BEKASI – Insiden kecelakaan hebat melibatkan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/04/2026) malam. Hingga Selasa (28/04/2026) dini hari, jumlah korban meninggal dunia dilaporkan bertambah menjadi lima orang.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, mengonfirmasi data terkini mengenai jumlah korban saat meninjau langsung lokasi kejadian.

Proses Evakuasi Masih Berjalan "Update dari jumlah korban pada saat ini meninggal dunia lima orang. Kemudian yang masih terperangkap itu sekitar tiga orang," ujar Bobby Rasyidin di Stasiun Bekasi Timur, Selasa dini hari.

Badan SAR Nasional (Basarnas) telah mengerahkan sejumlah personel untuk melakukan evakuasi intensif. Hingga pukul 06.20 WIB pagi ini, petugas masih berupaya keras mengeluarkan tiga penumpang yang dilaporkan masih terhimpit di dalam gerbong KRL yang terdampak.

Puluhan Penumpang Luka-Luka Berdasarkan data dari PT KAI, sebanyak 79 penumpang KRL telah dievakuasi dan dilarikan ke sembilan rumah sakit berbeda untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Sementara itu, sebanyak 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek dilaporkan dalam kondisi selamat dan telah berhasil dievakuasi seluruhnya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang turut mendatangi lokasi beberapa jam setelah kejadian, menyatakan keprihatinannya dan menyebut kemungkinan jumlah korban masih bisa bertambah mengingat proses evakuasi di gerbong yang ringsek masih terus berjalan.

Permohonan Maaf dan Komitmen Penanganan Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi ini. Ia menegaskan bahwa fokus utama perusahaan saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan perawatan terbaik.

"Kami menyampaikan duka mendalam dan permohonan maaf atas kejadian ini. Kami memahami kesedihan yang dirasakan keluarga dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar proses penanganan berjalan dengan baik," ungkap Anne.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kecelakaan masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwenang. Fokus petugas di lapangan saat ini adalah penyelamatan nyawa dan normalisasi jalur kereta yang terdampak.

TEGINENENG, PESAWARAN – Warga Dusun Talang Baru, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria dalam kondisi tergantung pada seutas tali di sebuah pohon rambutan, Jumat (24/04/2026) sekira pukul 10.00 WIB.

Korban diketahui berinisial WELI (27), warga setempat yang sebelumnya dikabarkan hilang oleh pihak keluarga sejak Rabu, 22 April 2026.

Kronologi Kejadian: Pamit Lari Pagi dan Status Perpisahan

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban awalnya berpamitan untuk pergi lari pagi (marathon) pada Rabu pagi sekitar pukul 07.00 WIB. Namun hingga sore hari, korban tak kunjung kembali ke rumah sehingga memicu kekhawatiran keluarga dan warga sekitar.

Dugaan peristiwa ini semakin menguat setelah beberapa rekan korban melihat status WhatsApp (WA) miliknya yang berisi pesan permintaan maaf serta pamit kepada keluarga dan teman-temannya. Perangkat desa dan warga kemudian melakukan pencarian intensif selama dua hari sebelum akhirnya jasad korban ditemukan oleh saksi Fredi Ansyah dan Habib Ferdiansyah di areal kebun yang tak jauh dari rumah korban.

Olah TKP dan Identifikasi Medis

Mendapat laporan warga, aparat Polsek Tegineneng bersama tim Inafis Polres Pesawaran dan tenaga kesehatan dari Puskesmas Tegineneng segera meluncur ke lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta evakuasi.

Kapolsek Tegineneng melalui Kanit Reskrim Bripka Bahrun Ilmi, menyampaikan hasil pemeriksaan luar (Visum et Repertum) di lokasi:

• Kondisi Fisik: Ditemukan bekas jeratan tali pada leher, lidah menjulur/tergigit, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan pada tubuh korban.

• Waktu Kematian: Jasad diperkirakan sudah meninggal dunia lebih dari 48 jam, ditandai dengan adanya pembusukan alami dan telur larva kecil pada bagian wajah.

• Barang Bukti: Polisi mengamankan sepasang sandal warna hitam dan seutas tali tambang berwarna putih yang digunakan korban.

Keluarga Ikhlas dan Menolak Autopsi

Pihak keluarga yang diwakili oleh adik kandung korban, Saliman, menyatakan telah menerima kejadian ini dengan ikhlas sebagai musibah. Pihak keluarga juga secara resmi menolak untuk dilakukan autopsi melalui surat pernyataan tertulis.

Setelah proses identifikasi di TKP selesai, jenazah langsung dievakuasi menggunakan ambulans UPT Puskesmas Tegineneng menuju rumah duka di Dusun Talang Baru untuk proses pemakaman.

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dibahas intensif dalam audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Soetriningsih, di Ruang Kerja Sekda, Kamis (23/04/2026).

Pertemuan tersebut difokuskan pada persiapan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026 yang dijadwalkan menjadi motor penggerak visi Lampung Maju dan Indonesia Emas 2045.

Fokus Evaluasi dan Inovasi Lapangan

Kepala Perwakilan BKKBN Lampung, Soetriningsih, mengungkapkan bahwa Rakorda yang akan digelar pada 28-29 April mendatang bakal melibatkan 120 mitra kerja strategis. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan meliputi:

• Integrasi Program Siklus Hidup: Memastikan layanan bagi ibu hamil, balita, hingga lansia selaras dengan program pembangunan daerah.

• Capaian MBG 3B: Keberhasilan implementasi layanan bagi 520.000 sasaran di seluruh Lampung.

• Inovasi Sosial: Pengembangan gerakan "Ayah Teladan Indonesia" serta optimalisasi "Sekolah Lansia" bagi warga usia di atas 60 tahun.

