MORE

DPRD Lampung Barat Inginkan Pembangunan TA 2023 Dahulukan Skala Prioritas

Agustus 09, 2022
Video


READ MORE

DPRD Lampung Barat Gelar Rapat Penyampaian Nota Pengantar KUA & PPAS

Agustus 03, 2022
DPRD Lampung Barat

Undercover - DPRD Kabupaten Lampung Barat gelar Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Nota Pengantar Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023, yang digelar di Ruang Sidang Maghgasana DPRD Kabupaten Lampung Barat. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial, S.Kom., juga dihadiri oleh Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus beserta wakilnya Drs. H. Mad Hasnurin, Selasa (2/7).



Dalam pidatonya Parosil menjelaskan Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah DaerahTahun 2023, Instruksi Mentri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Dimana Rancangan KUA PPAS ini disususun sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023.



Parosil juga menyampaikan guna medukung tema pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2023, maka tema pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 adalah “Penguatan Ekonomi yang Inklusif, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Publik”. Sedangkan prioritas pembangunan kabupaten Lampung Barat tahun 2023 guna mencapai tema pembangunan yaitu Peningkatan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Petensial, Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia, Memantapkan Kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana, Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan Sektor Pariwisata, Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Stabiitas kamtibmas.



Kemudian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2023 direncanakan Pedapatan Daerah sebesar 1,451 triliun rupiah lebih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 61,393 miliar rupiah lebih, pendapatan transfer sebesar 1,389 triliun rupiah lebih yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 24.456 miliar rupiah lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) 592.394 miliar rupiah lebih, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik sebesar 538.704 miliar rupiah lebih, Dana Insentif Daerah (DID) 31.559 miliar rupiah lebih, Dana Desa 117.483 miliar rupiah lebih dan pendapatan Transfer Antar Daerah 85.145 miliar rupiah lebih.



Sedangkan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat bersumber dari sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun yang lalu sebesar 15 miliar rupiah. Secara rinci tercantum dalam buku Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023.

READ MORE

Perkuat Pengurus Ranting, Gerindra Lampung Optimistis Menangkan Pemilu 2024, Prabowo Presiden

Juli 26, 2022
DPRD Lampung Barat

BANDAR LAMPUNG - Jajaran dan pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerindra Lampung, siap menyambut Pemilu 2024, dengan optimistis memenangi legislatif. Selain itu, Gerindra Lampung optimistis memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.


Ketua DPD Partai Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan mesin partai, dalam menyambut tahun politik. Selain itu, secara internal Gerindra Lampung telah melakukan penguatan hingga ke tingkat ranting.

"Kami sudah berkonsolidasi dan komunikasi, guna penguatan sampai ke tingkat ranting-ranting. Tentunya persiapan yang telah dilakukan ini menandakan, kami sangat siap menyambut tahun politik pada 2024 mendatang," kata Rahmat Mirzani Djausal kepada Lampungpro.co, Senin (25/7/2022).

Selanjutnya, jajaran dan pengurus DPD Partai Gerindra Lampung sangat optimis, Gerindra bakal memenangkan Pileg dan Prabowo Subianto akan menjadi Presiden 2024. Optimis itu sangat mendasar, dimana salah satu indikator dari beberapa survei yang dirilis, menunjukkan tren positif bagi Partai Gerindra yang konsisten terus dicintai masyarakat.

"Sosok Prabowo juga masih diharapkan dan diidolakan masyarakat, untuk menjadi presiden pada 2024. Untuk itu, kami akan maksimal dalam memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden, khususnya di Lampung ini," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Tentu harapannya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia cepat melaju menjadi negara yang memiliki endurance, ketahanan ekonomi, swasembada pangan kuat. Paling penting nantinya, Indonesia menjadi bangsa yang bertakwa dan beriman.
READ MORE

Rapat Paripurna DPRD, (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2020

April 30, 2021
Lampung Barat

Lampung Barat/ ADV/, UNDERCOVER - Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat beserta jajaran menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat, Senin (26/4/2021).


Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Maghgasana DPRD Lampung Barat itu dihadiri pula oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus serta Forkopimda Kabupaten Lampung Barat.


Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Edi Novial dengan acara penyampaian laporan panitia khusus DPRD dan pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj-KDh) tahun anggaran 2020.


Dalam rapat tersebut, Parosil Mabsus selaku Kepala Daerah menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat.


Ucapan terima kasih itu terutama ditujukan untuk panitia khusus (Pansus) LKPj yang telah mengkritisi, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi atas berbagai kinerja program dan kegiatan yang termuat dalam buku LKPj Kepala Daerah tahun anggaran 2020.


"Hal tersebut membuktikan keseriusan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan," kata Parosil, Senin (26/4/2021).


"Juga sebagai kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas dan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat," sambungnya.


Selanjutnya, dalam rapat tersebut, ada beberapa pokok bahasan yang sempat menjadi pembahasan selama rapat paripurna tersebut berlangsung, salah satunya anggaran untuk media di Sekretariat DPRD kabupaten lampung barat , dalam kesempatan itu pula Ismun Zani selaku anggota DPRD Komisi III menyampaikan, pembahasan APBD 2021 yang dilaksanakan menggunakan dana tahun 2020, yang pada waktu itu dalam tahap sinkronisasi disepakati bahwa ada penurunan anggaran media masa pada lembaga DPRD.


"Akan tetapi tidak akan terlalu signifikan," ujar Ismun.

Ia mengungkapkan, pada waktu itu, tim anggaran Pemkab Lampung Barat yang mengatakan anggaran untuk media massa tersebut tidak boleh melebihi anggaran Dinas Kominfo Lampung Barat.

"Namun yang perlu diketahui, bahwasanya dalam anggaran Dinas Kominfo tidak terdapat anggaran untuk langganan koran, sedangkan untuk DPRD terdapat langganan koran," jelas Ismun.


"Jadi tidak menutup kemungkinan jika anggaran media di lembaga DPRD itu sebenarnya tidak melebihi anggaran Dinas Kominfo," simpulnya.


Edi Novial S.Kom selaku Ketua DPRD Lampung Barat juga menyampaikan tanggapannya mengenai persoalan di atas.


"Bahwasanya media merupakan partner dalam artian Lampung Barat dapat dikenal oleh khalayak luas di Provinsi Lampung atau di luar Provinsi Lampung berkat peran serta dari media massa,"


Edi menilai, termasuk program-program Bupati yang pro rakyat dan bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Lampung Barat bisa dikenal di luar Kabupaten Lampung Barat atau di luar Provinsi Lampung berkat peran serta media.


Ia mengharapkan supaya rekan rekan media dapat berperan sebagai mitra untuk mensosialisasikan, menginformasikan, dan menyampaikan program apa saja yang telah dilakukan selama ini oleh Pemkab Lampung Barat.


Selain itu, Edi berharap adanya kerja sama yang baik antara Pemkab setempat dengan awak media.


Sebagai tambahan, Wakil Ketua II DPRD Lampung Barat Erwansyah menyampaikan, Lembaga DPRD ini sangat mensupport anggaran untuk media.


Namun Erwansyah menegaskan, lembaga DPRD tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau mengurangi secara drastis anggaran untuk media tersebut.


"Artinya, kami bukan berniat menjatuhkan anggaran untuk media tersebut," ujarnya. Kami

sudah terlalu sering memberikan berbagai masukan ke Pemkab Lampung Barat mengenai anggaran untuk media.


"Dulu Pak Ismun pernah bilang, tolong anggaran media di perhatikan dan kita support semua itu termasuk pimpinan,” tandas Erwansyah.
READ MORE
Langganan: Komentar ( Atom )