Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai pemerintah sangat gegabah dalam mengeluarkan aturan. Seharusnya dalam mengeluarkan instruksi pemerintah melakukan kajian yang komprehensif, berdasarkan data dan fakta.

"Alasan soal Covid-19 yang menjadi dasar larangan, sangat tak masuk akal. Situasi telah aman dan terkendali, tidak ada sebaran virus Covid-19 yang membahayakan. Masyarakat juga sudah paham menghadapi situasi endemi," papar LaNyalla, Jumat (24/3/2023).

Menurut LaNyalla, pemerintah perlu bijak dan hati-hati dalam membuat kebijakan terutama untuk kalangan Muslim dan aktivitas ibadahnya.

"Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru malah membuat kohesi sosial antar masyarakat semakin meruncing lagi. Jangan sampai ada anggapan Pemerintah anti Islam dan lain-lain. Apalagi sebelumnya keramaian dan kerumunan, seperti pertandingan, hajatan atau konser musik tidak dilarang," jelas dia.

Menurut LaNyalla yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah adalah mengatur kegiatan buka bersama, terutama untuk para Menteri dan pejabat negara lainya, sehingga lebih sederhana dan hemat.

"Momen buka puasa bersama merupakan momen kebersamaan serta tradisi untuk mempererat persaudaraan," katanya.

"Selain itu agenda buka puasa bersama bisa menjadi acara amal, yakni bersedekah makanan buka puasa untuk yang membutuhkan," imbuh dia lagi.

Sejatinya, LaNyalla menilai buka bersama merupakan budaya masyarakat Indonesia saat bulan Puasa. Agenda itu pun mendatangkan banyak manfaat.

“Buka bersama itu hal baik. Kumpul-kumpul yang positif. Buka bersama juga merupakan bagian silaturahmi. Menurut saya, tidak tepat kalau dilarang," tukas dia.(*)

AR Suparno S.E selaku Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung hadir dalam kegiatan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bersama 2 orang narasumber, Ustadz Suparman Abdul Karim dan AKP (purn) A. Basri Dina.

“Bapak Ibu yang saya hormati, bahagia sekali hadir disini, rupanya warga sini sebagian besar satu daerah dengan saya, saya Gombong juga, Alhamdulillah ketemu saudara semuanya”,ujarnya.

AR. Suparno menjelaskan, kegiatan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini merupakan kegiatan rutin wakil rakyat DPRD Provinsi Lampung yang digelar setiap satu bulan sekali untuk membumikan Pancasila sebagai Ideologi negara.

” Sosialisasi Ideologi Pancasila sangatlah penting terutama untuk generasi muda, pada saat ini justru sepertinya mungkin mulai terlupakan oleh karena itu pentingnya kita untuk mensosialisasikan apa yang dikatakan ideologi Pancasila itu, harapannya ibu bapak yang hadir dapat mengimplementasikan dalam kesehariannya”, ujarnya

Pemateri pertama, AKP. (purn) A. Basri Dina, SH.MH dari POKDARKAMTIBMAS kota bandar lampung mengatakan bahwa Pancasila bukan barang baru.

“Bapak ibu warga Rajabasa Raya pasti sudah mengenal Pancasila sejak dulu, penggali Pancasila yaitu bapak Soekarno pada sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengutarakan tentang 5 Sila yang akan di jadikan pedoman, atau landasan negara”, ungkapnya.

Kembali diterangkan oleh pemateri yang merupakan pensiunan anggota kepolisian Polda Lampung ini, sejarah singkat dari Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan di nusantara.

“Nilai – nilai Pancasila sebenarnya sudah ada sejak abad ke-7, dari zaman Sriwijaya, dan ada di zaman kerajaan Majapahit di abad ke-12, nilai pancasila dapat dilihat dari buku buku sepert Sutasoma, buku negara kartagama, dan sebagainya”,ujarnya.