"Kami melakukan evaluasi rutin setiap dua bulan bersama OPD-KB di kabupaten/kota guna memastikan target kependudukan tetap terukur dan tepat sasaran," jelas Soetriningsih.

Apresiasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan

Dalam agenda mendatang, Pemerintah Provinsi Lampung dijadwalkan menerima penghargaan atas dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Terbaik. Sekdaprov Marindo Kurniawan menilai apresiasi ini sebagai bukti nyata keberhasilan daerah dalam menjalankan tata kelola kependudukan yang sesuai prosedur nasional.

"Penghargaan ini adalah hasil kerja keras kita dalam memastikan kebijakan daerah in-line dengan program pusat. Yang utama adalah bagaimana sinergi vertikal dan horizontal ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujar Marindo.

Dukungan Penuh Pemerintah Daerah

Pemprov Lampung memandang BKKBN sebagai mitra vital dalam menjalankan fungsi-fungsi krusial pembangunan. Sekdaprov menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan menyelaraskan program-program BKKBN ke dalam program kerja OPD terkait di 15 kabupaten/kota.

"Target pembangunan SDM akan lebih cepat tercapai jika program instansi vertikal seperti BKKBN diinternalisasikan sepenuhnya ke dalam program daerah. Kami siap mendukung penuh," pungkasnya.

BANDAR LAMPUNG – Sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan legislatif pusat semakin diperkuat melalui kunjungan kerja masa reses Komisi VII DPR RI, Kamis (23/04/2026). Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela, turun langsung menyambut rombongan tamu kehormatan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim (Nunik).

Penyambutan dilakukan secara hangat di Ruang VIP Bandara Internasional Radin Inten II, Branti, sebelum rombongan bertolak menuju kantor Gubernur Lampung untuk agenda utama.

Fokus Peningkatan Ekonomi dan Industri

Agenda utama kunjungan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung. Fokus pembahasan mencakup evaluasi dan pendalaman mengenai kebijakan strategis Pemprov Lampung di berbagai sektor, antara lain:

• Perindustrian: Upaya peningkatan daya saing industri lokal.

• Pariwisata & Ekonomi Kreatif: Strategi pengembangan destinasi dan pemberdayaan kreator lokal.

• UMKM: Program penguatan akses permodalan dan pasar bagi pelaku usaha mikro.

• Sarana Publikasi: Optimalisasi komunikasi publik terkait program pembangunan daerah.

Pemaparan Materi Langsung oleh Pimpinan Daerah

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza dan Wagub Jihan memaparkan secara komprehensif mengenai langkah-langkah yang telah diambil Pemprov Lampung untuk memajukan sektor-sektor tersebut. Hadir pula sejumlah pejabat eselon II, termasuk Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kadis Koperasi & UKM Evie Fatmawaty, Kadis Kominfo Ganjar Jationo, dan Karo Otda Binarti Bintang.

"Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional, serta memastikan aspirasi masyarakat Lampung tersampaikan ke tingkat pusat melalui Komisi VII," ujar Gubernur Mirza di sela kegiatan.

Apresiasi Atas Komitmen Pemprov

Chusnunia Chalim selaku koordinator kunjungan mengapresiasi keterbukaan dan kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyajikan data serta kebijakan yang diperlukan untuk pengawasan legislatif. Sebagai mantan Wakil Gubernur Lampung, Nunik memahami betul dinamika pembangunan di Bumi Ruwa Jurai dan berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Rangkaian kegiatan reses ini ditutup dengan pengantaran rombongan Komisi VII DPR RI kembali ke Bandara Radin Inten II oleh Gubernur dan Wagub hingga pesawat lepas landas menuju Jakarta pada pukul 16.30 WIB. Koordinasi intensif ini diharapkan dapat menghasilkan dukungan kebijakan maupun anggaran yang lebih kuat bagi pembangunan di Provinsi Lampung.

BANDAR LAMPUNG – Semangat sportivitas menyelimuti Halaman Kantor Gubernur Lampung saat gelaran Lampung Student Olympic (LSO) 2026 resmi dibuka, Kamis (23/04/2026). Ajang multi-event tahunan yang memasuki tahun kedua ini menjadi wadah strategis bagi pelajar mulai jenjang SD hingga SMA untuk menyalurkan bakat di bidang olahraga, seni, dan sastra.

Mewakili Gubernur Lampung, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, M. Firsada, menekankan bahwa LSO adalah sarana pembangunan karakter dan ketangguhan mental generasi muda Lampung.

Membangun Karakter Melalui Sportivitas

Dalam sambutannya, M. Firsada mengapresiasi keberanian para pelajar untuk berkompetisi. Ia menegaskan bahwa kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan proses disiplin dan kejujuran dalam bertanding.

“Yang terpenting bukan siapa yang menang, tetapi keberanian untuk ikut, berproses, dan tetap jujur serta sportif. Keberanian kalian untuk tampil di ajang ini sudah menjadi langkah besar bagi masa depan Lampung,” ujar Firsada sebelum meresmikan pembukaan LSO 2026.

Proyeksi Jangka Panjang: Tuan Rumah PON 2032

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menjelaskan bahwa LSO 2026 memiliki misi besar sebagai ajang pemanasan dan penjaringan atlet sejak dini. Terlebih, Lampung direncanakan menjadi tuan rumah bersama Banten pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2032 mendatang.

“Kita ingin mempersiapkan anak-anak Lampung sejak sekarang agar saat menjadi tuan rumah PON 2032 nanti, mereka tidak hanya berpartisipasi, tetapi mampu mengukir prestasi gemilang,” jelas Thomas.