Narasumber kedua, Ustadz Suparman abdul karim ketua Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) PDI Perjuangan Provinsi Lampung, kembali menegaskan ada kelompok kelompok yang menolak Pancasila dan membenturkan antara Pancasila dengan Agama.

” Ada kelompok yang membenturkan antara beragama dan bernegara. Kita harus berhati hati apabila ada kelompok pengajian tetapi mengajak untuk membenci negara dan seolah olah ada faham lain yang ditawarkan menjadi solusi ideologi selain pancasila, sebaiknya kita hindari saja. orang mengaji tetapi di ajarkan untuk membenci negara, padahal sebetulnya menjadi warga Agama yang baik pun berbanding lurus dengan menjadi warga negara yang baik.”ungkapnya.

Bakal Calon DPD RI Benny Uzer kembali memberikan bantuan berupa paket sembako kepada korban banjir. Kali ini bantuan diberikan untuk warga terdampak banjir di Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara, Sabtu (11/3).

Bantuan tersebut diberikan Benny Uzer lewat Tim Liaison officernya Andi Fahkri bersama fungsionaris DPD Partai Gerindra Lampung dan sayap Partai mulai dari PIRA, TIDAR, SATRIA, dan PPIR.

Di antaranya, Wakil Ketua DPD Gerindra Lampung Mikhdar Ilyas, Bendahara DPD yang juga Ketua Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Lampung Elly Wahyuni, dan Dewan Pembina PIRA Lampung Purnama Wulan Sari.

Benny Uzer mengatakan, pemberian bantuan tersebut merupakan salah satu wujud perhatian dan kepedulian dirinya kepada warga yang sedang terdampak banjir.

"Kita berbagi dengan warga terdampak banjir, harapannya bisa meringankan beban warga terdampak banjir, jangan dilihat nilainya," ujar Benny yang juga Ketua DPP Partai Gerindra.

Benny melanjutkan, dirinya prihatin dengan bencana yang sedang melanda beberapa daerah di Lampung. Ia berharap para korban dapat segera beraktivitas kembali.

Diketahui, debit air aliran Way Abung semakin tinggi, bahkan sudah masuk ke pemukiman warga dengan ketinggian 1 sampai 2 meter. Akibatnya hampir semua rumah warga di Kotabumi Udik terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi.

Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap Raja dan Sultan Nusantara yang dibacakan Raja Beutong IX Aceh, PYM Ampon Daulat Tuanku Teuku Raja Keumangan (TRK), Rabu (14/12/2022).

Raja Beutong ke-IX mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan dukungan kepada apa yang sedang diperjuangkan oleh Ketua DPD RI. Sebab, ruh dan nafas bangsa ini tertuang jelas dalam UUD 1945 naskah asli.

"Saya kira seluruh elemen bangsa harus dan wajib mendukung gagasan Pak Ketua DPD RI. Penyelenggaraan negara ini sudah menyimpang dari konstitusi atau UUD 1945 naskah asli. Ruh bangsa ini ada di sana," tegas Teuku Raja Keumangan (TRK).

Oleh karenanya, Teuku Raja Keumangan mengharapkan perjuangan untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli harus terus dipelopori.

"Kami meminta kepada Ketua DPD RI agar berjuang sekuat tenaga, agar UUD 1945 naskah asli dikembalikan lagi. Dalam sejarah Republik ini, Presiden Soekarno pernah mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945," ulas Teuku Raja Keumangan.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan apresiasi atas dukungan para Raja dan Sultan Nusantara.

Menurut LaNyalla, Raja dan Sultan Nusantara harus diberikan hak untuk ikut mengatur arah perjalanan bangsa. Sebab, Kerajaan dan Kesultanan Nusantara memiliki andil yang cukup besar dalam memerdekakan bangsa ini.

"Sudah berulang kali saya katakan, sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara terhadap lahirnya Republik Indonesia sangat besar. Apalagi sumbangsih Aceh," urai LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, sumbangsih Aceh terhadap lahirnya bangsa dan negara ini bukan saja berlangsung menjelang kemerdekaan. Tetapi jauh sebelum itu.