Ia juga menyoroti kebangkitan cabang Drumband yang tahun ini diikuti oleh 33 peserta, melampaui target awal. Hal ini menunjukkan tren positif kembalinya aktivitas ekstrakurikuler drumband di sekolah-sekolah pascapandemi.

Ragam Cabang: Dari Tradisional Hingga Modern

Berdasarkan laporan Ketua Pelaksana, Nyimas Gandasari, LSO 2026 akan berlangsung hingga bulan Juli mendatang dengan mempertandingkan berbagai cabang favorit, antara lain:

• Olahraga: Atletik, Bulu Tangkis, Renang, Voli, Basket, Futsal, dan Karate.

• Olahraga Modern: E-Sport.

• Seni & Sastra: Solo Song, Tari Kreasi, Modern Dance, dan Baca Puisi.

• Kreativitas: Drumband dan Lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB) Variasi.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan LSO sebagai agenda berkelanjutan untuk memastikan tidak ada potensi pelajar Lampung yang terpendam karena kurangnya ruang kompetisi.

BRAZIL – Pembalap muda berbakat Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil mengukir sejarah baru dalam dunia otomotif tanah air. Veda menjadi pembalap Indonesia pertama yang sukses menapakkan kaki di podium Moto3 Brasil setelah finis di posisi ketiga pada balapan yang digelar Minggu (22/3/2026).

Namun, bukan hanya performa impresifnya di lintasan yang menjadi buah bibir. Sikap Veda saat sesi seremoni podium justru mengundang kekaguman luas dari netizen di berbagai belahan dunia, termasuk Malaysia.

Teguh Prinsip di Atas Podium

Sesaat setelah menerima trofi, Veda Ega memilih untuk menghindar dan tidak ikut serta dalam perayaan penyemprotan sampanye yang menjadi tradisi khas di ajang MotoGP. Keputusan tersebut diambil Veda sebagai bentuk ketaatannya terhadap nilai-nilai sebagai seorang Muslim yang menghindari minuman beralkohol.

Aksi "menepi" Veda di atas podium ini pun langsung viral. Ribuan netizen memberikan pujian melalui kolom komentar media sosial, mengapresiasi integritas pemuda asuhan Honda Team Asia tersebut.

"Respect Veda, no champagne as a Muslim, proud from Malaysia," tulis salah satu netizen yang memberikan dukungan lintas negara.

Persaingan Ketat di Klasemen

Keberhasilan meraih posisi ketiga di Brasil membawa dampak signifikan bagi posisi Veda di klasemen sementara Moto3 2026. Saat ini, Veda Ega Pratama duduk manis di peringkat ketiga dengan koleksi 27 poin.

Ia hanya terpaut satu angka dari pembalap Marco Morelli yang berada di peringkat kedua. Konsistensi Veda di lintasan balap Brasil, yang ditutup dengan aksi wheelie saat perayaan, menunjukkan mentalitas juara yang semakin matang.

Harapan Baru Indonesia di Kancah Dunia

Prestasi Veda diharapkan menjadi pemantik semangat bagi talenta-talenta muda Indonesia lainnya. Dengan dukungan teknis yang kuat dan karakter yang kokoh, Veda diprediksi akan terus memberikan kejutan di seri-seri berikutnya.

Publik kini menantikan momen ketika lagu Indonesia Raya berkumandang di posisi tertinggi podium, mengiringi prestasi dan prinsip yang ia pegang teguh.

BANDAR LAMPUNG, 20 Maret 2026 – Walikota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Tapis Berseri. Dalam pesan resmi yang disampaikan melalui unggahan video, Bunda Eva mengajak warga untuk menjadikan momentum Lebaran sebagai ajang memperkuat kohesi sosial dan persaudaraan antarsesama.

Mengenakan busana putih elegan dengan aksen hitam dan emas, Walikota perempuan pertama di Bandar Lampung ini mengawali pesannya dengan salam hangat khas Lampung, "Tabik Pun". Ia menekankan bahwa bulan suci Ramadan yang baru saja berlalu merupakan "sekolah spiritual" bagi setiap individu.

Ramadan sebagai Tempaan Kesabaran Menurut Bunda Eva, ibadah puasa telah melatih masyarakat untuk memiliki kontrol diri yang kuat serta meningkatkan empati terhadap kondisi sosial di sekitar.

“Ramadan telah melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan peduli. Di hari yang fitri ini, saya mengajak kita semua untuk membuka pintu maaf seluas-luasnya. Mari kita bangun kembali kesucian diri melalui permohonan maaf yang tulus,” ujar Eva Dwiana.

Tiga Pesan Utama Walikota Dalam kesempatan tersebut, Bunda Eva menitipkan tiga poin penting bagi seluruh warga Bandar Lampung dalam merayakan kemenangan:

1. Membangun Kesucian: Menyadari bahwa tidak ada kesucian tanpa permohonan maaf dan tidak ada kebahagiaan sejati tanpa rasa syukur.

2. Menjaga Silaturahim: Mempererat tali kekeluargaan dan persaudaraan di lingkungan bertetangga maupun dalam lingkup kota yang lebih luas.

3. Menebar Kebaikan: Memastikan semangat kebaikan yang dibangun selama Ramadan terus mengalir demi kemajuan dan kesejahteraan Kota Bandar Lampung.

Mohon Maaf Lahir dan Batin Menutup pesannya, Bunda Eva mewakili jajaran Pemerintah Kota Bandar Lampung menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan dalam pelayanan publik selama satu tahun terakhir.

“Saya, Eva Dwiana, Walikota Bandar Lampung, beserta segenap jajaran Pemerintah Kota Bandar Lampung mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin,” tutupnya.

Pesan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi warga untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan kota selama masa libur Lebaran.