"Kerajaan dan Kesultanan Aceh telah membuktikan kedaulatannya dengan menggagalkan imperialisme bangsa Eropa di Aceh," tutur LaNyalla.

LaNyalla juga mencontohkan Laksamana Malahayati, yang bernama asli Keumalahayati, seorang perempuan pejuang dari Kesultanan Aceh. Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Balee, sebutan untuk janda-janda pahlawan yang telah syahid, berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada 11 September 1599, sekaligus mengalahkan Cornelis de Houtman, dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal.

Pada tahun 2017 lalu, Laksamana Malahayati mendapat gelar pahlawan. Namanya disematkan sebagai pengganti nama jalan Inspeksi Kalimalang sebelah Utara, Jakarta Timur.

"Sumbangsih besar Kerajaan dan Kesultanan Nusantara terhadap lahirnya bangsa dan negara ini adalah sumbangsih semangat perjuangan, moril dan materiil yang nyata dari para Raja dan Sultan Nusantara dalam proses Kemerdekaan Republik Indonesia," tutur LaNyalla.

Berdasarkan hal tersebut, LaNyalla menyebut Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini.

"Tetapi apa yang terjadi kemudian, para Raja dan Sultan Nusantara tidak dapat secara langsung dan aktif untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Karena perubahan konstitusi yang dilakukan pada 1999 hingga 2002 telah memberikan kekuasaan yang begitu kuat kepada partai politik dan DPR, serta kepada Presiden melalui Sistem Presidensial," ujar dia.

Padahal, LaNyalla melanjutkan, sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa bukan sistem presidensial, bukan pula demokrasi ala barat.

Karena itu, LaNyalla mengaku terpanggil untuk meluruskan kembali cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. "Saya sudah sampai kepada suatu kesimpulan, bahwa bangsa ini harus kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Agar kemudian kita sempurnakan dengan teknik addendum. Bukan diubah dan diganti total 95 persen isinya, dan menjadi konstitusi baru," demikian LaNyalla.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi sejumlah Senator di antaranya Abdullah Puteh dan Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainuddin (Lampung) dan Andi M Ihsan (Sulsel). Turut hadir pula Gubernur Aceh, yang diwakili Kadisbudpar Aceh Almuniza Kamal, Ketua Majelis Agung Raja Sultan Aceh YM Teuku Raja Kaumangan, para Raja dan Sultan serta Forkopimda Provinsi Aceh.

Tiga sikap Raja dan Sultan Nusantara yang disampaikan adalah:

Pertama, mendukung upaya yang diperjuangkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mengawal hajatan besar konstitusi negara dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, mendukung upaya penyempurnaan kelemahan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli untuk disempurnakan dengan cara addendum, tanpa mengubah dan menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi.

Ketiga, meminta, Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memastikan kami, para Raja dan Sultan Nusantara menjadi bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, agar kami ikut menentukan arah perjalanan bangsa melalui Lembaga Tertinggi Negara.

Pernyataan sikap Raja dan Sultan Nusantara ditandatangani Kerajaan Beutong IX Aceh PYM Ampon Daulat Tuanku Teuku Raja Keumangan, Kerajaan Tapaktuan Aceh YM Teuku Laksamana, Kesultanan Samudera Pasai YM Sultan Malik Teuku Haji Badruddin Syah, Kesultanan Aceh YM Tuanku Muhammad, Poteuku Nanggroe Cunda Samudra YM Teuku Rizasyah Mahmudi, Kerajaan Geulumpang Dua YM Teuku Zulkarnaen, Kerajaan Seunagan YM Teuku Firsa Ansari, Kerajaan Bintang Kutacane YM Teuku Dedi Faisal, Kerajaan Sama Indra Pidie YM Teuku Fauzan Anwar dan Kerajaan Meulaboh YM Teuku Ronald Rosman.

Turut mendukung Kerajaan Puri Denpasar Bali PYM Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan IX, Keraton Sumedang Larang PYM Sri Radya HRI Lukman Soemadisoera, Kerajaan Sidenreng Sulsel PYM Faisal Andi Sapada Addatuang Sidenreng XXV.

Lalu Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura PYM Adji Muhammad Arifin MSI Ing Martadipura XXI, Kerajaan Binuang Sulbar PYM Andi Irfan Mappaewang Arajang Binuang XVIII, Kesultanan Dompu NTB PYM Saiful Islam, Kedatuan Luwu Sulsel PYM Andi Maradang Mackulau Oppu Datu Luwu XL dan Kerajaan Tokotua Kabena YM Yurisman Star.(*)

Pujian dan apresiasi tersebut disampaikan secara virtual dalam acara peringatan hari ulang tahun Padepokan KOSGORO 57 ke 65 yang dihelat Alun-Alun Kota Malang, Sabtu malam.

Menurutnya, upaya tersebut harus diapresiasi. Karena, wayang kulit yang merupakan warisan mahakarya dunia sebagaimana telah diakui oleh UNESCO pada 7 November 2003.

LaNyalla melanjutkan, wayang merupakan warisan kebudayaan masa lampau Indonesia yang memiliki kelebihan dibanding warisan budaya lainnya. Sebab, wayang, khususnya pertunjukan wayang, adalah gabungan dari rasa, cipta dan karsa atas beberapa seni dan budaya sekaligus, yakni seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan juga seni perlambang.

"Sebagai gabungan dari beberapa seni yang luar biasa, tentu kita tidak heran, bila wayang menjadi media komunikasi yang terbukti efektif melakukan diseminasi pesan dan informasi di semua peradaban," ujar LaNyalla, Sabtu (10/12/2022).

LaNyalla menjabarkan, pada era penyebaran agama Hindu di tanah Nusantara, dikenal pertunjukkan wayang yang menggunakan cerita Ramayana dan Mahabharata.

Di zaman Islam, Walisongo juga menggunakan Wayang sebagai medium penyebaran agama Islam. Hingga kita kenal adanya Wayang Sadat yang secara khusus memperkenalkan nilai-nilai Islam.

Begitu pula dengan Misionaris Katolik yang mengembangkan Wayang Wahyu, dengan sumber cerita yang diadopsi dari Alkitab.

"Begitu kuatnya wayang sebagai sebuah medium komunikasi, juga terbukti hingga hari ini, masih terus berlangsung proses regenerasi dari pegiat budaya wayang, mulai dari dalang, sinden, hingga pembuat wayang dan lainnya, termasuk pemerhati dan penonton wayang," tutur LaNyalla.

Begitu pula dengan kegiatan pertunjukkan wayang yang terus berlangsung hingga hari ini, terutama di Pulau Jawa, baik itu Wayang Golek di Jawa Barat, Wayang Uwong di Jawa Tengah dan Wayang Kulit di Jawa Timur.

"Tentu, seiring waktu juga terjadi metamorfosis fungsi dan makna dari pertunjukkan wayang. Mulai dari media ritus pemujaan atas leluhur, dakwah, hingga pendidikan moral dan etik, juga pemahaman filsafat, sampai pada wayang sebagai media hiburan yang dibalut makna atau pesan-pesan," papar LaNyalla.

Dan tepat di perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 KOSGORO 57, diselenggarakan kegiatan sholawat dan peringatan Hari Pahlawan serta doa untuk korban tragedi Kanjuruhan dan pagelaran wayang.

"Sebuah rangkaian kegiatan yang positif dalam nilai-nilai religi, nasionalisme dan tradisi. Akhir kata, selamat Hari Ulang Tahun ke-65 untuk KOSGORO 57. Semoga tetap konsisten menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur warisan kebudayaan bangsa ini," demikian LaNyalla.(*)

Dalam pertemuan itu, LaNyalla yang didampingi Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman, dan sejumlah anggota DPD RI menanyakan langsung kebijakan apa saja yang dilakukan negeri Gajah Putih itu untuk percepatan kemajuan pertanian dan perkebunan mereka.