BANDAR LAMPUNG, 19 Maret 2026 – Pemerintah Provinsi Lampung bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Utama Bakauheni menetapkan status kesiapsiagaan penuh menghadapi lonjakan Angkutan Lebaran 2026 (1447 H). Berdasarkan Rencana Operasional (Renops), total pergerakan kendaraan tahun ini diproyeksikan menembus angka 319.916 unit dengan estimasi 2.481 trip perjalanan kapal.

Meski kapasitas angkut dinilai mencukupi, tantangan utama terletak pada pola kedatangan pemudik yang cenderung bersamaan pada jam-jam tertentu, yang berisiko memicu kemacetan panjang.

Analisis Titik Rawan dan Jam Padat Tim koordinasi lintas sektoral memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 21–22 Maret 2026. Kepadatan ekstrem diperkirakan muncul pada pukul 17.00 hingga 02.00 WIB dengan estimasi waktu tunggu antrean mencapai 3 hingga 5 jam.

“Macet sering terjadi bukan karena kekurangan armada kapal, melainkan karena kendaraan datang dalam waktu yang bersamaan. Kami sangat menyarankan masyarakat melakukan perjalanan pada dini hari hingga pagi hari, antara pukul 01.00 sampai 10.00 WIB,” jelas Penta Peturun, pimpinan tim koordinasi.

Strategi Pengalihan dan Jalur Alternatif Guna menjaga kelancaran di Pelabuhan Utama Bakauheni, skenario pengalihan arus kembali diterapkan:

• Sepeda Motor & Kendaraan Barang Ringan: Dialihkan melalui Pelabuhan Ciwandan.

• Logistik Besar: Diarahkan menuju Pelabuhan BBJ Bojonegara.

• Skenario Kontinjensi: Pelabuhan Wika Beton disiagakan apabila terjadi kepadatan di luar kapasitas normal.

Sistem Delaying dan Buffer Zone Pengendalian arus diperkuat dengan fungsi penyaringan (filtering) di sejumlah buffer zone strategis, seperti Rest Area KM 20B, KM 49B, KM 87B, dan Terminal Agribisnis Gayam. Petugas akan memastikan hanya kendaraan yang telah memiliki tiket yang dapat mendekati area pelabuhan.

ASDP menegaskan kembali aturan No Ticket, No Service: seluruh pengguna jasa wajib membeli tiket melalui aplikasi Ferizy maksimal satu hari sebelum keberangkatan.

Layanan Inklusif dan Personel Gabungan Sebanyak 786 personel disiagakan dengan dukungan penuh dari TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan. Selain aspek keamanan, pemerintah menekankan pelayanan yang ramah bagi kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan ibu hamil melalui fasilitas pos kesehatan 24 jam dan peningkatan layanan pelanggan.

Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan matang, datang sesuai jadwal keberangkatan pada tiket, serta mematuhi arahan petugas di lapangan demi kenyamanan bersama.

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Bandar Lampung sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pegawai.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyatakan bahwa setiap personil PPPK paruh waktu akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp500.000 per orang. Pemberian THR ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga pegawai dalam menyambut hari raya.

Wujud perhatian dan apresiasi pemerintah

Wali Kota Eva Dwiana menekankan bahwa para pegawai paruh waktu memiliki peran penting dalam membantu menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Tapis Berseri.

"Masing-masing PPPK paruh waktu Pemkot Bandar Lampung mendapatkan THR sebesar Rp500.000. Meskipun nominalnya tidak terlalu besar, kami berharap ini menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah yang dapat membantu memenuhi kebutuhan menjelang hari raya bersama keluarga," ujar Eva, Selasa (16/3).

Proses pencairan dipercepat

Saat ini, jajaran perangkat daerah terkait tengah melakukan finalisasi proses administrasi dan teknis pencairan. Wali Kota menginstruksikan agar seluruh tahapan berjalan cepat dan lancar.

• Target Penyaluran: Diterima oleh pegawai sebelum memasuki masa libur Lebaran.

• Tujuan Kebijakan: Menambah kebahagiaan para pegawai dalam menyambut Idulfitri serta menjaga daya beli masyarakat di tingkat lokal.

Pemberian THR ini disambut baik sebagai langkah nyata komitmen Pemkot Bandar Lampung dalam memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan pegawainya, termasuk tenaga paruh waktu, guna menciptakan iklim kerja yang harmonis dan penuh semangat pengabdian.

PESAWARAN, 7 Maret 2026 – Dunia pendidikan dan birokrasi di Kabupaten Pesawaran digemparkan oleh dugaan skandal pemerasan yang dilakukan oknum Camat Kedondong, Irwan Rosa, S.H. Modus kunjungan kerja tim kecamatan untuk verifikasi aktivitas di enam Satuan Pendidikan (SPPG) diduga disalahgunakan untuk meminta sejumlah uang atau "jatah" (FI) kepada para pengurus lembaga.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total aliran dana yang diduga dipungut secara tidak sah dari enam desa tersebut mencapai Rp18.000.000.

Rincian Dugaan Aliran Dana (Pungli):

• Desa Sukamaju & Pasar Baru: Masing-masing Rp5 juta.

• Desa Sinar Harapan & Tebajawa: Masing-masing Rp3 juta.

• Desa Gunung Sugih & Dusun Tanjung Jati: Masing-masing Rp1 juta.

Reaksi Keras Bupati dan Sekda Tindakan oknum camat ini memicu kegeraman para tokoh masyarakat dan sesepuh setempat. Didampingi perwakilan Dewan dari Partai PAN, kasus ini telah dilaporkan secara resmi kepada Bupati Pesawaran dan Gubernur Lampung.

Informasi dari lingkungan internal Pemkab menyebutkan bahwa dalam pertemuan seluruh camat se-Pesawaran, Irwan Rosa mendapatkan teguran keras dan "maki-maki" dari Bupati serta Sekretaris Daerah (Sekda) atas ulahnya yang mencederai integritas ASN.

Upaya Konfirmasi dan Intimidasi Awak Media Upaya awak media untuk mendapatkan klarifikasi dari Irwan Rosa pada Kamis (5/3) menemui jalan buntu. Sang camat diketahui sedang menghadap Sekda dan tidak merespons panggilan telepon, bahkan diduga telah memblokir kontak sejumlah wartawan.

Ironisnya, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kedondong, Dedi Irawan, S.Sos., M.M., memberikan respons yang dinilai tidak patut saat dikonfirmasi. Bukannya memberikan keterangan transparan, ia justru melontarkan nada ancaman dan intimidasi kepada wartawan.

"Berita apaan? Bapak ini media ke-100 yang konfirmasi. Tunjukkan siapa narasumbernya! Sekarang kalau gua kasih lo duit Rp100 ribu buat bensin, apakah itu juga pungli?" tantang Dedi Irawan dengan nada sengit di kantornya.

Menunggu Investigasi Inspektorat Saat ini, kasus tersebut telah dilimpahkan ke Inspektorat Investigasi Irban 5 (Asoka) untuk ditindaklanjuti. Publik kini menunggu keberanian Pemkab Pesawaran untuk memberikan sanksi tegas jika dugaan pungli ini terbukti benar, guna membersihkan praktik "pungutan liar" yang membebani lembaga pendidikan di tingkat desa.

BANDAR LAMPUNG, 4 Maret 2026 – Masalah klasik mengenai keterlambatan pembayaran insentif ratusan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung kembali mencuat. Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung memberikan teguran keras kepada pemerintah daerah menyusul laporan adanya ratusan pekerja yang belum menerima upah untuk bulan Januari dan Februari 2026.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, menyatakan keprihatinannya setelah menerima keluhan langsung dari perwakilan petugas kebersihan yang merasa haknya terabaikan di tengah beban kerja yang berat.

Tanggung Jawab Pemerintah vs Pihak Ketiga Agus menekankan bahwa meskipun sejak 10 Januari 2026 pengelolaan tenaga kebersihan telah beralih ke pihak swasta, yakni PT Febri Dharma Mandiri, Pemerintah Kota (Pemkot) tidak bisa serta-merta melepaskan tanggung jawab pengawasan dan pembiayaan masa transisi.

“DLH tetap harus memiliki tanggung jawab, tidak bisa lepas tangan. Walaupun sudah di pihak ketiga, para pekerja ini tetap berada dalam naungan koordinasi rekan-rekan DLH. Hak mereka harus menjadi prioritas,” tegas Agus, Selasa (3/3).

Kritik atas Transparansi Fiskal Komisi III menilai alasan "kemampuan keuangan daerah" tidak seharusnya menjadi dalih berulang untuk menunda upah. Anggaran daerah semestinya dirancang dengan matang agar kewajiban rutin seperti insentif petugas kebersihan dapat terjamin tepat waktu setiap bulannya.

Agus juga mengingatkan agar kejadian serupa beberapa tahun lalu tidak terulang kembali. Penundaan upah dinilai mencederai rasa keadilan bagi mereka yang menjadi garda terdepan dalam menjaga estetika kota.

Desakan untuk Wali Kota Komisi III mendorong DLH untuk segera berkoordinasi intensif dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Secara khusus, Agus berharap Wali Kota Eva Dwiana memberikan perhatian serius untuk mencari solusi konkret.

“Mereka adalah tulang punggung kebersihan kota. Tanpa mereka, wajah kota kehilangan pesonanya. Kami berharap ada kebijakan cepat agar persoalan gaji ini segera teratasi dan tidak memicu gelombang protes yang lebih luas,” pungkasnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD akan terus memantau proses pencairan anggaran ini untuk memastikan ratusan "pasukan oranye" segera mendapatkan hak yang telah mereka kerjakan selama dua bulan terakhir.

BANDAR LAMPUNG, 4 Maret 2026 – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., menyampaikan kritik keras terkait meningkatnya kasus campak di ibu kota Provinsi Lampung. Lonjakan ini dinilai sebagai sinyal bahaya yang membuktikan adanya lubang besar dalam sistem pencegahan penyakit menular dan ketidaksiapan logistik kesehatan di tingkat daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun, kebutuhan vaksin campak di Bandar Lampung mencapai puluhan ribu dosis. Namun ironisnya, stok yang tersedia saat ini dilaporkan hanya ratusan vial—atau tidak sampai 5 persen dari total kebutuhan riil masyarakat.

Alarm Keras Kekebalan Kelompok Asroni menegaskan bahwa campak adalah penyakit yang sepenuhnya dapat dicegah melalui imunisasi. Jika kasus terus merangkak naik, hal tersebut menandakan kegagalan dalam mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok.

“Standar minimal cakupan imunisasi itu 95 persen. Jika turun 10 persen saja, risiko lonjakan kasus akan sangat signifikan. Kita tidak boleh bermain-main dengan angka; satu kasus bisa berkembang menjadi ratusan dalam waktu singkat jika ribuan anak belum terlindungi,” tegas Asroni, Rabu (4/3).

Desakan Audit dan Transparansi Data Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung secara resmi mengeluarkan empat desakan utama kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan:

1. Audit Cepat: Melakukan pendataan ulang cakupan imunisasi di seluruh kecamatan secara akurat.

2. Transparansi Kasus: Membuka data jumlah kasus riil beserta peta sebarannya agar masyarakat waspada.

3. Percepatan Distribusi: Melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk pengiriman stok vaksin tambahan.

4. Imunisasi Kejar: Melaksanakan gerakan imunisasi massal yang terukur dan terjadwal bagi anak-anak yang terlewat.

Pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Dalam waktu dekat, Komisi IV akan memanggil Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk meminta keterangan teknis serta proyeksi mitigasi jika stok vaksin tidak kunjung terpenuhi. Asroni mengingatkan bahwa pemerintah harus hadir sebagai pelindung, bukan sekadar bersikap reaktif setelah jatuh korban.