“Terutama bagaimana Thailand menjaga lahan pertanian untuk tidak mengalami alih fungsi lahan untuk kebutuhan perumahan atau kawasan industri?,” tanya LaNyalla yang diterima di ruang pertemuan Gedung Senat Kerajaan Thailand, Senin (28/11/2022) di kawasan Dusit, Bangkok, Thailand.

Atas pertanyaan itu, Ketua Senat Thailand mengungkapkan, sektor pertanian Thailand adalah sektor prioritas yang langsung ditetapkan oleh Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn. Sehingga pemerintah dan semua aparatur negara bekerja serius untuk sektor ini.

“Raja sudah memutuskan agar sektor pertanian harus menjadi unggulan, sekaligus kehidupan petani Thailand harus makmur. Sehingga menjadi sufficiency ekonomi. Karena isu food security di dunia ini menjadi perhatian kami,” ungkap Pornpetch.

Ditambahkan Juru Bicara Komite Luar Negeri Pikulkeaw Krairiksh, karena menjadi prioritas raja, maka sektor ini menjadi unggulan yang disuport semua pihak. Sehingga persoalan alih fungsi lahan sangat hati-hati dilakukan. Terutama terhadap lahan produktif dan berpotensi untuk subur.

“Kami juga terus mengembangkan pertanian organik dan terobosan untuk menciptakan bibit-bibit yang tahan iklim. Menurut saya Indonesia juga sangat hebat dalam pertanian, karena banyak juga menciptakan terobosan penemuan bibit (benih) baru yang tahan iklim,” tambah Krairiksh.

Dalam pertemuan itu sejumlah anggota DPD juga mendiskusikan banyak hal, mulai dari pariwisata, perlindungan tenaga kerja Indonesia di Thailand, hingga isu HAM terkait muslim suku Rohingya di Myanmar yang menjadi perhatian bersama kedua negara.

Anggota DPD RI asal Bali, Bambang Santoso juga sempat menanyakan ihkwal legalisasi opium dan mariyuna di Thailand, terkait dampak positif dan negatifnya.

Atas pertanyaan tersebut, Wakil III Juru Bicara Komite Luar Negeri, Prof. Kanchanaratt Leevirojana menegaskan bahwa kebijakan tersebut juga merupakan arahan dari Raja Thailand, dengan memperhatikan tujuan dasarnya, yaitu melakukan konversi ke tanaman yang bernilai ekonomis.

Di akhir pertemuan, LaNyalla menitip pesan kepada Ketua Senat Thailand, agar mempromosikan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata religi bagi umat Budha, khususnya kepada generasi muda Thailand, agar datang ke Indonesia.

LaNyalla hadir ke Bangkok ditemani sejumlah anggota DPD RI, yakni, Ria Mayang Sari, Adilla Aziz, Aji Mirni Mawarni, Djafar Alkatiri, Hilmy Muhammad, M. J. Wartabone, Habib Ali Alwi, Fachrul Razi, Bustami Zainuddin, Bambang Santoso, Muhammad Nuh, M. Sanusi dan Andi M. Ihsan.

Sementara dari jajaran Senat Kerajaan Thailand, turut mendampingi Ketua Senat Thailand, hadir Wakil Ketua Komite Luar Negeri Prof. Kanchanarat Siwiroj, Pikulkeaw Krairiksh (Juru Bicara Komite Luar Negeri), Prof. Kanchanaratt Leevirojana (Wakil III Juru Bicara Komite Luar Negeri), Jenderal Teeradej Meepien (Kepala Penasehat Komite Luar Negeri), Wilaicuk Arinthamapong (Wakil Sekretaris Komite Anti Korupsi dan Good Governance) serta Napaporn Jaisujja (Sekjen Senat Thailand).(*)

"Yang pertama adalah menentukan dengan cermat apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Harus ada garis demarkasi yang tegas, antara kebutuhan dan keinginan. Bahkan keinginan harus ditunda dengan memprioritaskan kebutuhan," ujar LaNyalla dalam Forum Bisnis Sesi I, Munas HIPMI XVII di Hotel Alila, Solo, Senin (21/11/2022).