“Jika ini tidak ditangani dengan serius, kita sedang mempertaruhkan generasi masa depan. Setiap anak di Bandar Lampung berhak mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak, dan kami akan mengawal ini hingga tuntas,” pungkasnya.

WAY KHILAU, 2 Maret 2026 – Polemik bantuan Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Ketahanan Pangan tahun anggaran 2016 di Desa Madajaya, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, kini memasuki babak baru. Bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan petani melalui Kelompok Tani Sumber Barokah diduga kuat fiktif dan menjadi ajang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan dokumen permohonan tahun 2016 (No REG: K.18.09.031.007.08.2019), bantuan tersebut mencakup pengadaan sapi, motor roda tiga (tossa), mesin perancah rumput, dan kandang komunal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian yang mencolok.

Pengakuan Bendahara: "Sapi Tidak Pernah Ada" Agus Suheri, Bendahara Kelompok Tani Sumber Barokah, memberikan keterangan mengejutkan saat dikonfirmasi. Ia mengakui bahwa kelompoknya hanya membangun kandang komunal tanpa pernah menerima bantuan sapi maupun peralatan pendukung lainnya.

“Sapi memang tidak ada, hanya kandang komunal saja. Kami tunggu kelanjutannya tapi tidak ada. Motor roda tiga dan mesin perancah rumput pun tidak ada bantuannya. Terkait nominal anggaran, saya sudah lupa,” ujar Agus Suheri, Senin (2/3).

Sekretaris Klaim Kasus Sudah "Aman" Berbeda dengan bendahara, Sekretaris Kelompok Tani, M. Sidik Bilal, mengakui adanya unit motor roda tiga namun dalam kondisi mangkrak dan keropos karena tidak pernah digunakan. Ia justru mempertanyakan motif investigasi media dan mengklaim masalah tersebut sudah dianggap selesai secara sepihak.

“Kasus ini sudah lama dingin, kenapa sekarang dibikin masalah lagi? Masyarakat yang mana yang lapor? Juhaini (Ketua Kelompok) sekarang sudah tidak tahu di mana, kalau mau bicara masalah di Madajaya bukan cuma ini saja,” cetus Sidik dengan nada tinggi.

[Image: Illustration of an empty, abandoned communal cattle shed]

Ketua Kelompok Diduga Melarikan Diri Hingga berita ini diturunkan, Juhaini selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Barokah tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan keterangan warga sekitar, Juhaini diduga telah melarikan diri guna menghindari pertanggungjawaban atas dana UPPO tersebut. Pesan singkat maupun panggilan telepon terhadap yang bersangkutan tidak membuahkan hasil.

Kasus ini menjadi "bola panas" di Kecamatan Way Khilau, mengingat bantuan tersebut telah terakomodasi sejak April 2017 namun tidak memberikan azas manfaat bagi para anggota kelompok tani. Masyarakat mendesak Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Pesawaran untuk melakukan audit investigatif menyeluruh guna mengungkap aliran dana ratusan juta tersebut yang diduga diklaim untuk kepentingan pribadi.

KEDONDONG, 1 Maret 2026 – Praktik penambangan emas tanpa izin (Ilegal Mining) di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, dilaporkan kian masif dan mengkhawatirkan. Hasil investigasi lapangan mengungkap bahwa aktivitas pengolahan emas yang menggunakan zat kimia berbahaya kini merambah hingga ke halaman rumah warga di tengah permukiman padat penduduk.

Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam dari tokoh masyarakat dan sesepuh setempat. Penggunaan bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seperti Merkuri (Air Raksa), Sianida (CN), serta Soda Api dalam dosis tinggi dilakukan secara terbuka tanpa sistem pengelolaan limbah yang memadai.

Ancaman Limbah Logam Berat Proses pemisahan emas dari bebatuan (beban) melalui mesin gelundungan dan sistem "tong-an" menghasilkan limbah beracun yang dibuang sembarangan. Limbah tersebut mengandung logam berat yang berpotensi meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber mata air warga serta merusak ekosistem hutan di kawasan Bekser.

"Limbah sisa pembakaran yang menggunakan oksigen dan zat kimia ini dibiarkan begitu saja. Ini bom waktu bagi lingkungan dan kesehatan warga kami," ujar salah satu tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Dugaan Pembiaran dan 'Uang Koordinasi' Meski aktivitas ini beroperasi dengan suara bising mesin yang mencolok, hingga kini belum ada tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) maupun instansi pemerintah terkait. Muncul dugaan kuat adanya praktik pembiaran yang dilatarbelakangi oleh pemberian "uang koordinasi" atau biaya pengamanan kepada oknum-oknum tertentu untuk mem-back up para penambang liar.

Seorang penambang di lokasi mengaku tetap beroperasi meski sempat ada insiden maut yang menelan korban jiwa akibat tertimbun longsor di lokasi lubang tambang beberapa bulan lalu.

Melanggar UU Minerba dan Instruksi Presiden Secara hukum, praktik ini jelas melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelaku penambangan tanpa izin diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Masyarakat Kedondong kini menagih janji dan Ultimatum Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan tidak akan menoleransi tambang ilegal, termasuk jika dibekingi oleh oknum aparat atau "orang kuat".

"Presiden sudah mengingatkan bahwa tambang ilegal merugikan negara triliunan rupiah. Kami meminta Ditreskrimsus Polda Lampung segera turun tangan. Jangan sampai ada pembiaran yang merusak hutan dan masa depan anak cucu kami," tegas perwakilan warga.

BANDAR LAMPUNG, 26 Februari 2026 – Suasana halaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Bandar Lampung tampak berbeda pada Kamis (26/2). Puluhan siswa dari Sekolah Disabilitas Bunda (SDB) hadir mengikuti kegiatan outing class untuk mengenal lebih dekat tugas-tugas kemanusiaan para "Ksatria Biru".

Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi sederhana mengenai pencegahan kebakaran dan keselamatan diri melalui metode interaktif yang disesuaikan dengan kebutuhan para siswa.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Hj. Eka Afriana, S.Pd., yang mendampingi langsung para siswa, menjelaskan bahwa pembelajaran di luar kelas sangat penting untuk memberikan stimulasi pengalaman baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

“Kehadiran anak-anak SDB di sini bertujuan mengenalkan lingkungan di luar sekolah agar mereka memiliki pengalaman baru yang menggembirakan. Observasi langsung seperti ini memberi kesan yang tak terlupakan dan membuat nilai-nilai keselamatan lebih mudah meresap,” ujar Eka Afriana.

Belajar Sambil Bermain dengan Ksatria Biru Didampingi Kepala Dinas Damkarmat, Ahmad Husni, S.Sos., para siswa diperkenalkan dengan berbagai peralatan pemadam kebakaran, fungsi kendaraan operasional, hingga cara sederhana menghindari bahaya api.

Antusiasme siswa memuncak saat mereka diajak mengamati dan menaiki langsung armada pemadam kebakaran. Petugas Damkarmat dengan sabar memberikan penjelasan mengenai perlengkapan pelindung diri dan alat pemadam api ringan (APAR) dalam suasana yang penuh keceriaan.

[Image: Siswa SDB Bandar Lampung tampak ceria saat mencoba perlengkapan pemadam kebakaran didampingi petugas Damkarmat]

Membangun Inklusivitas dan Kewaspadaan Melalui outing class ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung ingin memastikan bahwa literasi keselamatan dan kebencanaan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak disabilitas. Pengalaman menaiki mobil damkar dan berinteraksi dengan petugas diharapkan dapat menumbuhkan keberanian serta kewaspadaan dini bagi para siswa SDB dalam menghadapi situasi darurat di lingkungan mereka.

BANDAR LAMPUNG, 26 Februari 2026 – Pemerintah Kota Bandar Lampung secara resmi memulai rangkaian Pasar Murah Ramadan 1447 Hijriah secara serentak di 20 kecamatan, Kamis (26/2). Langkah ini diambil sebagai bentuk intervensi pemerintah guna menahan gejolak harga bahan pokok serta menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Bank Indonesia dan sejumlah ritel modern. Untuk menopang program ini, Pemerintah Kota menggelontorkan anggaran subsidi mencapai Rp400 juta.

“Pasar murah ini adalah strategi kami untuk membantu masyarakat menghadapi Ramadan dan Idulfitri. Kami memberikan subsidi yang cukup signifikan agar harga di lapangan tetap terjangkau dan stabil,” jelas Erwin saat meninjau pelaksanaan pasar murah.

Rincian Subsidi dan Komoditas Dalam operasi pasar ini, pemerintah memberikan subsidi langsung pada beberapa komoditas utama, antara lain:

• Beras: Subsidi Rp15.000 per sak (5 kg).

• Telur Ayam: Subsidi Rp5.000 per kemasan.

• Gula Pasir, Minyak Goreng, & Tepung Terigu: Masing-masing subsidi Rp4.000 per kemasan/kg.

• Cabai & Bawang: Tersedia melalui program khusus bersama Bank Indonesia.

Dilaksanakan dalam Tiga Gelombang Pasar murah ini direncanakan berlangsung dalam tiga tahap, yakni pada awal Ramadan, pertengahan bulan, hingga menjelang Hari Raya Idulfitri. Pada tahap pertama ini, setiap kecamatan mendapatkan alokasi ratusan paket bahan pokok guna memastikan distribusi merata hingga ke tingkat wilayah terkecil.

[Image: Antusiasme warga Bandar Lampung saat mengantre di titik Pasar Murah Ramadan salah satu kecamatan]

“Polanya tetap sama di setiap tahap, namun titik distribusinya akan terus kami sesuaikan agar semakin dekat dan mudah dijangkau oleh warga,” tambah Erwin.

Kebijakan ini disambut antusias oleh masyarakat. Sejumlah warga mengaku sangat terbantu karena selisih harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan harga pasar saat ini, sehingga membantu efisiensi pengeluaran rumah tangga selama bulan suci.

BANDAR LAMPUNG — Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Diah Dharma Yanti, S.H., M.H., menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pergeseran norma hukum dalam KUHP Nasional yang baru. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Advokat Perempuan Lampung di Balai Keratun, Kamis (12/2/2026).

Diskusi strategis ini secara khusus membedah Pasal 411 dan 412 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mengatur mengenai perzinahan dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo).

Transisi Regulasi: Dari KUHP Lama ke KUHP Nasional

Forum ini menyoroti perbedaan signifikan antara Pasal 284 KUHP lama dengan aturan baru dalam KUHP Nasional. Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi:

• Perluasan Ruang Lingkup: Pengaturan yang lebih komprehensif mengenai delik kesusilaan.

• Delik Aduan: Penegasan bahwa proses hukum hanya dapat berjalan berdasarkan aduan dari pihak yang memiliki hubungan hukum langsung (seperti suami/istri, orang tua, atau anak).

• Kepastian Hukum: Upaya sinkronisasi nilai-nilai sosiokultural masyarakat Indonesia ke dalam sistem hukum pidana formal.