Jurus kedua, lanjut LaNyalla, mengutamakan kepentingan nasional atau national interest sebagai prioritas kebijakan. Caranya adalah dengan memperkuat keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki ini pendukung.

Sebab menurutnya kepentingan nasional suatu negara, terutama dalam konteks ekonomi adalah di atas segala-galanya. Itulah mengapa dalam norma hukum internasional, kedaulatan negara, termasuk dalam konteks ekonomi, dapat dijalankan secara bebas sesuai kepentingan negara tersebut, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain.

"Meskipun negara-negara barat yang mengusung ide globalisasi melalui kebebasan pasar, faktanya juga melakukan embargo dan proteksi atas komoditas tertentu. Itu artinya national interest di atas segalanya," ucap Mantan Ketua KADIN Jawa Timur tersebut.

Langkah ketiga hadapi resesi yaitu dengan mengubah paradigma sistem ekonomi dengan kembali ke konsepsi dasar Sistem Ekonomi Pancasila. Dimana pada hakikatnya, negara berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak.

"Ekonomi Indonesia harus dijalankan dengan oleh tiga pilar utama, koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik swasta nasional maupun asing dengan pembagian tegas, antara wilayah public goods, yang mutlak harus dikuasai negara, dan wilayah commercial goods untuk swasta, serta irisan di antara keduanya yang menggabungkan kerja bersama," paparnya.

Ketiga elemen itu, lanjutnya, melakukan proses usaha bersama yang sering disebut sebagai Public, Private, People dan Partnership. Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, termasuk sumber daya di daerahnya. Sehingga keterlibatan rakyat itu mutlak dan wajib jika kita membaca konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri Indonesia.

"Konsep inilah yang tertuang dalam Pasal 33 naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya. Sebelum dilakukan Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam," tuturnya.

Namun setelah Amandemen, dengan penambahan ayat di Pasal 33, membuat sistem ekonomi Indonesia berubah menjadi sistem ekonomi liberal kapitalistik. Mekanisme ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar sehingga semakin memperkaya orang per orang pemilik modal, termasuk modal asing.

"Negara hanya menjadi “host” untuk menawarkan kepada siapapun investor yang akan membangun di Indonesia. Negara hanya menjadi pemberi Ijin Konsesi tambang dan Ijin penggunaan lahan. Intinya kekayaan alam Indonesia semakin dikuras oleh Oligarki Ekonomi, yang berkolaborasi dengan Asing," tukas dia.

Hal-hal itulah, menurut LaNyalla, yang membuat APBN Indonesia selalu minus dan harus ditutup dengan utang luar negeri yang bunganya sangat tinggi.

"Saat APBN minus, kewajiban negara dalam memberi subsidi bisa dicabut dengan alasan beban APBN yang tidak mampu lagi membiayai," katanya.

Karena itulah dirinya selalu berbicara tentang Peta Jalan untuk kembali menjadi bangsa yang berdaulat, berdikari dan mandiri. Dengan cara membaca dan menerapkan kembali rumusan yang digagas para pendiri bangsa Indonesia.

"Saya berharap, HIPMI, yang dihuni kader-kader pengusaha Bumiputera untuk membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa kita," tuturnya.

Selain LaNyalla, narasumber dalam forum bertema “Indonesia di Tengah Tekanan Resesi dan Perubahan Landskap Politik dan Keamanan Global” itu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Selain LaNyalla, narasumber dalam forum bertema “Indonesia di Tengah Tekanan Resesi dan Perubahan Landskap Politik dan Keamanan Global” itu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri dan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Hadir juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum KADIN Arsjad Rasyid.(*)