DPRD Desak Sosialisasi Masif

Sebagai praktisi hukum sekaligus anggota legislatif, Diah Dharma Yanti menilai bahwa perubahan UU ini merupakan bagian dari reformasi hukum besar-besaran yang memerlukan sosialisasi ekstra agar tidak terjadi multitafsir atau keresahan di tengah masyarakat.

“Perubahan regulasi ini harus disertai dengan sosialisasi dan edukasi hukum yang memadai. Pemahaman yang komprehensif sangat penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, serta mencegah kesalahpahaman dalam penerapan norma hukum yang baru di lapangan,” tegas Diah Dharma Yanti.

Dukungan Terhadap Penguatan Literasi

Kehadiran unsur DPRD dalam FGD ini merupakan wujud nyata fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah. Diskusi yang melibatkan advokat, akademisi, dan mahasiswa ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis bagi implementasi hukum yang lebih berkeadilan dan tertib.

DPRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendukung forum-forum literasi serupa guna memastikan kebijakan nasional dapat diterima, dipahami, dan diimplementasikan secara selaras dengan kearifan lokal serta ketertiban umum di wilayah Lampung.

BANDAR LAMPUNG — Pucuk pimpinan Provinsi Lampung memberikan apresiasi tinggi terhadap penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, menghadiri langsung Ujian Terbuka Promosi Doktor Muhammad Firsada di Ballroom Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung (RIL), Kamis (12/02/2026).

Kehadiran kedua tokoh tersebut, didampingi Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, menjadi simbol dukungan nyata pemerintah terhadap kajian akademis yang berfokus pada ketahanan ideologi bangsa.

Disertasi: Melawan Radikalisme dengan Kearifan Lokal

Muhammad Firsada mempertahankan disertasi berjudul “Strategi Internalisasi Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama dalam Pencegahan Radikalisme.” Penelitian ini menyoroti bahwa ancaman ideologi transnasional tidak bisa hanya dihadapi dengan pendekatan keamanan (security approach), melainkan harus melalui legitimasi sosial dan kultural.

Beberapa poin kunci dari hasil penelitian tersebut meliputi:

• Strategi Intermediari: Pencegahan berbasis transformasi, transaksi, dan transinternalisasi nilai-nilai kebangsaan.

• Bingkai NKRI: Penguatan moderasi beragama sebagai instrumen harmonisasi yang dipadukan dengan kearifan lokal Lampung.

• Sinergi Pentahelix: Pentingnya kolaborasi antara negara, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menekan penetrasi ideologi radikal.

Apresiasi Ketua DPRD: Referensi Kebijakan Daerah

Ketua DPRD Lampung, A. Giri Akbar, menegaskan bahwa kajian ini sangat relevan dengan kondisi sosial-politik saat ini. Ia berharap hasil penelitian tersebut tidak hanya berhenti di rak perpustakaan, tetapi menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan.

“Disertasi ini sangat relevan karena membahas moderasi beragama dan pencegahan terorisme. Mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi referensi yang mendorong upaya bersama dalam menekan penyebaran radikalisme di Provinsi Lampung,” ujar Giri Akbar.

Kehadiran Tokoh Lintas Sektor

Ujian terbuka ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, termasuk Kasatgaswil Densus 88 Lampung Kombes Pol. Stialanri Kurniawan Setinggar, para rektor, tokoh masyarakat, serta pimpinan instansi vertikal. Kehadiran para petinggi keamanan dan akademisi ini menegaskan pentingnya isu moderasi beragama dalam menjaga stabilitas daerah.

Gelar doktor yang diraih Muhammad Firsada diharapkan mampu memperkuat jajaran birokrasi Lampung dengan landasan intelektual yang kokoh, demi mewujudkan masyarakat yang harmonis dan toleran.

BANDAR LAMPUNG — Menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi Lampung bersama jajaran legislatif bergerak cepat guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).

Rapat koordinasi tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dengan fokus utama menjamin keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi logistik di seluruh wilayah Lampung.

Peta Jalan Pengendalian Inflasi Jelang Hari Raya

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pemangku kepentingan membedah kesiapan lintas sektor untuk memastikan tidak ada hambatan pasokan yang dapat memicu inflasi.

Beberapa poin strategis yang menjadi fokus pengawasan meliputi:

• Ketahanan Pangan: Pemantauan stok beras melalui Perum Bulog serta harga komoditas strategis seperti cabai, bawang, dan daging.

• Energi & Transportasi: Jaminan ketersediaan BBM dan gas Elpiji, serta kesiapan sarana transportasi darat, laut, dan udara untuk arus mudik.

• Kelancaran Distribusi: Antisipasi hambatan logistik agar pasokan dari produsen ke pasar tetap stabil dan tidak mengalami kendala teknis di lapangan.

Dukungan Legislatif Terhadap Langkah Strategis Daerah

Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh langkah-langkah intervensi pasar yang akan dilakukan pemerintah daerah. Dukungan ini mencakup fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan agar program pengendalian inflasi tepat sasaran.

“Kehadiran kami adalah wujud komitmen DPRD dalam menjaga stabilitas harga. Koordinasi yang kuat antara pemerintah, BI, Bulog, hingga aparat penegak hukum sangat penting agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa terbebani kenaikan harga yang tidak wajar,” ujar Ahmad Giri Akbar.

Sinergi Forkopimda dan Instansi Vertikal

HLM TPID ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta pimpinan BUMN dan instansi vertikal. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi gejolak harga di pasar-pasar tradisional maupun modern.

Gubernur Lampung meminta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung untuk aktif melakukan operasi pasar jika ditemukan adanya indikasi penimbunan atau lonjakan harga yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).